Ditemukan 3824 data
GABRIELLA RIKA SWASTI
Termohon:
KEPALA POLISI RESOR KLATEN Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KLATEN
132 — 64
KASMAN BIN ABAS
Termohon:
Pemerintah Negara RI Cq.Kepolisian Resor Bangka Barat,Cq.Kepolisian sektor Mentok
3 — 2
BASARUDIN BIN MUDAYAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR PESISIR BARAT Cq KASAR RESERSE DAN KRIMINAL KASAT RESKRIM POLRES PESISIR BARAT
23 — 21
1.M. TITO RACHMAD PRASETYO
2.Rapen A.M.S Sinaga, S.H., M.M., C.L.A.,, Dkk
Termohon:
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR
44 — 41
AKBAR FALDY
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI TANAH BUMBU
39 — 26
H. AJAT SUDRAJAT BIN MASRU .ALM
Termohon:
Kepala Unit Idik IV Kepolisian Republik Indonesia
71 — 12
Tn. Aditya
Termohon:
Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA Bali Cq. Ditreskrimum Kepolisian Daerah Bali
85 — 45
Dr. REINHARD SILALAHI
Termohon:
1.EPALA KEPOLISIAN RESOR BINJAI Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR BINJAI selaku PENYIDIK
2.AIPTU SURIYONO, S.H., PENYIDIK PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR BINJAI
101 — 86
1.Helda
2.Frederik Surya Tjoe
Termohon:
Kepolisian Daerah Bali Resor Kota Denpasar
35 — 11
Afrizal Bin Alm. Rasyidin Musa
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Lingkungan Hidup cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera cq. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Alfian Hardiman,
1 — 1
Muhammad Syaifuddin Abdullah Bin H. Timang Soewardoyo
Termohon:
Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya
81 — 73
IDRIS, SP Bin JUMA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOLAKA Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
40 — 14
WIWI MASWIYAH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT TANGERANG SELATAN
106 — 0
1.COSMOS MAKLEAT
2.MAKSIMUS LETUNA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAMANDAU
136 — 14
1.SUWARSI
2.EKO WIJANARKO
3.DM. ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATIE
5.NUGROHO BUDIYANTO
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS
Termohon:
1.KAPOLRI MABES POLRI
2.KABARESKRIM d a MABES POLRI
3.IRWASUM d a MABES POLRI
4.Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan d a MABES POLRI
5.Kepala Biro Pengawasan Penyidikan d a MABES POLRI Jl. Trunojoyo Kebayoran Jakarta Selatan
6.KAPOLDA Daerah Istimewa Yogyakarta d a MAPOLDA DIY
7.Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Repoblik Indonesia DIRESKRUM POLDA DIY d a MAPOLDA DIY
8.Kepala Sub Direktorat II HARDA KASUBDIT POLDA DIY d a MAPOLDA DIY
9.Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta
10.Kejaksaan Negeri Yogyakarta
11.KOMPOLNAS
12.komisi Ombudsman
87 — 21
Bahwa dalam perjalanannyakemudian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014tanggal 28 April 2015 wewenang Praperadilan tersebut juga termasuk didalamnyamengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan,serta pengertian makna bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup danbukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa Praperadilan adalah merupakan'
ALVIN LIM, SH. M.Sc.CFP
Termohon:
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
128 — 6
RACHMAT
Termohon:
Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Selatan Cq Kapolres Maros, Cq Kapolsek Turikale
17 — 9
1.MUHAMMAD SALEH, SH. Bin H. MUSTOPA MUZIR
2.H. HERMAWAN, SH. MH. Bin SYARIF AHMAT
Termohon:
Kapolri Cq Direktur Reserse Pidana Umum POLDA Sumatera Selatan.
51 — 17
TUBAGUS DANA NATADIPRAJA, M.Pd. Bin TUB. DADANG HAMIDI
Termohon:
Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
74 — 18
WIDJOKO
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
46 — 16