Ditemukan 352 data
HALIMAH, SH
Terdakwa:
Hj. ST. RABIAH, S.Pd.M.Pd
121 — 41
- Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal
71 — 16
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, makaTerdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam ancaman hukuman Pasal 3 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan selain hukuman badan (penjara) jugaada hukuman denda (dan atau denda), sehingga dalam hal ini Majelisberpendapat kepada Terdakwa selain akan dijatuhi pidana badan (penjara) jugaakan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini dengan berpedoman kepada Ketentuan Pasal 30 Kitab Undnag
HIDAR, SH
Terdakwa:
H.ABD RASYID .HP
67 — 26
- Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal
70 — 0
Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal 12 April
ANDRY SUDARMAJI, SH
Terdakwa:
DIDI APRIADI ALIAS PETET BIN BADRUDIN
71 — 10
Unsur Tanpa hak atau melawan ; Bahwa sesuai dengan ktentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan danatau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika haruslahmendapat jin dari pejabat yang berwenang yang ditunuk olehUndang Undnag ini, pasal UU R.I No 35 tahun 2009 mnsyaratkanbahwa narkotika hanya dapat diprgunakan untukplayanankesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian ilmupengetahuan dan teknologi ;3.
WAHYUNINGSIH
Tergugat:
1.Dr. SANUSI, SP.O.G.
2.RUMAH SAKIT BERSALIN ANGGREK MAS
3.RUMAH SAKIT MH. THAMRIN SALEMBA
4.Dr. CUT DIAH TRIS MANANTI, Sp.O.G.
370 — 374
Pasal 4 Jo Pasal 5 Undnag undang Nomor 44 tahun 2009Hal 67 dari 161 Hal Put No 102/2016 /PN.Jkt.Brt.tentang Rumah Sakit semestinya memberikan pelayanan terbaik bagiPenggugat dan bertenaggungjawab atas tindakan Tergugat danTergugat IV yang merugikan Penggugat.Bahwa Tergugat III sebagai Rumah Sakit telah memberikan pelayanansecara paripurna yaitu melakukan operasi sampai selesai denganmengobati/menghentikan pendarahan diperut Penggugat, Tergugat IIIjuga profesional yaitu menangani Penggugat secara
Allied World Managing Agency Limited
Tergugat:
1.PT. Bagja Kumbara Nusantara
2.PT. Samudera Ekspedisi Aman
455 — 708
dalam keadaan kongkrit mau tidak mau wajibdilaksanakan dan ditaati sedangkan kalau Undang undang sudahdiundangkan dalam lembaran Negara berarti itu Sudah mengikat bagi seluruhWarga Negara Indonesia; Bahwa termasuk semua kelembagaan yang ada karena Undang undang ini bersifat universal dan dibuat untuk kepentingan masyarakat ; Bahwa peraturan pemerintah merupakan peraturanan organik atauperaturan pelaksanaan dari Undang undang artinya dia ada dibawahUndang undang atau merupakan kaki daripada Undang undnag
88 — 45
Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal 12 April
80 — 36
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwaharuslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam ancaman hukuman Pasal 3 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan selain hukuman badan (penjara) juga adahukuman denda (dan atau denda), sehingga dalam hal ini Majelis berpendapatkepada Terdakwa selain akan dijatuhi pidana badan (penjara) juga akan dijatuhipidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini denganberpedoman kepada Ketentuan Pasal 30 Kitab Undnag
151 — 33
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, makaTerdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam ancaman hukuman Pasal 3 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan selain hukuman badan (penjara) jugaada hukuman denda (dan atau denda), sehingga dalam hal ini Majelisberpendapat kepada Terdakwa selain akan dijatuhi pidana badan (penjara) jugaakan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini dengan berpedoman kepada Ketentuan Pasal 30 Kitab Undnag
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
437 — 341
Auditor yang bergerak dibidangkeuangan negara yang boleh menghitung kerugian Negara : auditor BPK, auditorBPKP, auditor IRJEN, auditor INSPEKTORAT, semua bisa kata kuncinya agarterhindarkan tidak terjadi Conflict Of Interest ;Bahwa ketika barang diterima sesuai waktu yang dijadwalkan tidak ada masalah ;Bahwa Undnag undang tentang Audit Undang undang Nomor : 15 tahun 2003tentang pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang undang BPK; menghitung kerugian negara / audit menelusuri semua
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
139 — 46
Secara yuridis,penyalahngunaan wewenang dalam Undnag Undang AdministrasiPemerintahan dinyatakan terjadi ketika badan dan/atau pejabat pemerintahandalam membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan melampauiwewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenangHal. 155 dari 579 hal. Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgwenang.