tidak sempurna karena tidak melampirkan SURAT IJINBERCERAI dari Atasan Penggugat;Bahwa status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN telahdiuraikan dengan jelas pada halaman 1 gugatan dan dalil posita gugatan poin13, maka sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I No. 45Tahun 1990, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahn R.I No. 10Tahun 1983, Tentang Ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai NegeriSipil, dijelaskan bahwa ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipilyang

Hairin Jariyah (Saksi5) sedang berjalan mondarmandir.Bahwa kemudian Saksi melihat 1 (Satu) buah ruangandengan pintu tertutup, karena merasa curiga maka Saksimencoba melihat isi ruangan, kemudian Saksi melihatmelalui celah bagian atas dari pintu dan melihat ada 2(dua) warga sipil berada di dalam ruangan sehingga haltersebut Saksi beritahukan kepada rekanrekan Saksikemudian rekanrekan Saksi menuju keruangandimaksud dan menemukan 3 (tiga) orang warga sipilyang kemudian diketahui namanya Sdr.

(Saksi2) langsung menuju kearah gudang tersebut dan melihat ada Serma AronLingga (Saksi1), Pabandya Pam Mayor Inf BudiHamdani Damanik (Saksi10) dan 2 (dua) orang anggotaIntel, sedang mengamankan 3 (tiga) orang warga sipilyang sedang duduk di sudut gudang tersebut sambilmerokok, saat itu juga Saksi melihat Saksi1 memegangsebuah tas yang berisi alat untuk menggunakannarkotika jenis sabusabu dan menurut pengakuan dariketiga orang sipil tersebut saat ditanya bahwa merekabaru selesai mengkonsumsi narkotika

Setelah selesai dilakukan pemeriksaan,pada malam harinya, Saksi, Terdakwa dan ketiga orangSipil tersebut disuruh pulang ke rumah masingmasing.Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ketiga warga sipilyang bernama Sdri. Rumansyah, Sdr. Legiono (Saksi7)dan Sdr.

telahmemberikan kesimpulanya secara lisan yang pada pokoknyatetap pada jawabannyadan tidak mau bercerai dengan Pemohon;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjukkepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensiadalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Pemohon danTermohon ;e Bahwa pemohon dan termohon seringkali bertengkar disebabkantermohon berselingkuh dengan perempuan lain ;e Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah ;e Bahwa saksi pernah menasehati namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi yang diajukan Termohonkonpensi/Penggugat rekonpensi tersebut, Termohon konpensi/Penggugat rekonpensidan Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi membenarkannya ;Bahwa Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatanperceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkanalasan yang lengkap dan mendasarinya;Yang kemudian dipertegas di dalam Penjelasan PP Nomor 45 Tahun 1990yang berbunyi :Pasal 3 ayat 1 ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yangmengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajid memperoleh suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ataumengabulkan gugatan Penggugat, karena telah memenuhi maksud Pasal 70ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006jo Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Penggugat selaku seorang Pagawai Negeri Sipilyang

TgrDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka harus dinyatakan bahwapenggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kKedua yang diajukan olehPemohon telah diperiksa satu persatu di muka

siapapenyebab percekcokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akantetap yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapatdipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/ 1996tanggal 18 Juli 1996 );Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

Uswir alias Sawir, kKeduanya yang merupakan masyarakat sipilyang tertangkap menerangkan (dibawah sumpah) bukan keterangan yangdia lihat sendiri dan dia alami sendiri melainkan keterangan yang diambiloleh Penyidik tanpa ada saksi yang hadir di tempat pemeriksaan tersebutdan dengan hal tersebut bisa saja keterangan yang diberikan oleh para saksitersebut justru memberatkan Terdakwa karena Saksi 1 a.n.

Bahwa yang menyerempet korban adalah Anggota INI ADyang berpakaian loreng lengkap dengan mengendaraisepeda motor Spin warna hitam dan salah seorang sipilyang diboncengnya yang arahnya dari Kadipaten menujuMajalengka dan pada saat terjadi kecelakaan kondisijalan datar, berhotmix, situasi jalan sepi, cuacaterang tidak hujan dan tidak berkabut tetapi sedikitberbelok.

Jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan Jabatan dan/atau pidana umum ; Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor297/Pid/B/08/PN KUPANG tanggal 6 November 2008; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negera dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor :Halaman 27dari78 halaman Putusan No. 43/G/2019/PTUNKPG153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 TentangPenegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri SipilYang

mempunyai kekuatan hukumyang tetap, dan ganti rugi pembayaran biaya hidup Tergugat dananak tersebut dari tahun 2000 sampai dengan putusan atas perkaraini berkekuatan hukum tetap sebesar 96 (bulan) x Rp. 1.500.000,/bulan = Rp. 144.000.000, (Seratus empat puluh empat juta rupiah);18Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam konvensiyang menghendaki perceraian ini adalah seorang pria yangberstatus Pegawai Negeri Sipil maka kepadanya diwajibkan untukmemenuhi dan mematuhi isi ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa oleh karena tergugat rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang akan menceraikan penggugat rekonvensi maka wajib tergugatrekonvensi memberi biaya hidup per bulannya selama penggugatrekonvensi menjanda sampai penggugat rekonvensi kawin lagi sebesarseperdua dari gaji tergugat rekonvensi karena tidak ada anak namunantara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah adakesepakatan mengenai hal tersebut yaitu tergugat rekonvensi dapatmemberikan gaji sebesar 28% dari gaji tergugat rekonvensi

Pemohon,yang bekerja atau berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan olehkarena setatus Pemohon tersebut adalah seorang Pegawai negeri Sipil (PNS)maka Termohon terikat secara hukum dengan aturanaturan yang mengaturtentang status seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketika melakukanperceraian sebagaimana yang diatur oleh pasal 3 ayat 1 Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang

menyebutkan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukanperceraian wajid memperoleh izin atau keterangan terlebin dahulu dari pejabat;Memahami kata wajib dalam pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah diatassebagai Suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian di Pengadilan khsusnya Pengadilan agama;Berdasarkan pemahaman Kami diatas ketentuan tersebut yangmerupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga hal yangdimaksud dengan ketaatan

Ternyata, alat bukti tersebutdimaksudkan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi adalahuntuk membuktikan bahwa benar Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalamrekonvensi adalah seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipilyang berkapasitas sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di Desa PerkebunanAir Batu I/Il Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan sebagaimana dijelaskanTermohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi dalam pengantar alatbukti tertulis Termohon dalam konvensi/Penggugat

dalam rekonvensi tanggal15 Desember 2021;Maka, sesuai dengan identitas dan faktafakta yang ditemukan selamadalam pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara a quo memangadalah senyatanya bahwa Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalamrekonvensi adalah seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipilyang berkapasitas sebagai seorang Kepala Sekolah Dasar Negeri di DesaPerkebunan Air Batu I/Il Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan yang manatanpa adanya bukti T1 status Pemohon dalam konvensi/Tergugat

Binjaitertanggal 16 Oktober 2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT,yang mana pernikahan tersebut telah sah menurut hukum dan telah sesuaidengan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan danPeraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Bahwa setelah melangsungkan ikatan pernikahan di Gereja Khatolik Binjaibeberapa minggu setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatberangkat ke Nias yang mana Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang

memberikanpertimbangannya apakah kemudian ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugata quo dapat dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasanalasanyang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya antara lain Penggugatpada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: Bahwa setelah melangsungkan ikatan pernikahan di Gereja Khatolik Binjaibeberapa minggu setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatberangkat ke Nias yang mana Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang

Objek Sengketa bersifat konkrit, individual, dan final.Bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai objek sengketa yangbersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukumbagi terhadap 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipilyang termasuk di dalamnya adalah Para Penggugat, sebagai berikut :a.

Bahwa tindakan Tergugat juga melanggar Peraturan KepalaBKN Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang turut melantik Eselon Il (Kepala Dinas DukcapilHalaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016Kabupaten Tana Tidung menjadi Pelaksana pada bagianumum sekretariat daerah).Tindakan Tergugat memberhentikan Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil adalah bertentangandengan Pasal 83A ayat (2) UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 perubahan

prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa,terlebin dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansipenerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo;Menimbang, bahwa setelah menelti bukti P4=T1 dan P11, MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yangberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipilyang

pokoknya menyatakan bahwa keputusan berlaku padatanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuanperaturan perundangundangan yang menjadi dasar keputusan;Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara di bidangkepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

BKN sesuai PetikanKeputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor UP.1/1/2005,tertanggal 01 April 2005 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilyang diterbitkan oleh Kepala BKN;h.

Bahwa Keputusan Tergugatyang tidak mempertimbangkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat(1) dan (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan BKN merupakan pelanggaran terhadap Asas KepastianHukum dan Asas Keterbukaan karena tindakan pemberhentianPenggugat sebagai PNS tidak melalui prosedur hukum yang sah, saratdengan ketidakjujuran dan menciderai rasa keadilan dan kepatutan.Keputusan Tergugat tersebut juga telan melanggar Asas TertibPenyelenggaraan Negara karena

Pembebasan dari Jabatan sebagai Kepala Sub DirektoratPengendalian Kepegawaian A BKN terhitung mulai tanggal 9 Desember2005 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorUP.18/1/2006, tertanggal 26 Januari 2006 Tentang PemberhentianSementara, menurut Majelis hakim adalah tidak berdasar karenaPemberhentian Sementara adalah sifatnya belum definitive permanen,sehingga sewaktuwaktu apabila dipandang tidak ada suatu kesalahanyang bisa dibuktikan maka sewaktuwaktu seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Oleh karenanyaputusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang besaran baiaya hadhanahanak harus dikuatkan dan dipertahankan;Menimbang, bahwa tentang tuntutan 1/3 gaji Tergugat/Pembanding agardiberikan kepada Penggugat/Terbanding selaku bekas isteri yang dicerai dananaknya, adalah tuntutan atas pembagian gaji seorang Pegawai Negeri Sipilyang menceraikan isterinya sebagaimana diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 adalah merupakan tertiob administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian atau poligami, dan bukan merupakanperangkat hukum acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasantersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya permohonanHal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0015/Pdt.G/2016/PA Kdicerai Pemohon, apalagi Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataanbersedia menanggung segala resiko perceraian, oleh karena