Ditemukan 583 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 17-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/PID.SUS/2010
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Drs. H. Agus Muharam
5331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : 973/Kep.63 Dipenda/2004 tanggal 2 Maret 2004 tentangPembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayahKabupaten Subang di mana Pembagian Biaya Pemungutan diberikankepada : Bupati; Wakil Bupati; Sekda; Kepala Dipenda; Aparat Dipenda;Aparat Penunjang/Operasional; Aparat Kecamatan; Aparat Desa/Kelurahan;c.
    . : 973/Kep.63 Dipenda/2004 tanggal 2 Maret 2004 tentangPembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayahKabupaten Subang di mana Pembagian Biaya Pemungutan diberikanHal. 13 dari 123 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2010kepada : Bupati; Wakil Bupati; Sekda; Kepala Dipenda; Aparat Dipenda;Aparat Penunjang/Operasional; Aparat Kecamatan; Aparat Desa/Kelurahan;c.
    dari Dipenda tanggal 19September 2006 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp.21.604.260,,penerima BAMBANG HERYANTO ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 03 Agustus2006 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp.21.942.873,, penerimaBAMBANG HERYANTO ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 21Desember 2006 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp.43.192.874,,penerima BAMBANG HERYANTO ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 28Desember 2006
    dari Dipenda tanggal 09Nopember 2007 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp.29.425.669,,penerima BAMBANG HERYANTO ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 12 Juli 2007setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp.61.677.806,, penerimaBAMBANG HERYANTO ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 10 Agustus2007 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp.61.677.806,, penerimaBAMBANG HERYANTO ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 08 Juli 2008setelah
    dari Dipenda tanggal 25 Oktober2005 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp.34.313.803,, penerimaMAMAN YUDIA ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 29Desember 2005 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp.5.183.050,,penerima MAMAN YUDIA ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 05Desember 2005 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp.32.501.378,,penerima MAMAN YUDIA ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 26 Agustus2005 setelah dikurangi
Putus : 29-09-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 29 September 2011 — Drs. H. AGUS MUHARAM
62221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : 973/Kep.63 Dipenda/2004 tanggal 2 Maret 2004 tentang PembagianBiaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah KabupatenSubang dimana Pembagian Biaya Pemungutan diberikan kepada : Bupati,Hal. 13 dari 79 hal. Put. No. 6 PK/Pid.Sus/2011Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dipenda, Aparat Dipenda, Aparat Penunjang/Operasional, Aparat Kecamatan, Aparat Desa/Kelurahan;c.
    Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 26Agustus 2005 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp. 29.415.017,,penerima MAMAN YUDIA ;63.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 21 Juli2005 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp.24.141.459.
    Pungut PBB dari Dipenda tanggal 11September 2006 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp.4.596.446,, penerima MAMAN YUDIA ;68.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 14Februari 2006 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp.34.849.095,,penerima MAMAN YUDIA ;69.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 03Agustus 2006 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp.6.956.910,,penerima MAMAN YUDIA ;70.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 16November
    PBB dari Dipenda tanggal 09November 2007 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesarRp.29.425.669,, penerima BAMBANG HERYANTO ;53.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 12Juli 2007 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesar Rp.61.677.806.
    Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 16November 2006 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesarRp.43.192.874,, penerima MAMAN YUDIA ;71.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 20April 2006 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesarRp.37.346.975,, penerima MAMAN YUDIA ;72.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 19September 2006 setelah dikurangi PPH Pasal 21 sebesarRp.21.604.260,, penerima MAMAN YUDIA ;73.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 21Desember
Register : 06-12-2011 — Putus : 07-06-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 7 Juni 2012 — Drs. BAMBANG HERYANTO, MSi.
