UndangUndang HAM 1999Pasal 5 ayat (2) huruf b angka (1), angka (2), dan angka (3) PERMENESDM 43/2015 :Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berdasarkan kriteria :Kewilayahan terdiri atas :1. WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang samakomoditas2. WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN3.

Padahal, setiap sengketa yangHalaman 19 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melaluipengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan (Pasal 154 UU Minerba 2009).Selain itu, persoalan tumpang tindih kewilayahan ini yangberujung pada pencabutan IUP juga tidak memiliki dasar kewenanganbagi Dirjen atas nama Menteri (Permen ESDM 43/2015).

Hasil evaluasi dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 ayat (2) huruf c dan huruf f serta evaluasi kriteria finansialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).Seperti diketahui dalam ketentuan Permen 43/2015 di atas,Dirjen atas nama Menteri berwenang melakukan sertifikasi terhadapIUP Penyesuaian berupa kewenangan mengumumkan danmenerbitkan status dan sertifikat CnC.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak diatur tentangKewenangan Dirjen atas nama Menteri untuk mengeluarkanPengumunan Status & menerbitkan Sertifikat CnC terhadap IUPPenyesuaian sebelum berlakunya UndangUndang Minerba 2009.Bahwa Permen ESDM 43/2015 dalam konsideranMengingatnya juga tidak mencantumkan PP 55/2010, sehinggaPermen ESDM 43/2015 ini bukanlah sebagai pelaksanaan dariPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalamPasal

Status Clear and Clean dan/atau Sertifikat Clear and Clean yang telahditerbitkan dinyatakan tetap berlaku;b. ...Ketentuan Pasal 112 huruf a Permen ESDM 11/2018 adalahbagian yang tidak terpisahkan atas materi muatan dalam ayat, pasaldan/atau bagian Permen ESDM No.43/2015 mengenai status dansertifikat CnC yang diuji dalam permohonan ini.

terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan nomor 2078/Pdt.G/2015/PA.Mjl, tanggal 02 Juli 2015 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat denganalasan sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatatnikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengkapada tanggal 04 Desember 2003, dengan kutipan akata nikah nomor 243/12/XII/2003 tanggal 04 Desember 2003, sesuai dengan Duplikat kutipan akta nikahPrimer:1nomor K.K.10.10.21/PW.01/43

/2015 tanggal 01 Juli 2015 dengan status jejakandan perawan;Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tuaPenggugat di KABUPATEN MAJALENGKA, dan telah dikarunai 1 orang anakbernama Indra ANAK 1, umur 7 tahun;Bahwa sejak bulan Desember tahun 2004 rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bersikap dan berkata kasarkepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja sehingga untuk

tidakbercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan buktibukti di persidangan, baik berupa surat maupun saksisaksi;Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah fotokopiduplikat kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan SindangwangiKabupaten Majalengka, nomor Kk.10.10.21/PW.01/43

/2015 tanggal 01 Juli 2015 (buktiPilBahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sebanyak duaorang, yaitu:SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,alamat di KABUPATEN MAJALENGKA;Bahwa saksi mengaku sebagai ibu Penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1orang anak;e Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2004 sudahsering

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimanadiubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 77 TahunHalaman 10 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUNPLG2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 23Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara("PP Usaha Minerba"), dan;(c) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Izin UsahaPertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM 43

/2015");yang memiliki kewenangan atas IUP perusahaan penanaman modalasing ("PT PMA"), termasuk kewenangan untuk mencabut, adalahPemerintah Pusat, yaitu dalam hal ini adalah Menteri ESDM dan bukanGubernur Sumatera Selatan (in cassu Tergugat);19.

lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya PeraturanPemerintah ini untuk diperbarui IUPnya oleh Menteri sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan,,Berdasarkan Pasal 112E PP Usaha Minerba, seluruh dokumen terkaitdengan IUP Operasi Produksi untuk PT PMA, seperti Para Penggugat,harus diserahkan dari gubernur atau bupati/walikota kepada MenteriESDM dalam jangka waktu 1 tahun sejak berlakunya PP UsahaMinerba, jangka waktu tersebut telah berakhir pada tanggal 13 OktoberPasal 3 ayat (2) Permen ESDM 43

/2015;(2) Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidangMineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asingbeserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderalsesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah;"Penyampaian dokumen perizinan ini sesuai Pasal 3 ayat (2) PermenESDM 43/2015, apabila dilinat bersamaan dengan Lampiran UU Pemda(Bab , Tabel CC) dan Pasal 112E PP Usaha Minerba, menjadi sangatjelas bahwa kewenangan atas IUP, seperti

IUP Para Penggugat, telahdialinkan kepada dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;(d) Pasal 4 ayat (1) Permen ESDM 43/2015);Halaman 12 dari 139 halaman Putusan Nomor: 26/G/2017/PTUNPLG(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukanevaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang PertambanganMineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;(e) Pasal 17 ayat (3) Permen ESDM 43/2015;(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat

Mjl.43/43//2015 tertanggal 25 Januari 2015. Dengan statusPerawandanPerjaka.. BahwaPemohon dengan Termohon telahmelakukanhubungansuamiisteri(badadukhul) namunbelumdikaruniaianak..

sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadirdi persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasehat kepadaPemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon sebagaimanatersebut di atas, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor43/43

/2015 tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Majalengka, telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P);Bahwa selain itu Pemohon telah pula mengajukan saksisaksi bernama:1.

Adapun hal yangdiperiksa ketika Tergugat hendak menerbitkan suatu Sertifikat Clear andClean berdasarkan Pasal 24 Permen ESDM 43/2015 hanyalah hasilevaluasi terkait aspek teknis, lingkungan dan financial;Berdasarkan ketentuan Permen ESDM 43/2015 di atas, telah menjadi jelasdan terang bahwa pemberian status Clear and Clean dilakukan melaluiPengumuman Status IUP Clear and Clean, dengan syarat pemegang IUPtelah memenuhi persyaratan administratif dan kewilayahan.

. 43/2015:Halaman 111 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUNJKT49.50.Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berdasarkan kriteria kewilayahan terdiri atas:1.

/2015.

telah memenuhi ketentuan sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015(Permen ESDM No. 43/2015) jo.

Terkait dengan persyaratan teknis, merujuk kepada Pasal 5 ayat (2) huruf cPermen ESDM 43/2015, yang dimaksud dengan persyaratan teknis adalahlaporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan.

hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ; Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lainselain calon suaminya tersebut di atas ; Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak paraPemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung KabupatenGrobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untukmelaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur,sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : Kk.11.15.07/Pw.01/43

/2015 tanggal 23 April 2015, maka oleh karena itu para PemohonNomor : 0152/Pdt.P/2015/PA.Pwd. 3mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikandispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut ; 8 Bahwa agar pemikahan anak para Pemohon dengan saksi 2 dapatdilaksanakan, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan AgamaPurwodadi memerintahkan kepada pada Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan untuk melaksanakanpernikahan tersebut ; Berdasarkan alasan atau dalildalil

20400/ALD/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang aslinya dikeluarkan olehKepala Dinas kependudukan dan pencatan sipil Kabupaten Grobogan,setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan benar, laludiberi tanda P4 ; Foto copy Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 474.2/20/IV/2015yang aslinya dikeluarkan kepala Desa Sumberjosari KecamatanKarangrayung Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, lalu diberi tanda P.5 ; Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.11.15.07/Pw.01/43

/2015 tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan kepala KUAKecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, laludiberi tanda P.6; Bahwa Pemohon mengajukan saksisaki : Nomor : 0152/Pdt.P/2015/PA.Pwd. 51 saksi 1, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggalbertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung saks!

Pemohon, calon suami isteri dan para saksidi persidangan ;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2015yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 10Juni 2015, nomor : 0112/Pdt.P/2015/PA.Mr. telah mengajukan halhal sebagaiberikut :1.Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri sah dengan suami Pemohonbernama SANAuJI bin BARI yang telah meninggal dunia, sesuai dengan suratketerangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pungging Nomor:43

/2015, tanggal 10 Juni 2015, yang pernikahannya dilangsungkan di KantorUrusan Agama Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, dengan buktiKutipan Akta Nikah tanggal 27 Juli 1998 ;Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3orang anak bernama :, telah berkeluarga, , telah berkeluarga, dan, umur 15tahun 1 bulan;Bahwa Pemohon akan menikahkan anak ketiga Pemohon, lahir tangal 27 April2000 (umur 15 tahun 1 bulan) dengan seorang lakilaki, umur 23 tahun,Penetapan No.0112/Pat.P/

Asli Surat Kematian atas nama suami Pemohon, nomor: 43/2015, tanggal 10 Juni 2015, yang dikeluarkan olehKepala Desa Kalipuro, kecamatan Pungging,Kabupaten Mojokerto (P.4);. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon,nomor : 191/42/VII/1998, tanggal 27 Juli 1998, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, telahdinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera PengadilanAgama Mojokerto serta telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (P.5);.

Pernikahan Penggugat Tergugat pada tanggal 27 Januari 2005 yangdicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Kediri,sesual Kutipan Akta Nikah Nomor :0093/093//2005, sebagaimana DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.33.22/Pw.01/43/2015, tertanggal 20012005;2. Setelah menikah berumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 1tahun, dirumah nenek Tergugat 1,5 tahun, terakhir dirumah sendiri, dalamHim. 1 dari 15 hlm.Put. No: 487/Pdt.G/2015/PA.Kab.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.15.33.22/PW.01/43/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama , Kabupaten Kediri,tanggal 20 Januari 2015, bermaterai cukup,telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);ll.

Penggugat adalah seorangadvokat anggota Peradi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untukmenjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini, maka kuasa hukumPenggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidanganMenimbang, bahwa kuasa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat danTergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama ,Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 27 Januari2005 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.15.33.22/PW.01/43

/2015 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahtidak harmonis, oleh karena itu mempunyai /ega/ standing untuk mengajukanGugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknyamemohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:1.

Bahwa, Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama KecamatanSungai Raya agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calonisterinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sungai Raya dengan alasan belum terpenuhitentang syarat usia tersebut sebagaimana Surat penolakan Nomor :KK.14.13//PW.01/43/2015, tanggal 20 Januari 2015;.

Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah/ PembantuPegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sungai Raya NomorKk.14.13//VPW.01/43/2015 tanggal 20012015, bermeterai cukup dan telahdinazegelen lalu diberi kode (P.2);Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 611201150310062 yang dikeluarkan KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal03042014 bermeterai cukup dan telah dinazegelen lalu dicocokkan denganaslinya dan diberi kode (P.3);Saksi:Feriansyah bin Almansyah, umur 21 tahun,

pernikahannya tidakpernah dipermasalahkan oleh orangorang yang berada di lingkungantempat tinggal Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan AktaNikah dari Pegawai Pencatat Nikah tempat dimana Pemohon danPemohon II menikah;Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan padaKantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi,akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan suratnyatertanggal 27 Juli 2015 Nomor : Kk.15.30.15/PW.01/43

/2015 diterangkanbahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Il tidak tercatat pada BukuRegester Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut ;8.

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3510041505070012 dengan kepalakeluarga Sujarwo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Juli 2012 yang telahdinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya(bukti P.2);Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan TegaldlimoKabupaten Banyuwangi nomor Kk.15.30.15/PW.01/43/2015 tanggal 27 Juli2015 (bukti P.3);Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon danPemohon II juga mengajukan

Duplikat Akta Nikah Nomor KK11.06.10/PW.01/43/2015 tanggal 16 Desember 2015;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggaldi rumah milik orang tua Tergugat di Dusun YYY Rt 01 Rw 09 DEsa YYYKecamatan YYY Kabupaten Purworejo selama 5 tahun 6 bulan3.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.06.10/PW.01/43/2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY,Kabupaten Purworejo, tanggal 16 Desember 2015, bukti P.2;Bahwa disamping alat bukti tertulis Penggugat mengajukan saksisaksi yangmemberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:1.

Dan karenanyamaksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap dengan surat penolakanpernikahan nomor : Kk.11.01.05/PW.01/43/2015, tertanggal 26 Januari.

Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama KecamatanCilacap Tengah, Kabupaten Cilacap Nomor : KK.11.01.05/PW.01/43/2015, tanggal 26 Januari 2015, Bukti P.1;2. Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratanPerkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah,Kabupaten Cilacap Nomor : KK.11.01 05/PW.01/43/15, tanggal 26Januari 2015, Bukti P.2;3. Foto kopi Kartu.

Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 05Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadipada tanggal 05 Maret 2015 dengan register Nomor : 0627/Pdt.G/2015/PA Pwdtelah mengemukakan halhal sebagai berikut ; Bahwa pada tanggal 16 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, sebagaimanaternyata pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.15.16/ PW.01/43

/ 2015 tanggal 27 Pebruari 2015 ; Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak(talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantumdi dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ; Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah orangtua Penggugat di desa Kecamatan TawangharjoKabupaten Grobogan selama 6 tahun kemudian tinggal di rumah sendiri (diatas tanah orang tua Penggugat) selama 2 tahun 2 bulan hingga sekarang;Bahwa

Alat Bukti Surat yaitu : 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGATbermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinyadinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P ;Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.15.16/PW.01/43/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogantanggal 27 Februari 2015, bermeterai cukup, setelah diperiksa dandicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya

Bahwa Pada tanggal 5 Maret 1996, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan,Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan 0318/Pdt.G/2017/PA.Pkl1sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKK.11.34.3/DN/43/2015, Tertanggal 24 Nopember 2015;Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Krapyak, KecamatanPekalongan Utara, Kota

buktibukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugatberdomisili di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara, KotaPekalongan, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterimaPengadilan Agama Pekalongan ;=Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupaFotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.34.3/DN/43

/2015 tanggal24 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPekalongan Utara Kota Pekalongan, maka terbukti antara Penggugat danTergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinannya dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PekalonganUtara Kota Pekalongan, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugatmemiliki dasar hukum yang Sah ; 22222 nnn n enn nnneMenimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan di persidangan telahbersumpah menurut tata

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan CandipuroKabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor:43/43//2015 tanggal23 Januari 2015);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindahkerumah orangtua Tergugat hingga Januari 2016.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/43//2015 tanggal 23 Januari2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUAKecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, dengan bermateraicukup dan dinezegelen, selanjutnya Ketua Majelis memeriksa dantelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelismemberi tanda P.2;B.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juli 2011berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 429/27/VIV/2011, sebagaimanatertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.15.29.12/Pw.01/43/2015, tanggal 01 April 2015, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugathidup bersama di XXXX, Kota Surabaya,3.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.29.12/Pw.01/43/2015,tanggal 01 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, telah dicocokkan denganaslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P1;. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578084401770003, atas namaXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P2;.

Putusan Nomor 97/B/2017/PTTUN Mks.Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnyadisebutsebagai "Permen ESDM Nomor 43/2015")1.

Untuk dapat memberikan pemahaman yang baik atas isi ketentuan Pasal 12ayat (2) Permen ESDM Nomor 43/2015 kepada Majelis tingkat Banding, makahalaman 28 dari 95 halaman. Putusan Nomor 97/B/2017/PTTUN Mks.berikut Pembanding dh. Penggugat uraikan isi dari ketentuan Pasal 12 ayat(2) Permen ESDM Nomor 43/2015, yang mengatur:"dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan. keadilan. dankepentingan nasional dan/atau daerah.

Harsanto Nursadi, S.I1., M.Si.dalarn persidangan menerangkan bahwa diskresi yang diatur dalam Pasal 12ayat (2) Permen ESDM Nomor 43/2015 harus memperhatikan asasasas yangdisebutkan di awal redaksi Pasal tersebut dan AAUPB. Tanpa adanya suatuperhatian dan pertimbangan terhadap asasasas yang disebutkan di awalredaksi Pasal tersebut dan AAUPB, maka diskresi yang dikeluarkan menyalahihukum.Ahli Dr.

Atas halhal yang diuraikan di atas, maka Pembanding dh.Penggugat memohon kepada Majelis tingkat Banding untuk mengesampingkandan membatalkan pertimbangan hukum Majelistingkat Pertama di ataskarena jelas KTUN Objek Sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 12ayat (2) Permen ESDM Nomor 43/2015 itu sendiri.Vill.Perusahaan yang mendapatkan KP atau IUP dari Bupati Konawe diwilayah objek sengketa hanya Tergugat Il Intervensi, sedangkan perusahaanperusahaan yang lain mendapatkan KP atau IUP di wilayah objek

Tergugat melakukandiskresi untuk menciutkan Wilayah IUP Operasi ProduksiPenggugat melalui KTUN Objek Sengketaberdasarkan Pasal 12 ayat(2) Permen ESDM Nomor 43/2015.Mohon perhatian Majelis tingkat Banding, suatu izin usahapertambanganmerupakan satu kesinambungan' secara hukum. Sebelum berlakunyaUU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,suatu izin usaha pertambangan dikenal sebagai Kuasa Pertambangan(KP).

Bahwa, berdasarkan fakta PENGGUGAT tidak pernahmelanggar kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalamIUP dan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku, karena faktaPENGGUGAT menyampaikan Laporan Triwulan sampai denganHalaman 32 dari 69 hal Putusan Pkr No. 14/G/2019/PTUN.JPRPeriode AprilJuni 2017, yang terakhir PENGGUGAT telahmemperoleh Kriteria IUP Clear And Clean sesuai dengan PermenESDM No. 43/2015 dari Dinas Energi Dan Sumber Daya MineralPemerintah Provinsi Papua dan melalui Suratnya No.540/842/

Izin Pertambangan Mineraldan Batubara4.3.4.4.Bahwa, untuk menilai kelayakan suatu usaha pertambanganterdapat mekanisme terukur yang harus dilakukan yaitudengan melakukan kegiatan evaluasi atas IUP, sebagaimanaketentuan Pasal 5 ayat (1) Permen ESDM No. 43/2015 menyatakan :Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam a.

Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (3) menyatakan : ................Evaluasi terhadap kriteria finansial dilakukan oleh Direktur Jendral,sedangkan evaluasi yang menjadi kewenangan Gubernur Provinsiadalah evaluasi atas kriteria administratif, kewilayahan, teknis danIINQKUNGAN 5 722 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnBahwa, mengenai kriteria Administratif sebagaimana diatur dalamPasal 7 Permen ESDM No. 43/2015 menyatakan : ............

Bahwa, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo, TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN SURATTEGURAN TERTULIS kepada PENGGUGAT yang memberikanpenjelasan atau alasan adanya pelanggaran yang telah dilakukanoleh PENGGUGAT, akan tetapi langsung menerbitkan KeputusanPencabutan IUP Eksplorasi Pertambangan PENGGUGAT, sehinggapenerbitan Surat Keputusan TERGUGAT a quo MELANGGAR atauBERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf aPermen ESDM No. 43/2015;Halaman 35 dari 69 hal Putusan Pkr No

Dengan demikian, tindakanTERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo TELAHBERTENTANGAN DAN MELANGGAR Permen ESDM No. 43/2015.Oleh karenanya, Surat Keputusan TERGUGAT a quo haruslahdicabut atau dibatalkan. 2220 0neneenonell.

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 19Februari 1992, kemudian Pemohon dengan Termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor UrusanAgama kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep (Kutipan AktaNikah Nomor : 263/07/II/1992 tanggal 19 Februari 1992) dengan DuplikatBuku Nikah Nomor : KK.15.23.12/PW.01/43/2015 tanggal 25 Februari 2015;2.

Fotokopi Duplikat Buku Nikah NomorKk.15.23.12/PW.01/43/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang dikeluarkanKUA kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep yang telah cocokdengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah di Nazegellen, buktiP.2;B. Saksi:1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Agustus 2015,yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Kecamatan Segah, Kabupaten Berau sebagaimanabuktiberupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/08/43/2015, tertanggal 12Hal. 1 dari 12 hal. Put.No.181/Pdt.G/2017/PA. TRAgustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Segah, KabupatenBerau;2.

mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun upaya tersebuttidak berhasil;Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang seluruhdalil dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidakdapat mendengarkan jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah datangmenghadap ke persidangan;Bahwa untuk menguatkan dailildalil gugatannya, Penggugatmengajukan alat bukti sebagai berikut :Surat :Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/08/43

/2015, tanggal 12 Agustus2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah,Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya, bermeterai cukup serta berstempel pos, oleh Ketua Majelisdiparaf dan diberitanda bukti P;Hal. 3 dari 12 hal.