Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin Tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dari menter!kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotikajenis Shabushabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan = ilmupengetahuan dan teknologi.

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!

permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.8, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

menjadiROBBY SANTOSO dan surat Keterangan, No.pol : B/ SK/ 1084/ VII/ 1980/INTELPAM, tertanggal 15 Juli 1980, yang diterbitkan oleh Komando ResortKepolisian Kota Besar 98 Semarang, yang menerangkan bahwa pada nama THESOM PING telah mengubah/ mengganti namanya menjadi ROBBY SANTOSO,dan atas permohonan tersebut, berdasarkan datadata dan penyelidikan, pihakKepolisian tidak menaruh keberatan atas perubahan tersebut, serta surat bukti P9yaitu Surat permohonan mengubah/ mengganti nama kepada Yang Mulia Menter

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Hal 10 dari 12 hal, Pen.

Pasal 116 huruf (a), huruf (6) danhuruf (f)Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan bacaPeraturan Menter!Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinyaperselisihan terusmenerus antara suami istri berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung RI.

Meskipun pengertian Penganiayaantidak ada dimuat dalam KUHP, pengertiannya menurut pendapat sarjana, doktrin,dan Penjelasan Menter! Kehakiman, sebagai berikut: Menurut Mr. M.H. TIRTAAMIDJAJA: Menganiaya adalah dengan sengajamenyebabkan sakit atau luka pada orang lain.

Pasal 8 Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telahberalasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturanHalaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois as JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

penetapan ;Menimbang bahwa segala peristiwa jalannya persidangan selengkapnyatelah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebihsingkatnya dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum lslam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter

Notaris d Denpasar,Akta tersebut telah mendapat persetujan Akta Perubanan Anggarandasar Perseroan dari Menter Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia tertanggal 09072010 No.

KimiaFarma dalam bungkus tablet warna silver seberat 2,6 gram netto ;Masingmasing adalah benar mengandung alprazolam dan terdaftardalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menter!

masyarakat ;Halaman 49 dari 184 halaman Putusan Nomor :Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor67/Kpts 11/1991 tanggal 31 Januari 1991 telahditunjuk areal hutan di wilayah Propinsi DaerahTingkat Lampung berdasarkan Tata Guna HutanKesepakatan (TGHK) sebagai Kawasan Hutan.Penunjukan tersebut sebagai tindak lanjut SuratKetua Bappeda Propinsi Lampung Nomor:523/3137/Bappeda/1989 tanggal 18 Nopember 1989 ;Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tata BatasKawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya,Menter

SIL atas kawasan hutanproduksi reg. 45 Sungai Buaya seluas 43.100 hektarDalil Penggugat yang menyatakan terdapat 2 suratKeputusan Menteri Kehutanan di atas obyek tanahyang sama adalah dalil yangkeliru dan menyesatkan karena dalam AmarKeenam Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts11/1997 ( obyek gugatan ), jelas ditentukan bahwadengan ditetapkannya Keputusanini, maka Keputusan Menter i Kehutanan No.688/Kpts 11/1991 tanggal 7 Oktober 1991, besertalampirannya dinyatakan tidak berlaku.

Kawasan Hutan Reg. 45 Sungai Buayatersebut dilakukan setelah dilakukan penataanbatas di lapangan dengan melakukan pemancangantanda / patok batas, yang sebelumnya telahdiumumkan kepada masyarakat desa sekitar termasukkepada masyarakat Desa Talang Gunung / TalangBatu, dimana masyarakat sudah tidak ada yangmenyatakan keberatan, sebagaimana diuraikan padaangke. 2 Gi aIAS 5 seas seen eee eee ee meTerhadap kawasan hutan produksi Reg. 45 Sungai Buayayang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetaptersebut, Menter

Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristalkristal putih dengan berat netto0,194 gram dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan barang bukti yangdikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaansecara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristalkristal putin pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yangterdaftar sebagai Golongan (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter

saksiSyaiful Rengur dan saksi Abu Taher Taharob Alias Sardi dan pada saatpertengkaran tersebut Terdakwa memukul saksi Abu Taher Taharob Alias Sardisebanyak 1 (satu) kali, melihat peristiwa tersebut, orangorang yang beradaditempat kejadian melerai pertengkaran yang terjadi;Bahwa kemudian, Terdakwa dan saksi Syaiful Rengur kembali ke Posko PKSDesa Dullah Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, tidak lama kemudian datangsaksi Riski Taharob Alias Iki (Korban) dengan membawa sepotong besiberukuran + 1 (Satu) menter

saksiSyaiful Rengur dan saksi Abu Taher Taharob Alias Sardi dan pada saatpertengkaran tersebut Terdakwa memukul saksi Abu Taher Taharob Alias Sardisebanyak 1 (satu) kali, melinat peristiwa tersebut, orangorang yang beradaditempat kejadian melerai pertengkaran yang terjadi;Bahwa kemudian, Terdakwa dan saksi Syaiful Rengur kembali ke Posko PKSDesa Dullah Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, tidak lama kemudian datangsaksi Riski Taharob Alias Iki (Korban) dengan membawa sepotong besiberukuran + 1 (Satu) menter

Peraturan Menter iKomunikasi dan Informatika Nomor7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan PenggunaanPita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk PenyelenggaraanJaringan Bergerak Seluler yang dinyatakan sebagaiperaturan yang cacat hukum dan bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan yang Baik (lihat dalilnomor 18 halaman 11 gugatan a quo) ;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada angka 7 diatas, Penggugat mengakui dengan tegas bahwapersengketaan ini pada dasarnya adalah mengenaipenerapan Peraturan Menteri

Peraturan Menter iKomunikasi dan Informatika Nomor7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang KetentuanPenggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untukPenyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler danPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentangTarif gatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang Berlaku pada Departemen Komunikasi danInformatika serta UndangUndang Nomor 20. Tahun1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

danInformatika Nomor: 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Pasal19 ayat (1), maka BHP Pita Frekuensi Radio yangharus dibayarkan oleh Penggugat adalah sebagaiberikuthalaman 55 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN JKTPAGEuntuk biaya nilai awal (up front fee) adalahsebesar 2 x nilai penawaran terendah pemenanglelang;untuk BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunanadalah sebesar nilai penawaran terendah pemenanglelang dengan skema pembayaran untuk jangkawaktu. 10 tahun sebagaimana tercantum dalamLampiran Peraturan Menter

9 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010tentang Perubahan atas Perubahan PemerintahNomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Departemen Komunikasi danInformatika (PP 76/2010) ; (Fotocopy darifoto copy) ;Bukti T10 : Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan PitaFrekuensi Radio 2.1 GHz untuk PenyelenggaraanJaringan Bergerak Seluler IMT2000 (Permen01/2006) ; (Sesuai dengan asli) ;Peraturan Menter

i Komunikasi danInformatika Nomor : 7/PER/M.KOMINFO/2/2006tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2.1 GHzuntuk Penyelenggaraan Jaringan BergerakSeluler (Permen 7/2006) ; (Sesuai denganasli) ;Bukti T12 : Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor42/PER/M.KOMINFO/12/2006 tentang PerubahanAtas Peraturan Menter i Komunikasi danInformatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/1/2006tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak7613.14.

Ahli menerangkan Sesuai Peraturan Menter!Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMENKP/2020, pasal 23 ayat (4)berbunyi : cantrang merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif,dioperasikan dengan menggunakan :a.

Ahli menerangkan Sesuai Peraturan Menter!Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMENKP/2020, pasal 23 ayat (4)berbunyi : cantrang merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif,dioperasikan dengan menggunakan :C.

Ahli menerangkan Sesuai Peraturan Menter!Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMENKP/2020, jaring pada kantongharus berukuran lebih besar atau sama dengan 2 inchi. Sehingga ukuranmata jaring kantong KM.

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Halaman 10 dari 12 Halaman, perkara Nomor 114/ Pdt.P/2019/PA.TlgMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!