Ditemukan 4577 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-09-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN Tanggal 6 Maret 2018 — Nama : HANS CRISTIAN TUHUMURY;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani;
Tempat tinggal : Simalohi Lingkungan 8 Desa Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2017, memberikan kuasa kepada:
1. LOIS HENDRO WAAS, S.H.;
2. LODWYK WESSY, S.H.;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ABRAHAM M.M. MALIOY, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.41, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
Melawan:
1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON;
Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman âÃÂàTantui, Kota Ambon, , Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2769/SK.81.71/IX/2017, tanggal 11 September 2017 memberikan kuasa kepada:
1. DAVE A.H. POOROE, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon;
2. SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku;
3. KHIKMANTO SUPRIBADI, S.T., Jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon;
4. RACHMADANI SIGIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Ambon;
5. MARITJE J. MAIBURU, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
6. Nama : MARLYN TUHUMURY;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Penginjil;
Tempat tinggal : Desa Urimessing RT.008/RW.03, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Penetapan Izin Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 23/G/2017/PTUN.ABN, tanggal 30 Oktober 2017, memberikan izin sebagai Kuasa Insidentil kepada Drs. ZETH ANTHONY PIETER, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Batu Gantung RT.002/RW.03, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1;
7. Nama : FRISCA NATALIA MATAHURILA;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Jalan Yani RT.001/RW.001, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 79/Kuasa/X/2017, tertanggal 30 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada:
1. ELDA LOUPATTY, S.H.;
2. ANTHONI HATANE, S.H., M.H.;
3. SARCHY SAPURY, S.H.;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE: HATANE & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.18, Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2;
160 — 200
160 — 200
Berdasarkan asasasas umum pemerintahan yang baik khususnya asasbertindak sewenang wenang, tidak cermat dan tidak teliti sehinggasesuai dengan ketentuan paasal 53 ayat 2 huruf b UndangUndangNo.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No.5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat Il intervensi memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk dapat memutuskansebagai berikut:Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnnya
Register : 10-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PA MANADO Nomor 518/Pdt.G/2020/PA.Mdo Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 46
103 — 46
untuk mendapatkan nafkah Mutah patutlahditolak dan dikesampingkan;3: Bahwa terhadap dalildalil replik Penggugat rekonvensi selaindan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat rekonvensi dalamhal ini, dianggap sudah ditolak oleh Tergugat rekonvensi dan Tergugatrekonvensi bertetap pada jawaban rekonvensi yang telah diajukandalam perdidangan melalui ecourt;Berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, maka kiranya MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskanmenolak seluruhnnya
Register : 20-09-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 125/PDT/2017/PT KPG Tanggal 21 Nopember 2017 — - BENYAMIN NALLE vs - ESAU OKTOVIANUS NAIMANU, Cs.
91 — 38
91 — 38
Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensidari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnnya sedangkangugatan Rekonvensi dari Para Pembanding semula Tergugat Konvensi Il danll/Penggugat Rekonvensi dan Ill dikabulkan sebagian maka TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi sekarang sebagai Pembanding dihukumuntuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkatBanding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan
Register : 15-03-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str Tanggal 8 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 23
69 — 23
tidak dikuatkan oleh bukti yang lain, makaMajelis Hakim berpendapat pembuktian Penggugat tidak memenuhi batasminimal alat bukti sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalilgugatannya terkait Objek tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya mengenai objek sengketa tersebut, olehkarena itu objek sengketa tersebut pada gugatan Penggugat Rekonvensiharus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan RekonvensiPenggugat tidak dikabulkan seluruhnnya
Register : 04-05-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 27 Juli 2021 — Pemohon:
PT. GITA IMPEXINDO
Termohon:
PT. CIRCLETEC NIAGA INDONESIA
173 — 34
PT. GITA IMPEXINDO
Termohon:
PT. CIRCLETEC NIAGA INDONESIA
173 — 34
Menolak seluruhnnya Permohonan Pemohon PKPU atau setidaktidaknya tidak dapat menerima Permohonan Pemohon PKPU (OBSCUURLIBELS);2.
Putus : 28-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN TEBO Nomor 101/Pid.Sus/2016/PN Mrt Tanggal 28 September 2016 — 1. OKTAVIANDI MUKLIS Als ANDI MUKLIS Bin MUKLIS
2. M. FAISAL POHAN Als DOLI Bin ALI NURHAN POHAN
79 — 37
79 — 37
FAISAL POHAN Als DOLI BinNURHAN POHAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2(dua) bulan di kurangi masa penahanan seluruhnnya dengan perintahterdakwa tetap dalam tahanan;3.
