tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (/ima ratus jutarupiah) dan USD16.000,00 (enam belas ribu dolar Amerika Serikat) dari AHMADMARZUQI padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalamJabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebutdiberikan untuk menggerakkan Terdakwa agar mengabulkan seluruh permohonanHal 5 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUSTPK/2019/PT SMG.praperadilan pemeriksaan sah

atau tidaknya penetapan Tersangka terhadap AHMADMARZUQI oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang bertentangandengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selakuPenyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RlNomor

pada permohonanpraperadilan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, Hakim kembalimenggarisbawahi mengenai obyek praperadilan itu sendiri, yaitu. praperadilanhanya berwenang memeriksa dan memutuS mengenai sah atau tidaknyapenangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanjuga tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP)dan sah

atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan(oerluasan pasal 77 KUHAP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015);Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, tentu saja Hakim tidakdiperkenankan untuk masuk kedalam materi pokok perkara dan membatasi dirinyaterhadap objek pranata praperadilan yang diatur;Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan penilaian Hakim terhadapdalil posita Pemohon angka huruf a,b,c,d,e dan angka 2 huruf

yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4)mengikuti acara praperadilan.Halaman 15 dari 40 Penetepan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN KbuBahwa kewenangan Praperadilan sebagaimana tersebut diatur dalam BAB XBagian Kesatu yang memuat Pasalpasal dimulai dari Pasal 77 sampai denganPasal 95 KUHAP.Bahwa kewenangan Praperadilan sebagaimana tersebut diatasmengalami perluasan ruang lingkupnya meliputi juga kewenangan untukmengadili sah

atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeladahan danpenyitaan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUX1I/2014 tanggal 28 April 2014.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, Pemohon dalampermohonannya menyampaikan halhal atau pernyataanpernyataan yangsifatnya hanya membangun opini bahwa Termohon Il telah salah tahan, ataudikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Praperadilan.Bahwa Termohon menyatakan dengan tegas membantah dan menolak /menyangkal seluruh dalildalil, pendapat, tuntutan

Bahwa dalam Buku Pedoman tersebut tidak ada disebutkan kewenanganPraperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan Tersangka maka objekPermohonan Praperadilan yang diajukan oleh Termohon berada diluarkewenangan Praperadilan, dengan demikian Hakim Praperadilan sebagaibagian dari lingkup Peradilan haruslah secara konsisten mematuhiPedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;8.

berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai denganketentuan yang diatur dalam undangundang ini tentang :a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikanatau penghentian penuntutan ;b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian pasal 1 angka 10 jo. pasal 77jo. pasal 82 ayat (1) jo. pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut dapatdiketahui dengan jelas bahwa sah

atau tidaknya Penetapan Tersangka tidaktermasuk objek praperadilan, karena hal itu tidak diatur ;Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuanperaturan perundangundangan Pidana Khusus yang berlaku sebagai hukumpositif di Indonesia juga tidak ada ditemukan aturan yang mengatur kalaupengujian tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka menjadi objekpraperadilan ;Menimbang, bahwa masalahnya sekarang adalah: karena hukumnya tidakmengatur, apakah Hakim boleh menolak suatu perkara dengan

kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yangsemula hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan menggunakan metodepenemuan hukum (recht finding), yang jika dikaji secara ilmiah (keilmuan) dansecara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan ;Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yangsemula hukumnya tidak jelas menjadi jelas dilakukan dengan menggunakan danmenerapkan metode penafsiran (interprestasi) ;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, permohonan dari Pemohon adalahtentang sah

atau tidaknya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yangdilakukan oleh Termohon ;Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan bagian dariproses penyidikan, bahkan ahli Hukum Pidana, Dr.

Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan ataupenuntutan.Lingkup kewenangan lembaga Praperadilan telah diperluas berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2015 yang menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakupjuga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan,dan penyitaan.Berdasarkan lingkup kewenangan lembaga Praperadilan yang sudahsecara limitatif diatur, maka dalildalil Pemohon

Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Lingkup kewenangan lembaga Praperadilan telah diperluas berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2015 yang menyatakan lingkup kKewenangan praperadilan mencakup jugamengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, danpenyitaan.Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaanpraperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan

atau tidaknya penetapan tersangka, sah atautidaknya penggeledahan, dan sah atau tidaknya penyitaan;Bahwa Pasal 38 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa segalakewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, danpenuntutan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik,dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjangmengenai tindak pidana korupsi.

Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan ataupenuntutan.Hal 189 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.SelLingkup kewenangan lembaga Praperadilan telah diperluas berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2015 yang menyatakan lingkup kewenangan praperadilan mencakupjuga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan,dan penyitaan.Berdasarkan lingkup kewenangan lembaga Praperadilan

Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Lingkup kewenangan lembaga Praperadilan telah diperluas berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2015 yang menyatakan lingkup kKewenangan praperadilan mencakup jugamengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, danpenyitaan.Hal 199 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.SelMahkamah Agung RI telah memberikan pedoman mengenai

Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK)No 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknyamemutuskan bahwa jika di dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP mengaturkewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknyapenangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan,maka melalui putusan tersebut, MK memperluas ranah praperadilantermasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan danpenyitaan.4.

Sah atau tidaknya penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan(Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUUX1I/2014 tanggal 28 Oktober 2014);Untuk itu, pada kesempatan ini kami berharap agar semua pihak dapatberlaku konsisten terhadap objek Praperadilan yang berlaku dalam praktekperadilan pidana tersebut.

Namun, terhadap alasanpraperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka tidakada diatur dalam KUHAP, oleh karena itu permohonan mengenaipenetapan tersangka tidak ada Jandasan hukumnyaDengan demikian, agar penetapan tersangka menjadi bagian dariobyek Pra peradilan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah25Z.Konstitusi tersebut maka perlu dituangkan terlebin dahulu dalamsuatu peraturan, suatu peraturan perundangundangan.

perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP objek praperadilan adalah:e sah atau tidaknya penangkapan;e sah atau tidaknya penahanan;e sah atau tidaknya penghentian penyidikan;e sah atau tidaknya penghentian penuntutan;e ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP, tidak ada wewenangpraperadilan untuk memeriksa sah

atau tidaknya penetapan tersangka;Bahwa terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Praperadilan,khususnya Pasal 77 KUHAP, sesungguhnya memang memperluas penafsiranterhadap Pasal 77 KUHAP, namun demikian Putusan MK tersebut belum berlakusecara positif karena belum dimuat dalam suatu peraturan perundang undanganyang mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut;Bahwa Putusan tersebut yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUX1V/2014 tidak mengubah ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP, sebagaimana

posita dengan petitum tidak singkron/sejalan makapermohonan atau gugatan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur;Bahwa dalam permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat aquo apabila dicermatidisatu sisi dalam positanya telah menguraikan dalildalil adanya penggeledahan,penangkapan dan atau penahanan yang dilakukan oleh Termohon/Tergugatterhadap Pemohon yang menurut Pemohon bertentangan dengan hukum danmelanggar hak asasi manusia, dan kemudian menguraikan dasar hukumperluasan obyek praperadilan termasuk sah

atau tidaknya penetapan tersangka,namun dalam dalil positanya Pemohon/Penggugat sama sekali tidakmenyinggung tentang adanya tindakan Termohon/Tergugat yang dinilaimelanggar hukum atau ketiadaan 2 alat bukti yang menyebabkan penetapantersangka atas diri Pemohon menjadi tidak sah;Bahwa disisi lain Pemohon dalam petitum permohonan/gugatan aguo bukannyamenuntut tindakan penangkapan dan atau penahanan yang tidak sah supayasesual dengan dalil posita yang diajukannya, melainkanjustru menuntut Supaya menyatakan

butir 14 berbunyi: Pasal 77 huruf a UU No. 8/1981 tentangKUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 No.76 tambahanLembaran Negara Republik Indonesia No. 3209) tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka,Penggeledahan dan Penyitaan, sehingga dengan demikian maka Pasal 77huruf (a) UU No. 8/1981 tentang KUHAP berbunyi:Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang ini tentang: Sah

atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan,penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan;2.

Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2015, tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan danPenyitaan juga merupakan obyek dari Praperadilan;Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUX1I/2014 tanggal 28 April 2015 juga selaras dengan Pasal 2 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang berbunyisebagai berikut :Obyek Praperadilan adalah:a.

Bahwa adapun putusan hakim yang dianggap termasuk alasan demihukum berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Perkap 14 tahun 2012 adalahHANYA putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapTENTANG TINDAK PIDANA (NEBIS IN IDEM), BUKAN putusan hakimTENTANG PRAPERADILAN yang TIDAK MENGUJI MATERI TINDAKPIDANA;Bahwa suatu Perkara Praperadilan HANYA MEMERIKSA DAN MEMUTUStentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan (berdasarkan pasal 77 KUHAP)dan tentang sah

atau tidaknya penetapan tersangka KHUSUS MENGENAITERPENUHINYA 2 (DUA) ALAT BUKTI pada penetapan tersangkatersebut (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014) dengandemikian Putusan Praperadilan secara hukum TIDAK SAH memeriksa danmemutus materi tindak pidana.Bahwa Dengan demikian putusan praperadilan BUKAN PUTUSANTENTANG TINDAK PIDANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL PASAL 76AYAT (1) PERKAP 14 TAHUN 2012, sehingga TIDAK DAPAT dijadikanalasan penghentian penyidikan DEMI HUKUM;Mohon perhatian Yang terhormat

Sah atau tidaknya penetapan Tersangka;b.

Artinya apabila dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP mengaturkewenangan Praperadilan hanya sebatas pada sah tidaknyapenangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan,maka melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi memperluasranahpraperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka,penggeledahan, dan penyitaan;4.

yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat Penyidikan atau penuntutan ;Menimbang, bahwa pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi memperluasobyek pra peradilan yaitu. berdasarkan putusan Mahkamah KonstitusiNo.21/PUUXII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang menyatakan frasa Pasal 77KUHAP sepanjang di maknai termasuk penetapan Tersangka, pengeledahan,dan penyitaan termasuk obyek praperadilan, dengan demikian ketentuan Pasal77 KUHAP tentang obyek praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi telah ditambah dengan sah

atau tidaknya penetapan Tersangka, penggeledahan danpenyitaan ;Menimbang, bahwa aturan pelaksana terkait perluasan praperadilan olehMahkamah Konstitusi tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan MahkamahAgung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali PutusanPraperadilan, namun peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya mengaturterkait teknis permohonan praperadilan yang berkaitan dengan sah atau tidaknyapenetapan tersangka;Menimbang, bahwa Termohon menggunakan dasar Pasal 79, Pasal

lembagaPraperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 Kitab UndangundangHukum Acara Pidana (KUHAP) Jo Pasal 77 Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana (KUHAP) secara /imitative hanya memberikan wewenang dan fungsipada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili mengenai : Sah atautidaknya suatu penangkapan dan penahanan, Sah atau tidaknya penghentianpenyidikan atau penuntutan, dan Ganti kerugian atau rehabilitasi bagiseseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan ataupenuntutan serta Sah

atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, danpenggeledahan.

Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 80 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa:Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikanatau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihakketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri denganmenyebutkan alasannya;Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi nomor 98/PUUX

Hadi Poernomo);Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK No.21/PUUXII/2014,PERMA RI Nomor 4 tahun 2016 dan Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor : 50 PK/Pid.Sus/2016, maka hakim praperadilan dalam perkaraini berpendapat bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka masuk dalamobjek praperadilan, namun hanya sebatas mengenai penilaian aspek formil yaituapakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materiperkara dan serta apabila Putusan Praperadilan yang mengabulkanpermohonan

saksisaksiyang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnyaHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 10 dan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor:21/PUUXII/2014, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksadan memutus tentang : Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan; Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan; Sah

atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;Menimbang, bahwa objek praperadilan juga diatur di dalam PeraturanMahkamah Agung (PERMA) No.4 Tahun 2016 khususnya Pasal 2 ayat (1)menyebutkan, Obyek Praperadilan adalah: a. sah atau tidaknya penangkapan,penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapantersangka, penyitaan dan penggeledahan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagiseseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan ataupenuntutan.Menimbang

Sah atau tidaknya Penetapan tersangka, penggeledahan dan Penyitaan;Menimbang, bahwa berpedoman dari kewenangan praperadilan tersebdi atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yarmenyatakan bahwa para pemohon adalah korban penipuan yang dilakukoleh sopir travel yang bernama Rama yang bersekongkol dengan sdr.