Dengan demikian gugatan Penggugat harusditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;Bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan Penggugattelah lampau waktu atau telah kadaluwarsa karena telah melebihi waktu 90(sembilan puluh) hari, di mana didalilkan sendiri oleh Penggugat dahuluTergugat Il Intervensi dalam perkara Nomor 29/G/2014/PTUN.Mdo diPengadilan Tata Usaha Negara Manado bahwa Penggugat mengetahuiSertifikat Hak Milik yang menjadi objek gugatan dalam

Menyatakan Gugatan para Penggugat Sudah Kadaluwarsa;3.

membuat putusan yang sangat tidak adil danmerugikan Pemohon Kasasi;Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkanputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas 1A Bandung Nomor 229/Pdt.SusPHI/2015/PN.BDG. tanggal15 Maret 2016, selanjutnya berkenan untuk mengadili sendiri;Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan memberipertimbangan hukumnya pada halaman 28 yang menyatakan :Maka Majelis berpendapat bahwa, oleh karena gugatan Penggugat sudahdinyatakan telah kadaluwarsa

, maka tuntutan Penggugat atas upahproses dan hak lainya tidak dapat di kabulkan dan haruslah ditolakAdapun yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi/semula Penggugatterhadap pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Facti tersebutkarena kadaluwarsa untuk tuntutan upah sudah tidak memiliki dasarhukum dan tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat lagi, saat ini hanyatinggal sejarah hukum saja, karena: sudah dibatalkan berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 100/PUU/X/2012tanggal 26

Perlawanan (verzet) para Pelawan kadaluwarsa/veryaard (exceptiotemporis);a.

Nomor 20/Pdt.Eks/2010/PN KIt., adalah tidak syah;Dengan demikian Para Pelawan telah mengakui bahwa eksekusiterhadap perkara yang diajukan perlawanan (verzet) tersebut telahdilaksanakan tanggal 16 Maret 2011 oleh Pengadilan Negeri Klaten,maka perlawanan (verset) yang diajukan Para Pelawan denganNomor 20/Pdt.Plw/2011/PN Skh telah lewat waktu (Kadaluwarsa)untuk itu mohon ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;a.

tersebut diajukan secara terlambatatau kadaluwarsa (veryaard), maka mohon untuk ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;3. Perlawanan Pelawan kurang atau tidak lengkap subyek hukumnya(exceptio in persona dalam bentuk exeptio plurium litis consortioum);a. Bahwa berdasarkan posita 10.1, 10.2, 10.3 pada intinya bahwa paraPelawan mengajukan perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaaneksekusi perkara Nomor 57/Pdt.G/1996/PN Kit., Jo. Nomor 16/PDT/1998/ PT SMG, Jo.

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2014 dengan NomorPerkara 48/G/2014/PTUN.PLG sudah kadaluwarsa, karena berdasarkan Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Gugatan dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara

2014 tanggal 24April 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil sejak tanggal 20 Juni 2014, maka dengan demikian bataswaktu untuk mengajukan Gugatan sebagaimana telah ditentukan olehundangundang yaitu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat, karena GugatanPenggugat baru diajukan pada tanggal 19 September 2014 atau 92(sembilan puluh dua) hari, oleh karena itu. sudah sepantasnya MajelisHakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menolak GugatanPenggugat karena telah kadaluwarsa

Putusan No.700/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.28Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat pada dasarnya secarahukum telah kadaluwarsa berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:4,1.Berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan TuntutanPembayaran Upah/Gaji Kadaluwarsa Setelah Melampaui Jangka Waktu2 (dua) Tahun Sejak Timbulnya Hak;Pasal196 UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa:"Tuntutan Pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yangtimbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah

Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka salahsatu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatannya ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat denganmengirimkan tembusannya ke Mediator Hubungan Industrial DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta";Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan, hakmenuntut Penggugat pada dasarnya secara hukum telah kadaluwarsa

perbuatanitu oleh si Penggugat":Dari fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1380 KUHPedatamaka dengan dilakukannya perbuatan dan diketahui perbuatan oleh Penggugatpada 27 April 2006 dan Penggugat baru mengajukan gugatan ke PengadilanNegeri Jakarta Selatan pada 2 Desember 2010 terbukti secara hukum dapatdisimpulkan bahwa tuntutan Penggugat secara hukum telah kadaluwarsa.Berdasarkan dalildalil ekspesi di atas, terbukti gugatan Penggugat mengandungcacat formil, kabur, kurang fihak dan sekaligus kadaluwarsa

Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergeraksuatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus di bayar atas tunjuk,dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnyadengan jalan kadaluwarsa ;Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahunmemperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.Dan Pasal 1967 KUH perdata berbunyi :"Semua tuntutan hukum yang bersifat kebendahan maupun bersifat peroranganhapus

karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkanorang yang menunjuk adanya kadaluwarsa itu tidak usah menunjukkan suatualas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkanpada itikad buruk".Dan Yurisprudensi No. 1409 K/Pdt/1996, tanggal 21 Oktober 1997 berbunyi:"Bila seseorang secara terusmenerus menguasai, menggarap tanah dan tidakpernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain denganmenerima pembayaran uang muka, ia adalah penggarap

n nn nene seesBahwa Tergugat I menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap halhal yang diakui secaraBahwa Penggugat memakai Advokkat/Penasehat Hukum yang belum jelasstatusnya dan belum terakomodir sebagai seorang Penasehat hukum baik ituBerita Acara Sumpah sebagai Advokasi/Penasehat Hukum yaitu PenasehatHukum atas nama CHRISTIAN KAMEO, SH, dengan demikian kaminyatakan menolaknya dan tidak dapat diterima ;Bahwa Gugatan Penggugat sudah lewat waktu/Kadaluwarsa

Rp.61.000, (Enam puluh satu ribu rupiah) ; Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah lampau waktu yaitu dihitungsejak Penggugat Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang tanggal23 Juni 2008, kemudian ke Pengadilan Tinggi Kupang pada Tanggal 5 Maret2009 sampai pada saat Penggugat Mengajukan Gugatan ke Peradilan TataUsaha Negara Kupang pada tanggal 22 Juni 2011, maka waktunya sudahmencapai 1 (satu) tahun sama dengan : 365 hari x 4 tahun = 1460 hari,dengan demikian gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa

DALAM POKOK PERKARA : Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ; Menyatakan gugatan Penggugat Lampau Waktu / Kadaluwarsa sesuai tenggangWaktu yang diatur dalam Undangundang Nomor : 5 Tahun 1986 JuntoUndangundang Nomor : 9 Tahun 2004 pasal 55 tentang Peradilan Tata UsahaMenyatakan gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; Menyatakan Hukum bahwa Proses Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor38/ Kel.

Putusan Mahkamah Agung No. 312/K/AG/1997, tanggal 29 Juni 1999,Ketentuan veryaring atau kadaluwarsa yang diatur di dalam Pasal 835jo.Pasal 1967 BW/KUH Perdata, tidak dapat diberlakukan terhadap orangBumiputera, khususnya Bumiputera yang memeluk agama Islam . Di dalamHukum Waris Islam tidak dianut Asas Kadaluwarsa dalam gugatanterhadap harta warisan, yang belum dilakukan pembagian kepada ahliwarisnya;2.

Putusan Mahkamah Agung No.932 K/ Sip/1971, tanggal 12 Januari 1972,Lewat waktu atau kadaluwarsa tidak merupakan alasan hilangnya hak paraPenggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari harta warisan orangtuanya almarhum;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Para Tergugat/ParaPembanding baik Eksepsi tentang kewenangan maupun non kewenangan,Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat danbenar, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan itu,Him. 12 dari 21

berlogo LL sehingga dengandemikian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalammengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogoLL tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabiladikemasannya wajib diberi tanda atau lebel yang berisi Nama Produk, Daftarbahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihakyang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Gprdemikian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalammengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogoLL tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabiladikemasannya wajib diberi tanda atau lebel yang berisi Nama Produk, Daftarbahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihakyang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

berlogo LL sehingga dengandemikian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalammengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LLtersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabiladikemasannya wajib diberi tanda atau lebel yang berisi Nama Produk, Daftarbahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihakyang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

Tuntutan terhadap Terdakwa telah kadaluwarsa 14sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 718KUHP :Bahwa oleh karena PT Putrasindo Mechinetama didirikan padatanggal 13 Oktober 1987, maka dakwaana Jaksa Penuntut Umumkepada Terdakwa, sesuai pasal 78 KUHP telah melewati waktuatau kadaluwarsa untuk menuntut sebab telah melewati waktu 14(empat belas) tahun ;2.

PerkPDM344/II/Bks/04/2009 telah lewat waktu atau kadaluwarsa ;3. Menyatakan kewenangan menuntut Jaksa Penuntut Umum terhadapperkara Terdakwa Teddy Sukimto Tjondro Alias Teddy Sukimto Miauhapus atau gugr j;4.

saksi saksi dan keterangan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :Hal dari 16, Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2014/PN.Kdr1 Menyatakan terdakwa PURWANTO Bin WAKIRIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barangberupa minuman yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dengantidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

Tuban dan langsung bertransaksi dengan membayar kontan dengan hargaRp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Pak Jito danmendapatkan miras arak jowo sebanyak 240 botol 1500 ml yang dikemasmenjadi 20 dos dan dimasukkan lagi ke dalam dos karton coklat;Bahwa, arak Jowo yang dijual terdakwa tidak memenuhi atau tidak sesuaidengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang

Tuban dan langsung bertransaksi dengan membayar kontandengan harga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepadaPak Jito dan mendapatkan miras arak jowo sebanyak 240 botol 1500 ml yangdikemas menjadi 20 dos dan dimasukkan lagi ke dalam dos karton coklat;Bahwa, benar arak Jowo yang dijual terdakwa tidak memenuhi atau tidak sesuaidengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan

melakukan pemeriksaan terhadap kapalbaik terhadap muatan kapal maupun kelengkapan dokumen kapal, namunTerdakwa sebagai Nakhoda tidak dapat menunjukkan dokumen kapalberupa Surat Pemberitahuan ljin Berlayar dari Syahbandar, Buku Sijil, BukuKesehatan dari Karantina, Cru list dari Syahbandar, sedangkan DokumenKapal berupa Surat Laut, Surat Ukur Internasional, Surat Garis Muat Kapal,Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat KeselamatanRadio Kapal Barang hanya berupa fotokopi dan sudah kadaluwarsa

Nomor 965 K/Pid.Sus/2017baik terhadap muatan kapal maupun kelengkapan dokumen kapal, namunTerdakwa sebagai Nakhoda tidak dapat menunjukkan dokumen kapalberupa Surat Pemberitahuan ljin Berlayar dari Syahbandar, Buku Sijil, BukuKesehatan dari Karantina, Cru List dari Syahbandar, sedangkan dokumenkapal berupa Surat Laut, Surat Ukur Internasional, Surat Garis Muat Kapal,Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat KeselatamatanRadio Kapal Barang hanya berupa fotokopi dan sudah kadaluwarsa

melakukan pemeriksaan terhadap kapalbaik terhadap muatan kapal maupun kelengkapan dokumen kapal, namunTerdakwa sebagai Nakhoda tidak dapat menunjukkan dokumen kapalberupa Surat Pemberitahuan ljin Berlayar dari Syahbandar, Buku Sijil, BukuKesehatan dari Karantina, Cru List dari Syahbandar sedangkan dokumenkapal berupa Surat Laut, Surat Ukur Internasional, Surat Garis Muat Kapal,Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat KeselatamatanRadio Kapal Barang hanya berupa fotokopi dan sudah kadaluwarsa

Eksepsi tentang gugatan kadaluwarsa;Dalam Eksepsi Tergugat IV:1. Eksepsi tentang kewenangan kompetensi absolut;2. Gugatan Penggugat kabur;Dalam Eksepsi Tergugat V:1. Mengenai kewenangan absolut;2. Gugatan Penggugat kurang pihak;3.

Gugatan lampau waktu (kadaluwarsa);Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Negeri Bandung dengan putusan Nomor 193/Pdt.G/2016/PNBdg., tanggal 1 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV danTergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;3.

Denganmerujuk pula pada ketentuan Pasal 171 UndangUndang Ketenagakerjaan danPasal 82 UndangUndang PPHI, maka dasar hak Penggugat untuk mengajukangugatan maupun mengklaim atas segala pembayaran adalah kadaluwarsa;Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT) antara Penggugat dan Tergugatberakhir demi hukum dengan berakhirnya masa kerja yang diperjanjikan.

Metaepsi Engineers and Constructor");e Pasal 96 UndangUndang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbuldari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2(dua) tahun sejak timbulnya hak";Dengan menghitung pengakhiran hubungan kerja atas dasar berakhirnya masakerja pada masingmasing PKWT, dan/atau berakhirnya masa kerja Penggugatkarena telah bekerja pada perusahaan lain yaitu PT.

