mempermasalahkan besarnya ketetapan Pajak Kendaraan BermBea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang diperma:adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidak memeriksaketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yang disampailPemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkanlandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1952/02/Dipenda

Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkanadalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidak memeriksa besaranketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yang disampaikan olehPemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1957/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1898/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1856/02/Dipenda

pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;MenimbangMenimbangMenimbangMenim :bangbah :waolehkarenaberdasarkanhasilpemeriksaandalapersidanganterbuktiPemohoBandingtidadapamembuktikanalasanbahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1894/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1899/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1888/02/Dipenda

SWADAYA 87 A RT 39 RW 11KELURAHAN SRIJAYA KECAMATAN SUKARAME KOTA PALEMBANG.DEALER MOBIL; PT KRAMAYUDHA TIGA BERLIAN MOTORS Saat iniplat nomor polisi sudah di ganti menjadi BG 1809 MM. dari unit pelaksana teknisdinas DIPENDA Prov.Sumsel kota Palembang telah mengeluarkan suratketerangan hilang nota Pajak Nomor : 011 28/01/UPT/2009 tanggal 29 Januari2009. sekarang nama pemilik M. Delftian Kasmata.2. Mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2005 BPKB, naqma pemilik : Humaida,alamat jln.

sebagaiberikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB19.752.000,00 19.752.000,00 PKB19.752.000,00 19.752.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Bandingtelah mengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10120 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya SuratKetetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 073/3553/02/Dipenda

tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding danseharusnya Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yangmemuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put40213/PP/M.XII/04/2012, Tanggal 26 September 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3553/02/Dipenda

Putusan Nomor. 441/B/PK/PJK/201 4073/3553/02/Dipenda, Tanggal 21 Oktober 2011 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014

s/d31 Desember 2004 ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor 114/Ditakot3/2005 tanggal 11April 2005 tentang mohon Dukungan Perubahan Relay Out proyekSentra Antasari ;Catatan Rapat Panitia Khusus Sentra Antasari Tim Kecil BidangPembangunan Nomor : 02/CRPIMP/DPRD/2005 tanggal 25 April2005 ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor: 500/306/Ekobang/2005 tanggal 5Desember 2005 perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay OutProyek Sentra Antasari Banjarmasin ;Surat Kepala Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin Nomor 973/020/Dipenda

2 tanggal 18 Agustus 2006 perihal Tunggakan KonitribusiPembangunan Pasar Sentra Antasari ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/051/Dipenda 2 tanggal 15Pebruari 2006 perihal Surat Susulan ;Hal. 53 dari 91 hal.

No. 936 K/Pid.Sus/2009126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/108/2/Dipenda tanggal 10Maret 2006 perihal Tunggakan Kontribusi Pembangunan SentraAntasari Banjarmasin ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/234/2/Dipenda tanggal 30 Mei2006 tentang Kontribusi Pembayaran Sentra Antasari ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor: 973/406/2/Dipenda tanggal 15Agustus 2006 tentang Peringatan Terakhir ;Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/575/Dipenda tanggal

20Nopember 2006 Tentang Tunggakan Kontribusi ;Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor : 24 Tahun 2006 tanggal28 Desember 2006 tentang Persetujuan Penetapan Tentang PasarSentra Antasari (P3 SA) Banjarmasin ;Surat Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor: 08/DPRDPIMP/2007 tanggal 8 Januari 2007 perihal Penyelesaian Pasar SentraAntasari Banjarmasin ;Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 973/27/Dipenda tanggal 24Januari 2007 ;Telaahan Staf Nomor: 180/148/KUM tanggal 26 April 2007 perihalPermasalahan Penambahan

mempermasalahkan besarnya ketetapan Pajak Kendaraan BermBea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang diperma:adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidak memeriksaketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yang disampailPemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkanlandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1953/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namunyang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehinggaMajelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yang disampaikanoleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkankepada landasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1955/02/Dipenda

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namunyang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehinggaMajelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yang disampaikanoleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkankepada landasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/1948/02/Dipenda

Margadana Kota Tegal, Agama Islam, pekerjaanPegawai Dipenda Kota Tegal ;Selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan Hakim Ketua, saksi menerangkanbahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perbuatan yang didakwakan dilakukanoleh Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja denganTerdakwa kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dianutnyabahwa dalam perkara ini saksi akan menerangkan dengan sebenarbenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya.Hakim Ketua mengingatkan

