SIWALETTEdanPT BPR ARTAPRIMA DANAJASA, DK

PT BPR ARTAPRIMA DANAJASA, diwakilioleh Direktur Utama, Leonardus Wijaya Simbolon,berkedudukan di Ruko Sentra Niaga Kalimas Blok B1, Jalan Inspeksi Kalimalang Jatimulya, Tambun,Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepadaLaurendcius P. Sitompul, S.H., Advokat, berkantor diPremier Residence B 5, Jalan Kapuk Raya,Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu,Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 3 Januari 2019;Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1833 K/Pdt/20192. NOTARIS SUHERMAN, S.H., M.Kn.

Penggugat:
SUMARNI
Tergugat:
1.PT.BPR ARTAPRIMA DANAJASA
2.Tim Likuidasi PT. BPR ARTAPRIMA DANAJASA
Turut Tergugat:
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tegal
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Pemalang Jawa Tengah

BPR ARTAPRIMA DANAJASA, dalam Likuidasi yang berkedudukandi Ruko Niaga Kalimas Blok B1 Jl. Inspeksi KalimalangJatimulya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan pada saat initidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluarnegeri, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. Tim Likuidasi PT. BPR ARTAPRIMA DANAJASA, yang berkedudukan diRuko Niaga Kalimas Blok B1 Jl.

Bahwa dengan terbentuknya Tim Likuidasi PT BPR ArtaprimaDanajasa (DL), maka seluruh tanggung jawab dan kepengurusan PT.BPR ARTAPRIMA DANAJASA dilaksanakan oleh Tim Likuidasi PT BPRArtaprima Danajasa (DL). Tim Likuidasi PT BPR Artaprima Danajasa(DL)juga berwenang mewakili bank dalam likuidasi, dalam hal iniTERGUGAT I, dalam segala yang berkaitan dengan penyelesaian hakdan kewajiban PT. BPR ARTAPRIMA DANAJASA .8.

Sumarni (in casuHalaman 18 dari 34Putusan Sela Nomor 141/Pdt.G/2021/PN CkrPenggugat) dengan PT BPR Artaprima Danajasa (in casuTergugat I) dengan jaminan sebagai berikut: Sertipikat Hak Milik Nomor 00621 luas 210 m?

Bank Artaprima Danajasa (dalamlikuidasi) melainkan Penggugat menitikberatkan dalam persoalan ini adalahtindakan yang dilakukan oleh PT. BPR Artaprima Danajasa dalam likuidasi(Tergugat I!)

Michael Hadi Pratama sebagai Anggota.Keputusan RUPS PT BPR Artaprima Danajasa tersebut kemudiandituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Kepala Eksekutif LembagaPenjamin Simpanan Sebagai Rapat Umum Pemegang Saham PerseroanTerbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Artaprima Danajasa (DalamHalaman 32 dari 34Putusan Sela Nomor 141/Pdt.G/2021/PN CkrLikuidasi), Nomor : Akta Nomor 2 tanggal 03 November 2020, yang dibuatoleh Notaris Winter Sigiro, SH, MH.

BPR Artaprima Danajasa Dalam Likuidasi yangdisingkat (DL). Begitu juga dengan selurun Aset dan kewajiban PT. BPRArtaprima Danajasa (DL) diambil alin oleh Lembaga Penjamin Simpanan(LPS).Dalam hal melakukan proses Likuidasi, maka Lembaga PenjaminSimpanan (LPS) membentuk Tim Likuidasi berdasarkan Surat KeputusanKepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 75 Tahun2020 tanggal 22 Oktober 2020Sesuai dengan Neraca Penutupan PT.

BPR ArtaprimaHalaman 2 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 19/Padt.G.S/2021/PNCkr10.11.Danajasa , sehingga Penggugat berpendapat bahwa Tergugat TelahWanprestasi.Bahwa sejak Dicabutnya Izin Usaha PT. BPR Artaprima Danajasa (DL) yaituTanggal 15 Oktober 2020, Tergugat belum pernah melakukan Pembayaranatau melunasi kewajibannya di PT.

BPR Artaprima Danajasa (DL).Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka PT.BPR Artaprima Danajasa (DL) telah mengalami kerugian sebesar Rp.684,483,135, (Enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapanpuluh tiga seratus tiga puluh lima rupiah),Bahwa atas Ingkar Janji atau Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, makaPenggugat telah mengirimkan atau menyampaikan Surat Somasi keTergugat tertanggal 27 November 2020, Somasi II tanggal 14 Desember2020, dan Somasi Ill Tanggal 12 Januari

BPR Arthaprima Danajasa dan Tuan HusniTamrin, SE. tertanggal 20 Agustus 2021, yang mana telah diberi materai dandisesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P9;10. Fotocopy dokumen Penyerahan Jaminan SecaraSukarela yang dibuat oleh PT. BPR Arthaprima Danajasa dan Tuan HusniTamrin, SE. tertanggal 13 Oktober 2021, yang mana telah diberi materai dandisesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P10;11.

BPR Arthaprima Danajasa untuk Husni Tamrin tertanggal 27November 2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengancopynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P12;Halaman 5 dari 10 Halaman, Putusan Nomor 19/Padt.G.S/2021/PNCkr13. Fotocopy Surat Peringatan Kedua Penyelesaian Kredit diPT. BPR Arthaprima Danajasa untuk Husni Tamrin tertanggal 14 Desember2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynyadipersidangan, selanjutnya diberi tanda P13;14.

Terbanding/Tergugat I : PT.BPR ARTAPRIMA DANAJASA
Terbanding/Tergugat II : Tim Likuidasi PT. BPR ARTAPRIMA DANAJASA
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tegal
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.Pemalang Jawa Tengah

Fauziah Bireuen, Nomor 900/1087/2012,tanggal 23 April 2012, yang telah dilegalisir;5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bireuen, Nomor Istimewa/2012,tanggal 02 April 2012, yang telah dilegalisir;6) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Penerimaan Dana sejumlahRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 03 April2012, yang telah dilegalisir;7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat penagihan pinjaman sementara danaJasa Pelayanan RSUD dr.

Fauziah Bireuen, Nomor 900/1093/2012,tanggal 23 April 2012, yang telah dilegalisir;8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat penagihan pinjaman sementara danaJasa Peayanan RSUD dr. Fauziah Bireuen, Nomor 900/2223/2012,tanggal 04 September 2012, yang telah dilegalisir;9) 1 (satu) lembar fotokopi Struktur Organisasi RSUD dr.

PEWARIS yaitu keperluan pengurusan danajasa raharja dan bantuan dari Dinas Sosial;2.

PEWARIS yaitu keperluan pengurusan danajasa raharja dan bantuan dari Dinas Sosial;Bahwa Para Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikankesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakimmengabulkan permohonannya;Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalamberita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkatcukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN

BPR Artaprima Danajasa
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Suherman S.H., M.Kn

BPR ARTAPRIMA DANAJASA, beralamat di Ruko SentraNiaga Kalimas Blok B1 Jl. Inspeksi Kalimalang Jatimulya,Tambun Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding semula Turut Tergugat ;2. NOTARIS SUHERMAN, S.H., M.Kn., beralamat di Jl.

Siwalette, BPR Artaprima Danajasa dan Notaris Suherman,S.H.,M.Kn pada Pengadilan Negeri Bekasi Kota, serta halhal lainyang berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas.;d. Bahwa setelah mencermati surat kuasa Penggugat ternyata suratkuasa Penggugat mengandung banyak sekali kekeliruan sehinggasangat beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan tidak sahkarena tidak memenuhi syarat formil surat kuasa.

Dalam Surat Kuasanya Penggugathanya menyebutkan BPR Artaprima Danajasa, sedangkandalam Gugatannya, Penggugat menyebutkan PT.BPRArtaprima Danajasa.2. Penggugat tidak menyebut secara ringkas dan konkrit pokokperkara dan objek yang diperkarakan.Penggugat dalam Surat Kuasa nya hanya menyebutkan secaraumum tentang adanya rencana mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum, namun tidak menyebutkan secararingkas dan konkrit pokok perkara dan objek yangdiperkarakan.

