Merangin Nomor 388 /BKPSDMD / 2017 tanggal 10 Mei 2017;Yang Saksi ketahui adalah pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Linmaspada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran2018, merupakan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenMerangin yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018, yangdipergunakan untuk pakaian Dinas lengkap Linmas. dan hubungan saksipada saat itu sebagai tim anggaran sesuai tupoksi saksi dan juga saksisebagai wakil ketua II ,Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Setelah itu programkegiatan yang telah masuk kedalam rencana kegiatan tahun berikutnya,disampaikan kepada Bupati Merangin melalui Tim Anggaran Pemerintahdaerah (TAPD). Kemudian TAPD membahas usulan dari SKPD tersebut,Pemerintah daerah menyampaikan Usulan Kebijakan umum anggaran (KUA)dan prioritas plafon anggaran sementara kepada DPRD kabupaten Meranginuntuk dilakukan pembahasan.

Jmbpemerintah daerah menetapkan dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA)sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ditahun berkenan;Yang menjadi Tupoksi Saksi selaku tim TAPD kabupaten merangin padatahap pembahasan rencana kegiatan tahun berikutnya oleh SKPD adalah,melakukan kesesuaian antara program kegiatan KUAPPAS yang diajukanoleh SKPD dengan program kegiatan RKPD;Saksi hadir dalam setiap pembahasan pakaian Dinas Linmas pada satuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran 2018 seingatSaksi yaitu

untuk kegiatan pakaian linmas tersebut memang dibahasbersama tim banggar yang dihadiri oleh tim TAPD, Kasat Pol PP KabupatenMerangin yaitu sdra,AKMAL ZEN yang mana Tim TAPD, Kasat POL PPKabupaten Merangin yaitu sdra.AKMAL ZEN dan Tim Banggar menyepakatiadanya penambahan anggaran untuk pengadaan pakaian linmas untukpengamanan pemilihan kepala daerah TA 2018 sebesar Rp.1.031.080.000,(satu milyar tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Setelah itu programkegiatan yang telah masuk kedalam rencana kegiatan tahun berikutnya,disampaikan kepada Bupati Merangin melalui Tim Anggaran Pemerintahdaerah (TAPD). Kemudian TAPD membahas usulan dari SKPD tersebut,Pemerintah daerah menyampaikan Usulan Kebijakan umum anggaran (KUA)Halaman 80 dari 161 Putusan Nomor 02/Pid.SusTPK/2021/PN. Jmbdan prioritas plafon anggaran sementara kepada DPRD kabupaten Meranginuntuk dilakukan pembahasan.

Merangin Nomor 388 /BKPSDMD / 2017 tanggal 10 Mei 2017;Yang Saksi ketahui adalah pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Linmaspada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun Anggaran2018, merupakan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenMerangin yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018, yangdipergunakan untuk pakaian Dinas lengkap Linmas. dan hubungan saksipada saat itu sebagai tim anggaran sesuai tupoksi saksi dan juga saksisebagai wakil ketua II ,Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Setelah itu programkegiatan yang telah masuk kedalam rencana kegiatan tahun berikutnya,disampaikan kepada Bupati Merangin melalui Tim Anggaran PemerintahHalaman 77 dari 154 Putusan Nomor: 3/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmbdaerah (TAPD). Kemudian TAPD membahas usulan dari SKPD tersebut,Pemerintah daerah menyampaikan Usulan Kebijakan umum anggaran (KUA)dan prioritas plafon anggaran sementara kepada DPRD kabupaten Meranginuntuk dilakukan pembahasan.

Setelah Perda ditetapkan,pemerintah daerah menetapkan dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA)sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ditahun berkenan;Yang menjadi Tupoksi Saksi selaku tim TAPD kabupaten merangin padatahap pembahasan rencana kegiatan tahun berikutnya oleh SKPD adalah,melakukan kesesuaian antara program kegiatan KUAPPAS yang diajukanoleh SKPD dengan program kegiatan RKPD;Saksi hadir dalam setiap pembahasan pakaian Dinas Linmas pada satuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Merangin tahun anggaran

2018 seingatSaksi yaitu untuk kegiatan pakaian linmas tersebut memang dibahasbersama tim banggar yang dihadiri oleh tim TAPD, Kasat Pol PP KabupatenMerangin yaitu sdraAAKMAL ZEN yang mana Tim TAPD, Kasat POL PPKabupaten Merangin yaitu sdra.AKMAL ZEN dan Tim Banggar menyepakatiadanya penambahan anggaran untuk pengadaan pakaian linmas untukpengamanan pemilihan kepala daerah TA 2018 sebesar Rp.1.031.080.000,(satu milyar tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Setelah itu programkegiatan yang telah masuk kedalam rencana kegiatan tahun berikutnya,disampaikan kepada Bupati Merangin melalui Tim Anggaran Pemerintahdaerah (TAPD). Kemudian TAPD membahas usulan dari SKPD tersebut,Pemerintah daerah menyampaikan Usulan Kebijakan umum anggaran (KUA)dan prioritas plafon anggaran sementara kepada DPRD kabupaten Meranginuntuk dilakukan pembahasan.

Lebong sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) Kab. Lebong, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :e Memberitahu dinas instansi untuk menyampaikan usul kegiatane Bersama Bappeda dan DPPKAD Selaku anggota TAPD Menmferivikasiusulan SKPD tentang program pemerintah daerah.e Menyampaikan hasil Verifikasi kepada Bupati selaku Kepala Daerah untukdi teruskan kepada DPRD.e Bersama DPRD membahas program yang sudah di verifikasi oleh TAPD.Bahwa pada Agustus 2007, SKPD Diknaspora Kab.

Lebong menyampaikanusul program kegiatan tahun 2008 kepada Tim anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Melalui Bappeda mengenai pembangunan GOR terpusat, setelahdilakukan pembahasan di TAPD tersebut di usulkan ke DPRD guna dibahasdi dalam Panitia Anggaran DPRD, setelah disetujui di buatkan NotaKesepakatan antara Bupati dengan DPRD mengenai anggaran, untukselanjutnya di tuangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),selanjutnya Diknaspora membuat pelaksanaan berkaitan dengan usulantersebut.Bahwa anggaran

untuk kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi UmumAPBD yaitu Tahun 2008 senilai Rp 12.891.494.170, dan tahun 2009 senilaiRp 39.310.809.400,, dan selaku Ketua TAPD pada awalnya saksi tidakmengetahui penggunaan dana Gor terpusat tersebut menggunkan tahunHalaman 76 dari 152 Putusan Nomor : 10/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLjamak, dikarenakan pada tahun 2008 hanya di usulkan senilai Rp12.891.494.400,.

Namun sewakiu di usulkan di Tahun 2009 terdapatpermintaan dari SKPD Diknaspora Kabupaten Lebong senilai Rp39.310.809.400..Bahwa sepengetahuan saksi dana tersebut di ambil dari Pembangunan Gorterpusat bukan dari program wajib belajar Sembilan tahun.Bahwa yang dibahas antara TAPD dengan DPRD hanya pembangunan Gorterpusat, tidak ada membahas program wajib belajar sembilan tahun untukkegiatan pembangunan Gor terpusat, tidak juga dibahas tentang penggunaantahun jamak, dan saksi sebelumnya tidak pernah

Setelah itu TAPD melakukan verifikasi terhadaprancangan DPA SKPD dan apabila tidak terdapat pertentangan denganPerda APBD maka Rancangan DPA SKPD disahkan menjadi DPA SKPD,DPA SKPD ini dijadikan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepalaSKPD selaku Pengguna Anggaran. Dalam posisi ini apabila dalam DPASKPD yang disahkan telah termuat berkaitan dengan anggaran tahun jamakmaka anggaran tahun jamak tersebut dapat dilaksanakan.

Rekomendasi atas hasil evaluasi yangmencakup kelayakan dari renja dan biaya yang diusulkan kepada KepalaDaerah disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melaluiKabag Kesra pada Sekretariat Daerah, selanjutnya Kepala Daerahmemerintahkan Sekda selaku Ketua TAPD memberikan pertimbangansesuai dengan prioritas dan kemampuan, kemudian Ketua TAPDmenyampaikan hasil pertimbangan disertai daftar nominatif calonpenerima hibah kepada Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Daerahmenetapkan persetujuan atau

IRWANDIselaku Ketua TAPD memberikan pertimbangan sesuai dengan prioritasdan kemampuan, kemudian berdasarkan pertimbangan Ketua TAPD an.IRWANDI yang disetujui Walikota dituangkan dalam bentuk lembarpersetujuan dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanjahibah dalam rancangan KUA dan PPAS, selanjutnya dicantumkan dalambentuk RKA yang menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD.Selanjutnya untuk penetapan penerima bantuan hibah dan bantuansosial ditetapkan di dalam Keputusan Walikota Payakumbuh

Pandeglang Nomor : 172/803DP/2006 tanggal 28 Nopember2006 perihal Rapat Kerja Panitia Anggaran Daerah (TAPD) Kab. Pandeglang, asli;32, Daftar Hadir Pimpinan Fraksi DPRD Kab. Pandeglang tanggal 29 Nopember2006, asli;33 Daftar Hadir Panitia Anggaran DPRD Kab. Pandeglang tanggal 29 Nopember2006, asli;34 Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Pandeglang tanggal 29Nopember 2006, asli;35 Surat DPRD Kab.

Pandeglang Nomor : 172/803DP/2006 tanggal 28 Nopember2006 perihal Rapat Kerja Panitia Anggaran Daerah (TAPD) Kab. Pandeglang, asli;32 Daftar Hadir Pimpinan Fraksi DPRD Kab. Pandeglang tanggal 29 Nopember2006, asli;33 Daftar Hadir Panitia Anggaran DPRD Kab. Pandeglang tanggal 29 Nopember2006, asli;34 Daftar Hadir Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Pandeglang tanggal 29Nopember 2006, asli;35 Surat DPRD Kab.

kKeamanan dan kenyamaan lingkungan kegiatan penyiapantenaga pengendali kKeamanan dan kenyamaan, kepala kantor Kesbangpolpada saat itu yang dijabat oleh terdakwa menyampaikan usulan PPAS(Plafon Pagu Anggaran Sementara) kepada Kepala BAPPEDA yangpada masa itu dijabat oleh saksi Romzi, lalu BAPPEDA menghimpunselurunh Usulan PPAS SeKabupaten OKU Selatan kemudian menelitibaik dari segi pendapatan, belanja maupun pembiayaan, lalu difasilitasioleh Bappeda dan dilaksanakanrapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

No. 1/Pid.SusTPK/2017/PT.PLGpada saat itu yang dijabat oleh terdakwa menyampaikan usulan PPAS(Plafon Pagu Anggaran Sementara) kepada Kepala Bappeda yang padamasa itu dijabat oleh saksi Romzi, lalu Bappeda menghimpun seluruhUsulan PPAS SeKabupaten OKU Selatan kemudian meneliti baik darisegi pendapatan, belanja maupun pembiayaan, lalu difasilitasi olehBappeda dan dilaksanakanrapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) yang diketuai oleh Sekda Kab.

Keamanan dan Kenyamaan lingkungan kegiatan penyiapantenaga pengendali keamanan dan kenyamaan, kepala kantor Kesbangpolpada saat itu yang dijabat oleh terdakwa menyampaikan usulan PPAS(Plafon Pagu Anggaran Sementara) kepada Kepala Bappeda yang padamasa itu dijabat oleh saksi Romzi, lalu Bappeda menghimpun seluruhUsulan PPAS SeKabupaten OKU Selatan kemudian meneliti baik darisegi pendapatan, belanja maupun pembiayaan, lalu difasilitasi olehBappeda dan dilaksanakanrapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

SebagaiPimpinan DPRD Provinsi Jambi, Para Terdakwa secara ex Officioberkedudukan sebagai Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) yang dalampembahasan RABPD Tahun 2017 terlibat dalam rapatrapat pembahasandengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi.Setelah rapat Paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun2017, pada awal bulan Oktober 2016 Terdakwa CORNELIS BUSTONmenemul ZOERMAN

Sebagai Pimpinan DPRD ProvinsiJambi, Para Terdakwa secara ex officio berkedudukan sebagaiPimpinan Badan Anggaran (Banggar) yang dalam pembahasanRABPD Tahun 2017 terlibat dalam rapatrapat pembahasandengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi.Setelah rapat Paripurna penyampaian Rancangan KebijakanUmum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon AnggaranSementara (PPAS) Tahun 2017, pada awal bulan Oktober 2016Terdakwa CORNELIS BUSTON menemui ZOERMAN

Jambi kepadaPimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRDProvinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan PemprovJambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017,Hal : Undangan.4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.

Jambi kepadaPimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRDProvinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan PemprovJambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017,Hal : Undangan.1 ( satu ) bundel asli Nota Pengantar Gubernur Jambi RancanganKebijakan Umum APBD ( KUA ) dan Rancangan Prioritas danPlafon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD Tahun Anggaran 2018Disampaikan Oleh Gubernur Jambi Dalam Sidang Paripurna DPRDProvinsi

fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD ProvinsiJambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi JambiTahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD ProvinsiJambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBDProvinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan AnggaranDPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun2016, Tahun : 29 Desember

Nilai anggaran yangdiajukan dalam RAPBD pada saat itu untuk penyertaan modal daerah kepadaPerusahaan Daerah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah);Bahwa pada waktu pembahasan awal RAPBD untuk penyertaan modal Daerahkepada Perusahaan Daerah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah)saksi tidak ikut melakukan pembahasan di DPRD Kabupaten Morowali;Bahwa saksi selaku Plt.Bupati Morowali, pernah membentuk Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;Bahwa

adapun tugas dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Morowali yaitu menampung dan menyeleksi semua usul anggaranpembangunan dan belanja rutin dari semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SuratKeputusan Perusahaan Daerah), dan membahas pengajuan tersebut bersama denganAnggota DPRD;Bahwa pemberian pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah ada tercantum didalam APBD Tahun Anggaran 2007 dalam penjabarannya pada tanggal 29 Maret2007;Bahwa pemberian pinjaman daerah kepada Perusahaan Daerah

DATLIN TAMALAGIsebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali namunsurat keputusan tersebut tidak pernah saksi terima;Bahwa benar pada saat itu TAPD membahas tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007. TAPD melakukanpembahasan tentang RAPBD, pemberian pinjaman Daerah kepada PerusahaanDaerah akan tetapi saksi tidak mengikutinya;Bahwa pada saat pembahasan RAPBD tahun Anggaran 2007, saksi belum menjabatPit.

PalHalaman 65 dari 146e Selain mempunyai tugas koordinasi, sekretaris Daerah mempunyai tugaso Meminpin TAPD;o Menyiapkan Pedoman pelaksanaan APBD;o Menyiapkan Pedoman pengelolaan barang Daerah;o Melaksanakan tugastugas koordinasi pengelolaan keuangan Daerah lainnyaberdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;Bahwa pada tahun 2007 Perusahaan Daerah pernah bermohon pencairan bantuanpenyertaan modal kepada Pemerintah Kabupaten Morowali yang ditujukan kepadaPlt.

Selanjutnya dilakukan pembahasan oleh TAPD sekaligus denganpembahasan dengan anggaran lainnya4. Selanjutnya dimasukkan ke RAPBD untuk diteruskan pembahasan keDPRD5. Setelah setujui maka tertampung di APBD Kab. Tapanuli Tengahhingga turunannya menjadi DPA6. Setelah DPA muncul kemudian kantor/Dinas Pemuda dan Olahragamemberitahukan lagi kepada Kwartir Cabang. Pramuka Kab.

SUKRAN JAMILANTANJUNG, SE.MM, pada saat itu menjabat sebagai Wakil BupatiTapanuli Tengah pada tahun 2012.Halaman 101 dari 244Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor 73/Pid.Sus.TPK/2020/PN MdnBahwa Sekretaris Daerah bersama dengan Kepala Badan Keuangan danKepala Bappeda ditunjuk selaku Tim TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) berdasarkan SK Bupati Nomor : 995/BAPPEDA/2014 tanggal 12Nopember 2014, adapun tugas pokok selaku koordinasi di bidangkeuangan daerah :1.

Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangkapertanggungjawaban pelaksanaan APBD.Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud, sekretarisdaerah mempunyai tugas :Memimpin TAPD;Menyapkan pedoman pelaksanaan APBD;Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;N QO og sfMemberikan persetujuan pengesahan DPASKPD/DPPASKPD dan8.

usulan anggaran dariorganisasi kemasyarakatan salah satunya adalah pramuka setelahmelalui pertimbangan teknis yang ada di SKPD pengelolaan oleh SKPDpengelola mengajukan kepada Bupati melalui tim TAPD.

dan BadanPengelola Keuangan) menghimpun dan mengakomodir seluruh usulanSKPD.Bahwa dalam penyusunan APBD diakomodir oleh TAPD, dengan usulandari SKPD.Bahwa karena tugas pokok dan fungsi memverifikasi usulan ada di SKPDpengelola (Dispora / Kanpora).Bahwa tim TAPD menerima usulan bantuan dana hibah yng sudahterlebih dahulu diverifikasi oleh SKPD pengelola yaitu Dinaspora, padasaat rapat internal tim TAPD bersama SKPD pengelola tim TAPD kembalimenegaskan atau mempertanyakan bantuan dimaksud kepada SKPD.Bahwa

TAPD memberikan pertimbangan atas nota dinas dari SKPD yangtelah ditindaklanjuti oleh bagian keuangan.

Atas pertimbangan dari TAPD kemudian Kabag keuanganmengajukan Nota Dinas kepada Kabag Hukum untuk dibuatkan SKWalikota. Setelah SK Walikota ditetapbkan kemudian ditindaklanjuti denganproses pencairan dan memanggil calon penerima hibah untukHal 46 dari 123 Pts. No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpgmenandatangani kwitansi, naskah perjanjian hibah daerah (NHPD),dan pakta integritas.

No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.TpgAnggaran 2011 dengan total sejumlah Rp.1.000.000.000, (satu milyarrupiah).Bahwa mekanisme pelaksanaan penyaluran dana hibah pada tahun2011 adalah : Calon penerima hibah mengajukan proposal kepada Walikotamelaui Kabag Umum Kabag Umum mendistribusikan kepada SKPD terkait SKPD melakukan verifikasi atas kelayakan dari permohonan yangbersangkutan SKPD membuat nota dinas kepada walikota melaui bagiankeuangan Kemudian bagian keuangan menindaklanjuti dan menyerahkannyakepada TAPD

TAPD memberikan pertimbangan atas nota dinas dari SKPD yangtelah ditindaklanjuti oleh bagian kKeuangan.

Atas pertimbangan dari TAPD kemudian Kabag keuanganmengajukan Nota Dinas kepada Kabag Hukum untuk dibuatkan SKWalikota. Setelah SK Walikota ditetapbkan kemudian ditindaklanjuti denganproses pencairan dan memanggil calon penerima hibah untukmenandatangani kwitansi, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD),dan pakta integritas. Bendahara pengeluaran menyiapkan dokumen pembayaranlangsung dengan menerbitkan Surat permintaan pembayaranLangsung (SPPLS) ke BUD.

MIFTACHUL CHOIRI No.Rekening 14800005199883;
6. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 910-05/212/HK-KS/III/2013 Tanggal 28 Maret 2013 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2013;
7. 1 (satu) jilid Fotocopy Berita Daerah Kota Samarinda Salinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 17 Tahun 2013, tanggal 24 April 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2014;

Tahun Anggaran 2014;
12. 1 (satu) jilid Fotocopy Berita Daerah Kota Samarinda Salinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 13 Tahun 2014 tanggal 16 Juni 2014 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Samarinda Tahun 2014;
13. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 910-05/237/HK-KS/IV/2014 Tanggal 14 April 2014 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Samarinda Nomor : 27 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tanggal 01 Oktober 2014;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Wakil Walikota Samarinda Nomor : 910/1726 /BPKAD-I.1/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 Perihal Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2014 yang ditujukan kepada Yth.Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

Rek : 08145064526;
106. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 910-05/003/HK-KS/I/2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2015;
107. 1 (satu) jilid Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pasar Pemerintah Kota Samarinda,Tahun 2011 - 2015, 05 Januari 2015;
108. 1 (satu) jilid Fotocopy Lembaran Berita Daerah Kota Samarinda Salinan Peraturan Walikota Samarinda

MIFTACHULCHOIRI No.Rekening 14800005199883 ;6.1 (Satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota SamarindaNomor : 91005/212/HKKS/III/2013 Tanggal 28 Maret 2013Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KotaSamarinda Tahun Anggaran 2013 ;7. 1 (Satu) jilid Fotocopy Berita Daerah Kota Samarinda SalinanPeraturan Walikota Samarinda Nomor : 17 Tahun 2013, tanggal24 April 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Samarinda Tahun 2014 ;8. 1 (Satu) jilid Fotocopy Nota Kesepakatan Antara

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;1 (Satu) jilid Fotocopy Berita Daerah Kota Samarinda SalinanPeraturan Walikota Samarinda Nomor : 13 Tahun 2014 tanggal16 Juni 2014 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 17Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Perubahan RKPD) Kota Samarinda Tahun 2014 ;1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor : 91005/237/HKKS/IV/2014 Tanggal 14 April2014 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Rek : 08145064526;106.1 (Satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota SamarindaNomor : 91005/003/HKKS/I/2015 Tanggal O2 Januari 2015Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KotaSamarinda Tahun Anggaran 2015 ;107.1 (satu) jilid Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PasarPemerintah Kota Samarinda,Tahun 2011 2015, O05 Januari2015 ;Halaman150dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR108.1 (Satu) jilid Fotocopy Lembaran Berita Daerah Kota SamarindaSalinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 10 Tahun

MIFTACHULCHOIR No.Rekening 1332020940;1 (Satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri Periode01 Februari 2014 sampai dengan 31 Agustus 2016 An.MIFTACHUL CHOIRI No.Rekening 14800005199883;Halaman228dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR10.11.12,1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor : 91005/212/HKKS/III/2013 Tanggal 28Maret 2013 Tentang Tim Anggaran Pemerintan Daerah(TAPD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2013;1 (satu) jilid Fotocopy Berita Daerah Kota SamarindaSalinan

Rek : 08145064526;1 (Satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor : 91005/003/HKKS/I/2015 Tanggal 02Januari 2015 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2015;1 (satu) jilid Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PasarPemerintah Kota Samarinda,Tahun 2011 2015, 05Januari 2015;1 (satu) jilid Fotocopy Lembaran Berita Daerah KotaSamarinda Salinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor :10 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 Tentang RencanaKerja Pembangunan Daerah

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor : 005/17436/Keu tanggal 15 Desember 2014 Perihal : Undangan kepada TAPD Prov. Bali, dll. ;63. Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/3071/PTB/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;64. Surat Inspektur Prov. Bali Nomor : 800/1884/Itprov tanggal 16 Desember 2014 Hal : Permasalahan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkap Ikan padfa TA. 2014, kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;65.

Bali;Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor: 005/1 7436/Keu tanggal 15Desember 2014 Perihal : Undangan kepada TAPD Prov. Bali, dll. ;Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor:523.2/3071/PTB/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014;Surat Inspektur Prov. Bali Nomor: 800/1884/Itprov tanggal 16 Desember2014 Hal : Permasalahan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan AlatPenangkap Ikan padfa TA. 2014, kepada Kepala Dinas Kelautan DanPerikanan Prov.

Bali ;Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor : 005/17436/Keu tanggal 15Desember 2014 Perihal : Undangan kepada TAPD Prov. Bali, dll. ;Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor523.2/3071/PTB/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;Surat Inspektur Prov. Bali Nomor : 800/1884/Itprov tanggal 16 Desember2014 Hal : Permasalahan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan AlatPenangkap Ikan padfa TA. 2014, kepada Kepala Dinas Kelautan DanPerikanan Prov.

Bali ;Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor : 005/17436/Keu tanggal15 Desember 2014 Perihal : Undangan kepada TAPD Prov. Bali, dll. ;Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor523.2/3071/PTB/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;Surat Inspektur Prov. Bali Nomor : 800/1884/Itprov tanggal 16Desember 2014 Hal : Permasalahan Pengadaan Kapal PenangkapIkan dan Alat Penangkap Ikan padfa TA. 2014, kepada Kepala DinasKelautan Dan Perikanan Prov.

Lebong sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) Kab. Lebong, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :e Memberitahu dinas instansi untuk menyampaikan usul kegiatane Bersama Bappeda dan DPPKAD Selaku anggota TAPD Memferivikasiusulan SKPD tentang program pemerintah daerah.e Menyampaikan hasil Verifikasi kepada Bupati selaku Kepala Daerah untukdi teruskan kepada DPRD.e Bersama DPRD membahas program yang sudah di verifikasi oleh TAPD.Bahwa pada Agustus 2007, SKPD Diknaspora Kab.

Lebong menyampaikanusul program kegiatan tahun 2008 kepada Tim anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Melalui Bappeda mengenai pembangunan GOR terpusat, setelahdilakukan pembahasan di TAPD tersebut di usulkkan ke DPRD guna dibahasdi dalam Panitia Anggaran DPRD, setelah disetujui di buatkan NotaKesepakatan antara Bupati dengan DPRD mengenai anggaran, untukselanjutnya di tuangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),selanjutnya Diknaspora membuat pelaksanaan berkaitan dengan usulantersebut.Bahwa anggaran

untuk kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi UmumAPBD yaitu Tahun 2008 senilai Rp 12.891.494.170, dan tahun 2009 senilaiRp 39.310.809.400,, dan selaku Ketua TAPD pada awalnya saksi tidakmengetahui penggunaan dana Gor terpusat tersebut menggunkan tahunjamak, dikarenakan pada tahun 2008 hanya di usulkan senilai Rp12.891.494.400,.

Bahwa pada periode tersebut ada usulan kegiatan pembangunan GORterpusat, dan setelah melalui pembahasan dengan TAPD usulan tersebutdisetujui.

Setelah itu TAPD melakukan verifikasi terhadaprancangan DPA SKPD dan apabila tidak terdapat pertentangan denganPerda APBD maka Rancangan DPA SKPD disahkan menjadi DPA SKPD,DPA SKPD ini dijadikan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepalaSKPD selaku Pengguna Anggaran.

Saksi menerangkan pejabat yang berwenang untuk menentukan setiapusul rencana kegiatan dari seluruh SKPD yang ada di lingkungan PemprovKalsel yang dibahas di Bappeda dan Biro Keuangan Provinsi kalseltersebut layak atau tidak layak untuk disetujui dan dilaksanakan adalahketua Tim TAPD (sekda) yang dibuat dalam bentuk rancangan KUA PPASuntuk selanjutnya diteruskan ke dewan.

Saksi menerangkan Pada saat dilakukan rapat pembahasan di Bappedadan TAPD Prov.Kalsel hanya akan mereferensi usul program dan kegiatandengan HSPK, dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasanganpaku jalan solar cell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014lalu tegas saya sampaikan bahwa ini tidak pernah dibahas di Bappeda danTAPD Prov.

Kalsel terlebih jika melihat sumber pembiayaan kegiatan yangbersumber dari DAK APBD karena yang dibahas perencanaannya diBappeda dan TAPD hanya APBD yang bersumber dari : Pendapatan asli daerah (PAD). Dana alokasi unum (DAU). Dana bagi hasil (DBH).

Saksi menerangkan Rangkaian pembahasan sebagaimana saya jelaskandiatas memerlukan waktu + 5 bulan tetapi yang masuk dalam pembahasanhanya untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBD diluar DAK,dengan demikian kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalan solarcell pada SKPD Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014 lalu tegas sayasampaikan bahwa hal ini tidak pernah dibahas di Bappeda dan TAPD Prov.Kalsel.

Saksi menerangkan pada dasarnya semua usul rencana kegiatan danprogram yang pembiayaan berasal dari APBD baik murni maupunperubahan pembahasannya dilakukan di Bappeda dan TAPD kecuali untukkegiatan yang bersumber dari dana DAK karena pembahasan rencanapenggunaan dana DAK oleh SKPD dilakukan langsung dengan kementrianbukan dengan Bappeda dan TAPD.Saksi 18.AGUS DYAN NUR,SE,AK Bin NURDIN; Saksi menerangkan tugas pokok sebagai kabag akutansi pada BiroKeuangan Prov.

Ada juga anggaran di Dinas PemerintahDesa program Desa Ceria sebesar dua milyar lebin dikarenakan petunjukteknis belum terlalu jelas sehingga hasil rapat TAPD menggeser sebagianbesar anggaran tersebut ke Dispora.

Pergeseran ini tidak dibahas denganBanggar DPRD Gorontalo Utara; Bahwa Saksi mengatakan ada anggaran pengadaan Mobil tamu di Pemdayang dialinkan ke Pengadaan tanah perluasan rumah sakit karena berdasarkaninstruksi dari Sekda sebagai Ketua TAPD; Bahwa Saksi mengatakan peran Ketua TAPD (Sekda) Selaku koordinatorpenganggaran di Daerah; Bahwa Saksi mengatakan mekanisme hibah didahului dengan NaskahPerjanjian Dana Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda dan Penerima Hibah;Pak Sekda (Penggugat) juga adalah Ketua

Saya juga bersama pimpinan yang lain diminta keteranganoleh Tim Pemeriksa.Bahwa Saksi mengatakan Beberapa hal pelanggaran yang diduga dilakukanoleh Penggugat diantaranya:e Penggugat selaku TAPD telah melakukan pergeseran atau perubahananggaran tanpa seizin DPRD yaitu Pergeseran anggaran Desa Ceriasebesar 2,7 milyar dan Pengadaan Mobil Dinas Penggugat sebesar 700juta.

Bahkan kami mendapatkansaat diperiksa ada informasi bahwa Penggugat mengatakan dana tersebutdipakai oleh Anggota Dewan untuk perjalan dinas sedangkan kami merasatidak pernah menggunakan anggaran tersebut untuk perjadin.e Anggaran Pengadaan Mobil sudah berubah/digeser ke Pengadaan Tanaholeh Penggugat selaku TAPD, halhal tersebut kami tindaklanjuti denganpenyelidikan lewat hak angket.

MIFTACHUL CHOIRI No.Rekening 14800005199883;
6. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 910-05/212/HK-KS/III/2013 Tanggal 28 Maret 2013 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2013;
7. 1 (satu) jilid Fotocopy Berita Daerah Kota Samarinda Salinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 17 Tahun 2013, tanggal 24 April 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2014;

Tahun Anggaran 2014;
12. 1 (satu) jilid Fotocopy Berita Daerah Kota Samarinda Salinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 13 Tahun 2014 tanggal 16 Juni 2014 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Samarinda Tahun 2014;
13. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 910-05/237/HK-KS/IV/2014 Tanggal 14 April 2014 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Samarinda Nomor : 27 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tanggal 01 Oktober 2014;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Wakil Walikota Samarinda Nomor : 910/1726 /BPKAD-I.1/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 Perihal Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2014 yang ditujukan kepada Yth.Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

Rek : 08145064526;
106. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 910-05/003/HK-KS/I/2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2015;
107. 1 (satu) jilid Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pasar Pemerintah Kota Samarinda,Tahun 2011 - 2015, 05 Januari 2015;
108. 1 (satu) jilid Fotocopy Lembaran Berita Daerah Kota Samarinda Salinan Peraturan Walikota Samarinda

MIFTACHULCHOIRI No.Rekening 14800005199883 ;6.1 (Satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota SamarindaNomor : 91005/212/HKKS/III/2013 Tanggal 28 Maret 2013Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KotaSamarinda Tahun Anggaran 2013 ;7. 1 (Satu) jilid Fotocopy Berita Daerah Kota Samarinda SalinanPeraturan Walikota Samarinda Nomor : 17 Tahun 2013, tanggal24 April 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Samarinda Tahun 2014 ;8. 1 (Satu) jilid Fotocopy Nota Kesepakatan Antara

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;1 (Satu) jilid Fotocopy Berita Daerah Kota Samarinda SalinanPeraturan Walikota Samarinda Nomor : 13 Tahun 2014 tanggal16 Juni 2014 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 17Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Perubahan RKPD) Kota Samarinda Tahun 2014 ;1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor : 91005/237/HKKS/IV/2014 Tanggal 14 April2014 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Rek : 08145064526;106.1 (Satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Walikota SamarindaNomor : 91005/003/HKKS/I/2015 Tanggal O2 Januari 2015Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KotaSamarinda Tahun Anggaran 2015 ;107.1 (satu) jilid Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PasarPemerintah Kota Samarinda,Tahun 2011 2015, O05 Januari2015 ;Halaman150dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR108.1 (Satu) jilid Fotocopy Lembaran Berita Daerah Kota SamarindaSalinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 10 Tahun

MIFTACHULCHOIR No.Rekening 1332020940;1 (Satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri Periode01 Februari 2014 sampai dengan 31 Agustus 2016 An.MIFTACHUL CHOIRI No.Rekening 14800005199883;Halaman228dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR10.11.12,1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor : 91005/212/HKKS/III/2013 Tanggal 28Maret 2013 Tentang Tim Anggaran Pemerintan Daerah(TAPD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2013;1 (satu) jilid Fotocopy Berita Daerah Kota SamarindaSalinan

Rek : 08145064526;1 (Satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor : 91005/003/HKKS/I/2015 Tanggal 02Januari 2015 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2015;1 (satu) jilid Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PasarPemerintah Kota Samarinda,Tahun 2011 2015, 05Januari 2015;1 (satu) jilid Fotocopy Lembaran Berita Daerah KotaSamarinda Salinan Peraturan Walikota Samarinda Nomor :10 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 Tentang RencanaKerja Pembangunan Daerah

saranaprasarana aparatur dan pembangunan lainnya meminta rekomendasi DPRDKabupaten Bone Bolango untuk menyetujui dilakukan pergeseran anggaranantar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam APBDKabupaten Bone Bolango TA 2008 ; Bahwa pada saat surat tersebut diajukan tidak disertai lampiran kegiatanyang akan dilakukan serta jumlah anggaran yang akan dilakukanpergeseran, selain itu sebelum surat tersebut diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bone Bolango tidak dibahas terlebih dahulu oleh TAPD

Permohonan Rekomendasi, yang pada pokoknyamenyampaikan dalam rangka optimalisasi fungsifungsi organisasiPemerintah di Kabupaten Bone Bolango khususnya penanggulanganbencana banjir, pembangunan sarana dan prasarana dan pembangunanlainnya, meminta persetujuan untuk melaksanakan pergeseran anggaranantar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam APBDKabupaten Bone Bolango TA 2008, sebelum surat tersebut diajukan keKetua DPRD Kabupaten Bone Bolango juga tidak dilakukan pembahasanoleh TAPD

saranaprasarana aparatur dan pembangunan lainnya meminta rekomendasi DPRDKabupaten Bone Bolango untuk menyetujui dilakukan pergeseran anggaranantar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam APBDKabupaten Bone Bolango TA 2008 ;Bahwa pada saat surat tersebut diajukan tidak disertai lampiran kegiatanyang akan dilakukan serta jumlah anggaran yang akan dilakukanpergeseran, selain itu sebelum surat tersebut diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bone Bolango tidak dibahas terlebih dahulu oleh TAPD

No. 106 PK/PID.SUS/2014lainnya, meminta persetujuan untuk melaksanakan pergeseran anggaranantar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam APBDKabupaten Bone Bolango TA 2008, sebelum surat tersebut diajukan keKetua DPRD Kabupaten Bone Bolango juga tidak dilakukan pembahasanoleh TAPD dengan dinas terkait ;Atas surat Drs.

keamanan dan kenyamaan lingkungan kegiatan penyiapantenaga pengendali keamanan dan kenyamaan, kepala kantor Kesbangpolpada saat itu yang dijabat oleh Terdakwa menyampaikan usulan PPAS(Plafon Pagu Anggaran Sementara) kepada Kepala BAPPEDA yangpada masa itu dijabat oleh saksi ROMZI, lalu BAPPEDA menghimpunseluruh Usulan PPAS SeKabupaten OKU Selatan kemudian menelitibaik dari segi pendapatan, belanja maupun pembiayaan, lalu difasilitasioleh BAPPEDA dan dilaksanakan rapat Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

No. 1418 K/PID.SUS/2017Daerah (TAPD) yang diketuai oleh SEKDA Kabupaten OKU Selatan padasaat itu dijabat oleh saksi ISKANDAR, Para Asisten, Kepala BAPPEDAdalam hal itu saksi ROMZI, Kepala DISPENDA dalam hal ini saksiNATALION, Kepala BPKAD dalam hal ini Saksi RAHMATULLAH danKabag Hukum dalam hal ini Saksi NURZALEHA, dalam rapat tersebutmembahas APBD 2014 termasuk juga anggaran Dana Upah LinmasPemilinan Presiden tahun 2014;Bahwa antara tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2014, Terdakwabersama saksi

AAH WAHID MAULANY, M.Pd (copy);1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/364DPRD/2011 tanggal 11Agustus 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan TAPD pembahasan materi RKUPA dan RPPASP TahunAnggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Pandeglang An.

Putusan Nomor 514 K/Pid.Sus/201922/7.228.229.230.231.232.233.1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 005/395DPRD/2011 tanggal 23September 2011 tentang Undangan Rapat Kerja Badan Anggarandengan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan TAPD denganAgenda Evaluasi dan Finalisasi Materi Raperda Perubahan APBDTahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Pandeglang An.

Desember tahun berjalan namun bila ada kegiatan yang belum selesai pada tahun berjalan maka SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi untuk kemudian pada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana SiLPA Tahun sebelumnya yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPD mengesahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) hanya untuk 1 kali ke tahunberikutnya.Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan pembayaran uang muka sudah

Desember tahunberjalan namun bila ada kegiatan yang belum selesai pada tahun berjalanmaka SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melalui TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasiuntuk kemudianpada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana SiLPA Tahunsebelumnya yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPD mengesahkanPutusan Reg.Perk.

No: 42 /PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 541.039.303.450 11.Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi untuk kemudian pada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana SiLPA Tahun sebelumnya yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPD mengesahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanijutan (DPAL) hanya untuk 1 kali ke tahunberikutnya Bahwa Addendum kontrak hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.