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut.6) Menyatakan barang bukti berupa:7) 2 (dua) lembar legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat I Jawa Barat Nomor: 813/SK2792BlPeglI986, Tanggal 15Agustus 1986.8) 2 (dua) lembar legalisir Petikan Surat Keputusan Gubemur Kepala DaerahTingkat I Jawa Barat Nomor: 8211SK.4241BlPeglI987, Tanggal 30Nopember 1987.33) 1 (satu) eksemplar legalisir Laporan Persediaan Benda Berharga & BarangCetakan Gudang DIPENDA

Pengeluaran Benda Berharga DIPENDATahun 2007.17) 1 (satu) lembar legalisir Permohonan Blangko Kartu Keluarga Tahun 2007.18) 1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Laporan Realisasi PenerimaanPendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lainlain PendapatanDaerah yang sah Kota Cimahi Minggu KeIV Tanggal26 s/d 30 Desember2005 Tahun Anggaran 2005 Tanggal30 Desember 2005.19) 1 (satu) eksemplar legalisir Daftar Laporan Realisasi PenerimaanPendapatan Asli Daerah yang Melalui Bendaharawan Khusus Penerima4PAD DIPENDA

dalildalil bantahannya, Turut Tergugatmengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup oleh karenanya dapat diterimasebagai alat bukti, berupa :1.Fotocopy sesuai dengan aslinya akta jual beli No. 47/NP/1991, diberi tanda buktiT.T1;Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warisan tertanggal 12 september1994, diberi tanda bukti T.T2;Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar (Pernyataan yang memindahkanhak), diberi tanda bukti T.T3;Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No.103/Dipenda

Bahwa dari buktiT.T4 tentang Surat Keterangan No.103/Dipenda/Sk/84 diperoleh fakta yang samabahwa Nang Deremen memiliki tanah persil 54 kelas III, luas tanah 23.100 m22ssebagaimana tercatat dalam buku C Desa Klumpu, demikian pula dengan bukti T.T5,bukti T.T7, bukti T.T8, bukti T.T9, T.T10, T.T13;Menimbang, bahwa dari bukti P14 berupa Surat Pernyataan atas nama I WayanTigeg tertanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat oleh I Wayan Tigeg menyatakan bahwa IWayan Tigeg membeli tanah warisan dari Nang Derimen

cara sebagai berikut:> Bahwa berawal pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat lagi dengan pastisekira bulan Januari tahun 2016 setelah kontrak kerja terdakwa dikantorDipenda Kabupaten Indragiri Hilir tidak diperpanjang lagi, lalu tidak ada biayauntuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari, timbul niat terdakwa untukmembuat Surat Retribusi Palsu dengan tujuan untuk mendapatkan UangRetribusi dari wajib pajak, kemudian terdakwa mengambil Surat SetoranRetribusi Daerah yang asli dikeluarkan oleh Kantor Dipenda

carasebagai berikut:> Bahwa berawal pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat lagi dengan pastisekira bulan Januari tahun 2016 setelah kontrak kerja terdakwa dikantorDipenda Kabupaten Indragiri Hilir tidak diperpanjang lagi, lalu tidak ada biayauntuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari, timbul niat terdakwa untukmembuat Surat Retribusi Palsu dengan tujuan untuk mendapatkan UangRetribusi dari wajib pajak, kemudian terdakwa mengambil Surat SetoranRetribusi Daerah yang asli dikeluarkan oleh Kantor Dipenda

KOHIR, tulisan didalam surat diketik denganmenggunakan printer pita, dikertas terdapat background logo Pemda Kab.Inhil dan juga terdapat background tulisan DIPENDA INDRAGIRI HILIR.

berupa fotokopi KutipanAkta Kematian atas nama Ilstri sah pemohon, maka telah terbukti bahwaIstri sah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P* berupa fotokopi SuratKeputusan Pensiun atas nama Ambo Sakka (Pemohon), maka telahterbukti bahwa Pemohon adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipilpada Dipenda Kabupaten Maros;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksiyang telah memberikan keterangan di bawah sumpah keterangan manasetelah

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Poso yangditandatangani oleh Sekretaris Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten PosoNomor 188.4/189/DIPENDA/2012 tentang Pemberian Izin MelakukanPerceraian tanggal 25 September 2012 (BuktiSaksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telahmenerangkan halhal sebagaiberikut :Bahwa saksi wali yang mengurus pernikahan Penggugat dengan Tergugat,karena orang tua Penggugat beragama Kristen Protestan;Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan

Putusan Nomor 1146/ B /PK/PJK/2014 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB: Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPut.48618/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1945/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor

ketetapanPajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoryang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalahdasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1945/02/DIPENDA

NEWMONT NUSA TENGGARA, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor NomorPut.48618/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali, yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat,Nomor 973/1945/02/Dipenda, Tanggal 3 Desember 2012 mengenai tentangSurat Jawaban atas Permohonan Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan