menangkap, memelihara burungburung tersebut tidakmemiliki ijin pengakaran dari pejabat yang berwenang;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Fitty Madhmudah, S.Hut ASN padaDirektorat Konservasi Keanekaragaman Hayati menerangkan bahwa burungKasturi Ternate (Lorius garrulus), Nuri Bayan (Electus roratus), Kakatua Putih(Cacatua alba), dan Nuri Kalung Ungu (Eos Squamata) termasuk dalamsatwa yang dilindungi undangundang sesuai dengan daftar lampiran Nomor556, 537, 255 dan 543 Permen LHK Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan HidupHalaman 4 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2019/PN Sosdan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanasesuai Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 2 huruf a Undangundang Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengertidan

Terdakwa pernah menjual burung Nuri Kalung Ungu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (dua ratus riburupiah); Bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Konservasi KeanekaragamanHayati menerangkan bahwa burung Kasturi Ternate (Lorius garrulus), NuriBayan (Electus roratus), Kakatua Putih (Cacatua alba), dan Nuri KalungUngu (Eos Squamata) termasuk dalam satwa yang dilindungi undangundangsesuai dengan daftar lampiran Nomor 556, 537, 255 dan 543 Permen LHKNomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a

pernahmenjual burung Nuri Kalung Ungu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)sampai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat KonservasiKeanekaragaman Hayati menerangkan bahwa burung Kasturi Ternate (Lorusgarrulus), Nuri Bayan (Electus roratus), Kakatua Putin (Cacatua alba), dan NuriKalung Ungu (Eos Squamata) termasuk dalam satwa yang dilindungi undangundang sesuai dengan daftar lampiran Nomor 556, 537, 255 dan 543 PermenLHK Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM

RAMLI bersalahmelakukan tindak pidana secara bersamasama melakukanpengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yangmerupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diaturdalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 4 ayat (4)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal

;Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan menteri lingkungan hidupdan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan' Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak, menjelaskanpengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuhsecara alami, mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri yangHalaman 15 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Mt.mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutannegara.

Danuntuk Pengecekan tunggul dan lacak balak di atur dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.21/MenLHKI/2015Tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak (TIDAKBERLAKU LAGI) Telah di rubah dengan Peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.

;Bahwa kayu kelompok Meranti (Kayu Kulim dan Kayu Marsawa)merupkan jenis kayu yang tumbauh secara alami berdasarkan peraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P 85 / MENLHK /SETJEN / KUM .1 / 11 / 2016 dan dapat tambahkan bahwa untuk kayujenis Kulim dan Marsawa belum ada yang membudidayakan, andaikanada, belum ada yang sebesar kayu yang telah diamankan oleh PihakKepolisian Polres Tebo tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat(4) Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik IndonesiaNomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak, menjelaskanpengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuhsecara alami, mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri yang mengaturHalaman 33 dari 39 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN M*rt.tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara.

Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.

;Dan Di atur dalam Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.;Dan hutan hak tersebut dapat berasal dari APL Murni dan Pelepasan.;UBahwa yang di maksud dengan dimaksud dengan hasil Hutan kayu yangberasal dari Hutan hak adalah Hasil hutan berupa kayu hasil budi daya di atasareal hutan hak.

;Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang penataan hasilhutan kayu yang berasal dari Hutan alam.; Bahwa jenis kayu Kelompok Rimba Campuran (Kayu Medang, Kayu Bintangordan Kayu Arang Arang) bukanlah merupakan hasil Hutan kayu budidayanamun

tidak ada campur tangan manusia dalam hal Penanamanperawatan dan pemeliharaan.; Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan menteri lingkungan hidup dankehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016Jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuHalaman 25 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.SusLH/2019/PN Mrt.Hakim Hakim HakimKetua Anggot anggota a Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak, menjelaskan pengangkutan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan hak yang

campur tangan manusia dalam hal Penanaman perawatan danpemeliharaan, sehingga untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut pemilikkayu harus mematuhi Peraturan menteri lingkungan Hidup dan kehutananrepublik indonesia Nomor P.43/ MENLHKSETJEN/2015 Jo Nomor P.60/MenLHkK/Setjen/Kum.1/2016 Tentang penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam.

Surat Kuasa Nomor : 180/01/KUM/2018 Tanggal 12 Maret 2018kepada :1. IKHSAN BUDIMAN, SH.MM, Jabatan Kepala Bagian HukumSetda Kabupaten Tanah Bumbu ;2. M. UNTUNG RLU, SH.MH., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum dan HAM Setda Kabupaten Tanah Bumbu ;3. INDRA SADDHAVANTA, SH., Jabatan Staf Sub Bagian BantuanHukum dan HAM ;4.

Surat Kuasa Nomor : 180/03/KUM/2018, Tanggal 24 April 2018kepada :1. DHIENO YUDHISTIRA, S.H., M.H.2. HENDRA FERNADI SYUHADI PUTRA, S.H.3.

Hal.3Bahwa Siamang dan Owa tersebut adalah Termasuk jenis satwa liaryang dilindungi yang tidak memungkinkan/tidak diijinkan sebagai penangkaranatau kesenangan;Bahwa Owa Siamang (symphalangus Syndactylus) Lampiran Nomor 70dan Owa Ungko (Hylobates Agilis) Lampiran Nomr 64, merupakan satwa liaryang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri lingkungan Hidup danKehutanan No P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/KUM.1/6/2018

P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi;S eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee ce ee eee eee eee eee eee Bahwa jika setiap orang/masyarakat yang ingin memelihara, menyimpan,dan memiliki satwa yang dilindungi maka harus memiliki izin, berupa izinpenangkaran tumbuhan dan satwa liar atau izin Lembaga KonservasiTumbuhan Dan Satwa Liar dan diatur

diudara, Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan jika :Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:a. tumbuhan dan satwa yang dilindungji;b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.Kemudian Ayat (2) menyebutan :Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) digolongkan dalam:a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarangMenimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri lingkungan Hidupdan Kehutanan No P.92/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/2018 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi dalam lampirannya terdapat daftar jenisjenis tumbuhan maupunsatwa yang dilindungi;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangdiperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuai dan pengakuan terdakwadipersidangan yakni :Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksisaksi yang terungkapdipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh

Hal.15sehingganya Terdakwa membeli dari seorang yang Terdakwa tidak ketahuinamanya;Menimbang, bahwa ternyata selama di persidangan diketahui jika OwaSiamang (symphalangus Syndactylus) termasuk dalam Lampiran Nomor 70dan Owa Ungko (Hylobates Agilis) Lampiran Nomor 64 yang merupakan satwaliar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri lingkungan Hidup danKehutanan No P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/KUM.1/6/2018

Sedangkan gambar 7karakter wajahnya yang kekar menunjukkan berkelamin jantan;Harimau Sumatera (Panthera tigris Sumatrae) dan Macan Tutul(Panthera pardus melas) termasuk jenisjenis satwa yang dilindungisebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada nomor

sedangkan pola noktah dibagian samping tubuhnya kadang berbentukkoma, bulatan berlubang dan bulatan terputus seperti pola mawar.Rambut bagian bawah tubuhnya berwarna putih;Habitat Macan tutul (Panthera pardus melas) pada umumnya di hutandataran rendah, hutan pegunungan, hutan berbukit, kawasan bersemakbahkan hutan jati di Pulau Jawa;Bahwa aturan yang menyatakan jenisjenis satwa dilindungi undangundang, terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM

Satwa burung Merak Hijau (PavoMuticus) termasuk salah satu jenis satwa yang dilindungi sebagaimanatercamtum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi pada nomor urut 171;Bahwa Merak Hijau atau dalam nama ilmiahnya Pavo Muticusmempunyai bulu yang indah.

Rusa Timor (RusaTimorensis) termasuk salah satu jenis satwa yang dilindungisebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada nomor urut32;Bahwa Rusa Timor atau dalam nama ilmiahnya Rusa Timorensis adalahhewan mamalia pemamah biak (ruminan) yang termasuk

Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungli, yaitu :a) Burung Merak Hijau (Pavo Muticus) termasuk Famili Phasianidaeterdapat pada nomor urut 171;b) Rusa Timor (Rusa Timorensis) termasuk famili Cervidae terdapatpada nomor urut 32;Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN NgwBahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentangPemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar pada Pasal 11 Ayat (1).Hasil penangkaran satwa

TIMBER DANA TENTANG PELEPASAN HAK DANKEPENTINGAN ATAS TANAH/LAHAN DARI WARGA MASYARAKAT(PEMILIK LOKASI) NO.001/Prc/KUM/EK/01.03 tanggal 6 Januari 2003 ; Kesepakatan bersama tersebut disusun dengan katakata indah dankalimatkalimat bagus, tetapi apa yang terjadi kemudian sangat tidak sesuaidengan harapan masyarakat/para Penggugat ; Ternyata Tergugat/PT.

yang dibayar olehperusahaan lain kepada masyarakat desadesa di wilayah PropinsiKalimantan Timur Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Bentian Besar ;Puncak itikad tidak baik dari Tergugat terbukti dengan usaha Tergugatmempengaruhi mantan Kepala Desa Benangin II Saleman Rawa, secaraindividual/sepihak mencabut kesepakatan bersama No.001/Prc/KUM/EK/01.03 tanggal 6 Januari 2003, dengan surat tanggal 31 Oktober 2003 ;Setelah diprotes oleh Masyarakat/para Penggugat Desa Benangin Il,Mantan Kepala Desa Benangin

Menyatakan menurut hukum, Tergugat telah melakukan perbuatanwanprestasi ingkar janji, tidak memenuhi kesepakatan bersama No.001/TD/KUM/EK/01.03 tanggal 6 Januari 2003, seperti telah terurai diatas yang mana perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut sangatmembodohi dan sangat merugikan para Penggugat, maka tepatlahTergugat dihukum sesuai dengan kesepakatan bersama antaraTergugat dan para Penggugat sebagai berikut :a Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi/kompensasi atashak pelepasan hak para

Tergugat tolak untuk seluruhnya ;Bahwa pada tanggal 6 Januari 2003 Tergugat benar telah membuatkesepakatan bersama No. 001/Prc/TD/KUM/EK/01.03 dengan Kepala DesaBenangin Il (Seleman Rewa pihak pertama) bahwa antara Penggugat danTergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum seperti yangtertuang dalam kesepakatan bersama antara Pengurus Desa Benangin Ildengan PT.

Timber Dana tentang pelepasan hak dan kepantingan atastanah/lahan dari warga masyarakat (pemilik lokasi) No. 001/Prc/TD/KUM/EK/01.03 (butir nomor 3), bahwa Tergugat dalam hal ini hanya memilikihubungan dan ikatan hukum dengan Kepala Desa Benangin Il (SelemanRewa) ;Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut sesuai dengan Pasal3 pihak pertama membuat surat perintah tugas No.

Bahwa sehubungan dalam PERJANJIAN KREDIT, Nomor:RO8.PSA/0867/KUM/2016.A00 tidak menyebutkan tentang domisili hukumsecara jelas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan wanprestasidi Pengadilan Negeri Ponorogo, sebagai wilayah domisili hukum Penggugatdan PT. Bank Mandiri (Persero) Tok. KCM Ponorogo juga berdomisili diwilayah hukum Ponorogo;2.

Bahwa pengajuan pinjaman modal (kredit) tersebut disetujui oleh Tergugat,sehingga dibuatlah Akte Perjanjian Kredit di bawah tangan (PERJANJIANKREDIT) Nomor: RO8.PSA/0867/KUM/ 2016.A00, tertanggal 22 Agustus2016, yang ditandatangani oleh Penggugat (SUGIYANTI) dan JOKOSUSENO sebagai pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tok.

2.000.000,00Jumlah 62.512.547,297 nena nee= Bahwa karena usaha Penggugat mengalami kerugian dan cash flow(keuangan) Penggugat mengalami kemerosotan, maka Penggugat merasakeberatan untuk membayar angsuran, sehingga Penggugat mengajukanrestrukturisasi pinjaman kredit kepada Tergugat;8.Bahwa permohonan restrukturisasi pinjaman kredit tersebut disetujui olehTergugat, sehingga dibuatlan surat perjanjian baru (ADDENDUM )Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 278/PDT/2020/PT SBYPERJANJIAN KREDIT, nomor: ADD IRO8.PSA/ 0857/KUM

Bahwa sejak bulan April 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan,PENGGUGAT belum bisa memenuhi kewajiban untuk membayar angsuransebagaimana kesepakatan bersama yang tertuang dalam ADDENDUMIPERJANJIAN KREDIT, nomor: ADD IRO8.PSA/0857/KUM/ 2016.A003,tertanggal 14 Desember 2017, dikarenakan Penggugat mengalami kesulitandalam usaha yang Penggugat jalankan;12.

Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan untuk jenis satwa dantumbuhan yang dilindungi diatur dalam Peraturan menteri lingkungan hidupdan kehutanan RI Nomor P.92 / MENLHK / SEKJEN / KUM.1 / 8 / 2018tentang perubahan atas Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutananRI Nomor P.20 / MENLHK / SEKJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi bahwa Kukang jawa (NycticebusJavanicus) tersebut termasuk kedalam daftar

.1 / 8 / 2018 tentang perubahan atas Peraturan menteriHalaman 12 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2019/PN.Mjllingkungan hidup dan kehutanan RI Nomor P.20 / MENLHK / SEKJEN /KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Untukmenangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, dan mengangkutdan meniagakan satwa yang dilindungi Bahwa 79 (tuujun puluh sembilan) ekor tersebut adalah satwa Jjenistermasuk jenis kukang Jawa (Nycticebus javanicus) diatur dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan RI Nomor P.92 / MENLHK /SEKJEN / KUM.1 / 8 / 2018 tentang perubahan atas Peraturan menterilingkungan hidup dan kehutanan RI Nomor P.20 / MENLHK / SEKJEN /KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi

.1 / 8 / 2018 tentangperubahan atas Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI NomorP.20 / MENLHK / SEKJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi.

Menyatakan terdakwa SUHARTONO BIN ABDUL RANCES, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman serta Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan psikotropika

yangberlaku.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan ldentifikasi Jenis Kayugergajian dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil sebagaiberikut :> Jenis Kayu Olahan Bintangur sebanyak 267 (dua Ratus Enam Puluh Tujuh)lembar Volume 6,1299 M3, dan> Jenis Kayu Olahan cinacina 6 (enam ) lembar Volume 0,1425 M3,Dimana Dokumen yang harus digunakan pada ke dua jenis kayu tersebut diatasadalah :> Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/Menlhk/Setjen/ Kum

Selanjutnya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal dari Hutan Alam Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan,penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHk);Bahwa Prosedur penerbitan dokumen angkutan kayu SKSHHK berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, Pasal 11

SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawanPemegang Izin/ Pengelola Hutan/Industri Primer/ TPTKB yang memiliki kualifikasiGANISPHPL sesuai kompetensinya; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, pelaksanaan SIPUHH pada Izin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sebagai berikut :a.

Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab III Pasal 11 Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, dijelaskanbahwa digunakan untuk menyertai pengangkutan adalah :a. SKSHHK, untuk pengangkutan :Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPTKB dan industri primer.2. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/atau ke industriprimer.b.

sebagaimana diperlihatkan, jenis dokumen dan format dokumen tersebuttidak terdapat dan diatur dalam ketentuan paraturan baik dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam, maupun dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.Pengangkutan kayu yang berasal dari Kawasan

Terdakwa menangkap dan memelihara burung kakak tua putih jambulkuning yang memiliki nama ilmiah cacatua sulphurea, terdakwa tidak berhakuntuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut burung tersebut sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa tanggal 27 januari 1999 dan menurut PP masihtermasuk satwa yang dilindungi dan menurut Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang

Terdakwa menangkap dan memelihara burung kakak tua putin jambulkuning yang memiliki nama ilmiah cacatua sulphurea, terdakwa tidakmengetahui burung tersebut dilindungi sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwatanggal 27 januari 1999 dan menurut PP masih termasuk satwa yang dilindungidan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahanatas Peraturan Meneteri

burung, 31 jenis reptil, 20 jenis insekta, 7 jenis ikan,1 jenis anthozoa, 14 jenis Bivalia, 14 jenis Palmea, 1 jenis Raflesicia, 29jenis anggrek, 1 jenis Nephentacae, dan 13 jenis Dipterocarpaceae.Bahwa burung kaka tua putih jambul kuning adalah termasuk jenis satwayang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tanggal 27 januari 1999dan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM

jambul kuning tersebutdimasukkan kedalam sangkar besi warna hitam dan memeliharanya, kemudianburung Tersebut terdakwa gunakan sebagai model foto di stan NOAH FOTOyang Terdakwa kelola;Minimbang, bahwa burung kaka tua putih jambul kuning adalah termasukjenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tanggal 27 januari 1999dan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/8/2018 tentang perubahanatas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik IndonesiaNomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungj;Dengan demikian unsur Dengan sengaja menangkap, melukai,membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur sebagaimana tersebutdalam dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya, maka dakwaan subsidairtidak perlu

Melanopterus) sejak akhir bulan Oktober 2019; Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor burung jalak putih dengansayap hitam (Acridotheres Melanopterus) dengan cara mencari melaluimedia sosial kemudian terjadi jual beli dengan cara bertemu langsungdengan penjual yang tidak diketahui identitasnya di wilayah Bukit JatiGianyar dengan harga Rp 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.92/Menlhk/Setjen/Kum

.1/8/2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi dengan daftar nomor urut 659dan spesies burung jalak putin sayap hitam dilindungi dan termasuk dalamfamily Studnidae dan populasinya di Indonesia yaitu di Daerah pulau Balidan Jawa; Bahwa pada saat terdakwa membeli, memiliki, memelinara 1 (Satu) ekorburung

.1/8/2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi dengan daftar nomor urut 659dan spesies burung jalak putin sayap hitam dilindungi dan termasuk dalamfamily Studnidae dan populasinya di Indonesia yaitu di Daerah pulau Balidan Jawa;Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2019/PN Srp Bahwa pada

.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi, selain yang masuk dalam lampiran/ daftar PP 7 tahun1999 ,sifatnya masih pendataan dan belum dapat dilakukan penindakan; Ahli menjelaskan sekali lagi bahwa Jenis Satwa Species Jalak PutihSayap Hitam termasuk dalam daftar PP 7 tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang mana Ahli jelaskanbahwa Burung Jalak Putin (Sturnus

kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yangdireduksi karena memiliki cacat yang dapat mereduksi volumelebih dari 40 % atau kayu lainnya yang ditetapkan olehDirektur Jenderal;Bahwa benar Ahli menjelaskan kayu bulat yang disita yaitu Kayu jenisMeranti sejumlah 149 keping = 25,0900 M3 dan Kayu jenis Beliansejumlah 170 keping = 4,6312 M3, bukan termasuk kayu bulat yangdihasilkan dari pohon hasil budidaya, hal ini sesuai dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM

hal ini adalah Negarakarena hakhak Negara berupa PSDH dan DR atas kayu bulatmerupakan bahan baku kayu gergajian tidak terpungut;Bahwa benar ahli menjelaskan atas kejadian tersebut negara dirugikansebagai berikut :Potensi kerugian Negara atas kepemilikan kayu yang dilakukan oleh terdakwaSAPARIADI alias SAPA bin JASHALIM adalah sebagai berikut : Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No:12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM

Peraturan Pemerintah RI No : 12 Tahun 2014) sebesar :Kelompok Jenis Meranti : Tarif x (Volume x 2) =USD $ 16,50 x (25,0900 M3 x 2) = USD $ 827,97, (delapan ratus dua puluhtujuh dollar Koma sembilan tujuh);Kelompok Jenis Kayu Indah 2 : Tarif x (Volume x 2) =USD $ 18, x (4,6312 M3 x 2) = USD $ 166,72, (Seratus enam puluh enamdollar koma tujuh dua); Atas penerimaan GRT (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM

Bahwa Kayu jenis Meranti sejumlah 149 keping = 25,0900 M3 dan Kayujenis Belian sejumlah 170 keping = 4,6312 M3 tersebut tidak dilengkapidengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;Bahwa Ahli menjelaskan kayu bulat yang disita yaitu Kayu jenis Merantisejumlah 149 keping = 25,0900 M3 dan Kayu jenis Belian sejumlah 170keping = 4,6312 M3, bukan termasuk kayu bulat yang dihasilkan daripohon hasil budidaya, hal ini sesuai dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM

.68/Menhut1/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukpenghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan danPengganti Nilai Tegakan :Bahwa atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagai berikut :Potensi kerugian Negara atas kepemilikan kayu yang dilakukan oleh terdakwaSAPARIADI alias SAPA bin JASHALIM adalah sebagai berikut :Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM

Setelah mendengar kedua belah pihak;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mel2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PadangHalaman 1 dari 18 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN.Pdgpada tanggal 10 Juni 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.GS/2021/PN Pdgtelah mengajukan gugatan sebagai berikut;1.Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukumutang piutang yang dituangkan dalam akta Perjanjian Kredit Nomor:MBD.PBO/0095/KUM

/2014 tanggal 30 April 2014, jangka waktu 36 bulan(mulai tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 30 April 2017) dan telah diperbaruiterakhir sesual Addendum I (Kedua) Perjanjian KreditNo.MBD.PBO/0095/KUM/2014 tanggal 09 September 2016 dengan limitkredit sebesar Rp135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah)(selanjutnya disebut Perjanjian Kredit);Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur/ Tergugat di dalamPerjanjian Kredit telan mendapatkan persetujuan dari suami debitur/Tergugat Il selaku

yang biasanya, dikarenakankehidupan kami sangat susah saat ini;Kami hanya memohon andaikan rumah tempat tinggal kami disita,kami tidaktau lagi akan tinggal dimana karena itu adalah rumah tempat tinggal kamisatusatunya;Harapan kami hanya meminta kapada bank mandiri untuk kami membayarkanhutang kami supaya bisa selesai dengan tidak ada yang dirugikanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti Surat berupa :1.Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : MBD.PBO/0095/KUM

/2014 tanggal 30April 2014, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai cukup,diberi tanda P.1;Foto copy Addendum Il (kedua) Perjanjian Kredit NomorMBD.PBO/0095/KUM/2014 tanggal 9 September 2016, telah disesuaikandengan aslinya, telah diberi materai cukup, diberi tanda P.2;Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN.Pdg3.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan GugatanSederhana kepada Para Tergugat dimana sebelumnya diantara Penggugat danTergugat telah terjadi perjanjian kredit sebagaimana yang tertuang di dalamperjanjian Kredit Nomor MBD.PBO/0095/KUM/2014 tanggal 20 April 2014jangka waktu 36 bulan mulai tanggal 30 April 2014 s/d 29 April 2017 yang telahdiperbaharui Sesuai addendum II tanggal 09 September 2018 tertuang dalamperjanjian Kredit Nomor MBD.PBO/0095/KUM/2014 tanggal 9 September 2016jangka

olahan, jenis meranti sebanyak 206 (dua ratus enamkeping) keping dengan Volume 6,7180 M, dengan Berita Acara pengukuranPutusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 7 dari 20 halaman.kayu gergajian rimba Indonesia barang bukti unit Reskrim Poires Rokan Hiliryang dibuat pada tanggal 11 Nopember 2017;Bahwa kayu yang diangkut adalah kayu jenis meranti yang pertumbuhannyahanya 1 (satu) cm/ per tahun, yang sesuai dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM

volume kayu yang akan diangkut dimasukkan kedalamSistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (SIPUHH) danmencetak dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH)dan atau dokumen Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan : P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang berasal dari hutan alam, apabila kayu hutan tersebut berasal darihutan hak sebagaimana diatur P.48/MenLHK/SETJEN/KUM

. 1 / 8/ 2017,tentang perubahanP.85.Men.LHK/SETJEN/KUM.1/II/2016, TentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya maka dapat menggunakan: NotaAngkutan dengan ketentuan bahwa kayu tesrebut berasal dari hasilbudidaya dan terbatas hanya untuk jenisjenis Jati, Mahoni, Nyawai,Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo,Nangka , Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet,Jambon, Sengon, dan Petai namun terhadap kayu yang berasal dari hutanhak yang tumbuh secara alami

volume kayu yangakan diangkut dimasukkan kedalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil HutanKayu (SIPUHH) dan mencetak dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHH) dan atau dokumen Nota Angkutan sebagaimana diatur dalamPasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananP.43/Menlhk Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu yang berasal dari hutan alam, apabila kayu hutan tersebut berasal darihutan hak sebagaimana diatur P.48 / MenLHK/ SETJEN / KUM

. 1 / 8/ 2017,tentang perubahanP.85.Men.LHK/SETJEN/KUM.1/II/2016,Tentang PengangkutanHasil Hutan Kayu Budidaya maka dapat menggunakan: Nota Angkutan denganketentuan bahwa kayu tesrebut berasal dari hasil budidaya dan terbatas hanyauntuk jenisjenis Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Akasia,Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka , Rambutan, Randu, Sawit, Sawo,Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jambon, Sengon, dan Petai namun terhadap kayuyang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami

Mambang mobil yang mereka kendaraidiberhentikan oleh sebuah mobil avanza hitam, lalu turun dari mobilbeberapa orang dan mengatakan bahwa mereka personil Polres Bireuen,lalu mobil dan isinya diperiksa, setelah diperiksa dan diketahui bahwaTerdakwa membawa siamang, dan diamankan ke Polres Bireuen; Bahwa siamang jantan tersebut akan dijual seharga Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah); Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.106/ Menlhk/ Setjen/ Kum

.1/ 12/ 2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi ada 137 jenis satwa mamalia yangdilindungi, Owa siamang merupakan satwa mamalia yang dilindungiterdapat dalam nomor urut 70 dengan nama latin Symphalangussyndactylus; Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 pihak BKSDA Wilayah Lhokseumawe membawa barang bukti berupa 1 (Satu) ekor owa siamangke kantor BKSDA Aceh sesuai dengan Berita

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi ada 137 jenis satwamamalia yang dilindungi, owa siamang terdapat dalam nomor urut 70dengan nama latin Symphalangus syndactylus;= Bahwa hewan yang diperlihatkan merupakan kera tidak berekordan seluruh jenis kera

tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur rumusan pasal ini, pertamatama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah satwa dalam perkara iniyaitu berupa 1 (satu) ekor Siamang termasuk ke dalam kategori satwa yang dilindungi atau tidak;Menimbang, bahwa pengaturan mengenai jenisjenis satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/ Menlhk/Setjen/ Kum.1/ 12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi ada

.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal1 angka 23, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK)adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melaluiSIPUHH, Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakanuntuk menyertai pegangkutan khusus dan atau hasil hutan tertentu(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan hasil hutan

Dengan demikian jenis kayu tersebut merupakan hasilhutan.Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 360/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17Oktober 2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasaldari hutan alam, kegiatan Penatausahaan hasil hutan kayu bulat diawali dengan kegiatan perencanaan produksi yaitu kegiatan timbercruising untuk mengetahui jenis dan jumlah kayu Alat sebagai dasarpenyusunan rencana

SuratKeterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen tentang hasil hutankayu yang merupakan bukti legalitas hasil hutan yang diterbitkanmelalui Aplikasi SIPUHH (berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan AlamPasal 1 Angka 23).

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan ProvisiSumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian NilaiTegakan.d. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/KptsII/2003, tgl26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai DasarPengenaan luran Kehutanan. Kerugian Negara dari kegiatan pengangkutan kayubulat sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang = 8,14 (delapan komasatu empat) M?

Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam, SuratKeterangan sahnya hasil hutan (GSKSHHK) adalah dokumen tentang hasilhutan kayu yang merupakan bukti legalitas hasil hutan yang diterbitkanmelalui Aplikasi SIPOUHH10.

Bahwa sebagaiakta yang bersifat accesoir, maka keberadaan aktaakta tersebut sangatHalaman22 dari 40 halaman Putusan nomor 621/PDT/2016/PT DKI10.tergantung kepada akta PPJB, dalam arti apabila akta PPJB tersebut batalatau dibatalkan, maka otomatis akta KUM dan akta PKPL juga menjadi bataldemi hukum;Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 3 September 2014(selanjutnya disebut Perjanjian) yang dibuat oleh Tergugat selaku PihakPertama dan Penggugat selaku Pihak Kedua, Pihak Pertama (Tergugat l

, seluas 674 M2 dan SHM No.3910/Lebak Bulus, seluas 566 M2, yang terletak di Kelurahan Lebak Bulus,Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (Tanah aquo);Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian tersebut, maka segala perjanjianapapun yang dibuat oleh dan antara Tergugat dan Penggugat terkait dengantanah aquo terhitung sejak tanggal 3 September 2014, yaitu akta PPJB aquomenjadi batal dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum atau tidak lagimengikat Tergugat dan Penggugat;Bahwa demikian pula dengan akta KUM

dan PKPL aquo karena merupakanakta accesoir dari akta PPJB, maka terhitung sejak tanggal 3 September 2014secara otomatis menjadi batal dengan segala akibat hukumnya;Bahwa oleh karena akta PPJB, akta KUM dan akta PKPL aquo yang menjadidasar dari gugatan perkara aquo telah dibatalkan oleh Penggugat danTergugat, maka Penggugat tidak lagi mempunyai kewenangan untukmengajukan gugatan perkara aquo, Bahwa oleh karena gugatan perkaraaquo diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan untukmenggugat

Bahwa berdasarkan uraian keterangan dan fakta hukum di atas, maka secarajelas dan nyata gugatan Penggugat hanyalah merupakan akalakalanPenggugat, yang tidak didasarkan pada kebenaran, melainkan hanyadidasarkan pada kebohongan, dan kepalsuan, dan oleh karenanya gugatanPenggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidakdapat diterima;Bahwa akta PPJB aquo, akta KUM aquo, dan akta PKPL aquo yang menjadidasar dari pengajuan gugatan aquo telah dibatalkan oleh Penggugat danTergugat , maka

Akta Kuasa Untuk Menjual No. 12 tanggal 25 Pebruari 2013, yangselanjutnya cukup disebut akta KUM, dan;c. Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan No. 14 tanggal 26 Pebruari2013, yang untuk selanjutnya disebut akta PKPL , yang kesemuanyadibuat oleh dan dihadapan Jeanne Tahapary, S, SH., MKn, Notaris diJakarta;3.

P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan bahwa hargapatokan untuk Kayu Bulat Sedang (KBS) yang berasal dari wilayahSumatera Kel. Meranti adalah Rp. 670.000/m* dan KelompokRimba Campuran adalah Rp. 370.000/m*, dan harga patokanuntuk Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah Rp. 310.000/m?

.1/8/2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak diatur sebagai berikut Perlu dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usulhasil hutan hak kayu bulat yang diangkut.

P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan bahwa hargapatokan untuk Kayu Bulat Sedang (KBS) yang berasal dari wilayahSumatera Kel. Meranti adalah Rp. 670.000/m* dan Kelompok RimbaCampuran adalah Rp. 370.000/m, dan harga patokan untuk KayuBulat Kecil (KBK) adalah Rp. 310.000/m*.

.1/2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.42/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan KayuYang Berasal Dari Hutan Alam serta Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari HutanHak).Bahwa Benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020

.1/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenlhkSetjen/2015 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam sertaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak).Benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar