MECAFvsDANA PENSIUNAN BERSAMA PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA (DAPENMA PAMSI)

., dan kawan, para Advokat, berkantor di jalan JenderalSudirman Nomor 217, Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia, (41115)berdasarkan surat kuasa khusus tanggal3 November 2011 ;Pemohon Kasasidahulu Pembantah/Pembanding ;Melawan:DANA PENSIUNAN BERSAMA PERUSAHAN DAERAH AIRMINUM SELURUH INDONESIA (DAPENMA PAMS)I),berkedudukan di Jalan Penjernihan , Nomor 46 Jakarta Pusat ;Termohon Kasasi dahulu Terbantah/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untukmenyelesaikan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor199/Desa Utama untuk menjadi atas nama Dana Pensiun BersamaPerusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi) ;4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perouatan melawanhukum dengan tindakannya menghalanghalangi balik nama tanah danHal. 2 dari 26 hal. Put.

Mecaf yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di JalanBungur Besar Nomor 47 A, Jakarta Pusat , sedangkan Terbantah dalamperkara a quo maupun perkara Nomor 169/Pdt/G/2009/PN.BB tertanggal28 Desember 2009 adalah Dana Pensiun Bersama Perusahaan DaerahAir Minum seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi) beralamat di JalanPenjernihan Nomor 46 Pejompongan, Jakarta Pusat ;b.

DANA PENSIUNAN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA (DAPENMA PAMSI),

DANA PENSIUNAN BERSAMA PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA(DAPENMA PAMSI), berkedudukan di Jakarta, Jl.Penjernihan I, No. 46 Jakarta Pusat;2. PT. MECAF, berkedudukan di Jakarta, JI.

Pembantah hanyakeberatan karena hubungan sewa menyewa yang didalilkan Pembantahsampai dengan tahun 2014 quad non, adalah telah diakhiri karena adanyaeksekusi pengosongan sebagai tindak lanjut adanya putusan Pengadilanyang menyatakan tanah dan bangunan Jalan Leuwigajah No. 275 Cimahiadalah milik Terbantah in casu Dapenma Pamsi. Bahwa dalil PembantahHal. 25 dari 47 hal. Put.

No. 272 PK/Pdt/2007 yangmenyatakan bahwa Dapenma Pamsi adalah pemilik tanah dan bangunanJalan Leuwigajah No. 275 Cimahi, sehingga untuk menyatakan apakahbantahan Pembantah obscuur libe/ atau tidak, maka harus pula dihubungkandengan putusan No. 178/Pdt.G/2003/PN.Bdg jo. No. 32/ Pdt/2004/PT.Bdgjo. No. 1356 K/2007 jo.

No. 1356 K/2007 jo.No. 272 PK/Pdt/2007 yang menyatakan bahwa Dapenma Pamsi adalahpemilik tanah dan bangunan Jalan Leuwigajah No. 275 Cimahi, sehinggaTerbantah menyatakan gugatan dari Pembantah adalah obscuur libel;Bahwa eksepsi obscuur libel dan diambil alih sebagai pertimbangan hukumJudex Facti tingkat pertama tersebut di atas, jelas adalah keliru dan tidaksesuai dengan fakta hukum gugatan bantahan yang diajukan oleh PemohonKasasi, karena:10.1.

No. 272 PK/Pdt/2007 yangmenyatakan bahwa Dapenma Pamsi adalah pemilik tanah dan bangunanJalan Leuwigajah No. 275 Cimahi, sehingga untuk menyatakan apakahbantahan Pembantah obscuur libel atau tidak, maka harus pula dihubungkandengan putusan No. 178/Pdt.G/2003/PN.Bdg jo. No. 32/ Pdt/2004/PT.Bdgjo. No. 1356 K/2007 jo.

DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA (DAPENMA PAMSI) vs BUDI MULYANA SENTANA, Dkk

PUTUSANNomor 1156 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaiberikut dalam perkara:DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIRMINUM SELURUH INDONESIA (DAPENMA PAMSD,beralamat di Jalan Penjernihan I Nomor 46 Pejompongan, JakartaPusat dalam hal diwakili oleh kuasanya: Dedi M. Lawe, S.H., M.H.

Akta Perjanjian Pengalihan Jual Beli Nomor 47 tanggal 10 Mei 1999 yangpelunasannya telah dilakukan berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 3 tanggal 29Januari 2003 adalah milik Dapenma Pamsi;Menyatakan uang tunai sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus jutarupiah) adalah sah sebagai dan termasuk bagian dari pembayaran harga tanah yangtelah diserahkan Pelawan Rekonvensi dan telah diterima Terlawan Rekonvensi;Menghukum Terlawan Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 47 tanggal 10Mei 1999 yang pelunasannya telah dilakukan berdasarkan Akta PerdamaianNomor 3 tanggal 29 Januari 2003 adalah milik Dapenma Pamsi;Mengenai Obyek tanah telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan:Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri Kls IABandung telah menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 46/Pdt/Eks/ Put/2006/PN Bdg., tertanggal 17 Oktober 2006 berdasarkan permohonan dan Pelawan yangkemudian secara delegasi dilaksanakan

Yang pada pokoknya menyatakan bahwahak keperdataan atas objek sengketa adalah berada di pihak Dapenma Pamsi in casuPemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan hak dansaat ini masih dalam proses di Kantor Pertanahan Kota Cimahi untuk diberikanhaknya kepada Pemohon Kasasi (vide bukti Ad Informandum 2);Bahwa berdasarkan uraian Fakta Hukum tersebut di atas, maka gugatan Nomor 168/Pdt.G/2009/PN Jkt. Pst. dan gugatan Nomor 422/Pdt.G/2009/PN Jkt.

A Bale Bandung terhadap tanah yang terletak di Jalan Leuwigajah Nomor 275,Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi bekas HGB Nomor 199/Utama sejak tanggal 28 Oktober 2009 telah diadakan eksekusi pengosongan dantelah diserahkan dalam keadaan kosong kepada pemohon Eksekusi Dapenma PamsiHal. 31 dari 34 hal. Put.

SAKSI RICKY ARNESIUS PATRAS Bahwa Saksi telah disumpah dan telah berjanji menurut agamanya untukmemberikan keterangan yang benar; Bahwa saksi Direksi tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2013 Bahwa saksi akan menjelaskan mengenai PHDP sebesar 5% Bahwa PHDP 5 % awalnya tidak seperti itu, waktu saksi bertemu denganDirut Dapenma saksi minta pada Dirut Dapenma untuk menjelaskanpadaPDAM berkaitan dengan persoalan PHDP Bahwa daftar yang disampaikan ke Dapenma tidak sesuai dengan gaji yangditerima, misalnya

Pangandaheng dan Hebron Jermias adalah masihkaryawan ketika saksi masih DirekturBahwa mereka dinaikan dari 500 ribu ke jutaan saksi sudah lupaBahwa Surat itu mereka terima sesuai dengan yang saksi naikanBahwa Menaikan PHDP ada aturannya saksi lupaBahwa Dapenma pegang aturan 5% dari PHDPBahwa Aturannya saksi tidak baca keseluruhanBahwa Tidak ada aturan menaikan PHDPBahwa Setelah ada sosialisai dengan Dapenma dinaikan PHDPBahwa waktu dihadirkan Direktur Dapenma ada diperkenalkan kepadapesertaBahwa

bagi peserta yang pensionBahwa PHDP yang baru para penggugat belum terdaftar ke Dapenma dan yangPHDP terdaftar sudah diprosesBahwa Status para penggugat masih tercatat sebagai peserta aktif di DapenmaBahwa tagihan masih dilakukan oleh Dapenma Pamsi ke PDAMBahwa Tercatat iuran di Dapenma 1,6 milyar untuk 3,7 milyar jadi devisit 2 milyarlebihBahwa Jika PDAM melakukan usulan PHDP dari pegawainya, Dapenmamenghitung devisit duluBahwa Tahun 2012 Dapenma datang ke Tahuna saksi tidak tahuBahwa Tahun 2019

PamsiBahwa Dapenma Pamsi bertempat di JakartaBahwa saksi Terdaftar di Dapenma Pamsi sejak tanggal 1 September 1992Bahwa luran pensiun dari Dapenma Pamsi 5% dari PHDPBahwa PHDP saksi tahun 1992 sebesar Rp. 530.000, (lima ratus tiga puluh riburupiah)Bahwa Waktu pertemuan di Marina Boulevard Direkturnya Recky PatrasBahwa saksi diundang dan hadirBahwa yang dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang penyesuaiankenaikan PHDPBahwa disepakati bersama 5% diambil dari panghasilan/gaji yang terakhir adayang

naik sampai pensionBahwa Tidak ada keberatan pada PDAM PHDP tidak naikBahwa saksi pensiun tanggal 1 Juni 2019Bahwa PDAM ada masalah/devisit di Dapenma PamsiBahwa Sekarang ada masalah/devisit saksi tidak tahuBahwa perwakilan dari Dapenma Pamsi ada yang hadir dan yang saksi tahu yangdatang pak Suwarno DirekturBahwa Yang berbicara dari PDAM dan Dapenma Pamsi tapi saksi tidak ingatBahwa 5%, 7% ada kesepakatan, 10% tidak ada kesepakatanBahwa Ada disepakati bersama penyesuaian PHDPBahwa Yang dinaikan

Mecaf VS Dana Pensiunan Bersama Perusahan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi), DK

&Associates, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 217,Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 27 Agustus 2011, Pemohon Kasasi dahuluPenggugat/Pembanding;1.melawan:Dana Pensiunan Bersama Perusahan Daerah Air MinumSeluruh Indonesia (Dapenma Pamsi), yang diwakili olehDirektur Utama Sularno, S.E., M.M. dan Direktur InvestasiSetiawan Rukmana, S.E., berkedudukan di Jalan Penjernihan No. 46 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDedi M.

terhadapPenggugat Rekonvensi semula Tergugat I, Il, dan Ill dalam Konvensisekarang Pembanding atas pernyataan hukum Tergugat Rekonvensidalam akta perdamaian No. 3 tanggal 29 Januari 2003 dan aktapernyataan No. 1 tanggal 10 Februari 2003, yang mengakibatkankerugian bagi Penggugat;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untukmenyelesaikan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.119/Desa Utama untuk menjadi atas nama Dana Pensiun BersamaPerusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma

Akta Perjanjian Pengikatan JualBeli No. 47 tanggal 10 Mei 1999 yang Pelunasannya telah dilakukanberdasarkan Akta Perdamaian No. 3 tanggal 29 Januari 2003 adalahmilik Dapenma Pamsi;Menyatakan uang tunai sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enamratus juta rupiah) adalah sah sebagai dan termasuk bagian daripembayaran harga tanah yang telah diserahkan Penggugat Rekonpensidan telah diterima Tergugat Rekonvensi;Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesarRp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Mecaf, sebagai Penggugat, lawanDapenma Pamsi atas objek tanah secara hukum telah dinyatakan sahdan mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan sesuai denganmekanisme Lembaga Peradilan yang berlaku dan Tata Administrasi12.13.Pertanahan, dimana Dapenma Pamsi memiliki hak prioritas utamaberdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 jo. PP. No. 40 Tahun 1996 jo. PPNo. 24 Tahun 1997 jo PP.

Hal ini jelas bertentangan dan bertolakbelakang dengan bukti P19 berupa Surat Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung Nomor W11.U1/0353/HT.02.02/1/2010, tanggal 27 Januari 2010 perihal Permohonan Bukti tentangjaminan yang diserahkan oleh Dapenma Pamsi dengan lampiran 1(satu) lembar Surat dari Massudilawe & Partners No.

atas permintaan sendiri adalah pertimbangan hukum yang salah/tidak benar, sebab Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukanpermohonan pengunduran diri sebagai Pegawai PDAM Kota Kendari dan/ataupermohonan pensiun kepada Tergugat/Termohon Kasasi, akan tetapi yangPenggugat/Pemohon Kasasi lakukan adalah sematamata hanya mengajukanPermohonan Pembayaran Manfaat Dana Pensiun Direksi kepada DAPENMAPAMSI serta Permohonan Pembayaran Uang Muka Manfaat Pensiun Direksisebesar 20% sesuai dengan Peraturan DAPENMA

Artinya bahwa pihak DAPENMA PAMST tidakmempunyai kewenangan sedikitpun untuk memberhentikan Direksi dan atauKaryawan PDAM Kota Kendari.

Namun, penjelasan tersebut di atas sangatkontradiktif dengan keterangan SULARNO, SE.MM. ketika dimintaiketerangannya selaku Ahli dari DAPENMA PAMSI (diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi) dalam persidangan perkara a quo yang berpendapat bahwaKalau sudah menerima manfaat dana pensiun untuk DAPENMA PAMSI berartisudah pensiun (Vide Putusan No. 01/G/2011/PHI.Kdi. halaman 25) ;8 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti pada halaman 31 alineakeempat tentang uang pesangon Penggugat/Pemohon Kasasi

Alasan Tergugat/Termohon Kasasi memberhentikanPenggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan telah pensiun atas permintaan sendiriberdasarkan pembayaran dana manfaat pensiun direksi dari DAPENMA PAMSIadalah alasan yang salah/keliru, sebab rujukan terbitnya surat keputusanpembayaran dana pensiun Direksi dari DAPENMA PAMSI tersebut berdasarkanSurat Keputusan Walikota Kendari No. 1049 Tahun 2007 tentang PemberhentianJabatan Direksi PDAM Kota Kendari yang selanjutnya Penggugat/PemohonKasasi dikembalikan menjadi

Jadi terbitnya Surat KeputusanPembayaran Dana manfaat pensiun Direksi DAPENMA PAMSI yang akanditerima peserta (Penggugat/Pemohon Kasasi) adalah bukan mengatur tentangstatus kepegawaian PDAM Kota Kendari, melainkan hak Penggugat/PemohonKasasi selaku mantan Direksi PDAM Kota Kendari. Dengan demikian,berdasarkan alasanalasan di atas Surat Keputusan PHK yang diterbitkan olehTergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi adalahbertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Kupang ke Dapenma Pamsisejak saksi ditugaskan di bagian personalia.Bahwa Sejak bulan Desember 2009 s/d bulanDesember 2010 terdapat masalah dalampengiriman iuran dana pensiunan PDAM Kab.Kupang ke Dapenma Pamsi Jakarta.Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut ketikaia mendapat pemberitahun Via Telepon dariPihak Dapenma Pamsi yang pada intinya :Pada bulan desember 2009 dana yang masuk keDapenma Pamsi hanya sebesar Rp. 50.628.987,sehingga ada selisih sebesar Rp. 19.000.000,yang tidak disetor oleh terdakwa.Bulan

Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur UtamaDAPENMA PAMSI sejak 16 Mei 2008 sampaisekarang yang sebelumnya ia menjabat DirekturKeuangan Dapenma Pamsi.e DAPENMA PAMSI adalah badan hukum dibawahDepkeu RI yang mengelola dana pensiunkaryawan dari Mitra Pendiri / anggota DapenmaPamsi. Bahwa setahu saksi pada tahun 1997 PDAM Kab.Kupang telah terdaftar sebagai Mitra Pendiri /anggota Dapenma Pamsi.e Bahwa sebagai salah satu Mitra Pendiri, PDAMKab.

Kupang di Dapenma Pamsi surplus Rp.439.894.073, dan pada tahun 2010 surplus Rp.470.214.915,Bahwa kelebihan dana ini disebabkan karenaPDAM Kab.

Kupang di Dapenma PamsiJakarta sehingga kekayaan PDAM kab. Kupang diDapenma Pamsi Jakarta menjadi berkurang.

Ke Dapenma Pamsi setelahmenerima surat dari DAPENMA PAMSI sejakbulan Desember 2010.e Bahwa dana pensiun yang tidak disetor olehterdakwa sebesar RP. 374.144.936, Bahwa dana iuran pensiunan diambil dari gajipegawai dan Dana yang telah dianggarkan dikantor PDAM Kab. Kupang.Terhadap keterangan saksi ini terdakwa membantah bahwa iatelah menyetor iuran dana pensiun ke Dapenma Pamsi Jakartasesuai dengan perintah.1. Drs.

M E C A F ; DAPENMA PAMSI (DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA),

Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ; Menyatakan bahwa nama dalam kartu peserta DAPENMA yaitu Nazaruddin, adalah menunjuk orang yang sama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 2101061305590001 atas nama Yoseph Wegu Wea; Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-;

pada tanggal 12 Mei 2016 di bawah Register No. 70/ Pdt.P / 2016/PN.Tpg telah mengemukakan hal hal sebagai berikut ; Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan surat bukti KartuTanda Penduduk Nomor: 2101061305590001, tanggal 13 Mei 2016 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota TanjungPinang dengan nama Yoseph Wegu Wea lahir di Flores Tanggal 13 Mei 1959.e Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Pegawai PDAM Tanjung Pinang, danPemohon memiliki kartu peserta DAPENMA

dengan Nama Nazaruddin lahirtanggal 11 Mei 1960.e Bahwa, telah terjadi perbedaan dan kekeliruan nama dan tanggal lahir Pemohonyang tercantum di Kartu Dapenma dengan nama Pemohon sekarang karena pada saatPemohon mendaftar sebagai pegawai, Pemohon menggunakan nama Nazarudin,Hal 1 dari 7 Penetapan No. 70/Pdt.P/2016/PN.Tpgkarena pada saat itu Pemohon sulit mencari pekerjaan, dan sebelumnya pemohonpada saat menikah secara Islam menggunakan nama Nazarudin.Bahwa nama Pemohon di dalam kartu peserta Dapenma

di bawah sumpah menerangkan:e Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan tidak ada hubungan keluarga denganPemohon;e Bahwa saksi bekerja di PDAM Tanjung Pinang;e Bahwa saksi tahu tentang Pemohon bekerja di PDAM Tanjung Pinang, dan telahpensiun.e Bahwa Pemohon memiliki nama aslinya yaitu Yoseph Wegu Wea, yang setelahmenikah secara Islam mengenakan nama Nazaruddin yang setelah itu bekerjadikantor PDAM Tanjung Pinang dan mengenakan nama Nazaruddin sehingganamanya itu selalu di dalam SK dan sampai keluar DAPENMA

, namanya adalah Nazaruddin.e Bahwa antara nama Yoseph Wegu Wea dan Nazaruddin adalah orang yang sama.Menimbang, bahwa dari surat alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas,serta ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut ;e Bahwa Pemohon bernama Yoseph Wegu Wea dan setelah menikah secara Islammendapat nama yang diakui juga oleh kantor PDAM Tanjung Pinang yaitu dikenalnama Nazaruddin yang melekat di SK (surat keputusan) dan DAPENMA

Berdasarkan KartuTanda Penduduk ini, maka Pemohon indentitasnya sesuai dengan bukti surat KartuKeluarga, Surat Kawin, yaitu Pemohon bernama lengkap Yoseph Wegu Wea.Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohonsehubungan dengan pokok permohonan Pemohon yaitu supaya nama Pemohon di KartuTanda Penduduk yaitu Yoseph Wegu Wea adalah orang yang sama dengan yang termuatdi dalam Surat Dapenma (Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Minum SeluruhIndonesia) yaitu atas nama Nazaruddin

DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA (disingkat DAPENMA PAMSI), ; BUDI MULYANA SENTANA., BUDI MULYANA SENTANA.,

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat HakGuna Bangunan No.32/Warung Muncang atas nama DAPENMA PAMSI, seluas :2.617 m2, yang terletak di jalan jenderal Sudirman No.647, Bandung, atau atas namasiapapun yang memperoleh hak dari Tergugat dan Tergugat II;7.

NURJANTI HALIM, yangsekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.32/WarungMuncang atas nama DAPENMA PAMSI, seluas : 2.617 m2, yang terletak di JalanJenderal Sudirman No.647, Bandung;10.

Bahwa dalam gugatannya tersebut, PARA PENGGUGAT menyebut 1 bidangTanah Jalan Jenderal Sudirman No.647, Kota Bandung SHGB No. 32/WarungMuncang atas nama DAPENMA PAMSI (in casu TERGUGAT II), adalah sebagaiOBJEK SENGKETA ;3.

Bahwa TERGUGAT II menolak secara tegas dalil dari PARA PENGGUGAT, olehkarena berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 32/Waning Muncang atasnama DAPENMA PAMSI in casu TERGUGAT Il, seluas: 2.617 m2, yang terletak diJalan Jenderal Sudirman No. 647, Objek Sengketa telah beralin secara sahkepemilikannya kepada DAPENMA PAMSI in casu TERGUGAT II;2.

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan balik nama atasSertifikat Hak Guna Bangunan No. 20/Warung Muncang dan Sertifikat Hak Milik 3723/Warung Muncang ke atas nama DAPENMA PAMSI;4.

PAMSIserta Permohonan Pembayaran Uang Muka Manfaat Pensiun Direksi sebesar 20%sesuai dengan Peraturan DAPENMA PAMSI No. 8421 KEP.60PDAM12007 TentangPeraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air MinumSeluruh Indonesia, oleh karena Penggugat/Pemohon Kasasi telah diberhentikan sebagaiDireksi PDAM Kota Kendari (pensiun direksi) oleh Walikota Kendari, sehinggaPenggugat/Pemohon Kasasi berhak atas manfaat dana pensiun direksi tersebut.