7830
  • Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 25Oktober 2005 Setelah dikurangi PPh Ps 21 Sebesar Rp.34.313.803, ,penerima BAMBANG HERYANTO;34) Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 21 Juli2005 Setelah dikurangi PPh Psl 21 Sebesar Rp.24.141.459, ,penerima BAMBANG HERYANTO;35) Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 05Desember 2005 Setelah dikurangi PPh Ps 21 Sebesar Rp.32.501.378,, penerima BAMBANG HERYANTO;36) Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal
    ;58) Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 29Desember 2005 Setelah dikurangi PPh Ps 21 Sebesar Rp.2.798.931, ,penerima MAMAN YUDIA;59) Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 25Oktober 2005 Setelah dikurangi PPh Ps 21 Sebesar Rp. 34.313.803, ,penerima MAMAN YUDIA;60) Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 29Desember 2005 Setelah dikurangi PPh Ps 21 Sebesar Rp.5.183.050, ,penerima MAMAN YUDIA;61) Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda
    Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 14Februari 2006 Setelah dikurangi PPh Psl 21 Sebesar Rp.34.849.095,penerima MAMAN YUDIA;69) Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 03Agustus 2006 Setelah dikurangi PPh Ps 21 Sebesar Rp.6.956.910, ,penerima MAMAN YUDIA;70) Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 16Nopember 2006 Setelah dikurangi PPh Psl 21 SebesarRp.43.192.874, penerima MAMAN YUDIA;71) Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 20April 2006
    pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 08 Juli2008 Setelah dikurangi PPh Psl 21 Sebesar Rp.62.553.625,, penerimaMAMAN YUDIA;86) Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 26Februari 2008 Setelah dikurangi PPh Psl 21 Sebesar Rp.8.001.993, ,penerima MAMAN YUDIA;87) Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 21 Juli2005 setelah dipotong PPH 21 sebesar Rp.39.065.755, penerima Drs.AGUS MUHARAM;88) Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 21Desember
    PBB dari Dipenda tanggal 20 April 2006Setelah dikurangi PPh Psl 21 Sebesar Rp. 37.346.975, , penerimaBAMBANG HERYANTO;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 03 Agustus2006 Setelah dikurangi PPh Psl 21 Sebesar Rp.6.956.910, , penerimaBAMBANG HERYANTO;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 03 Juli 2006Setelah dikurangi PPh Psl 21 Sebesar Rp.21.250.000, , penerimaBAMBANG HERYANTO;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 19 September2006 Setelah
Putus : 19-03-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 19 Maret 2014 — Drs. BAMBANG HERYANTO, M.Si.
5834 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Dipenda tanggal 08Oktober 2007 Setelah dikurangi PPh Psl 21 SebesarRp61.677.806, , penerima BAMBANG HERYANTO;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 09Nopember 2007 Setelah dikurangi PPh Psl 21 SebesarRp29.425.669, , penerima BAMBANG HERYANTO;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 12Juli 2007 Setelah dikurangi PPh Psl 21 Sebesar Rp61.677.806., ,penerima BAMBANG HERYANTO;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 10Agustus 2007 Setelah dikurangi
    dari Dipenda tanggal 19Desember 2007 Setelah dikurangi PPh Psl 21 SebesarRp10.152.388, , penerima BAMBANG HERYANTO;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 14Desember 2007 Setelah dikurangi PPh Psl 21 SebesarRp89.446.712, , penerima BAMBANG HERYANTO;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 08Oktober 2007 Setelah dikurangi PPh Psl 21 SebesarRp61.677.806, , penerima BAMBANG HERYANTO;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 09Nopember 2007 Setelah
    Dipenda tanggal 25 Oktober 2005Setelah dikurangi PPh Psl 21 SebesarHal. 49 dari 106 hal.
    ;57)Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBBdari Dipenda tanggal 14 Mei 2008 setelahdikurangi PPh Psl 21 SebesarRp62.553.625, , penerima BAMBANGHERYANTO;58)Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBBdari Dipenda tanggal 29 Desember 2005Setelah dikurangi PPh Psl 21 SebesarRp2.798.931, penerima MAMAN YUDIA;59)Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBBdari Dipenda tanggal 25 Oktober 2005Setelah dikurangi PPh Psl 21 Sebesar Rp34.313.803, penerima MAMAN YUDIA;60)Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBBdari Dipenda tanggal
    MAMANYUDIA;80)Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBBdari Dipenda tanggal 09 Nopember 2007Setelah dikurangi PPh Psl 21 SebesarRp29.425.669. penerima MAMANYUDIA;81)Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBBdari Dipenda tanggal 12 Juli 2007 Setelahdikurangi PPh Psl 21 SebesarRp61.677.806., penerima MAMANYUDIA ;82)Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBBdari Dipenda tanggal 10 Agustus 2007Setelah dikurangi PPh Psl 21 SebesarRp61.677.806, , penerima MAMANYUDIA ;83)Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBBdari Dipenda
Putus : 21-02-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2407 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 21 Februari 2012 — Drs. EEP HIDAYAT bin P. OEKING
166115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.2407 K/Pid.Sus/201110.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Rp.106.942.678,00 ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal20 April 2006 setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesarRp.33.241.151,00 ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal16 Juni 2006 ~~ setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesarRp.100.000.000,00 ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal07 Juli 2006 setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesarRp.50.313.209,00 ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda
    PPh Pasal 21 sebesarRp.129.578.621,00 ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal28 Desember 2006 setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesarRp.159.707.429,00 ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal28 Desember 2006 setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesarRp.36.739.548,00 ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal29 Desember 2006 setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesarRp.36.214.176,00 ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal12 Juli 2007
    ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal19 Desember 2007 setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesarRp.43.639.480,00 ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal26 Februari 2008 setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesarRp.23.791.188,00 ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal15 April 2008 setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesarRp.6.305.180,00 ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal14 Mei 2008 setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesarRp.215.810.006,00
    Pungut PBB dari Dipenda tanggal25 Oktober 2005 setelah dikurang PPH Pasal 21 sebesarRp.34.313.803,00 Penerima Bambang Heryantio ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal21 Juli 2005 = setelah dikurang PPH Pasal 21 sebesarRp.24.141.459,00 Penerima Bambang Heryanto ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal05 Desember 2005 setelah dikurang PPH Pasal 21 sebesarRp.32.501.378,00 Penerima Bambang Heryanto ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal24 April
    Kepala Dipenda 1,15 1,05 0,85 8.
Putus : 26-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — Drs.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
10386 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal26 Agustus 2005 setelah dikurangi PPh Psl 21 SebesarRp.88.245.051,00;10.11.12.13.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal25 Oktober 2005 setelah dikurangi PPh Psl 21 SebesarRp.102.794.129,00;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal05 Desember 2005 setelah dikurangi PPh Psl 21 SebesarRp.97.388.950,00;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal29 Desember 2005 setelah dikurangi PPh Psl 21 SebesarRp
    .15.379.667,00;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal29 Desember 2005 setelah dikurangi PPh Psl 21 Sebesar Rp.18.392.968,00;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal07 Februari 2006 setelah dikurangi PPh Psl 21 Sebesar Rp.82.229.650,00;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal07 Maret 2006 setelah dikurangi PPh Psl 21 sebesarRp.106.942.678,00;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal20 April 2006 setelah dikurangi PPh Psl 21 sebesarRp
    ;23.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal14 Desember 2007 setelah dikurangi PPh Psl 21 sebesarRp.268.340.135,00;24.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal19 Desember 2007 setelah dikurangi PPh Psl 21 sebesarRp.43.639.480,00;25.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal26 Februari 2008 setelah dikurangi PPh Psl 21 sebesarRp.23.791.188,00;26.Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal15 April 2008 setelah dikurangi PPh Psl 21 sebesarRp
    Dipenda tanggal 26Agustus 2005 setelah dikurang PPh Pasal 21 sebesar Rp.29.415.017.Penerima Maman Yudia ;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 21 Juli2005 setelah dikurang PPh Pasal 21 sebesar Rp.24.141.459.
    Dipenda/2004 tanggal 1 Maret 2004ini adalah sebagai Pengganti Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.I Kabupaten Subang Nomor 973/138/Dipenda /1991 tentang PembagianBiaya pemunggutan (BP) PBB dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tk.
Register : 28-02-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 2/PID.TPK/2018/PT BBL
Tanggal 5 April 2018 — M. AULIA PERDANA, SH Melawan MOHAMMAD FAJAR FITRA, ST Bin H. MADJID DARMADJI
184106
  • /GK/DIPENDA/2015, dari PPK perihal Pemilihan Langsung Ulang (adanya perubahan pada syarat-syarat khusus kontrak);1 (satu) eksemplar fotocopy Summary Report E-Procurement kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;1 (satu) lembar fotocopy Blangko Isian Data Paket yang akan di proses (Pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui Pokja ULP);2 (dua) lembar fotocopy Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor: 01/PPK/GK/DIPENDA/2015;1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Umum
    Pengadaan ;4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA2015 Nomor DPASKPD:1.2008020352;1 (satu) eksemplar fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Kantor Dipenda Kab.
    Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan PT.Delima Agung Utama;1 (satu) eksemplar CCO (Contract Change Order) Nomor: 03/GK/CCO/ DIPENDA/2015 20 Nopember 2015;1 (satu) eksemplar fotocopy Adendum Surat Perjanjian Nomor: 28/PPK/GK/DIPENDAN/2015 tanggal 23 November 2015;1 (satu) lembar fotocopy bukti pencairan Jaminan Pelaksanaan;1 (satu) eksemplar fotocopy Akte Pendirian Perseoran Terbatas PT.
    Delima Agung Utama;5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 900/004/I/ DIPENDA tentang penetapan PPK;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/013/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Teknis dan staf administrasi;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/021/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran
    Nomor: 027/014/I/DIPENDA, tentang penetapan Tim Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan;1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen hasil pekerjaan sampai dengan dinyatakan kontrak kritis;1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian No. 06/PPK/GK/ DIPENDA/2015 tanggal 24 Juni 2015 mengenai Pekerjaan Jasa Konsultasi, Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan CV.
    Delima Agung Utama;5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Belitung Nomor: 900/004/I/DIPENDA, tentangpenetapan PPK;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna AnggaranNomor: 027/013/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Teknisdan staf administrasi;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna AnggaranNomor: 027/021/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim PenelitiPelaksanaan Kontrak;5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas PendapatanDaerah
    Kabupaten Belitung Nomor: 900/004/I/DIPENDA, tentangpenetapan PPK;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna AnggaranNomor: 027/014/I/DIPENDA tentang penetapan Tim Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan;1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen hasil pekerjaan sampaidengan dinyatakan kontrak kritis;1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Nomor:06/PPK/GK/DIPENDA/2015 tanggal 24 Juni 2015 mengenaiPekerjaan Jasa Konsultasi, Pengawasan Pembangunan GedungKantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung
    Delima Agung Utama;5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala DinasPendapatan Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 900/004/I/DIPENDA tentang penetapan PPK;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna AnggaranNomor: 027/013/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Teknisdan staf administrasi;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna AnggaranNomor: 027/021/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim PenelitiPelaksanaan Kontrak;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna AnggaranNomor:
    12.2 (dua) lembar fotocopy Rencana Pelaksanaan PengadaanNomor: 01/PPK/GK/DIPENDA/2015;13.1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Umum Pengadaan ;14.4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan AnggaranSKPD TA2015 Nomor DPASKPD:1.2008020352;15.1 (satu) eksemplar fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK)Pembangunan Kantor Dipenda Kab.
    Delima Agung Utama;28.5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala DinasPendapatan Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 900/004/I/DIPENDA tentang penetapan PPK;29.4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan PenggunaAnggaran Nomor: 027/013/KEP/IV/DIPENDA tentangpenetapan Tim Teknis dan staf administrasi;30.4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan PenggunaAnggaran Nomor: 027/021/KEP/IV/DIPENDA tentangpenetapan Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak;31.4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan PenggunaAnggaran
Putus : 09-08-2011 — Upload : 21-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 979 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 9 Agustus 2011 — PUDJO TJAHJONO
4929 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wahyu Abadi sebagai rekanan pengadaan sebanyak 1.000.000set SKPD di Dipenda DKI Jakarta. Pada tanggal 6 November 2000, TerdakwaPUDJO TJAHJONO selaku Direktur PT.
    Wahyu Abadi dalam Proyek Pengadaan BlangkoSKPD di Dipenda DKI Jakarta Tahun Anggaran 2001, 2002 dan TahunAnggaran 2003 tersebut bertentangan dengan :a.
    Wahyu Abadi menerima surat dari Dipenda DKIJakarta Nomor : 108/Pem/P3U/DP/XII/1999 perihal Penunjukkan Langsungkepada PT. Wahyu Abadi untuk pengadaan sebanyak 680.000 set blangkoSKPD di Dipenda DKI Jakarta. Setelan mendapat undangan untuk mengikutipenjelasan Penunjukkan Langsung tersebut, selanjutnya Terdakwa PUDJOTJAHJONO selaku Direktur PT.
    Wahyu Abadi telah menerima Surat Nomor : 08/Pem/ P3U/DP/V/2002 dari Dipenda DKI Jakarta tentang Penunjukkan Langsung PT. WahyuAbadi dalam pengadaan sebanyak 1.000.000 set SKPD Dipenda DKI Jakarta.Atas dasar pemberitahuan tersebut, pada tanggal 28 Mei 2002 TerdakwaPUDJO TJAHJONO selaku Presiden Direktur PT.
Register : 27-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus.TPK /2016/PN.Dps
Tanggal 10 Agustus 2016 — DEWA MADE PUTRA, SH, M.Si., dkk.
9248
  • . : 900 / 055 / Dipenda tgl. 7 Pebruari 2013 perihalmohon persetujuan pengajuan SPPTU kepada Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (PPKD).
    . : 800 / 062 / DIPENDA tel. 11 Pebruari2013, 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No. : 001 / BINTEK / SPPD /2013 tgl. 11 Pebruari 2013, (satu) lembar Surat tanpa nomor dan tanggal perihal Laporan DalamRangka Study Banding Bagi Tenaga Pendata dan Penagih ke Dipenda Kab.Bogordari tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2013yang ditujukan pada Plt.
    Kepala Dipenda Kab.Gianyar yang ditanda tangani olehKabid Penetapan dan Penagihan Dipenda Kab.Gianyar An.Dewa Made Putra,SH.
    Surat tugas nomor : Nomor : 800 / 062 / Dipenda Tgl 11 Pebruari2013.b.
    KepalaDipenda Kab.Gianyar yang ditanda tangani oleh Kabid Penetapan danPenagihan Dipenda Kab.Gianyar An.Dewa Made Putra, SH.
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
220123
  • PBB dari Dipenda tanggal 28 Desember 2006setelah dikurangi PPh Psl 21 sebesar Rp.159.707.429,00; Penerima Drs.EEPHidayat. 4.17.Kwitansipembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 28 Desember 2006setelah dikurangi PPh Psl 21 sebesar Rp.36.739.548,00; Penerima Drs.EEPHidayat. 4.18.Kwitansipembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 29 Desember 2006setelah dikurangi PPh Psl 21 sebesar Rp.36.214.176,00; Penerima Drs.EEPHidayat. 4.19.Kwitansipembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 12
    Kwitansipembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 26 Februari 2008setelah dikurangi PPh Psl 21 sebesar Rp.23.791.188,00; Penerima Drs.EEPHidayat. 4.26.Kwitansipembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 15 April 2008 setelahdikurangi PPh Psl 21 sebesar Rp.6.305.180,00; Penerima Drs.EEPtansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 14 Mei 2008Setelah dikurangi PPh Ps 21 sebesar Rp.215.810.006,00; Penerima Drs.EEPtansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 12 Juni 2008setelah
    PBB dari Dipenda tanggal 18Desember 2006 setelah dikurangi PPh Psl 21 sebesarRp. 129.578.621,00;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 28Desember 2006 setelah dikurangi PPh Psl 21 sebesarRp.159.707.429,00;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 28Desember 2006 setelah dikurangi PPh Psl 21 sebesarRp.36.739.548,00;Kwitansi pembayaran Biaya Pungut PBB dari Dipenda tanggal 29Desember 2006 setelah dikurangi PPh Psl 21 sebesarRp.36.214.176,00;Kwitansi pembayaran Biaya
    BupatiSubang No.973/Kep.604 Dipenda/2005 tentang biaya pungut PBB dalam wilayahKab.
    Surat Keputusan Kepala DaerahNomor 973/Kep.604/Dipenda /2005 tanggal 12 September 2005) ; 22.
Register : 06-03-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk
Tanggal 2 Mei 2017 — SURYAWAN BIN SAMIJAN ;
8238
  • Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit Mobil Minibus (Kendaraan Dinas Dipenda Provinsi Kepri)Merk Toyota Avanza No. Pol BP 105 A warna Silver metalik dengankondisi rusak pada bagian bemper depan sebelah kiri pecah dan kacadepan sebelah kiri retak ; 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asliMobil Minibus (Kendaraan Dinas Dipenda Provinsi Kepri ) Merk ToyotaAvanza No. Pol BP 105A warna Silver metalik an. DIPENDA PROVINSIKEPRI, dengan No.
    Pol BP 105 A warna Silver metalik dengan kondisirusak pada bagian bemper depan sebelah kiri pecah dan kaca depansebelah kiri retak ;2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli MobilMinibus (Kendaraan Dinas Dipenda Provinsi Kepri) Merk Toyota Avanza No.Pol BP 105 A warna Silver metalik an. DIPENDA PROVINSI KEPRI,dengan No. STNK : 0056137/KR/2015, dengan masa berlaku sampaidengan tanggal 18 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Kepri;3. 1 (satu) unit Kom. Spd.
    Pol BP 105A warna Silver metalik dengan kondisi rusak pada bagian bemper depanHalaman 34 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbksebelah kiri pecah dan kaca depan sebelah kiri retak, dan 1 (satu) lembar STNK( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ) asli Mobil Minibus (KendaraanDinas Dipenda Provinsi Kepri ) Merk Toyota Avanza No. Pol BP 105 A warnaSilver metalik an. DIPENDA PROVINSI KEPRI, dengan No.
    STNK : 0056137 /KR / 2015, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Juni 2020, yangdikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Kepri yang telah disita dari terdakwa danmerupakan milik DIPENDA PROV. KEPRI, maka dikembalikan kepadapemiliknya yang berhak yaitu DIPENDA PROV. KEPRI melalui saksi Hj.MASIDAH BINTI SAMWJAN ;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kom. Spd. MotorHonda Astrea Grand No.
    Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit Mobil Minibus ( Kendaraan Dinas Dipenda Provinsi Kepri )Merk Toyota Avanza No. Pol BP 105 A warna Silver metalik dengankondisi rusak pada bagian bemper depan sebelah kiri pecah dan kacadepan sebelah kiri retak ;1 (satu) lembar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ) asliMobil Minibus (Kendaraan Dinas Dipenda Provinsi Kepri ) Merk ToyotaAvanza No. Pol BP 105A warna Silver metalik an. DIPENDA PROVINSIKEPRI, dengan No.
Register : 16-06-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 157/Pid.B/2020/PN Pkl
Tanggal 1 September 2020 — Penuntut Umum:
WURYANTO, SH. MH
Terdakwa:
SUTARNO Als TEGUH Bin CASTO
8219
  • sehingga saksiSumarni menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dimana setiappenyerahan uang tidak ada tanda terima atau kwitansi namun setelahpenyerahan uang tersebut saksi Sumarni selalu memerintahkan saksiSiti Aisahuntuk mencatat dalam buku catatanSelanjutnya pada bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi Sumarnimenyampaikan kepada saksi Himatul Aliyah (Anak saksi Sumarni) bahwa saksiSumarni telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk masuk menjadi PNS2019 tanpa tes dan langsung dinas dikantor Dipenda
    mencantumkan NIP (Nomor Induk Pegawai), karena tergiur danbergerak hatinya sehingga saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dandimana setiap kali saksi menyerahkan uang kepada terdakwa tidak ada tandaterima atau kwitansi namun setiap kali saksi menyerahkan uang selalumemerintahkan saksi Siti Aisah untuk mencatat dalam buku catatan.Bahwa terdakwa menjanjikan pekerjaan untuk anaknya yang bernama HimatulAliyah binti Tarmojo.Bahwa terdakwa menjanjikan bahwa anak saksi tersebut bisa diterima bekerjadi DIPENDA
    Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan hari Senintanggal 18 Mei 2019 kurang lebih sekitar pukul 16.00 WIB, di Dukuh TumiyangIl RT 2 RW 2, Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalonganwaktu itu anak saksi Sumarni binti Iskak yaitu Himatul Aliyah dijanjikan bisaditerima bekerja di DIPENDA Kabupaten Pekalongan tanpa tes.
    yang ketujuh uang diserahkan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019sekitar pukul 16.00 WIB uang tunai sejumlah Rp. 7.150.000, (tujuh juta seratuslima puluh ribu rupiah).Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB saksi korbanmenyampaikan kepada anaknya (saksi Himatul Aliyah) bahwa saksi korban telahmenyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 38.150.000, (tiga puluh delapanjuta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk masuk ujian CPNS 2019 tanpa tes danlangsung masuk dinas di Kantor Dipenda
    Saksi Nur Hidayati bin Nurudi Bahwa saksi mengetahui terdakwa Sutarno alias Teguh menjanjikan pekerjaanuntuk anaknya saksi Sumarni binti Iskak yang bernama Himatul Aliyah bintiTarmojo.13Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan hari Senintanggal 18 Mei 2019 kurang lebih sekitar pukul 16.00 WIB, di Dukuh TumiyangIl RT 2 RW 2, Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalonganwaktu itu anak saksi Sumarni binti Iskak yaitu Himatul Aliyah dijanjikan bisaditerima bekerja di DIPENDA
Putus : 03-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 805/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT)
199 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memuat perincian sebagai berikut:Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) PokokSanksi AdmJumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding/surat tanggapan jawaban tanggal 11 April 2012;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT40207/PP/M.XII/04/2012, tanggal 26 September 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMenyatakanKeputusan Terbanding Nomor 073/3547/02/Dipenda
    Membatalkan Pengadilan40207/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012;Mengadili Sendiri:selurunh Putusan Pajak Nomor Put.Membatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40207/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012 yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 073/3547/02/Dipenda tanggal 15 Nopember 2010mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama: PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, Alamat: MenaraRajawali lantai
    Putusan Nomor 805/B/PK/Pjk/2018 Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembaliMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor073/3547/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011, mengenai
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya banding Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Keputusan Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor : 073/3547/02/Dipenda tanggal21 Oktober 2011, mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2009 Nomor87/Xl/, AB/O7E tanggal 31 Agustus 2010, oleh Majelis HakimPengadilan
Register : 12-02-2018 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 612 B/PK/PJK/2018
Tanggal 28 Maret 2018 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
2017 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut48536/PP/M.XII/04/2013 tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1863/02/Dipenda
    Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48536/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013;Mengadili Sendiri:Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48536/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013 yangmenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding No. 973/1863/02/DIPENDA tanggal 03 Desember2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama:PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000
    mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Agustus 2014 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1863/02/Dipenda
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya banding Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Keputusan Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor: 973/1863/02/Dipenda tanggal 3Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PajakKendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor: 227/Xl/AB/07E tanggal 16 November 2011 oleh Majelis Hakim PengadilanPajak
Register : 12-02-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 629 B/PK/PJK/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
1712 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Juni 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut40381/PP/M.XII/04/2012, tanggal 28 September 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 073/3595/02/Dipenda
    Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40381/PP/M.XI1/04/2012, tanggal 28 September 2012;Mengadili SendiriMembatalkan selurun Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40381/PP/M.XII/04/2012, tanggal 28 September 2012, yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 073/3595/02/Dipenda tanggal 15 November 2010mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, AlamatMenara Rajawali lantai
    24.066.00Kendaraan 0 0) Nihil 0Bermotor24.066.00 24.066.00Jumlah 0 6 Nihil P Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 073/3595/02/Dipenda
    Putusan Nomor 629 B/PK/Pjk/2018073/3595/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Beratdan Besar Tahun Pajak 2010 Nomor: 135/XI/ AB/O7E tanggal 31Agustus 2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan
Putus : 04-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3260/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 4 Desember 2018 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
5546 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3260/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48549/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1876/02/Dipenda tanggal 3 Desember
    Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor:253/XI/AB/07E tanggal 16 Nopember 2011, menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanPenjelasan Tertulis pengganti Surat Uraian Banding tanggal 4 September2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48549/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1876/02/Dipenda
    Put.48549/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013;MENGADILI SENDIRIMembatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48549/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding No. 973/1876/02/DIPENDA tanggal 03Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000,Alamat: Menara Rajawali Lantai 26, JI. Dr.
    mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Agustus 2014 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1876/02/Dipenda
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya banding Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Keputusan Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor: 973/1876/02/Dipenda tanggal 3Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PajakKendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor: 253/XI/Halaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 29-03-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
3111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang memuatperincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 11 April 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40239/PP/M.XII/04/2012, tanggal 26 September 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor 073/3579/02/Dipenda
    Membatalkan40239/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012.MENGADILI SENDIRIPutusanselurun Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.Membatalkan Seluruh Pajak Nomor Put.40239/PP/M.XII/04/2012 tanggal 26 September 2012 yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 073/3579/02/Dipenda tanggal 15 Nopember 2010mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama: PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, alamat: MenaraRajawali lantai 26, Jalan Mega
    Putusan Nomor 626 B/PK/Pjk/2018 Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor073/3579/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenai
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya banding Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Keputusan Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor 073/3579/02/Dipenda tanggal 21Oktober 2011 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PajakKendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2009 Nomor 119/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajakdapat
Register : 12-02-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 610 B/PK/PJK/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48573/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1900/02/Dipenda
    Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46573/PP/M.XI1I/04/2013, yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013;MENGADILI SENDIRIMembatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48573/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang menyatakan menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1900/02/Dipenda tanggal 03 Desember 2012, mengenaiPermohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama: PT NewmontNusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, Alamat
    mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Agustus 2014 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhnadap Keputusan Terbanding Nomor973/1900/02/Dipenda
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya banding Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Keputusan Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor 973/1900/02/Dipenda tanggal 3Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PajakKendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 283/XI/AB/07E tanggal 16 Nopember 2011 oleh Majelis Hakim PengadilanPajak
Putus : 29-03-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 622 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
199 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 622 B/PK/Pjk/2018Put.48612/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurNusa Tenggara Barat Nomor: 973/1939/02/Dipenda tanggal 3 Desember2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PajakKendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak
    tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding danseharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48612/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1939/02/Dipenda
    Put.48612/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November2013.MENGADILI SENDIRIMembatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48612/PP/M.XII/04/2013 yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding No. 973/1939/02/DIPENDA tanggal 03Desember 2012 mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama: PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000,Alamat: Menara Rajawali Lantai 26, JI. Dr.
    mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Agustus 2014 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1939/02/Dipenda
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya banding Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Keputusan Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor: 973/1939/02/Dipenda tanggal 3Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PajakKendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor: 330/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011 oleh Majelis Hakim PengadilanPajak
Register : 06-02-2018 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 20/PDT/2018/PT MND
Tanggal 28 Februari 2018 — Pembanding/Tergugat I : JEFRI SAPUTRA
Terbanding/Penggugat : VICTOR SALINTOHE
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq Badan Pertanahan Nasioanl di Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sangihe di Tahuna
2613
  • Bahwa pada saat Penggugat memperdirikan bangunanrumah Penggugat serta keluarga tersebut, diantara tanah atasnama Gibson Gaghana (Orangtua, kakek Tergugat) dengantanah Kantor Biro Keuangan (sekarang DIPENDA) ada terdapatsaluran air dan sisa tanah kurang lebih 2 meter yangdipergunakan untuk jalan menuju dan melintas didepan rumahPenggugat, menuju pekuburan umum dibelakang rumahPenggugat dan menuju Kelurahan Tidore.
    Tergugat 1) dengan Tanah Kantor BiroKeuangan (Sekarang Dipenda) ada terdapat Saluran Air dan sisa Tanah kurang lebih 2 meter yang dipergunakan untuk Jalanmenuju dan melintas didepan Rumah Penggugat dan kalaudemikian halnya seharusnya Penggugat menggugat juga TanahKantor Biro Keuangan (SekarangDipenda), dengan tidak ditariknya Kantor Biro Keuangan (Dipenda) Gugatan Kabur.Karena Jalan dimaksud sesuai Gugatan berada diantara TanahTergugat dulunya Tanah Kakek Tergugat dengan TanahKantor Biro Keuangan
    (Dipenda). 2.
    Sehingga yang diperiksa padawaktu diadakan sidang Pemeriksaan Setempat tersebuthanyalah Objek Perkara (jalan selebar 2 meter) yangditutup dengan pagar tembok oleh Tergugat' 1Pembanding dan diperdirikan bangunan rumah tokoTergugat I/Pembanding.e Bahwa Penggugat tidak beralasan hukum jika dalamgugatan perkara in casu menarik Kantor Biro Keuangan(Dipenda), karena tanah Kantor Biro Keuangan (Dipenda)tidak masuk Objek Perkara.
    Yang menjadi Objek Perkarain casu adalah jalan lebar 2 meter diantara tanah KantorBiro Keuangan (Dipenda) dengan tanah orang tuaTergugat/Pembanding, menuju rumahPenggugat/Terbanding, Pekuburan dibelakang rumahPenggugat/Terbanding dan menuju ke Kelurahan Tidoreyang telah ditutup dengan tembok beton olehTergugat/Pembanding dan diperdirikan bangunan rumahTergugat/Pembanding.