Ditemukan 627 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-09-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sak
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
RICKY AJIPRASETYO
Tergugat:
1.T MIRHANUDDIN
2.T MIRHAB
8038
  • Sehingga dengan kesalahan dalam perhitungan tersebutmaka akan berakibat terhadap tidak jelasnya berapa sesungguhnyakerugian Penggugat dan gugatan yang demikian adalah obscuur libel;Bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak jelaspenghitungan dalam bentuk kerugian nyata sebagaimana pointer 20(dua puluh) posita Gugatan Penggugat, dimana Penggugat menghitungdengan mengalikan bunga 14% dan bunga 14% tersebut tidak jelasbunga untuk apa dan apakah ada diperjanjikan, begitu pula ketikamenghitung
Register : 29-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN SELONG Nomor 30/Pid.B/2021/PN Sel
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
I KETUT YOGI SUKMANA, SH
Terdakwa:
RUSNAN Alias RUS Bin JUMARAH
8627
  • FIF Cabang Selonguntuk mengalihkan sepeda motor Honda Beat dan Scoopy tersebut;Bahwa Terdakwa mengalikan sepeda motor tersebut pada bulan Oktober2020 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah Safarudin;Bahwa Terdakwa menerima uang over sepeda motor Honda Beat melaluiSaksi Safarudin sejumlah Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus riburupiah) sedangkan untuk sepeda motor Honda Scoopy Terdakwa menerimauang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) jadi totaluang yang Terdakwa terima
Register : 10-06-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PN TEBO Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Mrt
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Medi Santoni, SH
Terdakwa:
Bandu Bin Depatanra
11533
  • Sementara cara penghitunganPPN HT yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 174/PMK.03/2015Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan NilaiAtas Penyerahan Hasil Tembakau adalah dengan mengalikan tarif efektif(9,1%) dengan Harga Jual Eceran.
Register : 02-06-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN Sanana Nomor 20/Pid.B/2020/PN snn
Tanggal 3 Agustus 2020 — SOLEMAN LAWALATA Alias EMAN alias SAPARUA
189161
  • ALQURANHalaman 15dari15 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snnitu turun di tanah arab jikalau menggunakan bahasa Indonesia berartigereja penuh karena 30 % (tiga puluh) persen perintah ke gereja, 3.Selain itu juga dia sampaikan para ulama yang berdebat semuanyasudah masuk agama Kristen, mendengar hal tersebut saksi sangatmerasa sakit hati Kemudian saksi mengalikan pembicaraan tidak lamakemudian Terdakwa kembali kerumahnya yang berjarak 50 (limapuluh) meter dari rumah saksi.Bahwa saksi menjelaskan
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. CHANDRA ASRI, (sekarang PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, Tbk.) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7057 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Styrindo Monomer Indonesia, dimanaperhitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah/volume produkethylene yang dijual ke PT. Styrindo Monomer Indonesia setiap bulanHalaman 46 dari 73 Halaman Putusan Nomor 405 /B/PK/PJK/2015untuk periode MeiOktober 2008 dengan harga $9 per Metric Ton(karena harga jual yang telah terjadi adalah harga ICIS dikurangidengan $9 per Metric Ton) Penjualan yang kurang dilaporkan terkait dengan penjualan produkPropylene ke PT.
    Tri Polyta Indonesia, dimana perhitungan dilakukandengan mengalikan jumlah/volume produk Propylene yang dijual kePT.
Register : 01-09-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10453
  • Objek tersebut sudah adasebelum pernikahan dengan tergugat dan penggugat dan merupakanhak penuh dari Tergugat untuk mengelola, termasuk mengalikan hakatas objek tersebut.5. Bahwa diielaskan pula oleh M. Yahya Harahap* ada berbagaicacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara laina. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan suratkuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HerzieneIndlandsch Reglement);b.
    Objek tersebut sudah ada sebelumpernikahan dengan tergugat dan penggugat dan merupakan hak penuh dariTergugat untuk mengelola, termasuk mengalikan hak atas objek tersebut.5. Bahwa diielaskan pula oleh M. Yahya Harahap ada berbagai cacat formilyang mungkin melekat pada gugatan, antara laina. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yangtidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) ReglemenIndonesia yang Diperbaharui (Herziene Indlandsch Reglement);b.
Register : 23-02-2011 — Putus : 17-10-2012 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 B/PK/PJK/2011
Tanggal 17 Oktober 2012 — DIRJEN PAJAK vs PT. BUMIPUTERA - BOT FINANCE;
13981 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumal Akrual "CrossCurrency Swap Cost" dilakukan setiap akhir bulan dengan mengalikan nilaikontrak dengan tingkat bunga yang telah ditetapkan pada kontrak;"Cross Currency Swap Cost" pada bulan pertama :Cross Currency SWAP Cost IDR 132.537.600Accrued Cross Currency SWAP Cost IDR 132.537.600"Pengakuan Cross Currency SWAP Cost dilakukan pada setiap akhir bulan denganmelakukan jurnal actual..
Register : 15-02-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA LABUAN BAJO Nomor 10/Pdt.G/2016/PA.Lbj
Tanggal 6 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
15133
  • Bila mereka itu dua orang atau lebihmaka mereka bersamasama mendapat sepertiga bagian.Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, maka carapembagiannya adalah sebagai berikut:Dalam membagi harta warisan, terlebih dahulu ditentukan Asal Masalah(AM), terhadap pembagian di atas terdapat angka 1/4 dan 1/3, makauntuk mencari Asal Masalahnya adalah dengan cara atTabayun yaitudengan mengalikan angka pembilang 4 dan 3 sehingga hasilnya 12.
Register : 13-05-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 60 / Pdt.G / 2013 / PN.YK.
Tanggal 29 Agustus 2013 —
315
  • Adapun hitunganTergugat adalah sekitar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah)karena Tergugat hanya mengalikan bulan yang belumdiangsur dengan angsuran bulanannya. Waktu ituTergugat menghitung Rp.550.000, Xx 12 =Rp.6.600.000,. Sehingga Tergugat mengatakan padaPenggugat sekitar 7 jutaan.
Register : 21-05-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 179/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 11 Juli 2018 — NURDIN RITONGA,DKK VS NURSIAH PULUNGAN
2828
  • AngkolaJapadang Ritonga mengalikan boedel tanah warisan perkara a quo kepadalbu Penggugat (Alm. Nursanah Ritonga),Bahwa sedangkan Tergugat/Pembanding mampu membuktikan bahwa tanahperkara a quo merupakan boedel warisan kepunyaan seluruh ahli waris alm.Angkola Japadang Ritonga yang sampai sekarang belum dibagibagikandiantara Para ahli waris alm. Angkola Japadang Ritonga sesuai keteranganahli waris alm.
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT CHANDRA ASRI (sekarang PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL., Tbk.) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
19372 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menggunakanasumsi bahwa harga per ton di satu bulan tertentu dari produkMethane offgas, C3LPG, C9 dan PFO adalah sama;sesungguhnya harga jual per ton dari masingmasing produktersebut adalah berbedabeda):Sedangkan untuk volume dari produk Hydrogen diterapkan hargajual yang sama untuk masa Mei sampai dengan masa Oktober2008 yaitu dengan harga USD 2.407/Metric Ton;Penjualan yang kurang dilaporkan terkait dengan penjualan produkEthylene kepada PT Styrindo Monomer Indonesia, dimanaperhitungan dilakukan dengan mengalikan
    jumlah/volume produkethylene yang dijual ke PT Styrindo Monomer Indonesia setiapbulan untuk periode MeiOktober 2008 dengan harga $9 per MetricTon (karena harga jual yang telah terjadi adalah harga ICISdikurangi dengan $9 per Metric Ton);Penjualan yang kurang dilaporkan terkait dengan penjualan produkPropylene ke PT Tri Polyta Indonesia, dimana perhitungandilakukan dengan mengalikan jumlah/volume produk Propyleneyang dijual ke PT Tri Polyta Indonesia setiap bulannya untukperiode MeiOktober 2008 dengan
Register : 05-06-2015 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Juni 2017 — PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7352 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa harga per ton disatu bulan tertentu dari produkMethane offgas, C3LPG, C9 dan PFO adalah sama;sesungguhnya harga jual per ton dari masingmasing produktertentu tersebut adalah berbedabeda);Sedangkan untuk volume dari produk Hydrogen diterapkan hargajual yang sama untuk masa Mei sampai dengan masa Oktober 2008yaitu dengan harga USD 2.407/Metric Ton; Penjualan yang kurang dilaporkan terkait dengan penjualan produkEthylene kepada PT Styrindo Monomer Indonesia, dimanaperhitungan dilakukan dengan mengalikan
    jumlah/volume produkethylene yang dijual ke PT Styrindo Monomer Indonesia setiapbulan untuk periode MeiOktober 2008 dengan harga USD 9 perMetric Ton (karena harga jual yang telah terjadi adalah harga ICISdikurangi dengan USD 9 per Metric Ton); Penjualan yang kurang dilaporkan terkait dengan penjualan produkPropylene ke PT Tri Polyta Indonesia, dimana perhitungandilakukan dengan mengalikan jumlah/volume produk Propyleneyang dijual ke PT Tri Polyta Indonesia setiap bulannya untukperiode MeiOktober
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. CHANDRA ASRI (sekarang PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, Tbk.) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Styrindo Monomer Indonesia, dimanaperhitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah/volume produkethylene yang dijual ke PT. Styrindo Monomer Indonesia setiapbulan untuk periode MeiOktober 2008 dengan harga $9 per MetricTon (karena harga jual yang telah terjadi adalah harga ICISdikurangi dengan $9 per Metric Ton); Penjualan yang kurang dilaporkan terkait dengan penjualan produkPropylene ke PT.
    Tri Polyta Indonesia, dimana perhitungandilakukan dengan mengalikan jumlah/volume produk Propyleneyang dijual ke PT.
Putus : 30-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1580/B/PK/PJK/201
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MARUBENI INDONESIA
4021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentangBatasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas EkspornyaDikenai Pajak Pertambahan Nilai, menyatakan :Pasal 2(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak olehPengusaha Kena Pajak.(2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak PertambahanNilai dengan Dasar Pengenaan Pajak.(3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah
Register : 14-02-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PN SAMPANG Nomor 2/PDT.G/2013/PN.SPG
Tanggal 23 Juli 2013 — PENGGUGAT: H. ZAINAL al. TOHRI
TERGUGAT: 1. SUPRIYATUN BING KENIK 2. H. FAUZI,
366
  • Luas tanah + 910 M2 tersebut kemungkinan diperoleh Penggugatdari perkalian ukuran tanah lebar 26 M dan panjang 35 M tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, diketahuibahwa batas sebelah Timur dari objek sengketa tidaklah lurus, melainkanmenyempit dibagian utara, dengan demikian luas tanah dimaksud tidak dapatdiperhitungkan sekedar dengan mengalikan panjang dengan lebarnya, karenatentunya masingmasing 4 (empat) sisinya memiliki ukuran yang berbeda;Menimbang, bahwa di samping
Putus : 31-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 923/B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MARUBENI INDONESIA
4427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertambahan Nilai, sehingga dapat diketahui bahwa JasaPerdagangan tidak dikecualikan dari jasa vang tidak dikenakan PajakPertambahan Nilai;Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentangBatasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas EkspornyaDikenai Pajak Pertambahan Nilai, menyatakan :Pasal 2(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak olehPengusaha Kena Pajak;(2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dihitung dengan cara mengalikan
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA
2816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/20162. 4.2. 5.Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dalam suatu Masa Pajakdihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana diatur daiam Pasal 7dengan Dasar Pengenaan Pajak.Pasal 11 ayat (1) dan (2)(1) Pajak yang terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saatpenyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau padasaat impor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hai pembayaran diterima sebelum penyerahan BarangKena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka pajak yang terhutangdalam Masa Pajak
Putus : 10-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 734/B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. FREEPORT INDONESIA
2412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yangdiminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahanbarang, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undangundang ini, potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;dan harga Barang yang dikembalikan";Pasal 9 ayat (1)Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dalam suatu Masa Pajakdihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana diatur daiam Pasal 7dengan Dasar Pengenaan Pajak.Pasal 11 ayat (1) dan (2)(1) Pajak yang terhutang
Register : 10-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 588 B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
3013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 588/B/PK/PJK/20152. 4.penyerahan barang, tidak termasuk pajak yang dipungutmenurut undangundang ini, potongan harga yangdicantumkan dalam Faktur Pajak; dan harga Barang yangdikembalikan;Pasal 9 ayat (1)Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dalam suatu Masa Pajakdihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana diatur daiam Pasal7 dengan Dasar Pengenaan Pajak;Pasal 11 ayat (1) dan (2)(1) Pajak yang terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saatpenyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
Putus : 18-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA
2417 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yangdiminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahanbarang, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undangundangini, potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak; danharga Barang yang dikembalikan"Pasal 9 ayat (1)Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dalam suatu Masa Pajakdihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana diatur daiam Pasal 7dengan Dasar Pengenaan Pajak.Pasal 11 ayat (1) dan (2)(1) Pajak yang terhutang dalam