No. 502 K/Pdt.Sus/2011Pemohon Kasasi sebagai pegawai PDAM Kota Kendari yang dikeluarkan olehTergugat/Termohon Kasasi (bukti P.5 atau T.12) adalah bertentangan dengan Pasal 35Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 Tentang Organ danKepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (bukti P.9) yang menyebutkan: batas usiapensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun, dan Peraturan DanaPensiun dari DAPENMA PAMSI sebagaimana yang telah Penggugat/Pemohon Kasasiuraikan secara detail pada

Artinya bahwa pihak DAPENMA PAMSIT tidakmempunyai kewenangan sedikitpun untuk memberhentikan Direksi dan atau KaryawanPDAM Kota Kendari apalagi sampai memberikan keterangan sebagai rujukan DireksiPDAM Kota Kendari bahwa peserta program DAPENMA PAMSI /penggugat telahpensiun.

Alasan Tergugat/Termohon Kasasi memberhentikan Penggugat/PemohonKasasi dengan alasan telah pensiun atas permintaan sendiri berdasarkan pembayarandana manfaat pensiun direksi dari DAPENMA PAMSI adalah alasan yang salah/keliru,sebab rujukan terbitnya surat keputusan pembayaran dana pensiun direksi dariDAPENMA PAMSI tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari TentangPemberhentian Jabatan Direksi PDAM Kota Kendari yang selanjutnya Penggugat/Pemohon Kasasi dikembalikan menjadi staff/pegawai

Jadi terbitnya surat keputusanpembayaran dana manfaat pensiun direksi DAPENMA PAMSI yang akan diterimapeserta (Penggugat/Pemohon Kasasi) adalah bukan mengatur tentang statuskepegawaian PDAM Kota Kendari, melainkan hak penggugat/pemohon kasasi selakumantan direksi PDAM Kota Kendari. Dengan demikian, berdasarkan alasanalasandiatas surat keputusan PHK yang diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi kepadaPenggugat/Pemohon Kasasi adalah bertentangan dengan Ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Juga ditetapkan Keluarga Penerima Pensiun adalah 1 (satu) orangIstri dan 4 (empat) orang Anak, dan Manfaat Pensiun diterima dariKepesertaan DAPENMA PAMSI (in casu TERGUGAT Il).

Foto copy Surat DAPENMA PAMSI Nomor:2358/DP.04/VI/2015tanggal 01 Juni 2015 kepada Direktur Utama PDAM Kabupaten SambasJalan Gusti Hamzah No.107 Sambas 79400 Kalimantan Barat, diberi tandabukti P13;14. Foto copy Tagihan luran Pensiun, diberi tanda bukti P14;15. Foto copy Surat Penjelasan DAPENMA PAMSI Berkenanberlakunya Pensiun BPJS ketenagakerjaan, diberi tanda bukti P15;16. Foto copy Permohonan Pencatatan Perselisihan HubunganIndustrial, diberi tanda bukti P16;17.

Foto copy Surat dari DAPENMA PAMSI tanggal 19 Mei 2016 No.985/DP.06/V/2016. Foto copy Surat Gugatan pembayaran kekurangan uangpensiun atas nama Suriatman nomor pendaftaran 0O7/pdt.sus.PHI/2018Pn.Ptk, diberi tanda bukti T1.7;8. Foto copy Surat dari DAPENMA PAMSI tanggal 1 Agustus 2016 No.1523/DP.06/VIII/2016. Foto copy Surat Gugatan pembayaran kekuranganuang pensiun atas nama Suriatman nomor pendaftaran 07/pdt.sus.PHI/2018Pn.Ptk, diberi tanda bukti T1.8;9.

Tergugat dalam hal ini PDAM Tirta Muara Ulakan Kabupaten Sambasdan Tergugat II dalam hal ini DAPENMA PAMSI, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihakberalasan hukum untuk ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada point (5) yangmenyatakan gugatan Penggugat Error In Persona dimana PDAM Tirta MuareUlakan Sambas melakukan pembayaran terhadap manfaat pensiun atas namaSuriatman atas dasar Keputusan yang dikeluarkan oleh DAPENMA PAMSIdengan

Menurut Tergugat bahwa gugatan seharusnyaditujukan terhadap DAPENMA PAMSI yang merupakan Dana Pensiun PemberiKerja (DPPK) dengan program pensiun manfaat pasti bukan terhadap PDAMTirta Muare Ulakan Sambas sehingga dalam hal ini PDAM Tirta Muare UlakanSambas tidak dapat dituntut atas dasar Keputusan DAPENMA PAMSI ;Menimbang, bahwa merespon eksepsi Tergugat tersebut Penggugat didalam Replik membantah eksepsi Tergugat dengan mengatakan bahwaterhadap Tergugat dan Tergugat II telah tepat dan benar menurut

Pembanding/Penggugat I : TAFSIRIN SOEKARTA
Terbanding/Tergugat I : Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia DAPENMA PAMSI
Terbanding/Tergugat II : Ir. Djatnika Soekarta
Terbanding/Tergugat III : Prem Hardjani Ramchand
Terbanding/Tergugat IV : Leniwati Joegosuria
Terbanding/Tergugat V : Kandidat Notaris Martinef, Sarjana Hukum
Terbanding/Tergugat VI : Notaris Ny. Etty Nurhayati, SH
Terbanding/Tergugat VII : Notaris H. M.

Kantor Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum SeluruhIndonesia (DAPENMA PAMS), beralamat di Jalan Penjernihan Nomor 46Pejompongan, Jakarta Pusat.b.

Bahwa PARA PEMBANDING dalam Gugatannya terdahulu baik pada PokokPerkara mupun pada petitumnya angka 11 meminta: Memerintahkan kepadaTurut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat HGB No. 461/Utama atas namaTergugat / DAPENMA PAMSI seluas 17.982 m2, Surat Ukur Nomor00233/Utama/2016, tanggal 01 Desember 2016, atas nama Tergugat I.3.

PAMSI (Tergugat 1),seluas 17.982 M2, Surat Ukur No. 00233/Utama/2016 tanggal 1 Desember 2016atas nama Tergugat adalah merupakan adanya sengketa, yang dalam hal iniadalah adanya Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Sertifikat Hak GunaBangunan No. 461/Utama atas nama DAPENMA PAMSI (Tergugat !)

Bahwa namun PARA PEMBANDING telah salah dan keliru menggunakanPeradilan Umum (in casu Pengadilan Negeri Bale Bandung) untuk mengujiprosedur penerbitan Sertifikat HGB No. 461/Utama atas nama Tergugat DAPENMA PAMSI, karena untuk menguji produk Tata Usaha Negara haruslahmelalui Peradilan Tata Usaha Negara (bukan Perdadilan Umum);.

Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tertanggal 18 Oktober2009, dimana Tanah Sertifikat HGB No. 461/Utama atas nama Tergugat DAPENMA PAMSI telah dieksekusi pengosongan dan telah diserahkan dalamkeadaan kosong oleh JURUSITA Pengadilan Negeri Bale Bandung kepadaTERBANDING , berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Bandungdelegasi Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung;.

DAPENMA PAMSI dan tidak adakaitannya antara status peserta manfaat dana pensiun Direksi denganstatus kepegawaian di PDAM Kota Kendari karena pemberhentian statusPenggugat/Pemohon Kasasi dari pegawai PDAM Kota Kendari haruslahmengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (buktiP.8) bukan berdasarkan kehendak sepihak dari Tergugat/Termohon Kasasisebagaimana diatur di atas ;Bahwa disamping itu, Judex Facti tidak cermat dalam

PAMSI melalui Direktur Utamanya SULARNO, SE, MMmemberikan keterangan tertulis bahwa keikutsertaan Direksi dan PegawaiPDAM Kota Kendari dalam program pensiun DAPENMA PAMSI tidakmengatur tentang status kepegawaian pada pemberi kerja, oleh karenademikian maka status kepegawaian di PDAM Kota Kendari merupakankewenangan Direksi selaku pemberi kerja yang berpedoman padaketentuan yang berlaku di PDAM Kota Kendari.

Artinya bahwa pihakDAPENMA PAMSI tidak mempunyai kewenangan sedikitpun untukmemberhentikan Direksi dan atau Karyawan PDAM Kota Kendari apalagisampai memberikan keterangan sebagai rujukan Direksi PDAM KotaKendari bahwa peserta program DAPENMA PAMSI/Penggugat telahpensiun.

Alasan Tergugat/Termohon Kasasimemberhentikan Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan telah pensiunatas permintaan sendiri berdasarkan pembayaran dana manfaat pensiunDireksi dari DAPENMA PAMSI adalah alasan yang salah/keliru, sebabrujukan terbitnya surat keputusan pembayaran dana pensiun Direksi dariDAPENMA PAMSI tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota KendariTentang Pemberhentian Jabatan Direksi PDAM Kota Kendari yangHal. 9 dari 12 hal. Put.

Jadi terbitnya surat keputusan pembayaran dana manfaatpensiun Direksi DAPENMA PAMSI yang akan diterima peserta (Penggugat/Pemohon Kasasi) adalah bukan mengatur tentang status kepegawaianPDAM Kota Kendari, melainkan hak Penggugat/Pemohon Kasasi selakumantan Direksi PDAM Kota Kendari. Dengan demikian, berdasarkanalasanalasan diatas surat keputusan PHK yang diterbitkan olehTergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi adalahbertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

DAPENMA PAMSI tersebut;

EATRA AIR JAKARTA, berkedudukan di Menara SatuKelapa Gading Lt Il, Jalan Bulevar Kelapa Gading LA.3 Nomor 1Summarecon Jakarta, diwakili olen Mohamad Selim, PresidenDirektur ;PDAM DKI KOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Penjernihan2 Pejompongan Jakarta Pusat, diwakili oleh Erlan Hidayat DirekturUtama ;DAPENMA PAMSI, berkedudukan di Jalan Penjernihan Nomor46, Pejunctompongan Jakarta Pusat, diwakili oleh Sularno,Direktur Utama & Rizal Firzada, Direktur, yang bertindak untuk danatas nama Dana Pensiun

Bersama an Daerah Air Minum seluruhIndonesia (Dapenma Pamsi), dalam hal ini ketiganya memberikankuasa kepada Dedi M.

pekerja sebesar 5% (lima persen) dan itu sudah dipotong dalam slipgaji Para Penggugat setiap bulannya oleh Tergugat dan dari iuran pemberikerja/pengusaha diatur dalam PDP Dapenma Pamsi Nomor842.1/Kep.06.PDAM/ 2012 Pasal 30 ayat (8) yang berbunyi "pemberi kerjawajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitunganaktuaria dan ayat (4) Yang berbunyi iuran pemberi kerja terdiri dari iurannormal dan iuran tambahan apabila terjadi kekurangan pendanaan" junctoUndang Undang Nomor 11 Tahun

Maisril menerima manfaat pensiun dari Dapenma Pamsi sebesarRp1.654.675,00 (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratustujuh puluh lima rupiah); Sdr. Syaifullan Usman menerima manfaat pensiun dari Dapenma Pamsisebesar Rp2.543.611,00 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enamratus sebelas rupiah); Sdr. Siran Waladiatan, menerima manfaat pensiun dari Dapenma Pamsisebesar Rp2.619.558,00 (dua juta enam ratus sembilan belas ribu limaratus lima puluh delapan rupiah); Sdr.

DAPENMA PAMSItersebut;2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 294/Pdt.SusPHI/2014/PN.JKT.PST., tanggal14 September 2015MENGADILI SENDIRI :Halaman 51 dari 52 hal.Put.Nomor 47 K/Pdt.SusPHI/2016Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Bahwa obyek tanah aquo adalah Setipikat Hak Guna Bangunan No.32/WarungMuncang, tanggal 28101994 tercatat atas nama DANA PENSIUNANBERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA (DAPENMA PAMSI ) diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 28 02 2011 No. 129/HGB/BPN.32/2011 ;4.

Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat tanggal 28 02 2011 No. 129/HGB/BPN.32/2011tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama DANA PENSIUNANBERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA(DAPENMA PAMS)) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.; 3.

Prem untuk prosees jual beli kepada Dapenma Pamsi;Bahwa saksi mengatakan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh DapenmaPamsi dan bangunan yang ada di lokasi tanah tersebut sudah di bongkar oleh Dapenma Pamsi karena sudah terjadi jual beli;Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut sebelum dikuasai oleh DapenmaPamsi digunakan sebagai Pabrik PT.Mecaf oleh adiknya Lanawati, yangbernama Tafsirin Soekarta, dasarnya penguasaan dari orang tua mereka ;Bahwa saksi mengatakan dasar penguasaan dapenma pamsi atas

Bahwa dalam gugatannya tersebut, Para Penggugat menyebut 1 bidang tanahJalan Jenderal Sudirman No. 647, Kota Bandung SHGB No. 32/Warung Muncangatas nama DAPENMA PAMSI (in casu Tegugat Il), adalah sebagai obyeksengketa ; .

Bahwa Tergugat Il menolak secara tegas dalil dari para Penggugat, oleh karenaberdasarkan sertifikat hak guna bangunan No. 32/Warung Muncang atas namaDAPENMA PAMSI in casu Tergugat Il, seluas : 2.617 m2, yang terletak di jalanJenderal Sudirman No. 647, obyek sengketa telah beralin secara sahkepemilikannya kepada DAPENMA PAMSI in casu Tergugat Il ; 2) .

pekerja perusahaanmenurut peraturan kepegawaian dengan persetujuan Badan PengawasHalamaqn 9 dari 41 Putusan Nomor 6/Pdt.SusPHI/2014/PN Tjk.berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian perusahaan dimaksudayat (1).Bahwa kedudukan hukum Penggugat tidak lagi sebagai karyawanPDAM Way Rilau kota Bandar Lampung yaitu telah diberhentikandengan tidak hormat oleh Tergugat, maka Tergugat telah memberikan /membayar hakhak Penggugat, yaitu:1.Penggugat telah menerima Dana Pensiun sebagaimana diaturdalam Peraturan Dapenma

Hal ini sesuaidengan isi pasal 26 ayat (1) dan (2) Undangundang No.5 Tahun1962 tentang perusahaan daerah Junto peraturan daerah tingkat IITanjung Karang Teluk Betung No.02 1976 tentang pendirianperusahaan daerah air minum Way Rilau Bab VIII :Kepegawaian pasal 21 Jo Perda No.11 Tahun 2003 Bab Ketentuan umum pasal 1 huruf L : Dana pensiun DAPENMA PAMSIadalah besarnya uang pensiun Direksi dan Karyawan yang akanditerima sesuai dengan Peraturan DAPENMA PAMSI.Penggugat telah menerima dana Jamsostek (sebagaikebijaksanaan

dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaiandan peraturan gaji pegawai daerah yang berlakunya setelah mendapatpengesahan instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan pokokkepegawaian dan peraturan gaji pegawai daerah yang berlaku dantunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan BadanPengawas.Mengacu pada Pasal 21 ayat 1 UndangUndang dimaksud, makaPenggugat telah diberikan haknya berupa gaji pensiun atau danapensiun yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Dana PensiunKaryawan PDAM (Dapenma

(T13)Fotocopy Peraturan Dapenma (T14)Halamaqn 27 dari 41 Putusan Nomor 6/Pdt.SusPHI/2014/PN Tjk.15. Fotocopy Pengiriman Dana Pensiun (T15)16. Fotocopy Peraturan Jamsostek (T16)17. Fotocopy pembayaran Jamsostek (T17)18. Fotocopy MoU PDAM dengan Asuransi Jiwasraya (T18)19. Fotocopy pembayaran asuransi (T19)20. Fotocopy struk gaji bulan Mei 2013 (T20)21.Fotocopy struk gaji bulan Juni 2013 (T21)22.Fotocopy struk gaji bulan Juli 2013 (T22)23.

Pamsi Nomor 842.1/kep..06.PDAM/2012 tentang PeraturanDana Pensiun Bersama Pasal 31 (2) bahwa manfaat pensiun yang telah diterimaPenggugat adalah manfaat pensiun usia dipercepat diatas 46 tahun ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T14.a. peraturan Dapenma PamsiNomor 842.1/kep.06.PDAM/2012 tentang Peraturan Dana pensiun Bersama sertaketerangan saksi Anmad Junaidi, bahwa kontribusi pembayaran premi adalah 7 %Halamaqn 35 dari 41 Putusan Nomor 6/Pdt.SusPHI/2014/PN Tjk.oleh perusahaan (PDAM) dan 5 % oleh

., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor HukumMASSUDILAWE & Partners, beralamat di Pakubuwono VI Nomor 100 KelurahanGunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khususnomor 003/Aetra/Saksi/SEL/IV2017, tanggal 22 Pebruari 2017, sebagaiTERGUGAT 2.DAPENMA PAMSI Jakarta, Jalan Penjernihan No.46, Pejompongan,RT.14/RW.5, Bendungan Hilir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus lbukotaJakarta 10210,Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi M. Lawe, SH.

Bahwa pada tahun 1992 tergugat 1 mengadakan program DPLK MANDIRImanfaat pasti DAPENMA PAM yang iurannya di tanggung oleh tergugat 1. Bahwa iuran DPLK Dapenma dikelola oleh tergugat 3 yakni lembaga yanganggotanya adalah tergugat 1 (salah satunya) untuk mengelola seluruh danapension pagawai PAM JAYA seluruh Indonesia.

(ada beberap daerah yangtidak menjadi pesertanya) Bahwa tergugat 1 telah beberapa kali menaikan gaji penggugat selamapenggugat bekerja pada PAM JAYA dan akibat dari kenaikan upah(gaji) makaakan secara otomatis perhitungan DPLK Dapenma /Mandiri juga berubahdalam iuran dan manfaatnya.

Tetapi dengan di potong sebesar Rp.89,444,380, sebagai premi programpension DAPENMA PAMSIL.Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut penggugat tidak puas karena dalamperhitungannya ada potongan untuk dana pension sebesar Rp.89,444,380,(Delapanpuluh Sembilan juta empatratus empat puluh empat ribu tigaratusdelapan puluh) yang menurut perhitungan dana pension telah dipotongiurannya perbulan ,dan tidak ada klausula akan dipotong pada saatpembayaran pesangon langsung.Bahwa atas potongan tersebut penggugat

Kepmendagri Nomor.69029 tentang pembentukan dana pension bersamadireksi dan pegawai perusahaan DAPENMA PAMSI5. Keputusan Menkeu RI No.KEP25/KM.10/2011 tentang pengesahan atasperaturan dana pension dari dana pension bersama perusahaan daerah airminum seluruh Indonesia6. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor.13 tahun 1992 tentang PDAM DKIJakarta.7. Kepurusan Gubernur Provinsi DKI Jakrta Nomor.25 tahun 2003 tentangOrganisasi dan Tata kerja PDAM Jaya.8.

DAPENMA PAMSI Jakarta, Jalan Penjerninan No. 46, Pejompongan,RT.14/RW.5, Bendungan Hilir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khususlbukota Jakarta 10210, Dalam hal ini memberikan kuasa kepadaHal 1 Putusan Nomor. 30/PDT/2018/PT.DKIDedi M. Lawe, SH.

tanggal 31 Januari 2017 telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat, dalam hal sebagai berikut:Bahwa penggugat di angkat sebagai pegawai oleh tergugat 1 sejak tahun 2005dimana surat keputusannya di tanda tangani oleh direksi tergugat 1 sebagaitenaga kontrak dengan pangkat pekerja dasar.Bahwa penggugat pada tahun 1998 ditempatkan oleh tergugat 1 pada tergugat2 cabang rayon Jatinegara dan di Buaran selama 17 tahun 5 bulan.Bahwa pada tahun 1992 tergugat 1 mengadakan program DPLK MANDIRImanfaat pasti DAPENMA

PAM yang iurannya di tanggung oleh tergugat 1.Bahwa iuran DPLK Dapenma dikelola oleh tergugat 3 yakni lembaga yanganggotanya adalah tergugat 1 (salah satunya) untuk mengelola seluruh danapension pagawai PAM JAYA seluruh Indonesia.

(ada beberap daerah yangtidak menjadi pesertanya)Bahwa tergugat 1 telah beberapa kali menaikan gaji penggugat selamapenggugat bekerja pada PAM JAYA dan akibat dari kenaikan upah(gaji) makaakan secara otomatis perhitungan DPLK Dapenma /Mandiri juga berubahdalam iuran dan manfaatnya.Bahwa pada tahun 2015 penggugat telah jatun masa pensiunnya, berdasarkanHal 2 Putusan Nomor. 30/PDT/2018/PT.DKIKeputusan Direksi Perusahaan Daerah No.155 Tahun 2015 tentangPemberhentian dengan hormat sebagai karyawan PAM

Kepmendagri Nomor.69029 tentang pembentukan dana pension bersamadireksi dan pegawai perusahaan DAPENMA PAMSIHal 3 Putusan Nomor. 30/PDT/2018/PT.DKI5. Keputusan Menkeu RI No.KEP25/KM.10/2011 tentang pengesahan atasperaturan dana pension dari dana pension bersama perusahaan daerah airminum seluruh Indonesia6. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor.13 tahun 1992 tentang PDAM DKIJakarta.7. Kepurusan Gubernur Provinsi DKI Jakrta Nomor.25 tahun 2003 tentangOrganisasi dan Tata kerja PDAM Jaya.8.