Ditemukan 892 data
56 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa dengan tidak diikutsertakan Notaris Eveline Indrawati Sinarya, S.H.dalam gugatan perbuatan hukum yang diajukan Penggugat menjadi subjekhukum selaku Tergugat maupun Turut Tergugat, dapat mengakibatkangugatan menjadi tidak lengkap (p/urium lIitis consortium), sehingga gugatanPenggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapatditerima berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1409 K/Pdt/1996, tanggal 21 Oktober 1997 juncto Nomor492 K/Sip/1970, tanggal 16
45 — 42
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum AcaraPerdata halaman 123, Pada masa yang lalu, cabang atau perwakilan perseroan baikdomestic dan luar negeri, tidak dapat bertindak sebagai persona standi in judicio. Olehkarena, yang dianggap sah bertindak didepan pengadilan baik sebagai penggugat atautergugat, hanya kantor pusat (head office). Penerapan sempit ini, tidak realistis. Tidaksesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang samahalaman 124, *Memerhatikan kesulitan yang demikian, praktik peradilan melenturkanpenerapannya. Mengizinkan cabang atau perwakilan sebagai pihak, baik menjadipenggugat atau tergugat. Sedangkan yang bertindak mewakilinya didepan pengadilan49adalah kepala cabang atau kepala perwakilan.
Terbanding/Tergugat I : PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI, Persero, UNIT LAYANAN MODAL MIKRO, ULaMM, KANTOR UNIT PONOROGO JETIS
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG.
Turut Terbanding/Penggugat II : BIDAYAH
27 — 15
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit SinarGrafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telahmemberikan definisi tentang obscuur libel, yakni:Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugattidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasigugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggapmemenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atautegas (duidelijk)."5.
84 — 9
Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;(M.Yahya Harahap,S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata tentang GugatanPersidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004,hal448453);Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat sebagaimanadiutarakan di atas adalah terkait perouatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat karenanya eksepsi Tergugat tentang gugatan yang kabur, gugatanpenggugat tidak cermat antara Fundamentum Petendi (Posita) dan Petitumtidak singkron, itu harus dinyatakan
39 — 6
LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit:PT.
95 — 27
Dalam menandatangani Akta Hibah No.5/1970 tersebut, PSCN pada waktu itu diwakili oleh PADMO SOEMASTO, S.H.dalam kedudukannya selaku Ketua PSCN danMARIANA JOHANNA SUTIJIATIWIRASATRIA selaku Penulis PSCN, dankarenanya mereka berdua mernilikikewenangan untuk bertindak secara sah untuk dan atas nama PSCN pada waktuitu, dari pihak YKSW, pada waktu itu diwakili oleh PADMO SOEMASTO, S.H.dalam kedudukannya selaku Ketua YKSW dan INAWATI LABAN dalamkedudukannya selaku Bendahara YKSW, dan untuk penerimaan hibah
44 — 34
Satochid Karta Negara S.H.dalam bukunya hukum pidana, kumpulan Kuliah bagian dua menyebut pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana sebagai ajaran delneming yang terdapat pada suatu strafbaarfitatau delik, apabiila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang,dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delik.Karena hubungan ini beberapa macam sehingga hubungan ini bisa terbentuk:a Beberapa orang atau bersamasama melakukan suatu delik;b Mungkin hanya seorang
Terbanding/Penggugat : PT. LEKTRIKA KARYATAMA
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
128 — 83
Setiawan, S.H.dalam bukunya yang berjudul PokokPokok Hukum Perikatan, halaman17, ada 3 (tiga) bentuk ingkar janji, yaitu :a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;b. Terlambat memenuhi prestasi; danCc. Memenuhi prestasi secara tidak baik;Putusan No. 34/PDT/2020/PT.MTR. Hal 20 dari 3238. Bahwa selanjutnya masih menurut menurut R. Setiawan S.H.,dalam bukunya PokokPokok Hukum Perikatan, halaman 18, dalam haladanya ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak, pihak laindapat menuntut:a.
29 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
., melawan Terdakwa Imam Musonef, S.H.dalam sel Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri soal pengembalian uangsaksi korban Rokip yang semuanya dibebankan kepada Imam Musonef,S.H., sidang ditunda tanpa memberi tahu Para Pemohon Kasasi, didugaHal. 13 dari 23 hal. Put. No. 79 K/Pid/201314Jaksa/Penuntut Umum emosi.
72 — 50
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya, Hukum Acara Perdata, halaman 581, kekuatan pembuktiannyahanya sampai pada derajat sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) tidaksampai kualitas menentukan (beslissend) atau memaksa (dwingende).Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.Ill s/d T XXI3 yangberupa Akta Kesepakatan Bersama No. 71 tanggal 20 Maret 2014 telahternyata bahwa dalam pembuatan akta tersebut Penggugat dan Tergugat Illsampai dengan Tergugat XXI tidak menghadap sendiri kepada FatmawatyNoor,
86 — 22
Lamintang, S.H.dalam buku: DasarDasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 281menyatakan bahwa, Perkataan willens en wetens tersebut,sebenarnya telah dipergunakan dalam Memorie van Toelichting (MvT)dan penyusun Memorie van Toelichting yang mengartikan opzettelijkplegen van een misdri atau kesengajaan melakukan suatukejahatan sebagai het teweegbregen van verboden handeling willensen wetens atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secaradikehendaki dan diketahui;3.
86 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soedikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia Penerbit LibertyHal. 11 dari 27 hal. Put.
35 — 3
LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit:14PT.
18 — 0
Ruswanto S; M.Si. dalam Konpensinya dan Hanafi, S.H.dalam Rekonpensinya, namun sebagaimana laporan mediator masingmasing tanggal27 Mei 2015 dan tanggal 17 Juni 2015 mediasi tersebut tidak berhasil;Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalampersidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahanlan oleh Penggugat;Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawabantertulis tertanggal 17 juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Benar bahwa Penggugat
41 — 17
SATOCHID KERTANEGARA, S.H.dalam bukunya: HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH, halaman303 disebutkan bahwa Jika dianut ajaran DOLUS MALUSmaka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karenaHAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatuperbuatan yang dilarang dan diancam hukuman olehundangundang tidak saja menghendaki perbuatan itu,46akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang ituinsyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalahperbuatan yang dilarang dan diancam hukuman olehundangundang.
Pembanding/Tergugat II : Bermawi Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Pembanding/Tergugat III : Dahri Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Pembanding/Tergugat IV : Raja Buay Ratu atau Ahli warisnya Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Pembanding/Tergugat V : Sobirin Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Pembanding/Tergugat VI : Sukri atau Ahli Warisnya Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Pembanding/Tergugat VII : Bahri atau Ahli Warisnya Diwakili Oleh : SOPIAN SITEPU, S.H.,M.H, M.Kn., dkk
Terbanding/Penggugat : PT. PEMUKASAKTI MANISINDAH
83 — 47
., M.H. dan Ardi Berlan Saputra, S.H.Dalam jabatannya sebagai karyawan Pt. PSMI Untuk tujuan melakukan segalaupaya untuk mempertahankan hak PT. PSMI sebagaimana yang telahditetapkan sita eksekusi di wilayah Tiuh Baru.Bahwa sebagaimana isi dari Surat Tugas/Surat Kuasa tersebut tidak adasatupun kalimat dalam surat tugas/Surat kuasa tersebut yang menyatakan namanama tersebut, diberikan kuasa untuk mewakili Pt.
46 — 11
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata", cetakan Kedua, Juni 2005Penerbit Sinar Grafika, pada balaman 15, juga menyatakan hal yang sama;Bahwa dengan demikian jelas SEMA No.1/1971 secara implisit mengaturkesalahan terhadap surat kuasa merupakan resiko dan pihak yang beracara,yang seharusnya membawa konsekwensi hukum surat kuasa menjadi tidaksoh dan karenanya gugatan yan2 didasarkan pada surat kuasa tersebutcara hukum iuza harus dinyatakan tidak dapat diterima.Penggugat kurang Pihaknya
154 — 170
YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG PEMERIKSAAN KASASIDAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA yang diterbitkanoleh,SINAR GRAFIKA, CETAKAN PERTAMA, JANUARI 2008 maka jelasbahwa Tergugat di dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali tidakmemenuhi aturan atau tidak memenuhi syarat yang telah diatur oleh Undangundang, karena dalam hal ini Tergugat memakai dalil ada bukti baru, sedangkansetelah dicermati ternyata bukti baru yang diajukan oleh Tergugat pada bukti PKnya No. 125
46 — 9
Yahya Harahap S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, apabila ada kesalahanidentitas dalam gugatan, Tergugat dapat mengajukan Eksepsi Error inPersona, pada tahap jawabmenjawab. Eksepsi Error in Persona inidiajukan dalam hal gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah(keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);4.
61 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970menyatakan putusanputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yangkurang cukup dipertimbangkan (Ontvoeldoende Gemotiveerd) harus dibatalkan,maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut ternyataPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terbukti kurang cukuppertimbangan hukumnya, karenanya harus dibatalkan oleh Mahkamah AgungR.L;2 Bahwa dengan mengadopsi pengertian kepentingan menurut Indroharto, S.H.dalam