Ditemukan 836 data
55 — 17
a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukanya ; Menimbang, bahwakesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap12menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
MOH. RIZAL MANABA, SH.,MH.
Terdakwa:
LA ODE AGUSU ALS LA AGUSU BIN LA ODE MINAEHE
49 — 23
Nomor 78 tahun 1951 adalahBarangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk (slag, steek af staat wapen), dihukum dengan hukuman penjaraselamalamanya sepuluh tahun;Menimbang, bahwa dari konstruksi
NURUL YAKIN, SH.,MH
Terdakwa:
EDI PURWANTO Alias EDI Bin SUWISTO
49 — 16
Nomor 78 tahun 1951 adalahBarangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk (slag, steek af staat wapen), dihukum dengan hukuman penjaraselamalamanya sepuluh tahun;Menimbang, bahwa dari konstruksi
53 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam suatu negara hukum Republik Indonesia (rechts staat), hakhak privat setiap warga negara (subjektive privat rechts) haruslah mendapatperlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihaklain (in casu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telahdirugikan hak serta kepentingannya (justicia balance), dengan ini memohonmengajukan gugatan ini ke Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan;6.
224 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
KeretaApi Indonesia) yang dahulu bernama Balai Besar Djawatan Kereta Api(staat spoorwagen);Menyatakan Para Tergugat dR/Para Penggugat dk telah melakukanPebuatan Melawan Hukum;Menghukum Para Tergugat dR/Para Penggugat dk dan atau siapa sajayang mendapat hak dari Para Tergugat dR/Para Penggugat dk atau siapasaja yang menguasai objek a quo tersebut supaya mengosongkan danmenyerahkan kepada Penggugat dR/Tergugat dk (PT.
167 — 32
tersebutselambatlambatnya 10 hari kerja setelah menerima surat anjuraninl;13.Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menjawab dan dianggap menolakmaka pada tanggal 26 Pebruari 2018 Dinas Tenaga Kerja LampungTengah mengeluarkan risalah perundingan mediasi, yang pokoknyamenyatakan bahwa antara Tergugat dan para Penggugat tidak tercapaikesepakatan, sehingga perkara ini di lanjutkan ke Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang;14.Bahwa dalam suatu negara hukum Republik Indonesia (rechts staat
41 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
kesepakatan dan mengeluarkan SuratAnjuran Nomor 59/PHK/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015;Bahwa, Penggugat sangat keberatan dengan anjuran tersebut karenamediator tidak menganjurkan terhadap Tergugat supaya pemutusanhubungan kerja pensiun terhadap Penggugat juga menyertakan tanggunganpiloting fee yang menjadi hak Penggugat yang belum dibayarkan Tergugatdari tahun 2000 sampai 2005 sejumlah Rp2.025.000.000,00 (dua miliar duapuluh lima juta rupiah);Bahwa dalam suatu negara hukum Republik Indonesia (rechts staat
Terbanding/Terdakwa : ISANA als BIBI Diwakili Oleh : NIKOLAUS TOISLAKA, SH
34 — 13
Bahwa Undang undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara kita telahmenentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum(Recht staat). Hukum di ciptakan untuk menjaga keseimbangan danketertiban dalam kehidupan bermasyarakat senhigga dapat terwujudmasyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilandan berkeTuhanan.
71 — 8
terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukannya ;Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Jmb.Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocense) dinegara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Recht Staat
22 — 11
dalam satu tempat kediaman bersamadan masih bergaul sebagai Ssuami istri pada tanggal 11, 15, 18 dan 25 Juli 2021serta pada tanggal 4 Agustus 2021, maka Majelis Hakim menemukan faktahukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah terjadiperselisinan dan pertengkaran tapi rumah tangganya belum pecah karenabagaimana mungkin sebuah rumah tangga dinyatakan pecah (brokenmarriage) kalau secara rutin masih bergaul sebagai Suami Istri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangafi Rifbaliban ter staat
165 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (rechts staat),hakhak privat setiap warga negara (subjektive privat rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (incasu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selakupihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya, dengan inimemohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan keadilan;6.
9 — 2
Oleh karenanya bagaimana mungkin rumah tangga tersebut akandapat hidup rukun lagi sementara Penggugat dan Tergugat sendiri sudah tidakmempunyai iktikad baik untuk mempertahankan perkawinannya;Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapatdirumuskan dengan kalimat qllesd) cia Gls aids staat!
50 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
adakesepakatan mengenai service charge yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali kepada Penggugat/Termohon PeninjauanKembali selaku Pengelola;Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali selaku Pengembang danPengelola telah melanggar kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bandungyang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat/ TermohonPeninjauan Kembali selaku Pengembang dan Pengelola dengan PemerintahKota Bandung tentang Asuransi;Bahwa telah terbukti dalam Pemeriksaan setempat (staat
132 — 76
Saksi FENTJE RUNTUWENE:Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan dan tidak adahubungan keluarga dengan para pihak berperkara , baik hubungankarena perkawinan atau hubungan sedarah semenda dan tidak pula26saksi makan gaji dengan para pihak yang beerperkara begitusebaliknya ;Bahwa perkara di Pengadilan Negeri Tondano, antara Keluarga PaatKereh dengan Keluarga Paat Supit;Bahwa saksi tidak pernah mendengar Bapak Jan Frederik dengan IbuHelena SupitBahwa Objek sengketa tanah terletak di desa Motoling Staat
Saksi TENI MAMESAH Bahwa saksi tidak kenal dengan Pelawan dan kenal denganTerlawan ; Bahwa saksi mengetahui perkara antara Welly Paat Kereh dan Jan F.Paat; Bahwa saksi kenal Welly Paat; Bahwa Jerry Paat saksi tidak kenal; Bahwa objek sengketa terletak di Desa Motoling Staat Bahwa batasbatas Utara berbatasan dengan Keluarga RuhiatLumenta, Selatan berbatasan dengan Keluarga Kere Kolompoy ,Barat berbatasan dengan Keluarga jalan trans, Timur berbatasandengan jalan desa; Bahwa saksi pernah menjadi saksi
63 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat adalah Perusahaan BUMN dahulu bernama:Tahun 1921 > Jawatan Regie Garam berdasarkan Staad Blaad Nomor146Tahun 1937 > Jawatan Regie Garam dan Tjandu berdasarkan Staat BlaadNomor 357;Tahun 1945 > 31 Oktober 1945 dikuasai RI;Tahun 1949 > 27 Desember 1949 Tjandu dihapus diubah menjadi JawatanRegie Garam;Tahun 1952 > 26 September 1952 diubah menjadi Perusahaan Garam danSoda Negara (PGSN);Tahun 1961 > 17 April 1961 menurut PP Nomor 138/1961 berubahmenjadi Perusahaan Negara Garam (PN Garam
37 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhakprivat setiap warga negara (subjektive privat rechts) haruslah mendapatperlindungan dan segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain (incasu Tergugat), oleh karenanya Para Penggugat selaku pihak yang telah dirugikanhak serta kepentingannya (justicia balance), dengan init memohon mengajukangugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapurauntuk mendapatkan keadilan;11.
130 — 70
Putusan No. 12/G/2015/PTUN.ABN12.Ameth sebagai Badan Penyelenggara Pencalonan Raja adalah Cacat Hukum.Dikatakan Demikian karena : 20222222 2o2 enn on oneSaniri Negeri Ameth Masa Jabatannya telah berakhir pada tanggal 27 Maret2013, sesuai Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 14177 Tahun 2007,tanggal 27 Maret 2007 Tentang PENGRESMIAN SANIRI NEGERI AMETHKECAMATAN NUSALAUT KABUPATEN MALUKU TENGAH #;Bahwa PARA PENGGUGAT keberatan karena Sesuai dengan asas negarahukum (recht staat), maka semua tindakan hukum
MULIADI, SH
Terdakwa:
LA ODE AMANAH Als. LA AMANAH Bin LAODE ADE
53 — 18
Nomor 78 tahun 1951 adalahBarangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk (slag, steek af staat wapen), dihukum dengan hukuman penjaraselamalamanya sepuluh tahun;Menimbang, bahwa dari konstruksi
39 — 7
yakni membantu saksi untuk melakukan audit stock fisikbarang yang ada dikedua toko star Gorontalo 1 dan toko star Gorontalo 3dan juga pramuniaga yang khusus pada toko gorontalo namun untuk tokostar Gorontalo 3 semua pramuniaganya sudah keluar sebab toko tersebutsudah tutup dikarenakan kontaknya sudah habis.Bahwa cara saksi melakukan audit yakni menghitung jumlah stok barangyang masih ada berupa sepatu, sandal, kaos kaki assesorisassesoris lainyadengan jumlah fisik barang yang nasih ada berdasarkan staat
( daftar barang) yang dibuat oleh perusahaan yang di laporkan oleh masingmasingsupervisior kepada saksi dan kepada perusahaan dengan menggunakan RPP/RPK yang dikirimkan tersebut maka saksi selaku ASM ( area sales Manager) melakukan audit jumlah barabg yang masih ada namun kenyataanyasetelah saksi melakukan audit namun ternyata tidak sesuai dengan data yangtertera di staat tersebut.
7 — 0
., M.H.Perincian Biaya Perkara :1, PeriGaGtatn ses cous ous ous ous ous ous ons ons ous ous ons ons ons ome Rp. 30.000,00Bi Bete PISS re are ara azar anes ate are ate ate ate staat stars stars ate Rp. 50.000,003. Biaya Panggilan 2.0... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rp. 260.000,00Putusan Cerai Gugat, nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.TA Halaman 17 dari 184. Mate ral ....... cece cece cece cece cece eect eee e eee ee eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 6.000,005.