Register : 13-11-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 22-09-2014
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 40/G/2012/PTUN-PTK Tanggal 16 April 2013 — PT. RIMBA KAPUAS LESTARI (diwakili oleh TIAN HARTONO)
Melawan
1. BUPATI KABUPATEN SINTANG
2. MENTERI KEHUTANAN RI
126 — 53
126 — 53
ence nnnnnnnnnne(2) Apabilatergugat lebih darisatu Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukumPengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atauPejabat Tata Usaha Negara.Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut,maka terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukumdan dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa karena eksepsi dan Tergugat danTergugat II dinyatakan ditolak seluruhnnya
Putus : 14-06-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — DARMAN HARAHAP VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. RANTAUPRAPAT
92 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh pihak pertama (debitur), pihakkedua (Pemohon Keberatan) selaku pemegang hak tanggungan peringkatpertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, danuntuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebin dahulu dari pihak pertamauntuk menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek haktanggungan baik seluruhnnya maupun sebagiansebagian.Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan PemohonKeberatan untuk menjual objek hak tanggungan secara Parate Eksekusi
Register : 12-10-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3431/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Tanggal 17 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 21
55 — 21
Olehkarenanya gugatan nafkah lampau tidak berdasarkan fakta danhukum sehingga sudah sepatutnya ditolak.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatanPenggugat ditolak seluruhnnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima dan oleh karenanya Tergugat mohon Yang Mulia MajelisHalaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 3431/Padt.G/2016/PA. TgrsHakim perkara gugatan Penggugat (Dalam Konvensi) a quomemutuskan :Mengadili1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;2.
Register : 11-02-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN BATAM Nomor 104/Pid.B/2019/PN Btm Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
YAN ELHAS ZEBOEA, SH
Terdakwa:
DAVIS SUSANTO Bin Alm MUSTAFA KAMAL
31 — 23
YAN ELHAS ZEBOEA, SH
Terdakwa:
DAVIS SUSANTO Bin Alm MUSTAFA KAMAL
31 — 23
Perbuatan mengambil sudah dimulai padasaat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknyadan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindahdari tempat asalnya.Bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bagian dariharta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dariseseorang;Bahwa yang dimaksudkan dengan seluruhnnya atau sebagiankepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akandiambil tersebut adalah
Register : 13-04-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 717/ Pid.B/2011/PN.JKT.PST Tanggal 11 Oktober 2011 — Terdakwa RUDI WIDJAJA
197 — 56
197 — 56
No. 717/ Pid.B/2011/PN.JKT.PSTdaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan sengaja dan melawanhukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain, tetapi yangada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaaannya terhadap barangdisebabkan karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dan antarabeberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai perbuatan berlanjut perbuatan mana
Register : 28-04-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 259/PDT.G/2015/PN PN.JKT.BAR Tanggal 5 Nopember 2015 — Penggugat:
MACHMUD
Tergugat:
1.PT. ANTILOPE MADJU
2.PIHAK YANG MENEMPATI / YANG MENDAPATKAN PERALIHAN HAK ATAS OBJEK PERKARA
3.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
110 — 21
MACHMUD
Tergugat:
1.PT. ANTILOPE MADJU
2.PIHAK YANG MENEMPATI / YANG MENDAPATKAN PERALIHAN HAK ATAS OBJEK PERKARA
3.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
110 — 21
untuk pembayaran pajak; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah sangat Jelas danTerang Gugatan Penggugat melampaui kewenangan KompetensiAbsolut; Error in Persona baik Kapasitas Hukum Penggugat atauKelirunya Penggugat menarik Turut Tergugat 1 dan Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);Berdasarkan halhal tersebut diatas berlebihan kiranya dan sesualketentuan hukum yang berlaku Tergugat memohon dengan Hormatkepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan kiranya untukMenolak Gugatan Penggugat seluruhnnya
Register : 17-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1999 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AXIS TELEKOM INDONESIA c.q. PT. XL AXIATA, Tbk;
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, makaPemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak agar banding PemohonBanding dikabulkan seluruhnnya dengan penghitungan pajak yangseharusnya terutang adalah sebagai berikut:Halaman 39 dari 52 halaman.
Putus : 09-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2013 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CAHAYA PELITA ANDHIKA
160 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2013/B/PK/PJK/2017 hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnnya Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP465/WPJ.26/2014 tanggal 18 Desember 2014, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor 00002/207/12/126/13 tanggal 11November 2013, atas nama PT Cahaya Pelita Andhika, NPWP01.452.912.7126.001, beralamat di Desa Sitardas, Lumut, Tapanuli
Register : 28-09-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 19-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 586/PDT/2018/PT DKI Tanggal 26 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. TUCAN PUMPCO SERVICES INDONESIA
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DKI
Terbanding/Tergugat II : MenteriKeuanganRepublik IndonesiaCq Direktur Jenderal Kekayaan Negara Cq Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG KPKNL JAKARTA V
Terbanding/Tergugat III : PT.BALAI LELANG SEMPURNA
54 — 30
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DKI
Terbanding/Tergugat II : MenteriKeuanganRepublik IndonesiaCq Direktur Jenderal Kekayaan Negara Cq Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG KPKNL JAKARTA V
Terbanding/Tergugat III : PT.BALAI LELANG SEMPURNA
54 — 30
Bahwa dari uraian TERBANTAH di atas, mohon kiranya Majelis HakimYang Terhormat berkenan untuk menolak gugatan yang diajukan olehPEMBANTAH untuk seluruhnnya dan menyatakan PEMBANTAH adalahpihak yang tidak beritikad baik.F. PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI YANG DtLAKUKAN OLEHTERBANTAH TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU DAN SAHMENURUT HUKUM1.
Register : 07-01-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg Tanggal 29 Maret 2016 — IMRAN MUSTAFA lawan PT. PERTAMINA (Persero)
156 — 52
156 — 52
Bahwa sesuai dengan dalil dan fakta yang telahdiuraikan oleh Tergugat dalam butir 48 SuratJawaban, maka dalildalil Penggugat di dalamposita butir 69 71 Surat Gugatan wajib ditolakuntuk seluruhnnya dan mohon Majelis Hakimmenetapkan jumlah penerimaan pembayaranpesangon, penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang diterima oleh Penggugatsebesar Rp. 659.765.916, (Enam ratus limapuluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh limaribu sembilan ratus enam belas rupiah).dari 3.
Putus : 20-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1314 K/Pdt/2012 Tanggal 20 Mei 2014 — Ir. JOHANNES HALOMOAN RAMBE, dk VS Drg. ROSALINDA RAMBE, dk
77 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Johanes Halomoan Rambe (Tergugat I) berhak memperoleh 1/166.3.bagian atau seluruhnnya sebesar Rp1.395.477.875,00 dan kepadanyadipisahkan dan dibagikan berupa:a.Ir.Sebagian dari sebidang Tanah Hak Milik No.85/Sukaraja yangterletak di Provinsi Lampung, KabupatenTanjungkarang, BetungSelatan, Desa Sukaraja diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal14 September 1974 No. 449/1974 luas 48.665 m?, berdasarkanSPPT tahun 2001 sebesar Rp3.990.530.000,00. Adapun bagiandari Ir.
Register : 17-01-2012 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 305/PDT/G/2013/PN.JKT.PST Tanggal 11 September 2014 — MISBAH dan Ny. ENDANG SETYARINI >< 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) JAKARTA I
140 — 30
140 — 30
Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objeklelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnnya maupun sebagian sebagian;b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syaratsyaratpenjualan;Cc Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkankuitansi;d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhya atau sebagianuntuk melunasi hutang debitur tersebut di atas; danf.
Register : 17-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1997 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AXIS TELEKOM INDONESIA c.q. PT. XL AXIATA, Tbk;
71 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Bandingbahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, makaPemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak agar banding PemohonBanding dikabulkan seluruhnnya dengan penghitungan pajak yangseharusnya terutang adalah sebagai berikut: JUMLAH RUPIAHSEHARUSNYAKETERANGAN MENURUTPEMOHON BANDINGPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 120.173.155.542Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh PemungutJumlah seluruh penyerahan 120.173.155.542PPN Keluaran yang harus
Register : 22-05-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN PACITAN Nomor 31/Pid.B/2019/PN Pct Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
HERY WAHYUDHI, SH
Terdakwa:
1.KABUL ISKANDAR Bin BONIDI
2.ISBANDI Als. BANDUL Bin BONIDI
3.MOCHTAR JUNAEDI Bin Alm. BOIMIN
4.SUPARMAN Bin MISKIJO
5.HARTOYO Bin MISERI
6.NANANG KHOSIM Bin KAYAT
76 — 7
HERY WAHYUDHI, SH
Terdakwa:
1.KABUL ISKANDAR Bin BONIDI
2.ISBANDI Als. BANDUL Bin BONIDI
3.MOCHTAR JUNAEDI Bin Alm. BOIMIN
4.SUPARMAN Bin MISKIJO
5.HARTOYO Bin MISERI
6.NANANG KHOSIM Bin KAYAT
76 — 7
Kemudian Sadr.Nandir, dkk harus melakukan pengerjaan pemotongan badan kapaltongkang tersebut kemudian hasil pemotongan plat besi kapal tongkangdiserahkan seluruhnnya kepada saksi sementara pihak pekerja akanHalaman 22 dari 44 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN.Pct.mendapatkan upah sebesar Rp. 1.400,00 (Seribu empat ratus Rupiah)untuk setiap 1 (Satu) satu kilogramnya ; Bahwa untuk mengawasi pekerjaan pemotongan badan kapal tongkangtersebut, saksi mempercayakannya kepada adik saksi sendiri, yakni Sdr.Dikki