tugas saksi adalah sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan)mengendalikan proses kegiatan dan melaporkan kegiatan serta menyediakananggaran kegiatan tersebut; Bahwa dana jasa medik yang belum/ tidak dibayarkan kepada Petugas medikpada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah)lebih yaitu jasa medik untuk bulan Nopember dan Desember 2007; Bahwa saksi mengetahui tugas terdakwa pada Rumah Sakit Umum DaerahAmpana adalah sebagai bendahara penerima yang tugasnya menerima danajasa

medik dari bendahara pengeluaran dan menyalurkan/ membayarkan danajasa medik tersebut kepada petugas/ pegawai Rumah Sakit Umum DaerahAmpana yang berhak menerima jasa medik berdasarkan beban tugas yaitukepada dokter, perawat, kepala ruangan, dan lainlain; Bahwa dana jasa medik tersebut berasal dari pendapatan hasil Rumah SakitUmum Daerah Ampana yang disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah DaerahKabupaten Tojo Unauna sebagai APBD sebesar 60 %, kemudian sisanya sebesar40 % dari dana tersebut dikembalikan

Kes, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi mengetahui sehingga diperhadapkan di muka persidangan ialahsehubungan masalah dana jasa medik pada Bulan Nopember dan Desembertahun 2007 pada RSUD Ampana yang belum terbayarkan; Bahwasaksi juga belum menerima dana jasa medik tersebut; Bahwa saksi mengetahui yang ditugaskan untuk melakukan pembayaran danajasa medik tahun 2007 tersebut adalah terdakwa sebagai bendahara penerimapada RSUD Ampana; tidak berkeberatan;40Bahwa dana jasa medik

puluh sembilanrupiah) yaitu dana jasa medik pada Bulan Nopember dan Desember 2007; Bahwa dana jasa medik dipungut oleh RSUD Ampana yang berasal dari:retribusi umum, retribusi Askeskin, retribusi Askesos, didasarkan atasPeraturan Daerah Kabupaten Tojo Unauna Nomor 20 Tahun 2006, SuratKeputusan BRSUD Ampana No.: 98/0482/II/2007/BRSUD Ampana tanggal 01 Maret 2007; Bahwa dalam hasil pemeriksaan diperoleh bahwa atas perintah Direktur RSUDAmpana kepada terdakwa sehingga terdakwa melakukan pembayaran danajasa

ABDUL RAHMAN memerintahkan untuk menghitung kembali uang danajasa medik tahun 2007 tersebut dan hasilnya terdapat selisih kurang sebanyak +Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu uang dana jasa medik BulanNopember dan Desember tahun 2007 yang belum terbayarkan; Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Unauna karena masalah uang dana jasa medik tersebut tidak dapat diselesaikan secarainternal RSUD Ampana, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Unaunamelakukan

Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi pernah ikut rapat rembuk bersama tentang pembagian persentasejasa medis tersebut dan ada kesepakatan tentang pembagian persentase danajasa medis tersebut ;Bahwa uang jasa medis saksi terima setelah memberi pelayanan kepadapasien ;Bahwa saksi tidak pernah terima pembayaran kekurangan kedua jasa medisjamkesmas tahun 2009 dan tidak pernah menandatangani tabel daftar namapenerima pembayaran kekurangan kedua jasa medis jamkesmas

klaim yang diajukan oleh pihak Rumah Sakitsetelah rumah sakit memberikan pelayanan kepada pasien dan kemudianpihak rumah sakit mengirimkan rekap data pasien yang berobat tersebutbaru kemudian dana jamkesmas dikuncurkan oleh Departemen Kesehatan ;Bahwa saksi pernah ikut rapat rembuk kesepakatan pembagian persentasedana jasa medis jamkesmas ;Bahwa saksi pernah menerima dana jasa medis pada tahun 2009 dari stafsaksi yaitu Novita Sari;Bahwa saksi tidak pernah menandatangani tabel daftar tanda terima danajasa

Fitriana Yudisari, MARS Binti (alm) Aminullah Sipatuhar,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi sebagai kepala pelayanan medik RSUD Aceh Tamiang;e Bahwa dana jamkesmas diamprah setelah memberikan pelayanan kepadapasien;e Bahwa saksi ada menerima pembayaran dana jasa medis 2009 danpembayaran kekurangan pertama sebagai pengelola dana Jamkesmas;e Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran kekurangan kedua danajasa medis jamkesmas tahun 2009;e Bahwa saksi tahu adanya

medis yang kemudian dituangkan dalam SK Direktur RSUD AcehTamiang, yang selanjutnya dihitung kembali biaya jasa medis dari sistem perdatarif ke sistem persentase, dan setelah dilakukan penghitungan kembali olehtim yang ditunjuk ternyata ditemukan kekurangan pembayaran untuk jasamedis jamkesmas tahun 2009 sebesar Rp. 181.831.050, (seratus delapan puluhsatu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah), yang kemudiandiserahkan kepada Terdakwa untuk dibuat daftar penerimaan kekurangan danajasa

Sehingga setelah dilakukan penghitungan kembalioleh tim yang ditunjuk ternyata ditemukan kekurangan pembayaran untuk jasamedis jamkesmas tahun 2009 sebesar Rp. 181.831.050, (seratus delapan puluhsatu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah), yang kemudiandiserahkan kepada Terdakwa untuk dibuat daftar penerimaan kekurangan danajasa medis tersebut;Menimbang, bahwa dana jasa medis jamkesmas sebesar Rp.181.831.050, (Seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribulima

DWI HESTI HENDARTL, M.Kes padasekitar akhir bulan Maret 2016 berniat mengubah pola perhitungan danajasa pelayanan medis yang sebelumnya 39% menjadi 44%.;Bahwa untuk melaksanakan niatnya, terdakwa drg. DWI HESTIHENDARTI., M.Kes menemui Oman Abdurohman., S.KM., MARS selakuTim Perhitungan dana jasa pelayanan medis dan memerintahkan OmanAbdurohman., SKM., MARS beserta Tim menambahkan 5% dari polaperhitungan dana jasa pelayanan medis yang sebelumnya hanya 39%.

Dwi HestiHendarti., M.Kes merubah susunan Tim Perhitungan dan Verifikasi danajasa pelayanan medis dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor :821/0513/RSUD/VV2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Perubahan keduasurat keputusan direktur RSUD Banten Nomor : 821/0270/RSUD/2015tentang Penunjukan Tim perhitungan dan verifikasi jasa pelayanan medis diRSUD Banten TA 2016, dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Vita Ofniati, S.Si, MA (Kasubag Umum danKepegawaian).; Sekretaris : Yuyun Yunaeni, Amd.Keb (kepala

Dwi HestiHendarti., M.Kes merubah susunan Tim Perhitungan dan Verifikasi danajasa pelayanan medis dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor :821/0513/RSUD/VV2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Perubahan keduasurat keputusan direktur RSUD Banten Nomor : 821/0270/RSUD/2015tentang Penunjukan Tim perhitungan dan verifikasi jasa pelayanan medis diRSUD Banten TA 2016, dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Vita Ofniati, S.Si, MA (Kasubag Umum danKepegawaian).; Sekretaris > Yuyun Yunaeni, Amd.Keb (kepala

;Bahwa selain menyimpang dari ketentuan diatas, perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa drg.DWI HESTI HENDARTL,M.Kes dalam pengelolaan danajasa pelayanan medis RSUD Banten tahun 2016 juga bertentangan dengan1. Pasal 3 ayat (8) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarayang mennyebutkan Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yangberakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untukmembiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukuptersedia;2.

;Bahwa selain menyimpang dari ketentuan diatas, perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa drg.DWI HESTI HENDARTI,M.Kes dalam pengelolaan danajasa pelayanan medis RSUD Banten tahun 2016 juga bertentangan dengan :1. Pasal 3 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarayang mennyebutkan Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yangberakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untukmembiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia2.

SONY MUCHLISON ketahui dan supayamudah Kholifah dalam mengambil dana jasa pelayanan milik para pegawalPuskesmas Karangploso kabupaten Malang, selanjutnya setelahn mendapat danajasa pelayanan dari BPJS, kemudian atas sepengetahuan Terdakwa dr.

SONYMUCHLISON meminta kepada para pegawai untuk menerima pemberian danajasa pelayanan tersebut dan tidak menyampaikan apabila dana jasa pelayanantersebut telah dipotong terlebin dahulu, sehingga hal tersebut membuat parapegawai puskesmas karangploso terpaksa menerima dana jasa pelayanan yangtelah Kholifan serta terdakwa dr.

SONY MUCHLISON dan KHOLIFAH, dalam pemotonganpengelolaan dana jasa pelayanan (Jaspel) di Puskesmas Karangploso KabupatenMalang telah memerintahkan atau menerima dana pemotongan pengelolaan danajasa pelayanan (Jaspel) sebesar Rp. 59.603.915,00 (lima puluh sembilan juta enamratus tiga ribu Sembilan ratus lima belas rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut tanpadidasari peraturan perundangundangan yang berlaku.Perbuatan terdakwadr.

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan DanaKapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan DanDukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. yangmempunyai penghitungan sebagai berikut :Tanggung JawabProgram yangdipegangJenis Maga RangkapPersentase a Kerja ' eaeKehadiran X etenagaan + + AdmuinistrasiJumlah DanaJasa Pelayanan = XTotal Jumlah Seluruh PointKeterangan:Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja

SONY MUCHLISON, dalam pemotonganpengelolaan dana jasa pelayanan (Jaspel) di Puskesmas Karangploso KabupatenMalang telah memerintahkan atau menerima dana pemotongan pengelolaan danajasa pelayanan (Jaspel) sebesar Rp. 59.603.915,00 (lima puluh sembilan jutaenam ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) Bahwa terdakwa dr.

S.Kep bersama dengan saksi Hj.Emmyati, SKM, MM menghadapkepada terdakwa dengan membawa sisa uang hasil pemotongan danajasa Jamkesda yang telah digunakan tersebut, selanjutnya sisa uanghasil pemotongan tersebut dibagi tiga, adapun yang mendapat bagianantara lain terdakwa, saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep dan saksiHj.

Emmyati, SKM, MM menghadapkepada terdakwa dengan membawa sisa uang hasil pemotongan danajasa Jamkesda yang telah digunakan tersebut, selanjutnya sisa uanghasil pemotongan tersebut dibagi tiga, adapun yang mendapat bagianantara lain terdakwa, saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep dan saksiHj.

., M.Kes padasekitar akhir bulan Maret 2016 berniat mengubah pola perhitungan danajasa pelayanan medis yang sebelumnya 39% menjadi 44%.;Bahwa untuk melaksanakan niatnya, terdakwa drg. DWI HESTIHENDARTI., M.Kes menemui Oman Abdurohman., S.KM., MARS selakuTim Perhitungan dana jasa pelayanan medis dan memerintahkan OmanAbdurohman., SKM., MARS beserta Tim menambahkan 5% dari polaperhitungan dana jasa pelayanan medis yang sebelumnya hanya 39%.

Dwi HestiHendarti., M.Kes merubah susunan Tim Perhitungan dan Verifikasi danajasa pelayanan medis dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor :Halaman 12 dari 205 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2017/PN.Srqg.821/0513/RSUD/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Perubahan keduasurat keputusan direktur RSUD Banten Nomor : 821/0270/RSUD/2015tentang Penunjukan Tim perhitungan dan verifikasi jasa pelayanan medis diRSUD Banten TA 2016, dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Vita Ofniati, S.Si, MA (Kasubag Umum

DWI HESTI HENDARTI., M.Kes mengetahui danajasa pelayanan kesehatan sebesar 44% yang seharusnya dipergunakansebagai insentif jasa pelayanan kesehatan di RSUD Banten bersumber daridana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tertuangdalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA SKPD) Nomor : 1.02.03.02.03.5.2 tanggal 28 Desember 2015 denganpagu anggaran sebesar Rp.6.219.861.550,00 (enam milyar dua ratussembilan belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima

,M.Kes dalam pengelolaan danajasa pelayanan medis RSUD Banten tahun 2016 juga bertentangandengan :1.Pasal 3 ayat (8) UU No. 1 tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara yang mennyebutkan Setiap pejabat dilarang melakukantindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jikaanggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atautidak cukup tersedia;Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah yang menyebutkan SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban

Dwi HestiHendarti., M.Kes merubah susunan Tim Perhitungan dan Verifikasi danajasa pelayanan medis dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor :821/0513/RSUD/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Perubahan keduasurat keputusan direktur RSUD Banten Nomor : 821/0270/RSUD/2015tentang Penunjukan Tim perhitungan dan verifikasi jasa pelayanan medis diRSUD Banten TA 2016, dengan susunan sebagai berikut :Halaman 66 dari 205 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2017/PN.Srqg.

