BERINGINJANGGUT pada Rapat tanggal 6 September 2005 adalah bahwa Penggugatsampai gugatan ini dimohonkan ke Pengadilan Negeri Palembang tidak diberikesempatan untuk membela diri di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 ayat (5) UndangUndang No.1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas.Pasal 92 ayat (5) UndangUndang Nomor. 1 Tahun 1995 menyebutkansebagai berikut :Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela

Asmarullah Mangku Alam(Tergugat V) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimanatertuang dalam Risalah Rapat PT.

Asmarullah Mangku Alam (TergugatV) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimana tertuang dalamRisalah Rapat PT. Beringin Janggut No.9 tanggal 6 September 2005 yangdibuat di hadapan Tergugat VIII ;.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Agustus 2007No.73/Pdt/2007/PT.PLG telah salah didalam penerapan dan Pertimbanganhukumnya tentang korum dan tidak korumnya Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tanggal 6 September 2005, sebab sebagaimana FaktaHukum bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya dihadiri oleh : TANDAR OETARYA SUKMA : 240 saham ; YANTI SILVIA SUDARTO : 120 saham ; RUDY SOEDARSONO : 120 saham ;HJ.SIT AISYAH DAHLAN. HY/Dra.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 6 September2005 hanya sekedar untuk menyampaikan pesan dari Pemohon Kasasibahwa yang bersangkutan belum dapat hadir karena masih di Australia ;.

Irja SehatiUtama diselenggarakan pada 31 Oktober 2018, PENGGUGATpandang sebagai surat panggilan yang tidak sah karena tidak sesualidengan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat

Dengan begitu, berdasarkan ketentuan tersebut, hasil RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Irja Sehati Utama yang diadakanHalaman 19 dari 50 halaman Putusan Perdata Nomor 99/PDT/2019/PT JAPpada tanggal 31 Oktober 2018 khususnya mengenai perubahanpengurus berlaku sejak ditutupnya RUPS dimaksud ;Berdasarkan dalil diatas, jelas bahwa hasil RUPS PT. Irja Sehati Utamaberlaku. sejak ditutup UPS.

Direksi tersebutmulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;dengan begitu, berdasarkan ketentuan tersebut, hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

Dengan begitujelas bahwa Pmanggilan tersebut memiliki jangka waktu 25 hari;Bahwa berdasarkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;Maka berdasarkan uraianuraian diatas PENGGUGAT telah menerimasurat Undangan RUPS PT.

yang harus ditaati, termasuk dalam hal ada undangan perubahanjadwal RUPS;Menimbang, bahwa demikian juga dalam menentukan agenda RUPS,pasal 75 ayat (3) Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, dimana untuk mengambil keputusan dalam RUPS semuapemegang saham harus hadir dan menyetujui penambahan acara rapat jugabersifat imperatif, jika ada pemegang saham yang tidak hadir dan tidakmengirim kuasa/wakilnya, maka RUPS tidak dapat mengambil keputusan danharus diulang dengan menjalani

Grafisindo, setelah jedah waktu 30 (tiga puluh)hari sejak diselenggarakannya RUPS pada tanggal 2 Desember 2002, sampai dengansekarang ini, Tergugat II baik sebagai Komisaris maupun selaku Pelaksana DirekturUtama perseroan, tidak pernah menyelenggarakan RUPS tentang hal itu.

No. 1902 K/Pdt/201438Timur yang ketakutan apabila diadakan RUPS, bukannya Termohon Kasasi sendiriyang seharusnya merasa ketakutan?.

Heru Sutopo Rp0 (nol rupiah);Keberatan Kelima:Panggilan RUPS Yang Dilakukan oleh Termohon Kasasi (Ir. H.

Kasasi I (PT BinangungIntiaditya Grafisndo) yang dahulu Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama dandalam RUPS tersebut karena Termohon Kasasi tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dipakai, maka saat itu Termohon Kasasi hanyamenangis dan meminta waktu untuk membuat laporan pertanggung jawaban sesuaidengan Standar Akutansi, namun Peserta RUPS memberikan waktu satu bulan untukRUPS kembali yaitu RUPS pada tanggal 19 Juni 2003, dan pada saat RUPSHal. 83 dari95 hal.

J),ternyata setelah dicermati bukan undangan RUPS sebagaimana dimaksud dalamHal. 87 dari95 hal.

untuk melakukan RUPS tahunan..

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 UUPT yang berbunyi : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.

Pada tanggal 13 Oktober 2003 Pemohon mengirimkan surat kepadaTermohon untuk meminta diadakannya RUPS dengan agenda (Terlampirsebagai bukti P6) : Membahas mengenai peminjaman dari PT.

Bahwa berdasarkan paal 19, pasal 20 dan pasal 21 Angaran DasarTermohon, penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan cara :1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS.2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimpaling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat, dan dalam keadaanmendesak jangka wakiu tersebut dapat dipersingkat menjadi palinglambat 7 hari.3.

Memerintahkan agar Direktur dan Komisaris untuk hadir dalam RUPS ;5.

Nomor 2096 K/Pdt/201316.Ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhetinkan untuk sementara oleh DewanKomisaris dengan menyebutkan alasannya;Ayat (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh ) hari setelahtanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;Ayat (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;Ayat (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;Bahwa, tindakan pemberhentian

Jombang, KabupatenJombang, Jawa Timur, telah dilaksanakan RUPS LB yang telahmemutuskan (1) menyetujui mengganti/memberhentikan denganhormat Bapak Ong Jimmy Angesti, sebagai Direktur UtamaPerseroan terhitung sejak RUPS LB ditandatangani; (2)menyetujui untuk merubah susunan Direksi Perseroan; (T/PR 2);Hal. 9 dari 31 hal.

USI melalu) RUPS LBtertanggal 8 September 2011;14. Bahwa sesungguhnya keputusan yang diambil dalam RUPS LBtersebut adalah keputusan semua pemegang saham, sekalipundalam pelaksanaannya yang hadir dalam rapat tidak semuapemegang saham. Setelah pelaksanaan RUPS LB yang sahtersebut, maka putusan rapat haruslah dianggap keputusan semuapemegang saham, yang mengikat ke luar dan ke dalam;15.

Bahwa pelaksanaan RUPS LB tersebut sudah dilakukan dengan prosesdan prosedur yang benar, sehingga mempunyai kekuatan hukum yangsempurna karena: Terhadap Tergugat Rekonvensi dalam kapasitasnya sebagai DirekturUtama telah disampaikan Undangan RUPS LB tertanggal 23 Agustus2011, untuk pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 8 September 2011,sebagaimana Surat Nomor 117/HS/VIIV2011, dimana dalam Surattersebut telah disampaikan materi rapat yang akan dibahas, yaitutentang (1) Penggantian Direktur Utama; dan (2

Sun Star sebagai pihak yang digugatdalam perkara ini karena akibat dari adanya RUPS LB juga berimplimentasaikedalam dan keluar, maka dari adanya RUPS LB juga berakibat pula bagiSun Star International, hal mana lah nyata di sebutkan dalam YurisprudensiHal. 25 dari 31 hal. Put.

HIA menggelar RUPS pada tanggal 27Februari 2008 dengan Akta Nomor 5 tanggal 6 Maret 2008 yang dibuatoleh Notaris Henry Sinaga, S.H(BT.8)Bahwa RUPS tanggal 27 Februari 2008 ini adalah RUPS yang tidak sahkarena Pengurus PT. HIA tetap memaksakan kehendak nya untuk tetapmenggelar RUPS yang walaupun sudah ada protes dan tidak setujudigelar RUPS dari beberapa Pemegang Saham yaitu Terdakwa, dr.Salome Girsang, dan Jonggi Darma Situngkir.

HIA, dengan tidak dipenuhinya pasalpasal hukum yangdiatur dalam UndangUndang PT dan UndangUndang WDP, maka sangatjelas RUPS tanggal 27 Februari 2007 tidak diperbolehkan melaksanakanRUPS selanjutnya termasuk RUPS 27 Februari 2008 karena tidak memilikilegal standing untuk menyelenggarakan RUPS 27 Februari 2008, AktaNomor 5 Tanggal 6 Maret 2008 tentang penyelenggaraan RUPS 27Februari 2008 #sesuai klarifikasi Direktur Perdata NomorAHU.2/AHA.01.09.213 862 Tanggal 22 Februari 2011 tidak ada dilaporkanke

Bahwa Judex Facti juga sama sekali tidak cermat dan teliti di dalammemahami RUPS 27 Februari 2008 yang diselenggarakan oleh PengurusPT.HIA hasil RUPS 27 Februari 2007 adalah tidak sah dan cacat hukumserta tidak berlaku lagi, sehingga keputusankeputusan yang diambildalam RUPS adalah cacat hukum atau batal demi hukum.Bahwa jelas RUPS 27 Februari 2008 adalan RUPS yang dipaksakansebab sesuai hukum yang berlaku pengurus yang tidak memenuhi dantidak tunduk kepada pasalpasal yang disebutkan UndangUndang

HIA otomatis tidakdapat menggelar RUPS.

HIA hasil RUPS 27Februari 2007 dan 2/7 Februari 2008 apalagi membenarkannya dandikuatkan lagi dengan kepengurusan RUPS 2007 dan 2008 tersebutsama sekali tidak mau mematuhi dan mentaati segala peraturan hukumyang berlaku terutama AD PT.

Dan penempatan TERGUGAT V didalam perseroanharus melalui prosedur yang ada yaitu RUPS.

Sehingga akhirnya RUPS Luar Biasa tidakjadi diselenggarakan.

RUPS diselenggarakan di Restoran Padzzi JI.CilandakRaya Jakarta Selatan.Bahwa hasil RUPS Tahunan dan RUPSLB dibuat oleh TURUT TERGUGATdan dituangkan dalam Akta No. 09 tentang RUPS Luar Biasa PT. ModularAlkesindo tertanggal 22 April 2016. Adapun hasil RUPS LB tersebut yaitumengganti kedudukan dari PENGGUGAT. PENGGUGAT tidak lagi menjadiDirektur Utama Perseroan.

Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahun dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo adalah Cacat hukum karenapada saat itu PENGGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagai DirekturUtama pada PT.

Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahunan dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo sebagaimana tersebut diatasadalah Cacat hukum karena pada saat itu PENGGUGAT sudah tidak lagimenjabat sebagai Direktur Utama pada PT.

Anmad Fauzi menanyakan perihal Surat Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling kemudian saksiMuhamad Ukasyah menyampaikan hal tersebut kepada Ki AgusDaud,SH.MKn., lalu Ki Agus Daud,SH.MKn. menyampaikan bahwa RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling tersebutboleh diperlihatkan/dibaca, namun tidak diperkenankan untuk dibawapulang atau dimiliki, kKemudian sesuai arahan dari Ki Agus Daud,SH.MKn.lalu. saksi Muhamad Ukasyah memperlihnatkan surat tersebut namunsebelumnya

Agil Setiawan Nugroho datang melerai danmembantu saksi Muhamad Ukasyah ternyata sambil membawa RisalahRUPS yang asli pada akhirnya copyan Risalah RUPS berhasil saksiMuhamad Ukasyah rebut namun Risalah RUPS yang Asli dibawa secarapaksa oleh Terdakwa bersama dengan temannya atas kejadian tersebutsaksi Muhamad Ukasyah melapor ke Kantor Polres Semarang gunapengusutan lebih lanjut.

Anmad Fauzi menanyakan perihal Surat Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling kemudian saksiMuhamad Ukasyah menyampaikan hal tersebut kepada Ki AgusDaud,SH.MKn., lalu Ki Agus Daud,SH.MKn. menyampaikan bahwa RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Wei Ling tersebutboleh diperlihatkan/dibaca, namun tidak diperkenankan untuk dibawapulang atau dimiliki, Kemudian sesuai arahan dari Ki Agus Daud,SH.MKn.lalu. saksi Muhamad Ukasyah memperlihnatkan surat tersebut namunsebelumnya

berkembang dalamPRASYAPAKEL j~nn nne nnn norm teen nenemennnesanananenannansananmnnmnnmannnMenimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam kontramemori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak benar bahwapidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan belum memberikan efek jera danbelum memenuhi rasa keadilan, justru sebaliknya pidana yang dijatunkanterhadap terdakwa dirasakan sangat berat dimana terdakwa telahmerasakan dan menjalani penahanan hanya untuk mempertahankanbeberapa lembar fotocopy risalah RUPS

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon atau nama yang di usulkan Para Pemohon untuk melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada pemegang saham guna penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA serta menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. ARTAWAN NUSANTARA.

3. Menetapkan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa khusus sebatas untuk Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yaitu paling sedikit 1/3 (sepertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
4. Menetapkan Para Pemohon atau nama yang di usulkan oleh Para Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA.

5. Menetapkan mata acara rapat RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA yang akan diselenggarakan oleh Para Pemohon atau nama yang di usulkan secara sah oleh Para Pemohon sebagai Ketua Rapat, adalah :
- Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

saham pada RUPS dapatdilihat dari fakta dimana keputusan RUPS yang diambil tanpa didahuluipemanggilan secara benar sesuai dengan hukum dan anggaran dasar (baikmelalui surat tercatat atau surat kabar atau cara lain) tetap sah, jika semuapemegang saham perusahaan memang menghadiri RUPS sebagaimanadiatur dalam Pasal 82 Ayat (5) UUPT;Jika ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan di atas tidak diartikansecara substantif untuk menjamin kesempatan dari pemegang saham untukmenghadiri RUPS, melainkan diartikan

Nomor 2000 K/Pdt/201323.Partisipasi pemegang saham dalam RUPS adalah suatu cara yang tersediabagi para pemegang saham untuk melaksanakan kewenangan RUPS yangtidak dimiliki oleh organ perseroan lainnya seperti Direksi dan hakberpartisipasi dalam RUPS juga dijamin dan didorong oleh UUPT. Olehsebab itulan UUPT mengatur tata cara pemanggilan RUPS, kuorum RUPS,serta hakhak pemegang saham dalam forum tersebut.

Sangat pentingnyapartisipasi pemegang saham dalam RUPS sampaisampai dalam UUPTdiatur secara ketat kuorum kapan RUPS dapat diselenggarakan dan dapatmengeluarkan Keputusan yang sah;Bahkan, untuk memudahkan Pemegang Saham yang berdomisili jauh darikedudukan Perseroan berpartisipasi dalam suatu RUPS ketentuan Pasal 77Ayat (1) UUPT memperbolehkan dilakukannya RUPS melalui mediatelekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yangmemungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan

masyarakat termasuk terhadap hak suara dalam RUPS yang dimilikiPenggugat;B.

Praktik pemanggilan RUPS melalui iklan di suratHal. 31 dari 36 hal. Put. Nomor 2000 K/Pdt/2013kabar oleh perseroanperseoran (kecuali perseroan terbatas guna memenuhipersyaratan di bidang pasar modal) yang beritikad baik sangat tidak lazimditempuh. Pemanggilan RUPS biasanya dilakukan melalui surat tercatatdemi menjamin sampainya undangan RUPS ke masingmasing pemegangsaham perseroan;.

: 10.00 WIB Selesai ;

Tempat : Shangri-La Hotel ;

Jalan Mayjend Sungkono 120 Surabaya 60256 ;

Bahwa jika pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas belum dapat mengadakan RUPS

Panca Logam Makmur dengan alasan adannya wabah virus Corona atau Covid 19 maka paling lama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penetapan ini ditetapkan Pemohon harus melaksanakan RUPS Luar biasa PT. Panca Logam Makmur ;

3. Menetapkan bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPS LB PT.

Panca Logam Makmur dengan agenda sebagai berikut :

Bentuk RUPS	RUPS LB
Mata Acara	Ratifikasi Direktur lama ; Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan periode, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ; Pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan Semestanustra Distrindo atau yang ditunjuk pada saat RUPS Luar Biasa PT. Panca Logam Makmur ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa, hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU PT yaitupada Pasal 80 ayat (1) yang mengatur:Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepadapemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Halaman

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, KuorumKehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;Maka, dikarenakan hal yang dimohonkan dan agenda RUPS ini bersifatsangat penting demi kelancaran operasional Perseroan dimana organDireksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya, sSesuaiamanat

Bentuk RUPS adalah RUPS Luar Biasa;2. Kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa dimaksud yaitu lebih dari 1%dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;3. Jangka waktu pemanggilan RUPS Luar Biasa adalah 14 (empatbelas) hari setelah tanggal penetapan izin dari Ketua PengadilanNegeri;4.

Citra Sari Makmuradalah ingin segera menyelenggarakan RUPS ; Bahwa PT. Citra Sari Makmur saat ini masih beroperasi ; Bahwa PT.

dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang sahamyang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut.

saham yang meminta penyelenggaraan RUPSdapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untukmenetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;Bahwa Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) UU PT No.40/2007 adalah sebagaiberikut :Ayat (5) :Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Ayat (7) :Dewan

No.40/2007 adalah sebagai berikut :Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;Bahwa Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) UU PT.

No.40/2007 adalah sebagaiberikut :Ayat (2) :RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;Ayat (4) :RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan perseroan ;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwaterdapat faktafakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti suratyakni sebagai berikut :Bukti P10 : Surat No. 085/D/DIR/VV2007 tertanggal 27 Juni 2007, suratdari pengurus PT Bina Arta

kepadaKomisaris PT Bina Arta Swadaya (Perseroan) tentang: permintaan untukmengadakan RUPS membuktikan bahwa Pasal 79 ayat 6 huruf a UUPT.

No.40/2007 telah terpenuhi ;Bahwa kemudian berdasarkan Bukti P12 : Surat No.086/A/KOM/VII/2007tertanggal 23 Juli 2007 tentang: tanggapan Komisaris kepada YayasanBina Swadaya atas Bukti Pll, surat tertanggal 13 Juli 2007; tentang:undangan pertemuan pemegang saham, bukan RUPS; yang berartipenolakan dari Komisaris perseroan untuk menyelenggarakan RUPS, danhal ini berarti Pasal 80 ayat (1) UU PT. No.40/2007 telah terpenuhi ;Hal. 9 dari 14 hal. Put.

Syaifuddin dan Deny Mardani hadir dalam RUPS dan turut menandatangani catatan atau notulen RUPS yang dibuat sendiri oleh Hendrik Hakimitu.

Butir No. 7: tentang RUPS tanggal 8 Juni 2004Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam butir ini yang mengatakan bahwadalam RUPS luar biasa PT.

Bahwa RUPS PT.

RUPS tahunan2.

RUPSRUPS lainnya, yang dikenal dengan RUPS Luar Biasa ;Bahwa RUPS tahunan yang dilaksanakan selambatlambatnya enam bulansetelah tutup tahun adalah untuk mengetahui, menyetujui laporanpertanggungjawaban tahunan, jika disetujui maka direksi akan mendapatpembebasan tanggung jawab dari penguasaan direksi selama tahun berjalansejauh terjamin dalam laporan pertanggungjawabannya ;Bahwa RUPS lainnya misalkan untuk mengambil kredit memerlukanpersetujuan RUPS, maka direksi wajib mengadakan RUPS ;Bahwa RUPS

Menurut saya tidak bisa , karena kalau RUPS sudahdinyatakan batal maka isinya tidak bisa dikatakanmenjadi RUPS Luar biasa, itu batal kecuali jikasemuanya setuju ;44Dalam hal akta Risalah RUPS sudah di akta notarilkan oleh Notaris, bolehkah AktaRisalah RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa di satukan dalam satu Akta ?

Dari pengalaman RUPS dan RUPS LB itu kita bedakanbegini , kalau RUPS agendanya tentang biasanyapemeriksaan laporan keuangan , misalnya menentukanDireksi dan hal standar lainnya , tetapi kalauPerusahaan akan melakukan action tertentu , yangmungkin tidak berulang ini biasanya pakai RUPS LB ,RUPS LB biasanya agendanya investasi , akuisisi , itukenapa dilakukan karena tidak diatur dalam AnggaranDasar makanya pakai RUPS , sedangkan di Tbk adaketentuan OJK yaitu transaksi signifikan dan benturankepentingan

;Itu lazim tidak, RUPS Luar biasa mengajukan audit sedangkan di RUPS Tahunantidak mengajukan Audit ?

Dari pengalaman kami , RUPS itu mungkin Cuma ditunda, penundaan itu skornya Cuma Quorum, akibatnyabila di perusahaan Tbk kalau tidak quorum RUPS ituditunda , karena ada sengaja pemegang saham yangtidak mau terjadi RUPS ;Ditundanya bisa bertahuntahun ?

RUPS Tahunan untuk tahun Ke4 masih dalamtahun yang bersangkutan ;Dalam materi RUPS tadi yang dibicarakan RUPS yang diangkat dalam LaporanKeuangan Tahun 1, 2 dan bukan Laporan Keuangan tahun terakhir, apakah sahmenurut ketentuan hukum ?

Berdasarkansituasi dan kondisi internal tersebut, maka ERIKA YULIANI selakupemilik 125 lembar saham atau 50% saham dan Komisaris perseroanselaku Pemimpin Rapat Umum Pemenang Saham dengan agenda rapat :Penegasan RUPS tanggal 07022011 dan penegasan RUPS tanggal25022011 yaitu sebagai berikut: 1). Perubahan Komposisi pemegangsaham. 2). Pembatalan Notulen RUPS LB PT. Melissa tanggal02112009 dan Notulen RUPS LB PT. Melissa tanggal 09112009.3).Pembatalan Akta Notaris Siti Zamzam.

Melissa yang agendanyasama dengan agenda dan pembahasan dalam RUPS pertama dan keduasebelumnya, selanjutnya hasil RUPS ketiga tersebut oleh PengacaraAyu F.

Shahab, S.H., mengadakan pertemuan dan pembicaraan yangseolaholah sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Melissa danpertemuan yang seolaholah RUPS tersebut dipimpin oleh Ayu F.

Pengangkatan Direktur dan Komisaris yang baru.7).Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas menyatakan bahwa RUPS dapat menetapkan perubahan anggarandasar Perseroan Terbatas, syarat RUPS bisa terjadi apabila RUPS sudahdihadiri lebih dari 50% pemegang saham dan juga RUPS dapat diaktakanmaksimum 30 hari setelah RUPS (Pasal 86), namun faktanya ketiga RUPSmasingmasing tertanggal 07 Februari 2011, tertanggal 25 Februari 2011 dantertanggal

No. 1368 K/Pid/2014Bahwa berdasarkan Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa RUPS dapat menetapkan perubahan anggaran dasar PerseroanTerbatas, syarat RUPS bisa terjadi apabila RUPS sudah dihadiri lebih dari 50%pemegang saham dan juga RUPS dapat diaktakan maksimum 30 hari setelah RUPS(Pasal 86), namun faktanya ketiga RUPS masingmasing tertanggal 07 Februari 2011,tertanggal 25 Februari 2011 dan tertanggal 27 Juli 2011 tidak dihadiri lebih dari 50%pemegang saham dan

ALI SINAR SEJATI),maka menurut hukum para Pemegang Saham harus segera untukmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);5. Bahwa para Penggugat sudah beberapa kali meminta dan mendesakTergugat untuk ikut melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)akan tetapi Tergugat tidak mau melakukan Rapat Umum PemegangSaham tanpa memberikan alasan yang berdasarkan hukum;6.

akan13tetapi Tergugat tidak pernah mau menghadiri RUPS tersebut meskipun sudahdipanggil berulang kali.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum PemegangSaham atau disingkat RUPS;b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.

ALISINARSEJATI dan oleh karena harus dilakukan penawaran sehingga ahli wariswajib hadir dalam RUPS tersebut.

ALI SINARSEJATI tanpa dihadiri Tergugat adalah sah, tidakpernah dapat dibuktikan oleh para Penggugat telah dilakukan RUPS tersebut19dengan agenda apa?

Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa tersebut berdasarkanketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;6. Menetapkan Pemohon atau pihak yang ditunjuk secara sah olehPemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa PT West PointTerminal;7. Memerintahkan kepada Termohon untuk tunduk dan patuh padapenetapan ini;8.

saham(RUPS) adalah organ perseroan Direksi dan Dewan Komisaris,sedangkan Direksi dan Dewan Komisaris telah habis masa jabatannyasejak tanggal 19 Maret 2016 dan sejak itu perseroan tidak memilikipengurus dan telah pula dua kali gagal menyelenggarakan rapat umumpemegang saham (RUPS) sebelum masa jabatan pengurus berakhir,maka untuk menjaga keberlangsungan usaha perseroan, permohonanHalaman 10 dari 17 hal.

umum pemegang saham (RUPS), penunjukan Ketua Rapatdan/atau perintah agar Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir;Bahwa Pemohon juga mohon agar diberikan izin untuk:Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris,2.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilankepada pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PTWest Point Terminal;4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS LuarBiasa PT West Point Terminal dengan mata acara rapat sebagai berikut:a. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan danmenetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan, danb.

Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa tersebut berdasarkanketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;6. Menetapkan Pemohon atau pihak yang ditunjuk secara sah olehPemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa PT West PointTerminal;7. Memerintahkan kepada Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusanint;8.

karenatidak hadir di rapat RUPS dan katanya Terdakwa datang bersamaanaknya untuk membuat akta berdasarkan bukti berita acara RUPSLuar biasa dan keterangan itu diberikan bersama dengan notulen yangdibuat ; bahwa setelah saksi tidak hadir pada RUPS tersebut, saksimendapatkan tembusan hasil RUPS yakni saksi mendapatkanpemberitahuan tentang hasil RUPS tentang penggantian direksi yaituanak dari terdakwa , sedang secara resmi, saksi tidak memperoleh tembusannya ;20 bahwa dampak yang ditimbulkan dengan

; bahwa saksi tidak tahu bahwa RUPS yang tanggal 13 Maret 2012adalah dibawah tangan dan menurut kami karena Saksi meninggalkanrapat maka seharusnya tidak ada RUPS bahwa saksi kurang tahu sebenarnya yang dimasalahkan adalah Aktatanggal 17 Maret 2012 ataukah RUPS tanggal 13 Maret 2012. karenaRUPS tanggal 13 Maret 2012 adalah dibawahtangan ; bahwa sebelum tanggal 13 Maret 2012 apakah komisaris pernahmengundang direktur utama untuk mengadakan RUPS Saksi tidak tahudan pada saat RUPS Luar biasa, saksi

Hal manadikaitkan dengan keterangan ahli, maka bila dikaitkan dengan suratpermohonan tanggal 11 Februari 2012 kepada direksi tidak adatindakan untuk mengadakan RUPS lalu Dewan Komisaris mengundang79direksi untuk mengadakan RUPS, maka kalau RUPS yang diadakan olehDewan Komisaris harus ada Penetapan Pengadilan Negeri.

RUPS yangdilaksanakan di Hotel Regent Malang , dan dari hasil RUPS padatanggal 13 Maret 2012 di Hotel Regents Malang yang berupanotulen tersebut oleh Terdakwa dengan atas Kuasa dari RUPS PTHARDLENT MEDIKA HUSADA dibawa ke Notaris Malang bernama EkoCahyono pada tanggal 17 Maret 2012 dan dibuat Akta RUPS luarbiasaNo. 17 tanggal 17 Maret121 Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakimmemeriksa dan meneliti bukti surat berupa Akta RUPS luarbiasa PTHARDLENT MEDIKA HUSADA Nomor 17 tanggal 17 Maret

berhak melakukan RUPS tanpaadanya izin dari Pengadilan, sedangkan yang harus meminta izinPengadilan untuk melakukan RUPS adalah pemegang saham dimanaapabila RUPS diadakan oleh pemilik modal maka yang harus dilakukanoleh pemilik modal adalah harus dengan penetapan pengadilan ,sedangkan apabila yang mengadakan RUPS tersebut adalah komisarisdan ini sesuai dengan persyaratan dalam UndangUndang No. 40 tahun2007, maka Komisaris tidak memerlukan penetapan pengadilanuntuk mengadakan RUPS ;Menimbang, bahwa

Biro Klasifikasi Indonesia Nomor : SK203/MBU/2012tanggal 25 Mei 2012 (Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS).

BKI oleh Tergugatmelalui Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS tidak berpedoman kepadaPermen No.

BKI ditentukan*Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pemanggilan RUPS.Dengan demikian, yang menyusun Agenda dan Panggilan RUPS adalah ParaPenggugat. ; b Pasal 20 ayat (3) RUPS menyatakan apabila ada penambahan mata acara lainharus disetujui oleh semua Pemegang Saham, sehingga tidak ada mata acarauntuk Pemberhentian Para Penggugat.; c Dengan tidak mengenyampingkan fakta tersebut, pemberhentian Para Penggugattidak dilakukan Dalam RUPS tetapi DILUAR RUPS. ; 12 Bahwa Tergugat menolak dalildalil

membuat Keputusan Diluar RUPS diatur dan tunduk pada UndangUndangPerseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT.

;Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksiyang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut; Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara,anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.