Ditemukan 4017 data
89 — 31
Bahwa keributan yang Tergugat alami adalah sering berbohongnyaPenggugat sampai terbongkarnya perselingkuhan, sering ditentangnyanasehatnasehat Tergugat semasa masih menjadi suami karena kewajibansuami mendakwahi istri, yang sudah keluar dari normanorma sosial danagama, tidak jujurnya Penggugat atas penggunaan uang ratusan juta hasilpenjualan mobil; Bahwa adalah sebuah fitnah Penggugat sering dipukuli, diseret dandiinjak oleh Tergugat, kalau memang tabiat Tergugat demikian pada saatpenggerebekan dimana
10 — 4
hal mana Majelis Hakim juga periksa pada bukti surat tersebutternyata nama saksi hanya berdasarkan tulis tangan bukan berdasarkan ketikanawal, dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon yang kedua yangmenyatakan bahwa saksi bertanda tangan setelah Termohon bertandatangannamun saksi lupa apakah ayah saksi hadir ketika bukti Surat itu ditandatangani,selain itu Majelis Hakim berpendapat bukti ini tidak memenuhi syarat materil aktabawah tangan karena isi akta di bawah tangan betentangan dengan hukum danagama
14 — 4
hal mana Majelis Hakim juga periksa pada bukti surat tersebutternyata nama saksi hanya berdasarkan tulis tangan bukan berdasarkan ketikanawal, dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon yang kedua yangmenyatakan bahwa saksi bertanda tangan setelah Termohon bertandatangannamun saksi lupa apakah ayah saksi hadir ketika bukti Surat itu ditandatangani,selain itu Majelis Hakim berpendapat bukti ini tidak memenuhi syarat materil aktabawah tangan karena isi akta di bawah tangan betentangan dengan hukum danagama
65 — 17
tahun 1979 karena saya memimpin groupVolley Ball putra dan ibu Titi memimpin grup Volley Ball putri.Saya suka memberi arahan kepada group volley Ball putrid termasuk ibu Titi sebagaipemimpin group, saya berani menegor langsung kepada mereka , tatkala konsentrasiindividu berubah apabila bertanding maupun latihan.Pada tahun 1981 kami sepakat berhubungan lebih dari sahabat namun hubungan tersebutbanyak sandungan sandungan:e Berbeda latar belakang , lingkungan pendidikan, berbeda budaya, keluarga, danagama
H. M. SELLE S.,
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG
Intervensi:
FITRAH RAMADHANI, AS
212 — 154
Bahwa telah jelas dalam pasalpasal dalil diatas secara hukum danagama pernikahan antara Penggugat dengan FITRAH RAMADHANIAS adalah tetap sah dan tidak ada perceraian hingga gugatanperceraian selanjutnya yang dilakukan Penggugat pada tahun 2018.Sehingga tidak ada pembagian harta bersama serta tanah a quo tetapmenjadi hak Penggugat dan tidak ada peralinan hak kepadaSiapapun.8.
34 — 12
Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama, Tempat / Tgl. lahir, danagama pemohon pada KTP dan KK dari IRFANDI, Tempat / Tgl. Lahir :Medan, 04 April 1992, Agama Islam, menjadi PANDI, Tempat / Tgl. Lahir: Serdang / 04 September 1992, Agama Kristen;Hal 63 dari 7 hal. Penetapan No.820/Pdt.P/2017/PN. Tng.3.
119 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gusti Ayu Raka dengan memakai adat Bali danagama, serta disaksikan oleh krama adat di Banjar Cemenggon (PuriCemenggon Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V dan Penggugat VIyang adalah anak perempuan dari alm. Drs. Gusti Ngurah Putra tidakberhak mendapatkan bagian dari kewarisan/harta peninggalan orangtuanya (alm. Drs.
379 — 615 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 11 P/HUM/2020suatu Keputusan Kepala Daerah, dapat juga dilakukan melalui PeraturanDaerah;Bahwa urusan pemerintah pusat yang bersifat absolut/mutlak meliputi:politik luar negeri;pertahanan;keamanan;yustisi;moneter dan fiskal nasional; danagama.
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Tri Laksana
204 — 241
Banyumas.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwaadalah suami Saksi, sedangkan Saksi kenal denganPe (Saksi1) dan(Saksi3) pada tahun 2016 karena satu angkatan (lifting)dengan suami Saksi.Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah secara kedinasan danagama pada tanggal 9 Nopember 2016 di KUA Kec.Sambungmacan, Kab.
221 — 335 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah diatur di dalamUndangUndang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:1) Pasal 10 ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, menyatakan :"Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a.bCc.def.politik luar negeri;pertahanan;keamanan;yustisi:moneter dan fiskal nasional; danagama" (Bukti P10)2) Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah, menyebutkan :"Urusan
84 — 25
kKandungnya ;Bahwa, komunikasi antara lbu dan anak harus tetap dilakukan untuktumbuh kembang anak tersebut, sehingga tidak boleh ada diskriminasi;Bahwa, bapak biologis dan ibu biologis hak asuhnya terhadap anakanaksama dan tidak boleh ada perbedaan ;Bahwa, jika anakanak dalam pengasuhan bapak biologisnya, ibu bilogisnyajuga masih mempunyai hak yang sama dan harus ada komunikasi antaralbu biologisnya dan anakanak tersebut, tidak boleh terputus ;Bahwa, masalah kebutuhan anak termasuk masalah kasih sayang danagama
99 — 11
yang menghapussifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atasperbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana denganmemperhatikan halhal yang memberatkan dan yang meringankansebagai berikut:Halhal yang meringankan; e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;Halhal yang memberatkan; e Terdakwa berbelitbelit dan tidak jujur dalam memberikanketerangan;e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan moral etika danagama
214 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
OmanRochman alias Aman Abdurrahman, dia menganjurkan kepadamuridmuridnya termasuk Terdakwa III untuk mengikuti latihanuntuk membuat bahan peledak, dengan alasan untuk menambahilmu pengetahuan dan untuk bekal dalam membela Negara danagama, dan memperkenalkan Terdakwa III dengan orang yangakan melatih bernama Harun (DPO).Sebagai seorang Ustad yang sangat Terdakwa III hormati danhargai, tentu saja anjuran ini tidak mungkin untuk ditolak, jadiTedakwa III ikut dalam membuat bahan peledak tidak murni atausematamata
1.DHARMA GUNA.
2.KURNIAWATI,
3.SATHYA DHARMA SANTOSA,
Tergugat:
1.BODHI SENTOSA.,
2.PT. BANK MUAMALAT INDONESIA.Tbk KANTOR CABANG KOTA BOGOR
3.PT. NICHIWA KEMALA SAKTI.,
4.ENDAH SUMIARTI, S.H., selaku Notaris.PPAT
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL . KOTA BOGOR
239 — 218
Bahwa pada tanggal 6 Maret 1967orang tua dari Para Penggugatyang bernama METAWATI melakukan perkawinan secara adat danagama tanpa dicatatkan atau tanpa disahkan oleh Negara denganseorang lakilaki yang bernama VIRIYA SATI, dan perkawinan tersebutdikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :a. BODHI SENTOSA, Lakilaki, umur 50 tahun,agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, alamatJalan Batu Tulis Jaya Tunggal No. 19, RT/RW :003/013, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan BogorSelatan, Kota Bogor.
24 — 17
ikatan lahiriah danbatiniah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menjadi Suatu indikasikuat bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugatmengandung dimensi kemudharatan yang nyata, yang sudah seharusnyadihindarkan demi mewujudkan kemaslahatan baik bagi Penggugat maupunbagi Tergugat, sehingga dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dalamhal ini (yaitu beratnya beban penderitaan diantara kedua belah pihak jikadipaksakan untuk dirukunkan kembali dan juga dampak sosiologis, budaya danagama
Iskandar. Sappe .SH
Tergugat:
1.Gubernur kalimantan barat
2.PLN
Turut Tergugat:
BPN Kota Pontianak
83 — 14
dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan KotaPontianak, terhadap objek perkara a quo adalah Sertipikat Hak PakaiNomor: 63/Paal Lima yag diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 1992,Gambar Situasi Nomor: 04658/1992 seluas 14.360 M2 tercatat atas namaPemerintah Propinsi Daerah Tingkat Kalimantan Barat.Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas maka cukup alasan Hukumbagi Turut Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo dengan pengetahuan, keyakinan, hati nurani danagama
172 — 97
UndangUndang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya untukmengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkanasas otonomi dan tugas pembantuan.(3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : politik luar negeri,pertanahan, keamanan, yustisii moneter dan fiskal nasional danagama
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Walikota Batam
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Ketua DPRD Kota Batam
56 — 35
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 UndangUndang Nomor32 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa PemerintahanDaerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UndangUndang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah ayat 3menyatakan Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: politik luar negeri,pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; danagama.
175 — 67
Keempat, menurut Hukum Positif ( Negara ) pengakuan atasterbitnya Hak atas Harta bersama atau Gono gini didalamperkawinan adalah sejak dicatatkannya Perkawinan berdasarkankepada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.In casu apabila dikaitkan dengan Perkawinan antara Pembanding /Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dengan Terbanding /Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi meskipunPerkawinan tersebut telah dilangsungkan secara adat danagama pada tanggal 04 Maret 1996, namun baru
26 — 15
Bahwa dalil rekonvensi Penggugat mengenai nafkah adalah tidak benardan mengadaada, selengkapnya sebagai berikut : Bahwa permintaan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sangatmengadaada dan bohong belaka, sebelum bercerai secara adat danagama di hadapan Pemerintah Desa Tanea, Kecamatan KondaKabupaten Konawe Selatan, Tergugat Rekonvensi terus menafkahi danterhadap anak juga tetap menafkahi sampai sekarang baik secaralangsung ataupun melalui orang tua Penggugat Rekonvensi.