Facti Salah Menerapkan Hukum Ketentuan Pasal 171UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UndangUndang No.13 Tahun 2003") dan Pasal 82 UndangUndang No.2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UndangUndang No.2 Tahun 2004") Mengenai Batas Waktu Pengajuan GugatanAtas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") :1 Bahwa Paragraph 2 halaman 36 pertimbangan hukum Judex Facti menolakKeberatan (Eksepsi) Tergugat (Pemohon Kasasi) mengenai gugatan perkaraa quo kadaluwarsa

Padahal Termohon Kasasi mengakui dengan tidak sama sekalimembantah, dan tidak pula Termohon Kasasi mengajukan bukti bantahanatas pengunduran diri tersebut;2 Bahwa Pasal 96 UndangUndang No.13 Tahun 2003 menyatakan :Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbuldari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2(dua) tahun sejak timbulnya hak;Oleh karenanya, gugatan perkara a quo yang menuntut hak pengakhiranhubungan kerja atas masa kerja hingga 2011 (

termasuk atas masa kerja sebelum2002 setelah adanya pengunduran diri Termohon Kasasi) adalah tuntutan yangtidak mendasar dan kadaluwarsa menurut hukum;IV Putusan Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pasal 193 UndangUndang No.13 Tahun 2003 Karena Menjadikan Ketentuan Pasal 59ayat (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Dan Kepmenakertrans RINomor KEP.100/MEN/VI/2004 Sebagai Ketentuan Hukum YangBerlaku Surut;1 Bahwa Paragraf 4 halaman 56 hingga Paragraf 2 halaman 57 pertimbanganhukum Judex Facti menyatakan

LTDkemudian petugas kepolisian membawa terdakwa beserta 1 (satu) unitkendaraan mobil malaysia jenis sedan Proton warna merah hitam dengannomor kendaraan BEG 6255 tersebut ke Mako Polsek Entikong untukdiperiksa lebih lanjut.Bahwa 25 (dua puluh lima) karung gula pasir asal luar negeri merk KAMALIASUGAR MILLS LTD tersebut milik terdakwa yang akan dijual ke tokotoko diBalai Karangan tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yangdipersyaratkan dan peraturan perundangundangan, tidak mencantumkantanggal kadaluwarsa

asalluar negeri tersebut akan dijual ke tokotoko di Balai Karangan sekira Rp380.000,(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga dalam satu karung gula pasirtersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp 20.000, (dua puluh riburupiah).e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan gula pasir dalam kemasan karung asalMalaysia milik terdakwa yang diamankan tersebut tidak sesuai dengan standaryang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan di Indonesiayaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

Pasal 53 Ayat (1)KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Pelaku Usaha ;2 Dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatanyang paling baik atas barang tertentu ;3 Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanyapermulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan sematamatadisebabkan karena kehendaknya sendiri ;Ad. 1.

Dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangkawaktu Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERU Alias E U Bin ABANGSULAIMAN, saksi YUKKI EDGAR Alias KIKI Bin AGUS ANWAR, saksi AUL SABINUS,dan saksi D.

Sambas (kampung orang tua terdakwa) untuk dijual per bungkus Rp.11.000, dan mendapat untung Rp. 2.000, ;Menimbang, bahwa terdakwa membeli gula pasir pasir tersebut selain tidak memilikitanggal kadaluarsa juga tidak memiliki dokumen yang sah atau ijin dari yang berwenang ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas tersebut, maka dengan demikianunsur dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan

SAPINA selaku Kepala BidangPengujian, dengan hasil pengujian :Pemerian : Sediaan cair bening, bau menyengat( Uji yang dilakukan :No Parameter Uji Hasil Syarat Metode/Pustaka1 PK Metanol Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode 0,23 % v/v)Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol Kormatografi Gas/ MAPPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM NO.14 Tahun 2016Z PK Etanol 22,36 % Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti TersebutBahwa minuman keras yang akan dijual terdakwa adalah tanpamemiliki label, tanggal kadaluwarsa, atau

dengan hasil pengujian :0 Pemerian : Sediaan cair bening, bau menyengat0 Uji yang dilakukan :Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN TimNo Parameter Uji Hasil Syarat Metode/Pustaka1 PK Metanol Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode 0,23 % v/v)Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol Kormatografi Gas/ MAPPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM NO.14 Tahun 20162 PK Etanol 22,36 % Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti TersebutBahwa minuman keras yang akan dijual terdakwa adalah tanpamemiliki label, tanggal kadaluwarsa

SAPINA selaku KepalaBidang Pengujian, dengan hasil pengujian :0 Pemerian : Sediaan cair bening, bau menyengat0 Uji yang dilakukan :No Parameter Uji Hasil Syarat Metode/Pustaka1 PK Metanol Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode 0,23 % v/v)Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol Kormatografi Gas/ MAPPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM NO.14 Tahun 20162 PK Etanol 22,36 % Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti TersebutBahwa minuman keras yang akan dijual terdakwa adalah tanpamemiliki label, tanggal kadaluwarsa,

bening dengan volume 600ml (enam ratus)ml:Dari hasil pemeriksaan diatas doperoleh hasil sebagai berikut : PemeriksaanKadar metanol Kadar Etanol Barang Bukti252/2017/KTF Tt Positif Etanol Dengan kadar36,82 % Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalahuntuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan seharihari dan dijual kepada siapa saja yang datang untuk membeli kepadaterdakwa ;Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label,tanggal kadaluwarsa

sebenarnya, tidak sesuai dengankondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakandalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuaidengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, ataupenggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keteranganbarang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalamlabel, etiket,keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasatersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

bening dengan volume 600ml (enam ratus)mi:Dari hasil pemeriksaan diatas doperoleh hasil sebagai berikut : PemeriksaanKadar metanol Kadar Etanol Barang Bukti252/2017/KTF Tt Positif Etanol Dengan kadar36,82 % Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalahuntuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan seharihari dan dijual kepada siapa saja yang datang untuk membeli kepadaterdakwa ;Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label,tanggal kadaluwarsa

Pengaruh Lampau Waktu Terhadap Tuntutan Hak.Hak yang oleh undangundang diberikan untuk waktu tertentu akan hapusdengan lampaunya waktu)= yang. ditetapkan oleh undangundang(decheance) hak ini berhenti atau hapus dengan sendirinya, setelah lewatwaktu yang ditentukan oleh undangundang (Pasal 1520 BW);Menurut Pasal 1967 BW, semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaanmaupun perorangan hapus (kadaluwarsa) setelah lampau 30 (tiga puluh)tahun, sedangkan siapa saja yang menunjukkan adanya kadaluwarsa

kemudian dipelihara dan dirawat oleh orang tuaTergugat III yang bernama Parinem sampai Tahun 1963;Dan dari Tahun 1963 sampai saat ini Tergugat Ill yang merawat danmemeliharanya dan pada Tahun 2010 barulah gugatan Penggugat diPengadilan Negeri Rengat, oahwa berhubungan objek sengketa tersebutdirawat, dipelinara oleh Nenek Tergugat IIl sampai kepada orang tuaTergugat III (Poniem) dan Tergugat Ill merawatnya sampai saat ini yaitu +50 tahun sudah, untuk itu apabila dinubungkan dengan lampau waktu,sudah kadaluwarsa

Demikian pula hak atau gugatan dapat kadaluwarsa atau dapat hapuskarena lampaunya waktu;Menurut Pasal 1967 BW, semua tuntutan hak, baik yang bersifatkebendaan maupun perorangan, terhapus (kedaluwarsa) setelah lampauwaktu 30 tahun.,...dst;KemudianLebih lanjut disebutkan menurut ketentuan yang berlaku di dalamBW, suatu gugatan menjadi kedaluwarsa dalam waktu 30 tahun (Pasal 835BW: MA 19 April 1972 No.26 K/Sip/1972, Yurisprudensi Jawa Barat 1969 1972, hal 76);6.

Gugatan Penggugat Lampau Waktu (Kadaluwarsa) dengan alasan Tergugatbahwa apabila dalam gugatan Penggugat mendalilkan memiliki tanahsebagaimana gugatannya, maka Gugatan Penggugat adalah telah lampau waktu(Kadaluwarsa) karena telah lampau waktu 30 tahun, dimana Penggugat dalamgugatannya mendalilkan pada halaman 2 (dua) poin 2 menyebutkan bahwa padaTanggal 13 Februari 1968 sudah terjadi jual beli tanah yang dibeli H.

Jual belinya terjadi 13 Februari 1968 yang pada saat gugatan iniHalaman 19 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Padt.G/2021/PN Dumdiajukan adalah sudah 53 tahun lamanya dan tanah tersebut tidak diurus danatau dipermasalahkan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat adalahtelah lampau waktu 30 tahun (Kadaluwarsa);Menimbang, bahwa Turut Tergugat dan Turut Tergugat II telah jugamengajukan eksepsi yang materi eksepsinya adalah sama, dimana setelah MajelisHakim membaca dan mencermati eksepsi

Mundam Sejahtera (Tergugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalileksepsi ini belum dapat digunakan untuk dapat menyatakan bahwa gugatanPenggugat disebut sebagai gugatan Error In Persona;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 2 yang menyatakanbahwa gugatan Penggugat adalah telah Lampau Waktu (Kadaluwarsa) karena telahlampau waktu 30 tahun, dimana Penggugat dalam gugatannya mendalilkan padahalaman 2 (dua) poin 2 menyebutkan bahwa pada Tanggal 13 Februari 1968 sudahterjadi jual beli tanah