Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat) untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 04/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 922017 tentang Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 52/Ratujaya, Gambar Situasi tanggal 23121987 Nomor18207/1987 seluas 1.580 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor53/Ratujaya, Gambar Situasi tanggal 23121987 Nomor 18206/1987seluas 2.500 M2 Keduanya Atas Nama Partono Wiraputraterletak di Kelurahan

JakartaNomor 329/PDT/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 9 Januari 2018 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor39/G/2017/PTUNBDG. tanggal 6 September 2017;Mengadili Sendiri :1.Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat) seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha NegaraBerupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor 04/Pbt/BPN.32

/2017 tanggal922017 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor52/Ratujaya, Gambar Situasi tanggal 23121987 Nomor 18207/1987seluas 1.580 M2 Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 53/Ratujaya, GambarSituasi tanggal 23121987 Nomor 18206/1987 seluas 2.500 M2Keduanya Atas Nama Partono Wiraputra terletak di Kelurahan Ratujaya,Kecamatan Cipayung (dahulu Kecamatan Bojonggede) Kota Depok(dahulu Kabupaten Bogor) karena kesalahan prosedur sebagaiHalaman 4 dari 8 halaman.

Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (Semula TermohonKasasi 1/Terbanding I/Tergugat) (Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Jawa BaratNomor 04/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 922017 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor 52/Ratujaya, Gambar Situasi tanggal23121987 Nomor 18207/1987 seluas 1.580 M2 dan Sertipikat Hak MilikNomor 53/Ratujaya, Gambar Situasi tanggal 23121987 Nomor18206/1987 seluas

Putusan Nomor 345 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor36/Pbt/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Hak Sertipikat Hak MilikNomor 619/Desa Patrol, terbit tanggal 29 Juni 1999, Gambar SituasiTanggal 22091998 Nomor 2618/1998

Prosedurberdasarkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 825/1988tanggal 11 Juli 1988 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama BandungNomor 32/1988 Tanggal 09 Januari 1989 dan Putusan PengadilanNegeri Indramayu Nomor 04/PDT.G/1990/PN.IND Tanggal 06September 1990 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,tertanggal 14 Desember 2017;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor 36/Pbt/BPN.32

/2017 tentangPembatalan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 619/Desa Patrol, terbittanggal 29 Juni 1999, Gambar Situasi Tanggal 22 September 1998Nomor 2618/1998 Seluas 7.230 M?

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor36/Pbt/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Hak Sertipikat Hak MilikNomor 619/Desa Patrol, terbit tanggal 29 Juni 1999, Gambar Situasitanggal 22 September 1998 Nomor 2618/1998 seluas 7.230 M?

bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000355.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa yang pada pokoknya Pemohon banding memohon kepadaMajelis Hakim untuk mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00025/KEB/WPJ.32

/2017, tanggal 19 Oktober 2017 tentang keberatanHalaman 1 dari 7 halaman.

Barangdan Jasa Nomor 00012/207/12/526/16, tanggal 2 November 2016 MasaPajak September 2012, atas nama PT Catur Putra Jati;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000355.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00025/KEB/WPJ.32

/2017, tanggal 19 Oktober2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207/12/526/16, tanggal2 November 2016 Masa Pajak September 2012, atas nama PT Catur PutraJati, NPWP 31.343.549.7526.000, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor562, RT 001/RW 001, Surakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

/2017, tanggal 19 Oktober 2017 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012Nomor 00012/207/12/526/16, tanggal 02 November 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 31.343.549.7526.000; adalah yang nyatanyataHalaman 3 dari 7 halaman.

ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000360.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa yang pada pokoknya Pemohon banding memohon kepadaMajelis Hakim untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Bandingyaitu membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00031/KEB/WPJ.32

/2017, tanggal 24 November 2017 tentangHalaman 1 dari 7 halaman.

Barang dan Jasa Nomor 00026/207/13/526/16, tanggal 25 November2016 Masa Pajak Maret 2013, atas nama PT Catur Putra Jati;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000360.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikutMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00031/KEB/WPJ.32

/2017, tanggal 24 November2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00026/207/13/526/16, tanggal25 November 2016 Masa Pajak Maret 2013, atas nama PT Catur Putra Jati,NPWP 31.343.549.7526.000, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 562,RT 001/RW 001, Surakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

/2017, tanggal 24 November 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 00026/207/13/526/16, tanggal 25 November 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 31.343.549.7526.000; adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:Halaman 3 dari 7 halaman.

bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000359.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang terhormatdapat mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00030/KEB/WP4J.32

/2017, tanggal 24 November 2017 tentangHalaman 1 dari 7 halaman.

dan Jasa Nomor 00025/207/13/526/16, tanggal 25 November2016 Masa Pajak Februari 2013, atas nama PT Catur Putra Jati;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000359.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikutMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00030/KEB/WPJ.32

/2017, tanggal 24 November2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00025/207/13/526/16, tanggal25 November 2016 Masa Pajak Februari 2013, atas nama PT Catur PutraJati, NPWP 31.343.549.7526.000, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor562, RT 001/RW 001, Surakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

/2017, tanggal 24 November 2017 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013Nomor 00025/207/13/526/16, tanggal 25 November 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 31.343.549.7526.000; adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:Halaman 3 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 3050/B/PK/Pjk/2019Bahwa yang pada pokoknya Pemohon banding memohon kepadaMajelis Hakim untuk mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00027/KEB/WPJ.32/2017, tanggal 19 Oktober 2017 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00014/207/12/526/16, tanggal 2 November 2016 MasaPajak November 2012, atas nama PT Catur Putra Jati;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding

mengajukansurat uraian banding tanggal 13 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000357.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018 tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00027/KEB/WPJ.32/2017, tanggal 19 Oktober2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00014/207/12/526/16, tanggal2 November

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 12 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding ternadap Keputusan Terbanding NomorKEP00027/KEB/WPJ.32

/2017, tanggal 19 Oktober 2017 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012Halaman 3 dari 7 halaman.

dan Robby Buning Pangemanan;Foto kopi Salinan Putusan Kasasi Nomor: 35 K/TUN/2021 tanggal 03 Maret 2021 antara Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional lawan Ong Chai Huat dan Robby Buning Pangemanan;Foto kopi Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 6/Pct/KEM-ATR/BPN/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provibsi Jakarta Barat Nomor: 281/HGB/BPN.32

/2017 tanggal 03 November 2017 dan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 427/Gudang, Surat Ukur Nomor: 93/Gudang /2017 atas nama ONG CHAI HUAT seluas 6.354 M2.

Foto kopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Gudang seluas 6.354M2 atas nama Tanu Heriyanto;Foto kopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 427/Gudang seluas 6.354M2 atas nama Ong Chai Huat;Foto kopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03 November 2017 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Seluas 6.354 M2 Terletak di Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah Kota

ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000348.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk dapat mengabulkan permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00018/KEB/WPJ. 32

/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang keberatanHalaman 1 dari 8 halaman.

Barangdan Jasa Nomor 00005/207/12/526/16 tanggal 2 November 2016 MasaPajak Februari 2012, atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000348.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00018/KEB/WPJ.32

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 12 April 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding ternadap Keputusan Terbanding NomorKEP00018/KEB/WPJ.32

/2017 tanggal 19 Oktober 2017 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor00005/207/12/526/16 tanggal 02 November 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 31.343.549.7526.000; adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:Halaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 4544/B/PK/Pjk/2019 Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00029/KEB/WP4J.32/2017, tanggal 24November 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00001/206/15/532/17, tanggal 10 April 2017, atas nama PT Export LeafIndonesia, NPWP 02.699.422 8532.000, beralamat di Jalan A Yani Km.9,Gembongan, Kartasuro, Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, sehingga pajakdihitung

2019, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put001657.15/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 23 Januari 2019, atas sengketa a quo,karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:2..12..22..3Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00029/KEB/WPJ.32

/2017, tanggal 24November 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak2015 Nomor 00001/206/15/532/17, tanggal 10 April 2017, atasnama PT Export Leaf Indonesia, NPWP 02.699.422.8532.000,beralamat di Jalan A Yani Km.9, Gembongan, Kartasuro,Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Menyatakan bahwa penerbitan Surat

PeninjauanKembali pada tanggal 25 Juli 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00029/KEB/WPJ.32

/2017, tanggal 24 November2017, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor00001/206/15/532/17, tanggal 10 April 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP 02.699.422.8532.000 sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi lebin bayar sebesar Rp4.756.141.336,00 adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.

Bahwa mengingat sangat jelas Tergugat Il dalam suratnyaNo.10/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 22 Maret 2017telah keliru membatalkanSertipikat Hak Milik No.137/Ratujaya, Sertipikat Hak Milik No.139/Ratujayadan Sertifikat No. 146/Ratujaya atas nama HANDRI GUUSYE RUMOKOYincasu. Penggugat, sedangkan putusan Pengadilan Negeri DepokNo.56/Pdt.G/2014/ PN.DPK tanggal 23102014 jo.

Putusan Pengadilan Negeri Depok, nama Handry yang tercatat dalamsertipikat maupun nama Hendri di dalam putusan Pengadilan Negeri Depok,telah diperbaiki oleh Tergugat II dalam Surat Keputusan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 10/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 22Maret 2017. Dipermasalahkannya nama Handry dan Hendri, sebenarnyasudah jelas (clear) dengan adanya gugatan perlawanan ke Tata Usaha NegaraBandung Register No. 82/G/PLW/2017/PTUNBDG Jo.

Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2017 No.10/Pbt/BPN.32/2017,Tentang Pembatalan Hak Sertipikat Hak Milik 137/Ratujaya seluas 3.610 M2,Sertipikat Hak Milik No.139/Ratujaya, seluas 2.500 M2 dan Sertipikat Hak MilikNo.146/Ratujaya, seluas 2.285 M2., sah dan mempunyai kekuatan hukum.4.

Bukti T.Il1 Foto copy Surat Keputusan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor10/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 22 Maret 2017;2. Bukti T.!I2 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor56/Pdt.G/2014/PN.Dpk tanggal 23 Oktober 2014;3.

Bukti TT1 Foto copy Surat Keputusan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor10/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 22 Maret 2017;2. Bukti TT2 Foto copy buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor137/Ratujaya;3 Bukti TT3 Foto copy buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor138/Ratujaya;4. Bukti TT4 Foto copy buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor146/Ratujaya;5.

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnyaatau setidaktidaknya tidak dapatditerirna;Ds Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan awa Barat No.04/PbtIBPN.32/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang dikeluarkan olehTergugat 3.

/2017 Jo, Surat MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala BPN cq.

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 21112007 No.35PK/PD1/2008 ; 222222 nn nnn nnn nnn nnn eeeBahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas Penggugat tidak mempunyailegal standing dalam perkara a quo untuk membatalkan KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa BaratNomor : 04/Pbt/BPN.32/2017 tanggal O09 Februari 2017;4.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Barat No. 04/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat;3.

Bukti T1 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor04/Pbt/BPN.32/2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;2. Bukti T2 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota DepokHal. 50 dari 71 Hal.

Putusan PengadilanTinggi Agama Bandung No. 32/1988 tanggal 9 Januari 1989 dan PutusanPengadilan Negeri Indramayu No. 04/PDT.G/1990/PN.IND tanggal 6September 1990 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanggal14 Desember 2017 untuk dinyatakan batal atau tidak sah;3.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor :36/Pbt/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor619/Desa Patrol, terbit tanggal

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor:36/Pbt/BPN.32/2017,tanggal 14 Desember 2017 masih sah danmempunyai kekuatan hukuM)4.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 36/Pbt/BPN.32/2017,tanggal 14 Desember 2017 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;3.

JKTobjek sengketa telah berdasarkan pada prosedur dan ketentuan yangberlaku, dan didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukumM tetap; 2222222 nono nnn nnn nn nnn nn nnn nnn n nnn eeeMenimbang, bahwa benar yang menjadi objek sengketa dalamperkara a guo adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor 36/Pbt/BPN.32/2017 tentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 619/Desa Patrol, terbit tanggal 29061999, Gambar Situasi Tanggal 22091998 No.2618

Putusan Nomor 464 K/TUN/2018Nomor 21/Pbt/BPN. 32/2017 tertanggal 29 Mei 2017 tentang PembatalanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11062015tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 05922/KelurahanSekeyjati terbit tanggal 05111999, Surat Ukur tanggal 05111999Nomor 332/Sekejati/1999 seluas 22.340 M2 terakhir tercatat atas namaAyi Gunawan Azis alias Nandang Basya terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262, Kelurahan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor21/Pbt/BPN. 32/2017 tertanggal 29 Mei 2017 tentang Pembatalan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11062015 tentangHalaman 3 dari 11 halaman.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat KeputusanKepala Kantor Wilayahn Badan Pertanahan Jawa Barat Nomor21/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan olehTermohon Kasasi;3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini;4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2018Para Pemohon Kasasi Il:1.

Peraturan pelaksananya.Bahwa selanjutnya oleh Tergugat II tanoa melakukan pemeriksaan secarateliti terhadap datadata yang diberikan Tergugat dan tanpa adanyaPenetapan Eksekusi (perintah Ketua Pengadilan) secara sepihak telahmenerbitkan Surat No.10/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 22 Maret 2017, yangpada pokoknya membatalkan Sertipikat Hak Milik No.137/Ratujaya, SuratUkur No.2/1998 tanggal 06011998 luas 3.610 M2, Sertipikat Hak MilikNo.139/Ratujaya, Surat Ukur No. 9/1998 tanggal 15011998 luas 2.500 M2dan No

Sertifikat No. 146/Ratujaya, Surat Ukur3/Ratujaya/1998 tanggal 06011998, Luas 2.285 M2, atas nama HANDRIGUUSYE RUMOKOYV.Bahwa mengingat sangat jelas Tergugat Il dalam suratnyaNo.10/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 22 Maret 2017telah keliru membatalkanSertipikat Hak Milik No.137/Ratujaya, Sertipikat Hak Milik No.139/Ratujayadan Sertifikat No. 146/Ratujaya atas nama HANDRI GUUSYE RUMOKOYincasu. Penggugat, sedangkan putusan Pengadilan Negeri DepokNo.56/Pdt.G/2014/ PN.DPK tanggal 23102014 jo.

Putusan Pengadilan Negeri Depok, nama Handryyang tercatat dalam sertipikat maupun nama Hendri di dalam putusanPengadilan Negeri Depok, telah diperbaiki oleh Tergugat II dalam SuratKeputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa BaratNo. 10/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 22 Maret 2017.

Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 2017 No.10/Pbt/BPN.32/2017,Tentang Pembatalan Hak Sertipikat Hak Milik 137/Ratujaya seluas 3.610 M2,Sertipikat Hak Milik No.139/Ratujaya, seluas 2.500 M2 dan Sertipikat Hak MilikNo.146/Ratujaya, seluas 2.285 M2., sah dan mempunyai kekuatan hukum.4.

Putusan Pengadilan Negeri Depok, namaHandry yang tercatat dalam sertipikat maupun nama Hendri di dalamputusan Pengadilan Negeri Depok, telah diperbaiki oleh Tergugat II dalamSurat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiJawa Barat No. 10/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 22 Maret 2017.Dipermasalahkannya nama Handry dan Hendri, sebenarnya sudah jelas(clear) dengan adanya gugatan perlawanan ke Tata Usaha NegaraBandung Register No. 82/G/PLW/2017/PTUNBDG Jo.

pemeriksaan;b) Selisin HPP dan biaya pada laporan keuangan;c) Adanya sanksi administrasi yang seharusnya tidak ada;Berdasarkan alasan tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim agarmengabulkan koreksi kami di atas;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117682.15/2012/PP/HT.II Tahun 2018, tanggal 7 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00001/KEB/WPJ.32

/2017 tanggal 19 Januari2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun = Pajak 2012 Nomor00004/206/12/522/15 tanggal 6 November 2015 atas nama: PT Bumi MasSidayu, NPWP: 03.003.157.9522.000, beralamat di Jalan Kautaman Nomor55 RT 01 RW 04 Klapagada, Maos, Cilacap, tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Putusan Nomor 3016/C/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00001/KEB/WPJ.32/2017, tanggal 19 Januari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012, Nomor:00004/206/12/522/15, tanggal 6 November 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 03.003.157.9522.000

pemeriksaan;b) Selisin HPP dan biaya pada laporan keuangan;c) Adanya sanksi administrasi yang seharusnya tidak ada;Berdasarkan alasan tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim agarmengabulkan koreksi kami di atas;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117681.15/2011/PP/HT.I Tahun 2018, tanggal 7 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00002/KEB/WPJ.32

/2017 tanggal 19 Januari2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00008/206/11/522/15 tanggal 6 November 2015 sebagaimana telahdibetulkan dengan Kep002A/WPJ.32/KP.02/2016 tanggal 20 Februari 2016atas nama: PT Bumi Mas Sidayu, NPWP: 03.003.157.9522.000, beralamatdi Jalan Kautaman Nomor 55 RT 01 RW 04 Klapagada, Maos, Cilacap, tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan

Putusan Nomor 3015/C/PK/Pjk/2018Terbanding Nomor: KEP00002/KEB/WPJ.32/2017, tanggal 19 Januari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011, Nomor:00008/206/11/522/15, tanggal 6 November 2015, sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor:Kep002A/WPJ.32/KP.02/2016, tanggal 20 Februari 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 03.003.157.9522.000, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor34/Pbt/BPN.32/2017 Tertanggal 04 Desember 2017 tentang PembatalanHak Atas Tanah Nomor urut 3 Sertipikat Hak Milik Nomor:3446/Bojongnangka, Terbit Tanggal 08122016, Surat Ukur tanggal14112016 No.11/79/Bojongnangka/2016 Luas 3.268 M? Terakhirtercatat atas nama NASRUN POPO yang ditandatangani atas namaMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor34/Pbt/BPN.32/2017 Tertanggal 04 Desember 2017 tentang PembatalanHak Atas Tanah Nomor urut 3 Sertipikat Hak Milik Nomor:3446/Bojongnangka, Terbit Tanggal 08122016, Surat Ukur tanggal 14112016 No.1179/Bojongnangka/2016 Luas 3.268 M? Terakhir tercatatatas nama NASRUN POPO yang ditandatangani atas nama MenteriAgraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;4.

Laporan Kejadian Nomor : LK.DIK01/WPJ.32/2017,tanggal 09 Januari 2017 ;b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print00001.DIK/WPUJ.32/2017, tanggal 07 Februari 2017 ;c. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print00001.01.DIK/WPJ.32/2017, tanggal 23 Agustus 2017 ;d.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : S00001.SPDP.TSK/WPJ.32/2017, tanggal 28 Agustus 2018,yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan PraPeradilanPengadilan Negeri Purwokerto Nomor2/Pid.Pra/2018/PN.Pwt. tanggal 20 Agustus 2018 ;e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :S001/SPDP/TSK/WP.J.32/2019, tertanggal 6 Februari 2019 ;3.

Umar Husni(Direktur PT Karya Jaya Satria) berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : PRIN00001.DIK/WPJ.32/2017 tanggal 7 Februari 2017 danSurat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN001.DIK/WPJ.32/2019 tanggal06 Februari 201 95 nn nn nnn nnn nnnnn ne nnn nano nena nennnnBerkaitan dengan permohonan praperadilan oleh Sdr. Umar Husni ataspenetapan dirinya sebagai tersangka, dapat Termohon sampaikanuraian fakta secara lengkapnya sebagai berikut:1. Sdr.

Umar Husni mengajukan permohonan praperadilan ataspenetapan tersangka ke Pengadilan Negeri Purwokerto denganperkara Nomor 02/Pid.Pra/2018/PN.Pwt, dengan putusanmembatalkan Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor BA00001.TAP/WPJ.32/2017 tanggal 28 Juli 2017 dan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor S00001.SPDP.TSK/WPJ.32/2017 tanggal 28 Agustus 201 7;2.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00010/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor00003/206/10/525/15 tanggal 24 November 2015, atas nama PDBPR Bank Klaten, NPWP 01.140.114.8525.000, beralamat diJalan Veteran Nomor 140 RT 02 RW 07, Klaten 57431 adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah

PeninjauanKembali pada tanggal 21 Juni 2018, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00010/KEB/WPJ.32

/2017 tanggal 7 Februari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00003/206/10/525/15tanggal 24 November 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWPHalaman 4 dari 8 halaman.

/2017 tanggal 6 November 2017, yangjuga dibuat dihadapan TERGUGAT IV, yang pada pokoknyaTERGUGAT telah menjual kepada TERGUGAT III atas objek bidangtanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 1772/Jatikarya Surat Ukur Nomor 1804/Jatikarya/2003 tanggal20 Juni 2003 yang notabene adalah milik sah PENGGUGAT;Bahwa sebagaimana diketahui pula nilai jual atas objek bidang danbangunan tersebut oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT III adalahsebesar Rp. 1.600.000.000, (satu milyar enam ratus juta

/2017 tanggal 6November 2017, yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV, Hal demikianjelas telah sangat merugikan hak hak PENGGUGAT selaku PemilikSah atas bidang tanah dan bangunan dimaksud;Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang telah sangat jelas dan nyatasecara tanpa hak dan melawan hukum mengambil, menguasai danmelakukan pengalihnan dan atau jual beli, atasbidang tanah danbangunan seluas 313 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 1772/Jatikarya Surat Ukur Nomor 1804/Jatikarya/2003 tanggal20 Juni

/2017 tanggal6 November 2017, yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV;Memerintahkan TERGUGAT IV untuk mencabut dan membatalkanAkta Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 2 Mei 2017 dan Akta JualBeli Nomor 32/2017 tanggal 6 November 2017;Menyatakan TERGUGAT III tidak mempunyai hak atasbidang tanah danbangunan seluas 313 M2, yang terletak di Perumahan Kota Wisata Kav.No.

Oleh karena itu, PENGGUGATtelah salah melayangkan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bekasikarena memang dalam Akta Jual Beli Nomor 32/2017 tanggal 6November 2017 tersebut pemilik yang sah adalah TERGUGAT I, bukanPENGGUGAT;Halaman 13 dari 30, Putusan Nomor 501/PDT/2020/PT BDG3.9 Bahwa berdasarkan hal diatas, sudah selayaknya majelis hakimmengabulkan eksepsi TERGUGAT Ill dan menyatakan bahwa gugatantidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) atau setidaktidaknyamengeluarkan TERGUGAT III dari pihak.Namun

/2017 tanggal6 November 2017, yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV;Memerintahkan TERGUGAT IV untuk mencabut dan membatalkanAkta Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 2 Mei 2017 dan Akta JualBeli Nomor 32/2017 tanggal 6 November 2017;Menyatakan TERGUGAT III tidak mempunyai hak atas bidang tanahdan bangunan seluas 313 M2, yang terletak di Perumahan Kota WisataKav.