YUSUF PADDONG :e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik danketerangannya tersebut benar semuanya ;11Bahwa saksi kenal Terdakwa pada saat membantu menangani perkara perdata ;Bahwa Terdakwa selaku kuasa dari isteri saksi (saksi Hj.

ANDI SIKATISULTAN bukan Terdakwa yang menyebutkan angka) untuk menangani perkaradalam tingkat banding dan kasasi, namun saksi sudah lupa tahun berapapembicaraan itu berlangsung ;Bahwa yang dibicarakan waktu bertemu di kampus adalah kelanjutan perkaratersebut, dimana pada waktu itu.

ANDI SIKATI SULTAN, pada tahun2008, Terdakwa juga diberi kuasa oleh Pak NASIR Mantan Ketua STISIPOL;Bahwa dalam menangani perkara saksi Hj. ANDI SIKATI SULTAN, Terdakwajuga sering diminta oleh saksi Hj.

, soal besaran dana operasional dari Klien terbesar adalah 500 juta rupiah ;Bahwa Terdakwa menangani perkara perdata saksi Hj.

ANDI SIKATI SULTANtersebut melalui Pak Hidayat ;Bahwa Terdakwa sebagai Advokat belum pernah disidang Etika dalam DewanKehormatan di Peradi berkaitan dengan kasus ini ;Bahwa sejak menangani kasus saksi Hj. ANDI SIKATI SULTAN dalam tahun2008, Terdakwa tidak pernah meminta dana operasional dan yang berkaitandengan kasus ini, Terdakwa hanya menyampaikan kepada saksi Hj.

Majelis Hakim yang menangani perkara ini untukberkenan meletakan sita jaminan terhadafp"lattd rr OBjeK SENGRECA aT! lahan HGU atas nama Penggugat di areal BIOkK G Kavling 29 dan 30keseluruhan seluas 60 (enam puluh) hektar ;Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugattersebut yakni kembalinya lahan sengketa kepada Penggugat berikutganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan NegeriLubuklinggau Cq.

Majelis Hakim yang menangani perkara ini untukberkenan meletakan sita jaminan terhadap harta bergerak ataupun tidakbergerak berupa rumah dan kendaraan milik Tetgugat ;Bahwa selanjutnya untuk menjamin dilaksanakannya putusan ininantinya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukummembayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) rupiah perhari apabila lalai memenuhi isi putusanini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;Bahwa Penggugat mohon

alasan Keberatan Terdakwa Atas Putusan Kasasi dariMahkamah Agung adalah :a.Adanya bukti baru dari saksi yang membuktikan bahwa dakwaanJaksa Penuntut umum terbukti tidak benar terjadi pengrusakan terhadapbarak lembu milik para Pelapor sehingga roboh dan tidak dapatdipergunakan lagi akibat perbuatan para Terdakwa, dengan pernyataanpara saksi sebagaimana Terlampir:Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau sesuatu kekeliruan yang nyata karena : Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menangani

perkarahanya memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang samasekali tidak menggunakan alat ukur syarat benar dalam KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam memandang analisiskasus perkara yang merupakan bagian integral dari rangkaian 19kasus terkait kejahatan para Pelapor terhadap para Terdakwa; Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menangani perkaratidak mempertinbangkan analis kasus yang diajukan oleh paraTerdakwa dalam Kontra Memori Kasasi yang telah mengurai secaraterperinci alat bukti

perobuatan para Pelapor dalam rangkaian kejahatanterkait para Pelapor terhadap para Terdakwa; Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menangani perkaratidak mengeliminir secara utuh dasardasar pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang secara utuh dancermat telah melakukan analitik objektif terhadap perkara selamapersidangan dalam penetapan putusan Pengadilan NegeriPadangsidimpuan;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telahmengambil keputusan yang tepat berdasarkan

perkara dansejumlak perkara terkait baik yang sudah BHT maupun yang masih dalamtahapan proses hukum di Mahkamah Agung RI;Tidak mempertinbangkan secara cermat dasar pertimbanganMajelis Hakim PN PSP;Tidak mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi Pemohon PK;Tidak mempertimbangkan perbuatan Termohon dalam sepuluhperkara terkait kejahatan Termohon;Tidak mempertimbangkan surat permohonan Pemohon PK kepadaKetua Mahkamah Agung RI, Kamar Pidana MA RI, Panitera MA RI,Panitera Muda MA RI, Majelis Hakim yang menangani

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Desember 2003, diketahui dalam Pasal 3mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management),(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek iniPara Pihak tidak dibenarkan bertindak sendirisendiri ataupunmengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsungyang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan

Hal ini juga sejalandengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwaPara Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidakdibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baiksecara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan dari perjanjian tersebutjuga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimana suratkeberatan dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. X dan Ir. Sdr.

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari2003, diketahui dalam Pasal 3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara laindiatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini ParaPihak tidak dibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakanKSO baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan merugikan KSOdan menguntungkan kepentingan

Hal ini jugasejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwaPara Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyekini dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindaksendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidaklangsung.

tangga Penggugat dan Tergugat baikbaik saja,tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga kedua belah pihak mulai tidakharmonis lagi, karena Tergugat sering minum minuman keras sampaimemabukkan; Bahwa Tergugat sering pergi keluar rumah sejak pagi dan kembalidiwaktu pagi keesokkan harinya dalam keadaan mabuk; Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat atas perilakunya yang sukaminum minuman keras, namun, Tergugat tidak mengindahkan teguranPenggugat, bahkan bertengkar dengan Penggugat; Bahwa Tergugat pernah menangani

Penggugat dan Tergugat baikbaik saja,tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga kedua belah pihak mulai tidakharmonis lagi, karena Tergugat sering minum minuman keras sampaimemabukkan; Bahwa Tergugat sering pergi keluar rumah sejak pagi dan kembalidiwaktu pagi keesokkan harinya; Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat atas perilakunya yang sukaminum minuman keras, namun, Tergugat tidak mengindahkan teguranPenggugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Pengugatdengan Tergugat; Bahwa Tergugat pernah menangani

serta keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat, telahditemukan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2002, telah terjadi pernikahan antaraPenggugat dengan Tergugat, sehingga meniscayakan hubungan Penggugatdengan Tergugat sebagai suami istri; Bahwa perilaku dan kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman keras,mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat yang bermula sejak tahun 2003; Bahwa pada tahun 2014, Tergugat pernah menangani

AnehnyaMajelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang menangani perkaratersebut meminta bukti berupakwitansi pemberian nafkah/gaji tersebut;Padahal tidak seorangopun suami di dunia ini, manakala memberikannafkah/gaji kepada istrinya harus ber Kwintansi setiap memberikan uangatau pada setiap bulannya sebagai alat bukti berupa Kwitansi;Yang seharusnya Termohon Kasasi/Penggugat harus dibebankan untukmengangkat Sumpah, apabila itu disangkali karena penerima uang setiapbulan dengan tangannya sendiri Termohon

No. 357 K/AG/2009Majelis Hakim tingkat kabupaten yang menangani perkara tersebut tidakmelakukan: Padahal salah satu Hadist Rasulullah SAW yang Menjadidasar dalam kaitan hal tersebut di atas dan demikian pula dijelaskandalam kitab Al Muhadzd/ab Juz Il halaman 320;2.

Namun jika seandainyaMajelis Hakim Kabupaten Kolaka yang menangani perkara ini ditelitidengan secermat mungkin, ada kemungkinannya Majelis Hakim yangmenangani perkara ini sepakat menolaknya dengan dasar suratpernyataan yang Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat buat bersama di hadapan berwajib (Polisi). Pada tanggal 20 Juni2005 yang tertera pada point 4 yang berbunyi : " Pihak pertama dan pihakkedua tidak akan melakukan perceraian lewat pengadilan masalah rumahtangganya".

tidak kembali lagi ke rumah dan entahkemana, dan lebih tragis lagi terhadap Penggugat maupun anakanak tidaklagi diberi nafkah oleh Tergugat maupun biaya pendidikan kedua oranganak tersebut ;Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Tte.6.Bahwa gugatan Penggugat ini timbul karena ketidak harmonisan dankekerasan, fisik, phisihis, tekanan batin yang cukup lama kurang lebih 6(enam) tahun yang dialami dan diderita oleh Penggugat dalam rumahtangga, oleh karena itu. mohon Majelis Hakim yang menangani

Bahwa sedangkan untuk biaya pemeliharaan dan biaya hidup anakanakmenjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anakanak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;Bahwa gugatan ini timbul karena perceraian maka mohon kepada Majelishakim yang menangani perkara ini menghukum Tergugat untuk membayarperkara ini.Berdasarkan uraian gugatan yang telah disampaikan diatas mohon kepadaMajelis Hakim yang menangani Perkara ini dapat memutus sebagai berikut:Primair1.

YUSUF langsung masuk ke Area Tower untukmelakukan pengecekan pada Power (KWH) di Tower tersebut, namunsetelah dilakukan pengecekan ternyata saksi tidak menemukan adamasalah karena saksi melihat bahwa sambungan listrik pada Towermasih nyambung, selanjutnya saksi menguhubungi saksi JALIL yangbertugas menangani Transmisi dan BTS (Best Station Sistem) lalusaat itu saksi JALIL mengatakan bahwa saksi JALIL telah menerimaSDB(Single Data Best) dari server XL Pusat (Jakarta) melalui HandPhone Android, kemudian

YUSUFlangsung masuk ke Area Tower untuk melakukan pengecekan padaPower (KWH) di Tower tersebut, namun setelah dilakukanpengecekan ternyata saksi DEDE MAHMUD tidak menemukan adamasalah karena saksi DEDE MAHMUD melihat bahwa sambunganlistrik pada Tower masih nyambung, selanjutnya saksi DEDEMAHMUD menguhubungi saksi yang bertugas menangani Transmisidan BTS (Best Station Sistem) lalu saat itu saksi mengatakan bahwasaksi telah menerima SDB (Single Data Best) dari server XL Pusat(Jakarta) melalui Hand

terdakwa turun dari tiang Tower lalu terdakwa melempar kabeltersebut ke luar Area Tower, selanjutnya terdakwa memotong 4(empat) buah Kabel Transmisi (COA) merk Hansen warna Hitamyang terpasang pada Gardu yang terdiri dari : 22,5 m (dua puluh duakoma lima) meter ; 18 m (delapan belas) meter, 13 (tiga belas) meter,34 m (tiga puluh empat) meter lalu kabel tersebut terdakwa gulungdan terdakwa lempar ke Area Tower;e Bahwa pada saat yang bersamaan ternyata saksi DEDE dan saksiJALIL yang saat itu bertugas menangani

terdakwa turun dari tiang Tower lalu terdakwa melempar kabeltersebut ke luar Area Tower, selanjutnya terdakwa memotong 4(empat) buah Kabel Transmisi (COA) merk Hansen warna Hitamyang terpasang pada Gardu yang terdiri dari : 22,5 m (dua puluh duakoma lima) meter ; 18 m (delapan belas) meter, 13 (tiga belas) meter,34 m (tiga puluh empat) meter lalu kabel tersebut terdakwa gulungdan terdakwa lempar ke Area Tower;Bahwa pada saat yang bersamaan ternyata saksi DEDE dan saksiJALIL yang saat itu bertugas menangani

dengan caradiselendangkan, sambil terdakwa turun dari tiang Tower lalu terdakwa melemparkabel tersebut ke luar Area Tower, selanjutnya terdakwa memotong 4(empat) buahKabel Transmisi (COA) merk Hansen warna Hitam yang terpasang pada Garduyang terdiri dari : 22,5 m (dua puluh dua koma lima) meter ; 18 m (delapan belas)meter, 13 (tiga belas) meter, 34 m (tiga puluh empat) meter lalu kabel tersebutterdakwa gulung dan terdakwa lempar ke Area Tower, yang saat bersamaan saksiDede dan saksi Jalil yang menangani

Bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung No. 2959K/Pdt/2001 tanggal 6 Februari 2003, tidak akurat/tidak kongkrit, kearifanMajelis Kasasi dalam menangani perkara ini masih sangat dituntut dandiperlukan kemandiriannya, sehingga dapat menghasilkan putusan yangbaik, bukan sebaliknya menjatuhkan putusan yang keliru dan merugikanpihak Pemohon Peninjauan Kembali ;.

No. 53 PK/Pdt/2004diwajibkan menangani perkara haruslah memeriksa perkara secarakeseluruhan dan harus membuat alasan hukum yang jelas (regal van hetobyektive recht) ; bahkan harus mencukupkan alasanalasan hukumyang jelas (vide Pasal 182,183 dan Pasal 184 HIR) ;Sebaliknya Majelis Kasasi yang menangani perkara No. 2959 K/Pdt/2001telah menyampaikan Pasal 178, 182, 183 dan Pasal 184 HIR, dansekaligus telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata ;.

Majelis Kasasi dalam menangani kasus ini tidak mendasariPeraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Hukum Adat yangmencakup dengan dua syarat yaitu tunai dan terang, di sisi lain MajelisKasasi dan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) Semarang tidakmemberikan landasanlandasan hukum = yang lain khususnyaYurisprudensi Mahkamah Agung dan Kitab UndangUndang HukumPerdata (BW) ; dalam hal ini putusan judex facti (Pengadilan Tinggi)mempunyai pengertian yang salah mengenai jual beli antara Tergugat(Pemohon

Bahwasannya Pelawan menolak isi dalil gugatan Terlawan secara keseluruhandan menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa Pelawan tidak menerima putusanVerstek yang telah di jatunkan kepada Pelawan yang dibuat dan dibacakanoleh Majelis yang menangani dan memeriksa perkara nomor0661/Pdt.G/2014/PAJU adalah tidak SAHdan CACAT HUKUM serta BATALDEMI HUKUM ;2.

Putusan VERSTEK ini dapat dapat dilaksanakan dikarenakan isi dan dalilnyaCACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM;Atas dasar pertimbangan dan uraia tersebut maka Pelawan mohon kepada BapakKetua Majelis yang menangani dan memeriksa perkara ini, sudilah kiranya agarmeninjau kembali dan menjatuhkan dan memutuskan amar yang bunyinya sebagaiberikut :PRIMAIR :1. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan.2.

Bahwa, untuk menghindari Tergugat melalaikan tanggungjawabnya dalamhal nafkah anak maka juga diwajibkan untuk secara tunai dan seketikamembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000, (dua ratus riburupiah) per hari, jika Tergugat lalai melaksanakan putusan Majeli HakimPengadilan Agama Serang yang menangani perkara ini dalammemberikan nafkah anak terhitung sejak perkara ini mendapat putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) olehMajelis Hakim yang menangani perkara

bersama yangdikuasainya tersebut maka juga diwajibkan kepada Tergugat untuk secaratunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, jika Tergugat lalaimelaksanakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yangmenangani perkara ini dalam hal menyerahkan 1% (Setengah) bagian atasharta bersama yang dikuasainya sejak perkara ini mendapat putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) olehMajelis Hakim yang menangani

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) setiapharinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isiputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang memutus perkaraini, terhitung sejak perkara ini mendapat putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) oleh Majelis Hakimyang menangani perkara ini di Pengadilan Agama Serang.4.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah)setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isiputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang memutus perkaraini dalam hal menyerahkan 1 (setengah) bagian atas harta bersama yangdikuasainya, terhitung sejak perkara ini mendapat putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) oleh MajelisHakim yang menangani perkara ini di Pengadilan Agama

Kabupaten/Kotayang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPUKabupaten/Kota oleh KPU Provinsi berdasarkan Keputusan KPUProvinsi; Menimbang, bahwa perihal apakah DKPP berwenang untukmemeriksa dan memutuskan pengaduan dugaan pelanggarankode etik yang dilakukan oleh Penggugat yang terjadi pada tahun2010, maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1angka 22 dan Pasal 109 ayat (2) Undangundang Nomor 15 Tahun2011 tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa DKPPadalah lembaga yang bertugas menangani

,memeriksa dan memutuskan dugaan pelangaraan kode etikpenyelenggara Pemilu yang lahir berdasarkan Undangundangnomor 15 tahun 2011 di mana undangundang tersebut berlakusejak diundangkan tanggal 16 Oktober 2011, dan sebelumberlakunya Undangundang nomor 15 Tahun 2011 yangmendasari lahirnya DKPP, fungsi, tugas dan wewenang DKPPdalam menangani memeriksa dan memutuskan dugaanpelangaraan kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diaturdalam Undangundang Penyelenggara Pemilihan Umum lamayaitu.

Undangundang Nomor 22 Tahun 2007 dilakukan olehlembaga yang bernama Dewan Kehormatan yang berdasarkanPasal 1 angka 20 dan Pasal 112 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 22 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Dewan Kehormatanadalah alat kelengkapan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu yangdibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik PenyelenggaraPemilu, yang berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan (2) Undangundang nomor 22 Tahun 2007 dinyatakan bahwa dalam haladanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan olehanggota

KPU Kabupaten/Kota, maka untuk memeriksa pengaduandan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yangdilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk DewanKehormatan KPU Provinsi yang bersifat ad hoc, sehingga dengandemikian, dengan adanya penggantian undangundangPenyelenggara Pemilihan Umum yang semula diatur berdasarkanUndangundang Nomor 22 Tahun 2007 yang mendasari lahirnyaHal. 49 dari hal. 42 Putusan Perkara Nomor :109/G/2012/PTUN.BDGlembaga yang menangani dugaan pelanggaran kode etik

,memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yangdilakukan oleh Penggugat pada tahun 2010 sebelum lahirnyaDKPP, didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, karena itu DKPP telahmenjalankan wewenangnya sesSuai dengan Pasal 18 PeraturanBersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012 Nomor11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode EtikPenyelenggara Pemilihan Umum, sehingga Majelis menarikkesimpulan bahwa DKPP berwenang untuk menangani,memeriksa

Perbuatan manadilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2006 ditetapbkan selaku konsultanfasilitator pada Kantor Badan Program Pengembangan Kecamatan (BPPK) diUnit Pengelola Kegiatan (UPK) Distrik Fakfak Timur.Bahwa selaku Konsultan Fasilitator Terdakwa mempunyai tugas dantanggung jawab : Menangani simpan pinjam Usaha Ekonomi Produktif (UEP);> Menangani Simpan pinjam perempuan (SPP);> Melakukan penarikan/pencairan dana BPPK bersama dengan Bendahara(UPK) dan

Perbuatan manadilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2006 ditetapkan selaku konsultanfasilitator pada Kantor Badan Program Pengembangan Kecamatan (BPPK) diUnit Pengelola Kegiatan (UPK) Distrik Fakfak TimurBahwa selaku Konsultan Fasilitator Terdakwa mempunyai tugas dantanggung jawab : Menangani simpan pinjam Usaha Ekonomi Produktif (UEP);> Menangani Simpan pinjam perempuan (SPP);> Melakukan penarikan/pencairan dana BPPK bersama dengan Bendahara(UPK) dan

Perbuatan mana dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2006 ditetapbkan selaku konsultanfasilitator pada Unit Pengelola Kegiatan (UPkK) Distrik Fakfak Timur.Bahwa selaku Konsultan Fasilitator Terdakwa mempunyai tugas dantanggung jawab : Menangani simpan pinjam Usaha Ekonomi Produktif (UEP);> Menangani Simpan pinjam perempuan (SPP);Hal. 14 dari 27 hal. Put.

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengancara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2006 ditetapbkan selaku konsultanfasilitator pada Unit Pengelola Kegiatan (UPkK) Distrik Fakfak Timur.Bahwa selaku Konsultan Fasilitator Terdakwa mempunyai tugas dantanggung jawab : Menangani simpan pinjam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ;> Menangani Simpan pinjam perempuan (SPP);> Melakukan penarikan/pencairan dana Bantuan Program PengembanganKecamatan (BPPK) bersama dengan Bendahara (UPK) dan selakupenandatangan

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari 2003,diketahui dalam Pasal 3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek inidikelola secara terpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini Para Pihak tidakdibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsungmaupun tidak langsung yang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan

Hal inijuga sejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa ParaPihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek ini dikelolasecara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindak sendirisendiriataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung.

September 2013, sesuai KutipanAkta Kelahiran Nomor : 1755/UM/2018 ; Bahwa Pemohon dan saksi ingin mengganti nama anaknya karenasejak anak Pemohon berusia 1 (satu) tahun, mulai mengalamigangguan kesehatan/ panas tinggi, sering menangis tanpa sebab danberulang kali dirawat dirumah sakit ; Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sakitsakitan tersebut,awalnya Pemohon beserta saksi mengangap biasa dan berusahamengobati melalui jalur medis, setelah beberapa kali dirawat ternyataanak Pemohon oleh dokter yang menangani

Hakim yang menangani permohonan Pemohon untuk dapatmemberikan suatu Penetapan mengenai perbaikan/perubahan Tahun LahirPemohon tersebut ;Untuk menjadi bahan pertimbangan Ibu, bersama ini Pemohon juga turutlampirkan buktibukti sebagai berikut :1.aoSurat Keterangan Domisili Nomor : 136/2036/2020 dari Keuchik GampongLhok Seuntang, Kecamat Julok, Kabupaten Aceh Timur ;Surat Keterangan Nomor : 135/2036/2020 dari Keuchik Gampong LhokSeuntang, Kecamat Julok, Kabupaten Aceh Timur ;Foto copy KTP An.

Hakim yang menangani permohonan Pemohonuntuk dapat memberikan suatu Penetapan mengenai perbaikan/perubahanTahun Lahir Pemohon tersebut ;Menimbang bahwa, berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanatersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan akan Pasal 72 ayat (1) jo.

Bahwa sebagai mana kerugian yang di derita oleh PENGGUGATmaka sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdata Yang berbunyi tiapperbuatan melanggar hukum , yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut sehingga dengan demikian PENGGUGATmemohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, menangani dan mengadiliperkara ini agar menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian yangtimbul dan dierita PENGGUGAT dengan dengan rincian

Bahwa sebagai mana keterangan pada posita No. 7 di atas dalamhal ini PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik secara Materiel danImmaterial yang jumlah total kerugian tersebut sebesar Rp.245.000.000,00Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tmg(Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) oleh karenanya PENGGUGATmemohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara iniuntuk menghukum TERGUGAT agar mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yang besar kerugian

Temanggung.Sehingga berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka PENGGUGAT mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq, Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa, menangani dan mengadili perkara ini agar berkenan untukmenjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMER:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan TERGUGAT tidak beretikad baik serta melakukan tindakanPERBUATAN MELAWAN HUKUM ;3.

Menyatakan putusan ini untuk dijalankan terlebin dahulu, meskipun adaupaya hukum, seperti Verzet, Banding, Kasasi maupun peninjauan kembali(PK);SUBSIDAIR: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menangani danmengadili Perkara ini mempunyai pandangan hukum berbeda mohon putusanyang seadiladilnya ( Ex Aquo Et Bono).Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugatdatang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap ataupun menyuruh orang lain

Bahwa Para Pembanding /Para Tergugat dalam jawaban, telahmengajukan pula gugatan Rekonpensi, gugatan Rekonpensi tidakdiperiksa serta tidak diputus oleh Majelis Hakim yang menangani danmemeriksa Perkara a QuiO; 20202020020 "2.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 136 H.I.R Eksepsi selainya, kecualiyang menyangkut kekuasaan Hakim, secara absolut dan relatif harusdibahas dan diputus bersamasama dengan pokoki perkara,sebagaimana dalam penjelasan butir ke2 (dua) Pokok Perkara tidakdiperiksa serta diputus oleh Majelis Hakim yang menangani perkara aQUO nnn ono nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen neem nnenneeMenimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 519/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst

A.Y Patty Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;e Bahwa dengan adanya kehilangan Buku Grosse Akta tersebut,pemohon inggin menggantikan turunan kedua menggantikanyang hilang tersebut perlu penetapan pengadilan ;e Bahwa yang menangani kapal tersebut adalah CV. Jobel ;e Baahw pemohon telah membuat surat keterangan hilang darikepolisian ;e Atas keterangan saksi pemohon membenarkannya ;2.

A.Y Patty Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;e Bahwa dengan adanya kehilangan Buku Grosse Akta tersebut,pemohon inggin menggantikan turunan kedua menggantikanyang hilang tersebut perlu penetapan pengadilan ;e Bahwa yang menangani kapal tersebut adalah CV.