Ditemukan 3865 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
28685
  • ribu dua ratustujuh puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen), jadi volumevolumetersebut yang digunakan sebagai patokan atau volume terpasang danterbayarkan;Bahwa berdasarkan buktibukti riil pelaksanaan pekerjaan, bukti riil yangkami terima adalah Rp204.605.912.302,10 kemudian yang dibayarkan dariPemkab Bengkalis adalah Rp310.487.904.272,73, jadi selisinnya sebesarRp105.881.991.970,63 termasuk diantaranya adalah berupa kekuranganvolume pekerjaan tersebut;Bahwa kami dalam melakukan audit, kami netral
    , siapapun yang memintakami harus netral;Bahwa dalam melakukan audit, ahli juga konfirmasi kepada HOBBYSIREGAR dan M.
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
32978
  • ribu dua ratustujuh puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen), jadi volumevolumetersebut yang digunakan sebagai patokan atau volume terpasang danterbayarkan;Bahwa berdasarkan buktibukti riil pelaksanaan pekerjaan, bukti riil yangkami terima adalah Rp204.605.912.302,10 kemudian yang dibayarkan dariPemkab Bengkalis adalah Rp310.487.904.272,73, jadi selisinnya sebesarRp105.881.991.970,63 termasuk diantaranya adalah berupa kekuranganvolume pekerjaan tersebut;Bahwa kami dalam melakukan audit, kami netral
    , siapapun yang memintakami harus netral;Bahwa dalam melakukan audit, ahli juga konfirmasi kepada HOBBYSIREGAR dan M.
Putus : 29-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/PID.SUS/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR
235174 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesarRp171.567.700,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuhribu tujuh ratus rupiah) dan selebihnya seolaholah telah dipertanggungjawabkan dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang sah yangbertentangan dengan kewajibannya, yaitu sebagai Pemeriksa dalammelakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Pemkot Tomohon Tahun Anggaran 2007 wajib menjunjung tinggiindependensi, integritas dan profesionalitas; dalam menjalankan tugas danwewenangnya, Pemeriksa wajib bersikap netral
    MUNZIR, SE, AK, ANDINA LAKSMI KR, SE, AKdan KRISTIANTI SETYO RINI, SE, AK bertentangan dengankewajiban selaku Pemeriksa LKPD Pemkot Tomohon TA 2007sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RINomor : 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa KeuanganRI terutama Pasal 2 huruf c yaitu Pemeriksa wajib menjunjung tinggiindependensi, integritas dan profesionalitas, Pasal 6 Ayat (1) hurufadan c yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Pemeriksawajib bersikap netral dan tidak
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1008713 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Pemohon tidakmungkin bisa mengetahui apakah benar laporan pemeriksaan lanjutandiselesaikan pada tanggal 27 September 2007 sebagaimana diwajibkan olehPasal 48 dari Peraturan KPPU No. 1 tahun 2006.TERMOHON MELAKUKAN PEMERIKSAAN DENGAN PRASANGKA(BAHWA PARA PEMOHON TELAH BERSALAH SEBELUM ADANYAPUTUSAN) DAN JUGA TIDAK NETRAL/INDEPENDENTermohon (terutama ketua Termohon) telah melakukan pelanggaran fatalterhadap prinsip due process of law dengan berulang kali mengeluarkanpernyataan kepada pers bahwa
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
19861703
  • Transaksi itusendiri netral bukan merupakan perbuatan pidana,tetapi uraianuraian mengenai perbuatan melawanhukum yang melahirkan hasil pidana itulah yang harusdiuraikan dan itulah yang menghasilkan hasil kejahatanyang dicuci itu.Bahwa yang dimaksud tindakan lain dalam UU No. 15Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 adalahperbuatan apapun juga tetapi perbuatan tersebutsudah tentu harus ada kehendak, harus ada tujuanuntuk menyembunyikan, menyamarkan.