Ditemukan 4135 data
1.JOHN P. WANTAH,
2.WEMPI MAKALEW
3.DANIEL KAWENGIAN
4.JERRY MANGEKE
5.RECKY MANGGA
Termohon:
Kepolisian Daerah Sulawesi Utara
36 — 6
1.ADEK DIAN SYAHPUTRA
2.Rafi
3.SAPRI YANTO
4.M YUSUF
5.NAZARUDIN BIN IBNU HAZAR
6.ZAINUDDIN BIN RAHMAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau cqKepala Kepolisian Resor Kota Barelang cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Barelang
62 — 0
Ahmad Harahap
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kepolisian Negara RI Cq Polda Lampung Cq Polres Lampung Tengah
117 — 129
H. ARMANSYAH, SE, MM
Termohon:
OJK RI Cq. DEPARTEMEN PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN RI
86 — 28
1.NEMIN BIN SUHANDA
2.ADE SUNARYA
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
3.Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bogor
20 — 29
ANIDA ZEGA alias INA FANI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BILAH HULU
85 — 39
1.AMIRUDIN Alias ANANG Bin DAMSID
2.AGUS Bin ROHIMAN
3.SATIBI Bin DARONI
4.BAHRUN Bin ABAS
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA SUMATERA SELATAN
38 — 52
HENGKI Bin HOLIL
Termohon:
1.KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES EMPAT LAWANG
2.POLSEK MUARA PINANG
14 — 0
BIKSO HUTAURUK
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR TAPANULI TENGAH
14 — 9
H. AHMAD MARZUQI, SE
Termohon:
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
169 — 41
Sah atau tidaknya penetapan tersangka;2. Sah atau tidaknya penetapan penggledahan;3.
1.J P M RIDHO SILALAHI ALS RIDO BIN ALM JUSTIN
2.ALFIAN ALS PIAN BIN BAKAR J
3.ALINUH HARAHAP ALS HARAHAP BIN ARIFIN
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu
38 — 81
Dari peristiwa ini,timbullah suatu hubungan hukum antara duaorang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dankewajiban masingmasing pihak.Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Kitab Undang UndangHukum Acara Pidana (KUHAP), putusan Mahkamah Konstitusi R.I No :21/PUUXII/2014, tanggal 28 April 2015 dan praktek peradilan sebagaimanapoint 4 (empat) di atas maka beralasan hukum bagi PEMOHON untukmelakukan pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka danpenyitaan yang dilakukan
1.DIDAN SYAHRUDIN
2.FIRMAN DWI GUSTIANSYAH
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi
68 — 9
RAYMOND LEASA
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Cq. KAPOLRES KEPULAUAN TANIMBAR
120 — 16
RUDDING
Termohon:
PENYIDIK KEPOLISIAN POLRES BONTANG
36 — 12
NANTA
Termohon:
kEPOLISIAN SEKTOR SETU
153 — 114
Bahwa mengenai sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, yangsebelumnya tidak diatur dalam KUHAP sebagai bagian ranah Praperadilan,namun dalam perkembangannya telah diubah oleh Mahkamah Konstitus!berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014, tanggal28 April 2015, yang pada pokoknya telah memutuskan : Pasal 77 huruf (a)UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangandengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapantersangka, penggeledahan dan penyitaan.
MUH.ASRIL Bin SAMAD
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Kaltara Cq Kasubditresnarkoba Polda Kaltara
71 — 0
1.FRANS SINARTA BIN M. AKMAL
2.NOFRI FERRYAN BIN ANWAR EFENDI
3.RIKI PANDAWA PUTRA BIN HENDRA WIJAYA
Termohon:
KEPOLISIAN RI C.q KAPOLDA SUMSEL C.q POLRES PALEMBANG C.q POLSEK ILIR TIMUR I
53 — 10
Iswandi
Termohon:
Kasat Polresta Tebo
18 — 0
JAHJA KOMAR HIDAJAT
Termohon:
1.DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA Cq Subdit IV Unit III
2.Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
232 — 160
Heru Susanto
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA
60 — 33