Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatkeberadaan Surat Izin Bercerai dari Termohon tersebut dianggap telahmencukupi dan tidak mengurangi makna dari Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 :halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 6280/Pdt.G/2017/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tanggaPemohon

UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang Isinya menjelaskan seorang perempuan bernama Rahmawati binti Alimuddinsaat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun O1 (satu) bulan. Hakim menilai buktiP.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktiansempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon danHal. 13 dari 21 Hal.

melakukanperceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dariHalaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pat.G/2021/PN PtsPejabat; Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat ataubagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untukmemperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secaratertulis;Menimbang, bahwa terhadap syarat izin cerai dari atasan tersebut,Majelis Hakim memandang hal itu haruslah dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai XXX dengan gaji Rp. 4.291.300, perbulan;2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisahrumah, yang pertama sejak bulan Penggugat Rekonvensi pergi bekerjake luar negeri selama lebih kurang dua tahun adalah terkategori bukannusyuz karena Penggugat Rekonvensi pergi ke Luar Negeri dengan izindari Tergugat Rekonvensi.

bukti P4 berupa Surat Tanda TerimaLaporan Polisi NomorSTTLP/740/VIII/2020 Papua/Resta Jayapura Kota tanggal29 Agustus 2020 menunjukkan bukti bahwa setelah berjalannya waktu rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi penelantaran dan kekeraanpsikis dalam Rumah Tangga menandakan antara Penggugat dengan Tergugatada terjadi pertengkaran dan percekcokan dalam rumah tangga;Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN JapMenimbang, bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/048/BKD/2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/171/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/048/BKD/2016 tentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/171/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriKurniawati;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/048/BKD/2016 tentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/171/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriKurniawati;4.

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/050/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/173/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/050/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/173/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Rusmiati,S.Pt.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/050/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/173/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas Rusmiati, S.Pt.;4.

Bahwa apabila majelis hakim mengabulkan permohonan cerai dariPemohon/Tergugat Rekonvensi maka konsekwensi perceraian harusdipenuhi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang menceraikan isterinya sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi seorang Pegawai Negeri Sipilyang memiliki penghasilan dari gaji pokok, tunjungan daerah dan jugaperjalanan dinas, jika di totalkan bisa mencapai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluhjuta rupiah) perbulannya, gaji pokok Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalahRp. 3.492.400,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empatratus rupiah), tunjangan isteri Rp. 349.240,00 (tiga ratus empat puluh18sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), tunjangan beras sebesarRp. 139.520,00 (

SUBARONOAgama Hindu, Status Cerai Mati, Pendidikan S1, NIK.5104067112600193, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang beralamat di Banjar Pacung, Desa Keliki,Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar dansekarang bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya,Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, KabupatenGianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PutuPuspawati, S.H., dan Ni Luh Putu Wiradnyani, S.H.Advokat pada Kantor Konsultan Hukum PutuPuspawati, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Kebo IWaNomor 102 Gianyar berdasarkan

dengan kata lain tidak mengidahkan rambubatas maksimal kecepatan maka kecelakaan tersebut dapat dihindari, dan begitujuga sebaliknya walaupun saksi korban dengan sepeda motornya berjalan dengankecepatan kurang dari 50 km/jam dan terdakwa tetap berbelok walaupun telahdilarang, Majelis berkeyakinan dengan jarak yang sedemikian dekat kemungkinanbesar tetap akan terjadi kecelakaan, Oleh karena itu menurut Majelis Hakim faktorinternal dari terdakwalah yang tidak memperhatikan abaaba dari masyarakat sipilyang

Bahwa selanjutnya setelah Penggugat meneliti alasan diterbitkannya ObyekSengketa / Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : Nomor : KEP.083.2.880/2413.2/PK/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014 oleh Tergugat ;ternyata pada diktum menimbang pada hAurufa, diuraikannya sebagaiberikut : bahwa dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang terlibat dalam memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkaitdengan jabatan serta mengadakan kegiatan

Putusan Nomor: 276/ Pdt.G/2012/PA.Plk.dimaksud, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pemohon tidak memperolehizintersebut;Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka Majelis Hakim telah memperingatkanPemohon tentang berbagai resiko yang mungkin diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perceraian tanpa izin Pejabat yang Berwenang dengan menunjuk pasalpasal dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo.

untukdipertimbangkan;Putusan Nomor : 596/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 14 dari hal 23Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupafoto copy akta nikah (bukti P.1) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya,sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktiansebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P.1) harusdinyatakan telah terbukti antara pemohon dan termohon adalah suami isterisah;Menimbang, bahwa pemohon berstatus sebagai pegawai negeri sipilyang

., oleh Tergugat adalah merupakan tindakanberlebinan dan sewenangwenang serta tindakan tersebut telahmelanggar ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat TergugatNomor: 888/Kep.1416BKD/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tersebuttelah merugikan Penggugat baik secara Moril maupun Materil ;Bahwa dasar pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh Tergugat adalah atas dasar SKB 3 Menteri,sedangkan ketentuan SKB 3 Menteri tersebut berlaku kepada

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 September 2018 telah terbit SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan

petunjuk teknis pelaksanaan peraturan tersebutpada angka 1.3 diterangkan lebih lanjut dalam Surat EdaranKepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor08/SE/1983, tanggal 26 April 1983 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Surat Edaran Nomor48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

danmenyajikannya semua sampai tuntas sesuai apa yang disampaikanbunyi pasal 3 (tiga) tersebut di dalam jawaban tergugat dalam eksepsipoint 1.7 dimana bunyi pasal 3 (tiga) tersebut adalah: Karenaperkaraperkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraianadalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islamdan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam,diinstruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agarHakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipilyang

Pemberhentian sementara pegawai negeri sipilyang berpangkat Penata Tingkat golongan ruangIlIl/d ke bawah ; b.

Pengangkatan kembali pegawai negeri sipilyang diberhentikan sementara yang berpangkatPenata Tingkat golongan ruang III/d ke bawah ;danc, Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiandalam dan dari jabatan struktural eselon IV ;(3) Bentuk pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan MenteriDalam Negeri ; Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.24 25/99 tanggal 20 Desember 2001 yang didalilkanpenggugat sesungguhnya bukan merupakan produk hukum

Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upbaya mediasi tersebutternyata tidak berhasil;17Menimbang, bahwa walaupun upaya mediasi tidak berhasil, MajelisHakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan TermohonKonvensi dalam setiap persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang