;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau korporasi;96Menimbang, bahwa didalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dengansetiap orang adalah sebarang orang atau siapapun orangnya;Menimbang, bahwa dengan pengertian yang demikian unsur setiap orangitu dengan sendirinya telah dipenuhi oleh siapapun yang diajukan sebagaiterdakwa, sepanjang ia manusia;Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pidana di Indonesia,pengertian setiap orang tidak diartikan seluas itu, melainkan

Perbuatan berlanjut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang adalah orang peroranganatau korporasi ;Menimbang, bahwa didalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan setiap orangadalah sebarang orang atau siapapun orangnya ;62Menimbang, bahwa dengan pengertian yang demikian unsur setiap orang itu dengansendirinya telah dipenuhi oleh siapapun yang diajukan sebagai terdakwa, sepanjang iamanusia;Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, pengertian setiaporang tidak diartikan

Orang yang melakukan perbuatan, atau turut serta melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang peroranganatau korporasi ;Menimbang, bahwa didalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan setiap orangadalah sebarang orang atau siapapun orangnya ;Menimbang, bahwa dengan pengertian yang demikian unsur setiap orang itudengan sendirinya telah dipenuhi oleh siapapun yang diajukan oleh terdakwa, sepanjang iamanusia ;Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pidana di

, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaanperkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidakberkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannyabahwa ia tidak berkuasa.PASAL 121. HIR.Ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendakdiserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, denganmemberitahukan kepadanya bahwa ta kalau mau boleh menjawabtuntutan itu dengan surat.Pasal 125.

Bahwa karena para Penggugat mempermasalahkan tindakanhukum Pemerintah dan tentang pembatalan produk hukumpejabat Tata Usaha Negara maka Pengadilan yang berwenangmengadili sengketaa quoadalah Pengadilan Tata Usaha Negara.Hal ini juga diatur dalam :1) Pasal 134 HIR : Jika perselisihan itu adalah suatuperkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negen,maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkaraitu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiadaberkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karenaJabatannya

dalam dakwaan subsidair dimanakepadanya di dakwakan pasal Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1)KUHP, yang unsurunsurnya sebagaimana telah disebutkan dimuka;76Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sebarang

Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan Gugatan, karenaGugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang dimana jelasjelasPengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili Perkara Aquo, yang menurut pasal 134 Het Herziene Indonesisch Reglement(H.I.R.) yang berbunyi sebagai berikut :Jika Perselisihan itu adalah suatu Perkara yang tiada masuk kuasapengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkaraitu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakimitupun

Final yaitu surat tersebut bersifat final dimana padaintinyamemerintahkan kepada pelaku~ penyelenggara jaringantelekomunikasi dengan pendapatan usaha 25 % untukmenyerahkan Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) milikpenyelenggara jaringan telekomunikasi untuk dilakukan evaluasi ;Dalam Pasal 134 HIR menyebutkan pula :Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasapengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaanperkara itu, boleh diminta supaya Hakim mengaku dirinya tidakberkuasa

terpenuhi dan diterapkan bagi para terdakwamaka perihal ketentuan hukum pidana yang didakwakan sebagai dakwaan primiar itu tidakperlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berpijak dari kerangka berpikir yang demikian, selanjutnya akandipertimbangkan perihal terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yangdidakwakan dalam dakwaan subsidair, yang unsurunsurnya telah disebutkan dimuka;Menimbang, bahwa didalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Setiap orangadalah sebarang

Susanto, yang pada pokoknya menerangkan:Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi dalam perkara ini mengenaimasalah pencemaran lingkungan, polusi dari perusahaan batu bara yangstock filenya dan jalan perusahaan dekat dengan jalan warga sehinggatimbul gejolak antara perusahaan dengan warga;Bahwa setahu saksi adanya jalan dari perusahaan batu bara tersebutkurang lebih 2 (dua) tahun berjalan ini mulainya, dimana sebelumadanya jalan tersebut saksi sudah menyampaikan keberatan;Bahwa rumah saksi di Rt 10 di sebarang

(tiga puluh milyar rupiah) ;Bahwa sumber anggaran untuk proyek pembebasan tanah dan tanam tumbuhuntuk tahap II (kedua) berasal dari APBD tahun 2006 Kab.Kutai Kartanegara ;Bahwa besar anggaran APBD yang disediakan untuk kegiatan pembebasan lahanstadion yang terletak di Desa Perjiwa Kec.Tenggarong Sebarang Kab.KutaiKartanegara dalam DASK tahun 2006 tertuang sebesar Rp.250.000.000.000.(dua ratus lima puluh milyar rupiah) dengan rekening belanja modal sebesarRp.50.000.000.000.

SUGIYANTO,MM ;6 Kepala Seksi Penilaian dan Pendataan PBB Samarinda yaitu : ARDI DJAYAKESUMA ;7 Camat Tenggarong Sebarang yaitu Drs. HISUKO BUONO ;8 Kepala Desa Perjiwa yaitu LASRI ;9 Asisten I selaku Sekretaris I bukan Anggota yaitu Drs.H.M.

benarnya surat yang dimaksud itumenerbitkan sangka bahwa surat itu palsukan oleh orang yang masihhidup, maka Pengadilan Negeri mengirim segala surat perkarapembesar yang berkuasa akan menuntut kejahatan itu";Ayat (8): "perkara yang dijalankan dimuka Pengadilan Negeri,dipertangguhkan terlebih dahulu sampai jatuh keputusan dalam perkarapidana itu";Sehingga menurut ketentuan Pasal 134 HIR yang mengatakan: "jikaperselisihan itu. adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasaPengadilan Negeri, maka pada sebarang

Orang yang melakukan perbuatan, atau turut serta melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang peroranganatau korporasi ;Menimbang, bahwa didalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan setiap orangadalah sebarang orang atau siapapun orangnya;Menimbang, bahwa dengan pengertian yang demikian unsur setiap orang itudengan sendirinya telah dipenuhi oleh siapapun yang diajukan sebagai terdakwa, sepanjangia manusia ;Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pidana di

Pasal 132 Rv).Pasal 134 HIR:Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilannegeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh dimintasupaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pulamengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa.Pasal 132 Rv:Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka iameskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatanwajib menyatakan dirinya tidak berwenang

:1 Setiap orang ;2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ;3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan ;Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;5 Orang yang melakukan perbuatan, atau turut serta melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang peroranganatau korporasi ;Menimbang, bahwa didalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan setiap orangadalah sebarang

Pengadilan Negeri Sumedang tidak milikikewenangan mengadili sengketa wakaf dalam perkara ini, yangberwenang hanyalah Pengadilan Agama.Bahwa akibat dari Gugatan PENGGUGAT yang bertentangan/melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan sebagaimana yangtelah diuraikan diatas, maka berdasarkan Pasal 134 HIR, secaraExOfficio Hakim harus menyatakan diri tidak berwenanguntuk mengadili, yang isinya sebagai berikut:Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masukkuasa pengadilan negeril, maka pada sebarang

digugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedangmenurut peraturan pada Pasal 118 ia tidak usah menghadap pengadilannegeri itu, maka bolehlah ia meminta hakim supaya menerangkan bahwahakim tidak berkuasa, asal Saja permintaan itu dimasukan dengan segerapada permulaan persidangan pertama; permintaan itu tidak akandiperhatikan lagi jika orang yang digugat telan melahirkan suatuperlawanan lain.Pasal 134Jika perselisihnan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasapengadilan negeri, maka pada sebarang

Bahwa menimbang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134HIR yang berbunyi :Jika perselisinan itu adalah suatu perkara yang tidakmasuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalampemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinyatidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannyabahwa ia tidak berkuasa, dan sebagaimana yurisprudensi Putusan MANo. 317 K/Pdt/1984 serta ketentuan Pasal 132 Rv yaitu :dalam halhakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya

juta tersebutlangsung diserahkan dan diterima oleh Ahmad Sudarji di dalam kamar rumahnyakarena sedang ada tamu sehingga Ahmad Sudarji membawa terdakwa ke dalamkamar rumahnya, disitulah diberikan, selanjutnya menuju rumah Anwar tapi karenabeliau tidak ada ditempat, maka selanjutnya menuju rumah terdakwa Hj.Lina danketemu dengan terdakwa Hj.Lina kemudian Yusuf turun dari mobil untukmenyerahkan amplop yang berisi uang Rp.75 juta tersebut kepada terdakwasedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil di sebarang

Tata Usaha Negara maka hal tersebut merupakan kewenangandaripada Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek dari Pengadilan TataUsaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan produkhukum yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan BadanPertanahan Nasional (BPN) adalah Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa eksepsi kewenangan absolut diatur dalam Pasal 134 HIR/160 RBGyang berbunyi jika perselisinan itu adalah suatu perkara yang tiada masukkuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang