Bahwa, memperhatikan pula ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan " Anggota Direksi diangkat oleh RUPS" (Rapat UmumPemegang Saham);.

terhadap Penggugat yangdiberhentikan oleh RUPS saat itu maka RUPS saat itu dianggap belumsah karena belum ditandatanganinya Berita Acara RUPS.

Dalamkenyataannya Penggugat tidak mau menandatangani Berita AcaraRUPS tanggal 03 Januari 2011 serta saat RUPS dilaksanakan,sebelum RUPS ditutup/selesai, Penggugat telah walk out denganmembawa Daftar Hadir peserta Rapat Umum PemegangSaham.sehingga sampai dengan tanggal 03 Januari 2011, kedudukanPenggugat adalah tetap masih selaku salah satu Direktur PT.

EnerrenTechnologies;Bahwa, kesalahan penentuan tanggal 03 Januari 2011 sebagai tenggatwaktu Penggugat telah diberhentikan selaku karyawan adalah sebuahkesalahan yang nyata, karena setelah RUPS tertanggal 03 Januai 2011tersebut secara formal belum menghasilkan produk "Berita AcaraRUPS" yang merupakan ketentuan imperatif (karena Penggugat keluarHal. 15 dari 28 hal.Put.Nomor 775 K/Pdt.Sus/2012ruangan dengan membawa "Daftar Hadir" RUPS serta tidak maumenandatangani Berita Acara RUPS), sehingga berdasarkan

Enerren Technologies harus melaksanakan RUPS Keduadengan cara mengundang kembali Penggugat dan para pemegangsaham lainnya didalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal21 Februari 2011, dimana dalam RUPS tersebut, Penggugat justru tidakhadir, padahal telah dipanggil secara patut dan sesuai denganketentuan pemanggilan RUPS kedua, sehingga pada akhirnya RUPSKedua memutuskan untuk memberhentikan Penggugat selaku Direkturdan pemberhentian Penggugat didasarkan pada kewenangan yangdimiliki oleh Rapat Umum

perkara dan dalam rekonpensi ;

KEABSAHAN RUPS 2002 TIDAK TERBANTAHKAN KARENATELAH DIAKUI DAN DITEGASKAN DALAM RUPS 2014 DANTELAH MENDAPATKAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUANDARI KEMENKUMHAM PADA TAHUN 2014.. KEPUTUSAN RUPS PT. KODEL TENTANG MASUKNYA PT.INTRABUANA JAYA UTAMA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PT.KODEL TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UUPT TAHUN2007 DAN HUKUM YANG BERLAKU KARENA DILAKUKANBERDASARKAN KONVERSI HAK TAGIH MENJADI SETORANSAHAM.Hal 18 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKIJ.

Majelis Hakim yang terhormat, di dalam Gugatan Para Penggugatpada intinya telah meminta agar RUPS RUPS PT.

Selanjutnya, gunamenindaklanjuti hal tersebut, telah diselenggarakan RUPS PT. Kodelsebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5Hal 35 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI45.46.47.48.tertanggal 2 Oktober 1980 yang dibuat di hadapan Milly KarmilaSareal, SH., Notaris di Jakarta (RUPS Tahun 1980).Dalam RUPS Tahun 1980 tersebut telah hadir dan diwakili semuapemegang sahamdari PT. Kodel/Tergugat 1 (termasuk ParaPenggugat).

KEABSAHAN RUPS 2002 TIDAK TERBANTAHKAN KARENA TELAHDIAKUI DAN DITEGASKAN DALAM RUPS 2014 DAN TELAHMENDAPATKAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN DARIKEMENKUMHAM PADA TAHUN 2014.Majelis Hakim yang terhormat, sekalipun PT.

Apabila RUPS tersebut keliru, maka pastinyaKemenkumham tidak menyetujui hasil Rapat Umum PemegangSaham PT.

BMW tidak dapatdiganti begitu saja sekalipun melalui RUPS. Dalil ini sesuai denganpendapat ahli yang menyatakan :Tampaknya UU PT menganutfaham institusional yang berpendapat bahwa RUPS bukan sumbersegala sumber dari perusahaan, karena sumber utama adalahanggaran dasar tentu disamping undangundang. Menurut faham inidireksi dan komisaris bukan bawahan RUPS. Berdasarkan haltersebut maka RUPS tidak dapat memberhentikan direksi danHal 14 dari 49 Hal.

Penetapan Ketua Pengadilan Negerisebagaimanadimaksud pada ayat (2) memuat pula ketentuanmengenai :a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai denganpermohonanpemegang saham, jangka waktupemanggilan RUPS,kuorumkehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketuarapat, sesuaidengan atau tanpa terikatpada ketentuan UndangUndang iniatauanggaran dasar dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS. maka adalah benar dan

Russel Tambunan dalam penyelenggaraanRUPS 13Desember 2013 telah menetapkan mengenai halhal itu sebagai berikut :a. tenggat waktu pemanggilan RUPS adalah 10 (sepuluh)hari terhitungsejak tanggal pemanggilan hinggatanggal RUPS dan dalammenghitung hari, tangalbemanggilan dan tanggal RUPS tidak dihitung.b. panggilan RUPS'~ dilakukan dengan surat tertanggal6 Desember2013 yang dikirim secara tercatat melalui JNE Jakarta, Jalan RayaTomang Raya nomor i1pada tanggal 6 Desember 2013 itu juga.c. tempat RUPS

Sesungguhnya RUPS 13 Desember 2013 itu merupakanpelaksanaandari Penetapan PN ~ Jakarta Pusat nomor 302sebagai payunghukumnya dan Penetapan PN Jakarta Pusat ada landasannya dalamUndangUndang, yaitu Pasal 80UU PT.Oleh karena itu RUPS 13 Desember 2013 penyelenggaraannya adalahsah, keputusannya sah, Akta BA RUPS 16, Akta PKR 18 sah dengansemua akibat hukumnya.14.

Pasal 94.(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian danpemberhentian anggota Direksi jugamenetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan,penggantian dan pemberhentian tsb,(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulaiberlakunyapengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi makapengangkatan,penggantian dan pemberhentian anggota Direksimulaiberlaku sejak ditutupnya RUPS.

Krisman Girsang, SpPD ;i os RUPS tgl. 21 Oktober 2001Bahwa sesuai RUPS tgl. 21 Oktober 2001, terjadiperubahan pengurus PT. HIA, sbb13Direktur Utama Penggugat iDirektur Pelayanan Medis : Dr. Paulus Suryananta,SpPD ; Direktur Administrasi Keuangan : Dr. Robin HoodDamanik ; Komisaris Utama f SP.

Sidadolok iKomisaris : Dr.Krisman Girsang, SpPD ;Komisaris : Cristian Madya Purba ;Komisaris : Natha Viegas Saragih ;Komisaris : Dharma Situngkir ;Selain perubahan pengurus, dalam RUPS tersebut jugadisepakati bahwa yang dapat menjadi Direktur atauKomisaris PT. HIA, adalah orang yang memiliki sahamsebesar 5% dari jumlah saham PT.

HIA ;~ 14RUPS Memberhentikan PenggugatBahwa pada tgl. 26 Februari 2003, diadakan RUPS yangdihadiri oleh seluruh pemegang saham, dan memutuskanuntuk memberhentikan Dewan Direksi yang terpilihberdasarkan RUPS tertanggal 21 Oktober 2001, danmengangkat Dr. Petrus Yusuf, MHA sebagai care takerDirektur ;4. Bahwa..........Bahwa pemberhentian Dewan Direksi tersebutbertentangan dengan Pasal 80 ayat (38) UU No.1 Tahun1995 jo. RUPS tertanggal 21 Oktober 2001, denganalasan sbba.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tertanggal 26 April 2003 yang dilakukan Tergugatyang membubarkan Dewan Direksi (memberhentikanpenggugat sebagai Dewan Direksi) tidak sah danbatal demi hukum ;. Menyatakan pengangkatan Dewan Direksi dan DewanKomisaris pada PI. Horas Insani Abadi dengansusunan kepengurusan sebagaimana dituangkan dalamAkta Berita Acara RUPS No, 2, tol. 27November 2004 oleh Henry Sinaga,SH, Notaris diPematang Siantar yaituDirektur : Dr.

Dharma Situngkir ;Adalah kepengurusan yang sah menurut hukum hinggaberakhir masa jabatannya selama 3 (tiga) tahunatau hingga dibentuk susunan kepengurusan yangbaru berdasarkan RUPS yang sah ; .

Bahwa seluruh RUPS yang dilakukan PT.

Menurut Pasal 75 ayat (1) Undangundang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yangditentukan dalam Undangundang ini dan atau Anggaran Dasar ; 8. Bahwa sebagaimana telah Tergugat Il Intervensi 1 dan Il kKemukakan diatas, selurun RUPS Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta yangdituangkan dalam Berita Acara RUPS PT.

Bangun Megah Semesta ; Bahwa selanjutnya berdasarkan RUPS Luar Biasa PT.

Bangun MegahSemesta sebagaimana Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

., baik itu RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Nomor 11, tanggal07 September 2012, Akta Jual Beli Saham Nomor 12, tanggal 07 September2012 antara Penggugat dengan Tergugat Il Intervensi 1, RUPS Tahunan PT.Bangun Megah Semesta, yang dituangkan dalam Akta Nomor 28, tanggal 16Mei 2013, RUPS yang dituangkan dalam Akta Nomor 29, tanggal 16 Mei 2013,RUPS Tahunan PT. Bangun Megah Semesta, yang dituangkan dalam AktaNomor 1, tanggal 01 Juli 2013, RUPS Luar Biasa PT.

keputusan RUPS LB, tanggal 30 April 2015 tidak dapat disepakatisecara musyawarah oleh peserta rapat, sehingga dilakukan Voting untukmengambil keputusan rapat.

Sehingga dengandemikian Keputusan RUPS LB PT. Fortune Forest tanggal 30 April 2015tidak sah;RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalamrapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalahsah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiranHalaman 4 dari 20 hal. Put.

Nomor 1015 K/Pdt/201713.14.15.16.17.dan/atau ketentuan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;Bahwa dalam RUPS LB yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2015 itutelah dihadiri baik oleh Tergugat II dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamsebanyak 275.000 saham (55%) maupun Penggugat dan Penggugat IIsebagai pemegang saham 225.000 saham (45%) PT. Fortune Forest, dengandemikian kuorum RUPS untuk merubah anggaran dasar Perseroan terpenuhikarena hadir 100% saham yang diterbitkan oleh PT.

Fortune Forest, karena Dewan Direksi tidakmenyusun laporan tahunan untuk diperiksa oleh pemegang saham dantidak pula mengadakan RUPS sebagaimana di atur dalam AnggaranDasar PT.

FortuneForest adalah batal demi hukum;e Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi keberatan danmenyatakan pada pokoknya bahwa RUPS LB PT. Fortune Forest tanggal30 April 2015 adalah sah karena telah memenuhi gorum rapat sebagaimanaditentukan oleh UndangUndang Perseroan Terbatas;e Bahwa terhadap dua pendapat di atas, Mahkamah Agung sependapatdengan alasan Pemohon Kasasi, RUPS LB PT.

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit keuangan Perseroan ; Bahwa dalam RUPS LB telah hadir : a. Tn SHEN WEI, Komisaris Utama Perseroan Terbatas pemegang200.000, SAAN seseeese esate teenb. Tn. DING DONGSHENG, Komisaris Perseroan Terbatas pemegang75.000, saham ; $=" 2 2 ono nnn on neem non nce cnc cen neec. Tn. LIU JIANQIANG,Direktur Utama Perseroan Terbatas pemegang205.000, saham ; 22225 222 rn noe nne en nee nne neeTn.

LIU MING, Direktur Perseroan Terbatas pemegang 20.000, sahamBahwa penerjemah dari Dewan Komisaris (Tergugat Il dan Tergugat Ill)ditunjuk Tn.LUKAS an BAMBANG DJUNAEDI ;Bahwa penerjemah dari Direksi (Penggugat dan Penggugat Il) ditunjukBahwa rapat RUPS LB dengan agenda : 1. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas Direksi. 2. Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris, 3.

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit keuangan Perseroan ; Telah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat 4 AngaranDasar PT FORTUNE FOREST sehingga Komisaris dapat menjadiPimpinan Rapat, disini telah terjadi penafsiran yang salah sebab denganjelas Pasaltersebut berbunyi : RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, Selain itu sebagai alternativeRUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor :311/PDT/2016/PT SMG10.11.12.Bahwa dalam hal ini rapat langsung dipimpin

Jika Direktur Utama tidak hadir atautidak bersedia memimpin rapat,oaru Alternative RUPS LB dipimpin olehKomisaris Utama ; 22222 202 ne one nnn nce sen cenaBahwa RUPS LB dilaksanakan pada tanggal 30 April 2015, yangdipimpin langsung oleh Komisaris Utama itu telah melanggar ketentuan,Pasal 9 ayat 4, Anggaran Dasar PT FORTUNE FOREST ; Bahwa kemudian dalam rapat,Ketua rapat telah mengusulkan hal halyang dipandang perlu, tetapi usulan itu tidak dapat disepakati olehPenggugat dan Penggugat Il, sehingga

keputusan rapat diambil secaraCS) 0Bahwa dalam voting itu Tergugat Il dan Tergugat Ill menyetujui acararapat dilanjutkan, sedangkan Penggugat dan Penggugat Il tidakmenyetujui acara rapat tersebut dan kemudian Penggugat danPenggugat Il meninggalkan rapat ; Bahwa walaupun demikian RUPS LB tanggal 30 April 2015, itu tetapdilanjutkan, dengan hanya diikuti Tergugat Il dan Tergugat Ill sebagaipemegang saham PT FORTUNE FOREST sebesar 200.000.dan 75.000saham saja.

Dalam RUPS tersebut Penggugatmenolak adanya RUPS tersebut karena RUPS diadakan hanyamelampirkan neraca tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan neraca Tahun 2011sampai 2014 belum dibuat dan belum diserahkan kepada Penggugat;9.

) tanpa memberikan undangan kepadaPenggugat untuk hadir dalam RUPS tersebut.

Dalam RUPS tersebut Penggugatmenolak adanya RUPS tersebut karena: RUPS diadakan hanyamelampirkan neraca tahun 2006 sampai tahun 2010, sedangkan neracaperusahaan sebelum tahun 2005 belum dibuat dan belum diserahkankepada Penggugat .....

;Berdasarkan uraian di atas, maka sangat terang dan jelas bahwa padatanggal 3 September 2014 telah berlangsung RUPS Perseroan,sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 1 padahari Rabu tanggal 3 September 2014, yang dibuat oleh dan di hadapanNotaris/PPAT Sri Hartati, S.H., yang mana dalam RUPS tersebut telahmemutuskan halhal sebagai berikut:1.

, RUPS luar biasa ataumekanismemekanisme pengawasan Komisaris seperti yang disebutkandiatas.

Bahwa dasar penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut juga diaturdalam UU No. 1 Tahun 1995 yang dalam Pasal 65 ayat (1) dan (4)menyebutkan sebagai berikut :(1) RUPS terdiri dari atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;(2)(3)(4)4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktuwaktu berdasarkan....dst,....dst,kebutuhan;8.

Bahwa penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tersebut juga diatur di dalamPasal 66 UU No. 1 Tahun 1995 yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :(1) Direksi menyelenggaraan RUPS Tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya ;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham ataulebin yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatujumlah

No. 2002 K/Pdt/20026.10.Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelasjelas salah dan harussegera dibatalkan karena untuk menilai suatu keputusan RUPS LuarBiasa tanggal 14 Januari 1999 sah atau tidak bukan dilihat dari materipengambilan keputusan dan halhal yang akan diputus tersebut, akantetapi dengan memperhatikan ketentuanketentuan mengenai RUPS didalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 78 Tahun 1998 dan UU No.1 Tahun 1995 ;Bahwa meskipun dalam keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Januari1999,

No. 2002 K/Pdt/2002mengakibatkan keputusan RUPS Luar biasa tanggal 14 Januari 1999tidak sah.

Adapun bunyi pasal tersebutadalah sebagai berikut :Pasal 10 ayat (3) Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 78 Tahun 1998disebutkan para anggota Direksi diangkat oleh RUPS masingmasinguntuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS Tahunandi mana mereka diangkat sampai dengan Penutupan RUPS Tahunanyang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) dan dengantidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya mereka sewaktuwaktu ;Selanjutnya di dalam ayat (8) disebutkan, Jabatan anggota

Perjanjian Kredit 140 senilai Rp 8.000.000.000 (delapan milyar Rupiah)disebutkan mendapatkan persetujuaan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 1;Addendum 1 dimana Tergugat meningkatkan dan mencairkan tambahanhutang sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) disebutkanrnendapatkan persetujuan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29: Addendum 2 dimana Tergugat meningkatkan dan mencairkan tambahanhutang sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah) disebutkanmendapatkan persetuju~an RUPS sesuai dengan

Akta RUPS Nomor 29;Addendum 3 dimana Tergugat meningkatkan dan mencairkan tambahanhutang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) disebutkanmendapatkan persetujuaan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;Perjanjian Kredit 529 dimana Tergugat memberikan kredlit atau pinjarnansebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) disebutkan mendapatkanpersetujuan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;Addendum Perjanjian Kredit 529 disebutkan mendapatkan persetujuanRUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;

dengan jenispinjaman yang disetujuiAkta RUPS Nomor 29yaitu "tambahanplafondKreditPinjaman Tetap".Addendumperanil Akta RUPSan Nomor 29kredit 529 Jumlah tambahanpinjaman sudahmelewatijumlah yang disetujui AktaPerjanjian Rp 1.000 Rp 11.000 Installment Akta RUPS RUPS Nomor 29; danKredit lean Romer 9 Jenis pinjamannya yaitu924 Installment Loan, tidaksesuai dengan jenispinjaman yang disetujuiAkta RUPS Nomor 29yaitu "tambahanplafondKredit Pinjaman Tetap.GrandTeel Rp.19.000 Rp 11.000 Akta RUPS Nomor 29

Bahwa dengan demikian Tergugat telah menandatangani seluruh Perjanjian Kreditdengan Penggugat dengan jumlah yang JAUH MELEBIHI apa yang telah disetujuioleh RUPS Penggugat melalui Akta RUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29.Dengan kata lain, Tergugat menandatangani seluruh Perjanjian Kredit diluarkewenangan dan persetujuan yang diberikan RUPS kepada Direksi Penggugatmelalui Akta RUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29; Halaman 11 dari 65 halaman Putusan No.286/Pdt.G/2018/PN Dps 18.

Kredit No. 924/2015, Addendum No 715/2015, Addendum No. 1370/2015serta Addendum No. 1370/2015 pada persetujuan RUPS yang baru (Akta RUPS No 29tanggal 27 April 2015) dan bukan memakai Akta RUPS yang lama yaitu Akta No 1tanggal 02 Maret 2015 ?

RUPS itu ;Bahwa hasil dari RUPS tersebut sudah dibuat Akta Notaris ;Bahwa Terdakwa hadir dalam RUPS tersebut sampai dengan acarapemilihan calon direksi ;Bahwa saksi mengetahui dipilih sebagai direktur Utama, oleh karenadiberitahu via telephone pada hari Jumat sore ;Bahwa kedudukan terdakwa berkaitan dengan barang bukti Akte Notarisdan persetujuan ini, sebelum RUPS secara Yuridis Formal terdakwabelum diangkat, akan tetapi secara nyata sebagai Presiden Komisaris ;Bahwa secara formal PAULUS tidak menjabat

tanggal 25 Juni 209 saksi pernahmenandatangani draft RUPS LUB ;Bahwa menurut draft RUPS LUB secara Yuridis Formal Terdakwa belumsah diberhentikan dari jabatan.

bahwa setelah RUPStanggal 12 Maret 2010 masih ada RUPS lagi ;Bahwa saksi tidak tahu apakah RUPS tanggal 12 Maret 2010 sudah ataubelum di Akta Notaris kan ;e Bahwa dalam RUPS terakhir ada perubahan pengurus perusahaan ;e Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil uang setelah RUPStanggal 12 Maret 2010 dari pengakuan Terdakwa sendiri ;e Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi pengurus perusahaansebelum RUPS tanggal 12 Maret 2010 ;e Bahwa saksi mengetahui menjadi Komisaris Utama oleh karenamenerima

, Terdakwa tidak memperoleh suratpemberhentian ;Bahwa saksi tidak menerima hasil RUPS ;Bahwa saksi tidak bisa menerima isi dari hasil RUPS oleh karena RUPSbelum berkekuatan hukum bahkan RUPS tanggal 12 Maret 2010 diajukanke Pengadilan Negeri Tegal menanyakan keabsahan RUPS tersebut ;Bahwa setelah RUPS tanggal 12 Maret 2010 ada RUPS lagi pada tanggal20 Mei 2011 25 Mei 2011 yang menolak RUPS tanggal 12 Maret 2010 ;Bahwa saksi tidak tahu setelah RUPS tanggal 25 Mei 2011 masih ada lagiRUPS atau tidak

Dan sepanjang terdakwa bisamembuktikan bahwa uang yang diambil adalah untuk keperluanperusahaan, maka perusahaan harus mengembalikan kepada teradakwa ;e Bahwa RUPS ada pihak yang tidak memberikan kuasa, dengan demikianRUPS ini cacat hukum, oleh karena itu Akta Notaris atas RUPS ini tidakmengikat. ( Ditunjukkan kepada saksi RUPS tanggal 12 Maret 2010 ) ;e Bahwa Terdakwa pada saat RUPS hadir, akan tetapi sebelumpengambilan keputusan melakukan walk out, maka Terdakwaharusdiberitahu mengenai hasil rapat

yang wajar untuk diselengarakannya RUPS.

PPA Consultants) ; Bahwa saksi tahu ada RUPS di PT.

PPA Consultants pada tanggal 18Juli 2017 ; Bahwa saat RUPS di laksanakan pada tanggal 18 Juli 2018 saksisebagai kesekretariatan pengurus RUPS yang bertugas membuatundangan 2 minggu sebelum RUPS di laksanakan dan juga membuatdaftar hadir ; Bahwa saksi membuat undangan pelaksanaan RUPS termasuk yangtercatat yaitu Para Pemohon ;Hal 34 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.SelBahwa saksi di rumahkan pada bulan April 2018 dan setahu saksiPara Pemohon tersebut saat itu masih berstatus sebagai

pemegangsaham;Bahwa pada pelaksanaan RUPS tanggal 18 Juli 2017 , benar telah dibuatkan hasil rapat RUPS yang di perlinatkan di Notaris sesuaidengan bukti P14 yang diperlinatkan di persidangan ;Bahwa setelah dilakukan RUPS pada tanggal 18 Juli 2018, hasil rapatmemutuskan bahwa Direktur utama adalah bpk.

Utama dan Bpk Jauharisebagai Administrasi Keuangan ; Bahwa setelah RUPS bulan Juli 2017 tersebut tidak ada lagipermintaan dana anggaran pelaksanaan RUPS ; Bahwa setahu saksi tidak ada penggantian management setelahpelaksanaan RUPS bulan Juli 2017 ; Bahwa sebagai kasir di PT.

Direktur BPR berdasarkan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pengurus ic. Direkturberdasarkan RUPS dan salah satu Anggota Rapat RUPS adalahPenggugat sendiri dengan demikian pemberhentian tersebutdianggap disetujui oleh Penggugat, karena Penggugat sendirimenandatangani hasil RUPS;Bahwa jika Penggugat keberatan diberhentikan sebagai Direkturpada PT. BPR NBP 20 Delitua, berdasarkan RUPS Jo.

BPR NBP 20Delitua berdasarkan Hasil RUPS dan atau Rapat Umum luar biasa pemegangsaham, oleh karenanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugatdalam perkara Aq tidak ada dan atau tidak mempunyai hubungan hukum; Bahwa oleh karena Tergugat bukan pemilik saham tetapi pejabat struktural padaPT. BPR NBP 20 Delitua yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengangkatHal.5 dari 17 hal.

Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadilinyae Bahwa tidak berdasarkan hukum Majelis Hakim menolak Eksepsi AbsolutPemohon Kasasi dengan dasar inti pertimbangan hukum Termohon Kasasidahulu Penggugat Pengangkatan, pemberhentian dan pemberian jasa atau feedari RUPS dan pemberian gaji dari RUPS dengan diterimanya gaji makaHal.7 dari 17 hal.

mendapat uang jasa sesuai dengan masapengabdiannya sebagai Direktur;Bahwa demikian juga uang jasa/uang penghargaan tidak mempengaruhi masuktidaknya Direktur kembali sebagai karyawan dan atau tidak karyawan lagi,karena uang jasa/uang penghargaan diberikan kepada Direktur yangdiberhentikan dari RUPS dan besarnya disesuaikan dari hasil RUPS sendiri;Bahwa tidak ada alasannya Hakim memberikan tafsiran atas pemberian uangjasa/uang penghargaan, Penggugat beranggapan telah di PHK sehingga tidakmasuk bekerja

BPR Bumi Asihdiangkat berdasarkan RUPS sebagaimana tertuang dalam Akte No. 8 tanggal 18Juni 2007 (bukti T1) dan diperpanjang untuk jabatan yang sama berdasarkanRUPS Akta No. 21 tanggal 21 Mei 2010 (bukti T2). Kemudian berdasarkanRUPS Akte No. 25 April 2011 diberhentikan dari jabatan Direktur Perseroan(vide bukti T4).Hal.15 dari 17 hal.

NV.Nagawarna tersebut dan Tergugat III pernah menjabat sebagai Direktur PT.Naga Warna (20062009);Bahwa dalam RUPS tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan TergugatIll tidak mau menandatangani hasil RUPS tersebut, namun demikiankehadiran dan pengambilan keputusan RUPS tanggal 7 Februari 2009 itutelah sesuai dengan kourum sebagaimana yang ditentukan dalamHal. 2 dari 30 hal. Put. No. 2387 K/Pdt/201405.06.07.08.09.Anggaran Dasar Perseroan PT. NV.

penyelenggara RUPS risalah RUPS wajibdibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh pesertaRUPS;> Penjelasan Pasal 90 ayat (1): Penandatanganan oleh ketua rapatdan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjukdari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastiandan kebenaran isi risalah RUPS tersebut;Dengan mengacu kepada Pasal 90 ayat (1) tersebut di atas, maka secarahukum Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Ada fakta bahwa pimpinan RUPS saat itu (direkturlama) telah lalai melakukan kewajiban dengan tidak menandatanganirisalah/berita acara rapat (RUPS) yang dipimpinnya sendiri, sehinggaakhirnya menimbulkan persoalan hukum seperti dalam perkara;B.

(bukti P.3.a.), sehingga Notulen RUPS yang dibuat olehNotaris Mulyani Sjafei S.H., yang berlangsung di kantornya ataspermintaan ibu Tata selaku Direksi, dan telah ditandatanganinya BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NV. Naga Warnatanggal 7 Februari 2009 membuktikan RUPS tersebut adalah sah;Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 2387 K/Pdt/2014Bahwa Berita Acara RUPS PT. NV.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan,kecuali pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS danmenyetujui penambahan mata acara rapat;(4). Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengansuara bulat;in casu dalam RUPS tidak ada acara rapat pengangkatan Direktur; oleh karenaitu status Penggugat selaku Direktur PT. NV.

Bahwa organ Perseroan Terbatas yang memiliki kKewajiban untuk menyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lainn("untuk selanjutnya disebut RUPSLB") adalah Direksi. Dalam halhaltertentu (Direksi ber halangan atau ada pertentangan kepentinganantara direksi dengan perseroan) sesuai dengan ketentuan anggarandasar, maka pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh komisaris (videPasal 81 Ayat (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas);10.

Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS atas permintaanPemegang Saham, maka Pemegang Saham yang memintapenyelenggaraan RUPS tersebut dapat mengajukan permohonan(verzoek, petition) kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan (vide Pasal 80Ayat (1) Undangundang Perseroan Terbatas);12.

Bahwa dengan demikian tepat dan beralasan hukum apabilaPermohonan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi;Bahwa Ketua Pengadilan Negeri wajib memberikan izin untukmenyelenggarakan RUPS~ apabila pemegang saham yangmengajukan permohonan secara sumir/sederhana mampumembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan alasan yangwajar untuk diselenggarakannya RUPS (vide Pasal 80 Ayat (2)Undang undang No.40 Tahun 2007).

RUPS hanya bolehmembicarakan mata acara rapat sebagaimana yang ditetapkan olehketua pengadilan negeri (vide Pasal 80 Ayat (5));Bahwa penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS dari KetuaPengadilan Negeri bersifat final dan mempunyai kekuatan hukummengikat (vide Pasal 80 Ayat (6) Undangundang No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas).

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang Persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penjunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atauanggaran dasar; dan/ataub.

tanggal 20 Februari 2017 telah disetujuiuntuk menunda pertanggung jawaban laporan keuangan tahun 2011sampai dengan 2016 hingga diadakan RUPS pada tanggal 8 Maret 2017,akan tetapi RUPS tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh saksiKonstantin Kukushkin sebagai Direktur Utama, karenanya tidak pernahadanya RUPS yang memutuskan agar dilakukan general auditsebagaimana Pasal 75 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007; Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penasihat Hukumberpendapat bahwa

Setelah RUPS tanggal 20 Pebruari 2017 belum diadakan RUPSlagi;Bahwa terdakwa sudah tidak bertugas setelah RUPS tanggal 20 Pebruari2017 dan seharusnya memberikan laporan pertanggungjawaban;Bahwa Pendapatan PT.

februari 2017 dan mengetahuibahwa laporan pertanggungjawaban harus disampaikan melalui RUPSberikutnya;Bahwa yang berwenang untuk mengadakan RUPS maret 2017 adalahdirektur utama dan RUPS tersebut belum dilaksanakan,;Bahwa RUPS maret 2017 belum dilaksanakan karena saksi masihmenunggu laporan dari terdakwa;Bahwa laporan pertanggungjawaban dari direktur kepada direktur utamaharus disampaikan melalui RUPS;Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN DpsBahwa sebelum RUPS bulan februari 2017 tidak

oleh Direktur yang berkewajiban membuatlaporan/pertanggungjawaban, maka tindakan lebih lanjut berkaitanlaporan/ pertanggungjawaban dikembalikan kepada RUPS, sehinggaHalaman 38 dari 71 Putusan Nomor 1409/Pid.B/2018/PN Dpsketika RUPS berikutnya dilaksanakan maka hasil RUPS berikutnya terkaitdengan tidak dilakukan atau tidak dibuat laporan/pertanggungjawaban,dapat dilakukan tindakan atau kesepakatan lebih lanjut yang diputuskandalam RUPS berikutnya;Bahwa dalam RUPS tanggal 20 Pebruari 2017 yang dituangkan

SELANCAR PROPERTY SERVICES berdiri rupspertama yang diadakan adalah rups pada bulan februari 2017;Bahwa Rups tersebut dihadiri oleh DMITRY MASLENNIKOV,KUNSTANTIN KUKUSHKIN dan saya sendiri, KUNSTANTIN KUKUSHKINpada saat itu hadir mewakili GRIGORII BRODSKII.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai denganpermohonan pemegang saham, jangka waktupemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusanRUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ininatau anggaran dasar; dan/atauHal Hal 4 dari 38 hal. Put.No.212/Pdt.P/2016/PN. Jkt. Sel.b.

BUMI SEBIDANG ALAS serta dalam Pasal 80 ayat (2)UUPT hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja, bukanmengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan oleh Pemohontidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/ kondisiyang menunjukkan adanya kepentingan yang vejar untukdiselenggarakannya RUPS, Maka oleh karenanya,permohonan ini harusditolak..

Bahwa UU PT tidak mengatur secara tegas mengenai batasbatas danruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatuperseroan terbatas, akan tetapi sesuai doktrin dapat ditarik beberapapedoman sebagai berikut:a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan denganhukum yang berlaku.b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan denganketentuan dalam anggaran dasarnya. Akan tetapi anggaran dasar dapatdiubah oleh RUPS asalkan memenuhi syarat untuk itu.c.

juga dalam pasal 16 ayat 3 menyebutkanAnggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima)tahun, ....

Kayu Elang ( Bukti T.LIl 11) serta telah diadakan RUPS penggantianpengurus PT.

: 10.00 WIB Selesai ;

Tempat : Shangri-La Hotel ;

Jalan Mayjend Sungkono 120 Surabaya 60256 ;

Bahwa jika pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas belum dapat mengadakan RUPS

Panca Logam Makmur dengan alasan adannya wabah virus Corona atau Covid 19 maka paling lama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penetapan ini ditetapkan Pemohon harus melaksanakan RUPS Luar biasa PT. Panca Logam Makmur ;

3. Menetapkan bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPS LB PT.

Panca Logam Makmur dengan agenda sebagai berikut :

Bentuk RUPS	RUPS LB
Mata Acara	Ratifikasi Direktur lama ; Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan periode, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ; Pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan Semestanustra Distrindo atau yang ditunjuk pada saat RUPS Luar Biasa PT. Panca Logam Makmur ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

(DALAM PKPU), terhitung sejak tanggalpenutupan RUPS Tahunan pada 27 Juli 2018.;Adapun, isi dari Surat 10 Agustus 2018 antara lain sebagaiberikut:1. Hasil keputusan RUPS Tahunan perseroan telahmemberhentikan saudarasaudara sekalian selaku seluruhanggota Direksi perseroan terhitung sejak tanggalpenutupan RUPS Tahunan;2. Seluruh kewenangan yang saudarasaudara miliki selakudireksi perseroan telah berakhir pada saat tanggalpenutupan RUPS Tahunan Perseroan;3.

agenda/jadwal dalam RUPS itu adalah Dispensasi LaporanTahunan, Persetujuan Laporan tahunan dan perubahan susunanDireksi dan Komisaris;Bahwa terkait dengan perubahan agenda/jadwal dalam RUPS ituakhirnya beberapa orang termasuk Direksi melakukan walk out dansaksi pun ikut keluar dari RUPS itu;Bahwa saksi bekerja di PT.

Terbatas menurut Pasal 78 UU No.40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPSlainnya.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;4. Jika Direksi tidak menyelenggarakan RUPS setelah 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. diterima,maka permintaan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atauDewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS sendiri;5.

Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima;6.