sebesar Rp 758.625, Total Rp1.519.375,Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang terkumpul setiapbulannya dari pemotongan gaji PNS untuk dana Jasa Guree KabupatenAceh Timur;Bahwa Saksi tidak tahu berapa seharusnya yang dikirim dana JasaGuree tersebut untuk UPTD Peureulak, yang mengetahui adalah pihakkeuangan Dinas Pendidikan Aceh Timur;Bahwa setiap ada guru yang meninggal atau pensiun, Saksi melaporkandan meminta ke Dinas Pendidikan;Bahwa sepengetahuan Saksi yang menerima atau mengelola uang danaJasa

Guree tersebut adalah Terdakwa selaku Kasubag Keuangan,Saksi tahu karena Saksi mempertanyakan perihal dana Jasa Gureetersebut ke Dinas Pendidikan;Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menerima atau mengelola uang danaJasa Guree tersebut adalan Terdakwa , karena apabila Saksimempertanyakan perihal Dana Jasa Guree tersebut ke DinasHalaman 42 dari 105 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PN BnaPendidikan, Saksi selalu diminta untuk menjumpai Terdakwa selakuKasubag Keuangan Dinas Pendidikan Aceh Timur;Bahwa dana

Jalaluddin selaku SekretarisDinas Pendidikan Aceh Timur terkait dana Jasa Guree yang belumseluruhnya diserahkan ke Kas UPTD Simpang Ulim;Bahwa setelah melapor kepada Pak Jalaluddin maka pada Tanggal30 November 2016 dikirim sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa segera menyetor sisa uang danaJasa Guree yang tersendat tersebut.Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatandan membenarkannya ;. M.

Kas UPTD Saksi, setelah Saksi melapor kepada Bpk.Jalaludcin, dua hari setelahnya Saksi dikirim oleh Terdakwa uangsebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Kas UPTD pada tahun2018 sedangkan pada tahun 2015, 2106, dan 2017 telat dibayarkan;Bahwa sepengetahuan Saksi guruguru keberatan dan jelas merasadirugikan karena ada dilakukan pemotongan dari guru setiap bulannya,akan tetapi tidak segera dibayarkan kepada guru yang terkena musibah.Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa segera menyetor sisa uang danaJasa

Bu Yusnawati yang pensiun berdasarkan SKpada 01 Oktober 2017, Saksi melaporkan kepada atasan Saksi yaituTerdakwa atas keterlambatan tersebut, saat itu Terdakwa menyuruhSaksi menyampaikan kepada Bu Yusnawati agar bersabar dahulu,setelah beberapa bulan yaitu sekira bulan April 2018 tunjang pensiunsebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari danaJasa Guree baru dibayarkan;Bahwa luran/potongan setiap guru/tenaga kependidikan PNS di wilayahUPTD Julok dan UPTD Simpang Ulim pada tahun

Sony Muchlison dalam hal melakukan pemotongan danaJasa Pelayanan sehingga Terdakwa harus ikutmempertanggungjawabkan secara hukum, maka terdakwa tidak dapatdikatakan memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sehinggaterdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, karena tidak ada niat,kehendak dan kesengajaan dari diri Terdakwa secara pribadi namunTerdakwa melakukan perbuatan pemotongan dana jasa pelayanan a quohanya sebatas menjalankan perintah dari atasan yaitu Dr.

No. 74/Pid.SusTPK/2019/PN.Sbymudah Kholifah dalam mengambil dana jasa pelayanan milik para pegawalPuskesmas Karangploso kabupaten Malang, selanjutnya setelahn mendapat danajasa pelayanan dari BPJS, kemudian atas sepengetahuan Terdakwa dr.

SONYMUCHLISON meminta kepada para pegawai untuk menerima pemberian danajasa pelayanan tersebut dan tidak menyampaikan apabila dana jasa pelayanantersebut telah dipotong terlebin dahulu, sehingga hal tersebut membuat parapegawai puskesmas karangploso terpaksa menerima dana jasa pelayanan yangtelah Kholifan serta terdakwa dr.

SONY MUCHLISON, dalam pemotonganpengelolaan dana jasa pelayanan (Jaspel) di Puskesmas Karangploso KabupatenMalang telah memerintahkan atau menerima dana pemotongan pengelolaan danajasa pelayanan (Jaspel) sebesar Rp. 59.603.915,00 (lima puluh sembilan jutaHal 15 dari 149 Put. No. 74/Pid.SusTPK/2019/PN.Sbyenam ratus tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah) atau sekitar sejumlahtersebut tanpa didasari peraturan perundangundangan yang berlaku.

kegiatansebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa;Bahwa mekanisme serta proses penggunaan uang jasa/bunga depositoasset desa sudah beberapa kali diberitahukan dan disosialisasikankepada pra Kepala Desa;j Bahwa selama saksimenjabat sebagai Kepala Bidang PemerintahanDesa pada BPMPD Kabupaten Sumedang sejak bulan Juli tahun 2011sampai dengan Desember 2014, saya tidak pernah menerima suratpermohonan dari Kepala Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja,Kabupaten Sumedang perihal pengunaan permohonan pengunaan danajasa

Sukardi sebagaiTersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Penggunaan DanaJasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)BPJS pada Puskesmas Tanasitolo Kabupaten Wajo Tahun 2014;5.

Susanti Said, S.Ked., tertanggal 17 November 2015;13.Bukti T13: berupa fotokopi Daftar Pihakpihak Terkait Penggunaan DanaJasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)Pada Puskesmas Tanasitolo Tahun 2014;14.Bukti T14: berupa fotokopi Laporan Hasil Audit Investigatif AtasPenggunaan Dana Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS JaminanKesehatan Nasional (JKN) Pada Puskesmas Kabupaten Wajo Tahun2014 Nomor LAINV727/PW21/5/2015, tertanggal 19 November 2015;15.Bukti T15: berupa fotokopi Berita

korupsi PenyimpanganDana Jasa Pelayanan Kesehatan Non PNS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)BPJS pada Puskesmas Tanasitolo Kabupaten Wajo Tahun 2014, sesuai dengansurat perintah penyelidikan Nomor PRINT02/R.4.19/Fd.1/03/2015 tertanggal 10Maret 2015 (T1) dengan cara meminta keterangan dikuatkan dengan berita acarapermintaan keterangan kepada beberapa orang (T2, T3, T4, T5);Menimbang, bahwa setelah melakukan penyelidikan, Termohon lalumelakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan DanaJasa

dari 17 Putusan Nomor 915/Pid.B/2017/PN SDA Bahwa pada saat saksi diajak kerumah terdakwa tidak pernah bertemudengan terdakwa dan mengaku tidak ada dirumah.Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;Gardhika Rama Alwi Yonanda Als Bebek, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengetahui dari korban WINARSIH pada hari Jumat tanggal07 Oktober 2016 sekitar pukul 12.00 Wib di BCA Krian transfer Rp.115.000.000, (seratus lima belas juta rupiah) pada terdakwa untuk danajasa

(PERSEROAsuransi Kesehatan Indonesia dan Peserta AskesWajib di Daerah Kabupaten Toja Una una;13) Peraturan Daerah Kabupaten Tajo Unauna Nomor 20Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatanpada BRSUD Ampana ;14) Surat No. 708/SO/RHS/Bawasda tanggal 1 Juni 2008tentang Tindak Lanjut Pemeriksaan;15) 1 (satu) lembar foto copy Surat PernyataanSUHARTI HADI untuk bersedia membayarkan danajasa medik yang belum dibayarkan sebesar Rp.106.391.679, paling lambat 10 Juni 2008 ;16)3 (tiga) lembar foto copy

S.Kep bersama dengan saksi Hj.Emmyati, SKM, MM menghadapkepada terdakwa dengan membawa sisa uang hasil pemotongan danajasa Jamkesda yang telah digunakan tersebut, selanjutnya sisa uanghasil pemotongan tersebut dibagi tiga, adapun yang mendapat bagianantara lain terdakwa, saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep dan saksiHj.

Emmyati, SKM, MM menghadapkepada terdakwa dengan membawa sisa uang hasil pemotongan danajasa Jamkesda yang telah digunakan tersebut, selanjutnya sisa uanghasil pemotongan tersebut dibagi tiga, adapun yang mendapat bagianantara lain terdakwa, saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep dan saksiHj.

Emmyati, SKM, MM menghadapkepada terdakwa dengan membawa sisa uang hasil pemotongan danajasa Jamkesda yang telah diguanakn tersebut, selanjutnya sisa uang hal 42 dari 84 Put. No.18/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKShasil pemotongan tersebut dibagi tiga, adapun yang mendapat bagianantara lain terdakwa, saksi Hj. Hasnawati M. S.Kep dan saksiHj.