Hal ini menjadi pentingkarena kejelasan kedudukan hukum menjadi suatu filter dalampertimbangan Putusan Komisi Informasi Pusat dan filter bagiPEMOHON KEBERATAN untuk memberikaninformasi/dokumen kepada TERMOHON KEBERATAN;Bahwa berdasarkan Pasal 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengaturUndangUndang ini bertujuan untuk:a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencanapembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, danproses pengambilan keputusan

publik, serta alasanpengambilan suatu keputusan publik;b. mendorong partisipasi masyarakat dalam prosespengambilan kebijakan publik;c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilankebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yangtransparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapatdipertanggungjawabkan;e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhihajat hidup Orang banyak;f mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskankehidupan

Advokat/Penasihat Hukum/KonsultanHukum dan Pemberi Bantuan Hukum pada kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PusatDukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Membaca dan seterusnya ;Menimbang dan seterusnya ;Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke2 KUHPidana, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta Ketentuanhukum lainnya yang bersangkutan :MENGADILI :1. Menyatakan Terdakwa Tju Jiuw Ming als.

tidak hadir;Menimbang, bahwa pada tanggal 8 April 2019, Penggugat telah mengajukanpermohonan pencabutan gugatan secara tertulis yang ditujukan Kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang diajukan melalui Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai Surat Nomor:067/PriTUN/IV/19 Perihal: Pencabutan Gugatan Atas Perkara Nomor:11/G/2019/PTUNSRG, tertanggal 8 April 2019, dengan alasan bahwa Penggugattelah melakukan diskusi yang dilakukan dengan para pemerhati kebijakan

publik danpara pengacara, sehingga gugatan masih perlu dilakukan perbaikan yang sangatmendasar dan memerlukan waktu yang lama;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sengketa Tata UsahaNegara ini masih pada acara Pemeriksaan Persiapan maka berdasarkan ketentuanPasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 (ayat 1), pencabutan gugatan olehPenggugat dapat diajukan sewaktuwaktu sebelum Tergugat memberikan jawaban;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hematMajelis permohonan

Persiapan tanggal 29 April 2021, MajelisHakim telah menerima Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikansecara lisan oleh Penggugat dan Majelis Hakim telah menerima surat dariPenggugat tanggal 4 Mei 2021 perihal Pencabutan Guagatan Atas PerkaraNomor: 21/G/TF/2021/PTUN.SRG melalui bagian Umum PTSP PTUN Serangpada tanggal 5 Mei 2021;Bahwa adapun dasar dan alasan Permohonan Pencabutan tersebut padapokoknya sehubungan dengan hasil analisa dan diskusi yang dilakukanPenggugat dengan para pemerhati kebijakan

publik dan para pengacara,Penetapan Perkara Nomor: 21/G/TF/2021/PTUN.SRG.

Tuntutan penghapusan PerjanjianKerja Waktu Tertentu* (PKWT) UndangUndang a quo selaludikumandangkan;Bahwa kebijakan publik demikian menunjukan adanya konspirasi pelakukebijakan birokrasi di negeri ini syarat dengan indikasi korupsi, kolusi dannepotisme dalam lingkup ketenagalistrikan yang tersistem, danmasyarakat pengguna jasa pelayanan ketenagalistrikan semakin sulitmemahami kebijakan publik PT.

publik, PT.

Sehingga masyarakat pengguna jasa ketenagalistrikan menjadisemakin sulit memahami kebijakan publik PT. PLN (Persero) DistribusiJawa Timur yang tidak memenuhi standardisasi Management IntegratedInformation System (MISS);Bahwa PT.

Bahwa kebijakan publik demikian menunjukan adanya konspirasi kebijakanpublik yang syarat dengan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dalamlingkup ketenagalistrikan yang tersistem, dan masyarakat pengguna jasapelayanan ketenagalistrikan semakin sulit memahami kebijakan publik PT.PLN (Persero) yang tidak memenuhi Standart Management IntegratedInformation System (MIIS), dan hal ini bisa dilihat dari sistematikanya tigagelombang pembaruan hukum a quo dan Surat Keputusan Direksi PT.

Bahwa berdasarkan kebijakan publik pihak Termohon sehubungan denganKeputusan Direksi Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentangPedoman Pengadaan Barang/Jasa PTI.Perusahaan Listrik NegaraHal. 91 dari 98 hal.

Setiap Informasi Publik bersifat terobuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon InformasiPublik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;Pada Pasal 3 Putusan Perkara Nomor : 5/G/KI/2019/PTUN.PBR Hal 5 dari 20UndangUndang ini bertujuan untuk: (1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan

publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;(2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;(3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakanpublik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu. yangtransparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapatdipertanggungjawabkan;(5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hiduporang banyak

., dan kawankawan, ParaAdvokat, Pembela Umum pada Kantor LembagaBantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP)beralamat di Jalan Anggajaya , Brojodento Nomor 294Halaman 17 dari 7 hal. Put.

., dan kawankawan, Advokat pada KantorLembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBHSIKAP) beralamat di Jalan Anggajaya , Brojodento Nomor294, Gejayan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat KuasaHalaman 1 dari 6 hal.Put.Nomor 609 K/Padt.SusPHI/2019Khusus tanggal 8 Mei 2019;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa

Hal tersebut jelas bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik dan UndangUndangKeterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3ayat (la) Undang undang No. 14 Tahun 2008 yang menyatakan: "UndangUndang ini bertiijuan untuk:Huruf aMeniamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankebijakan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik"Jaminan hak warga negara untuk mengetahui rencana

pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankebijakan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publiktersebut ditegaskan lagi dalam Penjelasan PP No.61/2010 TentangPelaksanaan UU No.14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publikyang menyatakan: "Keterbukmn informasi publik merupakan rejimhukum bam yang mengusung prinsip transparansidalampeyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bemegara."18.

Hal manaterlinat jelas dalam tuntutan utama Gugatan Para Penggugatadalah perjanjian perdata, bukan kebijakan publik ataukepentingan umum. .

kebijakan publik, program kebijakanpublik, dan proses pengambilan kebijakan publik,serta alasan pengambilan suatu keputusan publiktersebut ditegaskan lagi dalam Penjelasan PPNo.61/2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14/2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik yangmenyatakan: "Keterbukaan informasi publikmerupakan rejim hukum baru: yang mengusungprinsip transparansi dalam peyelenggaraanmonkehidupan berbangsa dan bernegara.

publik, program kebijakanpublik, dan proses pengambilan kebijakan publik,Putusan perkara PerdataNo.87/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.483.2.BeBeserta alasan pengambilan suatu keputusan publiktersebut ditegaskan lagi dalam Penjelasan PPNo.61/2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14/2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik yangmenyatakan: "Keterbukaan informasi publikmerupakan rejim hukum baru: yang mengusungprinsip transparansi dalam peyelenggaraan momkehidupan berbangsa dan bernegara.

Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakanpublik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;d.

Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hiduporang banyak;f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupanbangsa;g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkunganBadan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;.

Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanpublik;c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakanpublik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;d.

Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hiduporang banyak;f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupanbangsa;g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan BadanPublik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;.

,Advokat pada Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik(PDKP) Bangka Belitung, berkantor di Jalan Stania Nomor 133,Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, KotaPangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Lawan:ROBET SIMAREMARE, bertempat tinggal dahulu di JalanDepati Amir, Kelurahan Baturusa, Kecamatan Merawang,Kabupaten Bangka, sekarang di Jalan Patin 8, RT 06, RW 02,Kelurahan Ampui, Kecamatan Pangkal

penawaran peserta itusemuanya bersifat rahasia, namun jangka waktunya hanya terbatasdiumumkannya yaitu. ketika diumumkan pemenangnya makakerahasiannya sudah habis namun pada faktanya Pokja dan BadanPublik menganggap dan mengikuti peraturan Komisi Informasi Pasal 17yaitu informasi yang dikecualikan dimana Badan Publik merasa sudahmelakukan uji konsekuensi sehingga memasukkan seluruh SPH menjadikerahasian sepanjang 30 Tahun semenjak diumumkan sehingga tenadipenafsiran yang berbeda antara peraturan kebijakan

publik pengadaanbarang dan jasa dengan peraturan Keterbukaan Informasi Publik;Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapatterkait dengan informasi yang dimohonkan merupakan Hak/wewenangdari si pemilik informasi yaitu PT atau perusahaan sebagai pemilikinformasi, sehingga jika diberikan memerlukan persetujuan dari pihakyang bersangkutan;4.27 bahwa menimbang Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor36 Tahun 2019 Tentang

l mendapatkaninformasi yang dimohonkan, yaitu:Menimbang bahwa~ dalam fakta persidangan Pemohonmengutarakan alasan permohonan Informasi publik yangmenyatakan pada mulanya Informasi akan digunakan sebagai bahanpenyusunan Thesis S2 tentang kebijakan publik, kemudian berubahmenjadi kepentingan peserta tender maka Majelis Komisionerberpendapat alasan permohonan Pemohon tidak konsisten dan tidakdiketahui alasan pastinya untuk mendapatkan Informasi Publik yangdimohonkan;Menimbang Bahwa dalam fakta persidangan

Pada tanggal 24 April 2020, Pemohon menyampaikan FormulirPermohonan Informasi dengan rincian permintaan dokumen sebagaiberikut:meminta semua dokumen lelang yang diupload oleh PT Amarta Karya(Persero) pada LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk PaketTender Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rusun Pulo Jahe;dengan tujuan:mengukur kepatuhan implementasi pelayanan pengadaan barang/jasaterhadap kebijakan publik UU Nomor 14 Tahun 2018 tentangKeterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 27 Tahun 2008 tentangOmbudsman

Adapun untuk melakukan penilaian,diperlukan data yang bersifat holistik, tidak hanya dari satu penyedia,namun seluruh dokumen penawaran yang masuk ;Apabila Pemohon bertindak sebagai pengamat kebijakan publik atasdasar penerapan PermenPUPR 12 Tahun 2017, maka perlu dicermatidengan baik ketentuan yang dirujuk mengingat dengan jelas dalamketentuan berikut dinyatakan bahwa, Evaluasi penawaran yangdisimpulkan dalam BAHP oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampaldengan saat pengumuman pemenang, yang sifatnya

Bahwa Pemohon memiliki maksud dan tujuan sebagaimana yangtertuang dalam Pasal 5 Akta Pendirian Perkumpulan Maha BidikIndonesia yakni sebagai forum dan sarana masyarakat untuk meneliti,mencermati, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan, opini serta keluhan,keberatan baik yang bersifat individu maupun kelompok dalammasyarakat terhadap berbagai keputusan kebijakan publik termasukaparatur pelaksanaannya, program pembangunan termasuk aparaturpembuat kebijakan

dan kebijakannya dan proses pemilihan pejabatsuatu instansi atau lembaga publik lainnya, yang kesemuanya menjadipelaksana dari suatu kebijakan Publik baik di tingkat Kabupaten atauKota, tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional yang ada maupunyang akan ada;5.

serta KDH/WKDH angka (2) Biaya PenunjangOperasional KDH/WKDH, Selain itu Pemohon adalah Badan HukumPrivat yang mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksudpada Pasal 5 Akta Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yangmenyatakan sebagai forum dan sarana masyarakat untuk meneliti,mencermati, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan, opini serta keluhan,keberatan baik yang bersifat individu maupun kelompok dalammasyarakat terhadap berbagai keputusan kebijakan

publik termasukaparatur pelaksanaannya, program pembangunan termasuk aparaturpembuat kebijakan dan kebijakannya dan proses pemilihan pejabatsuatu instansi atau lembaga publik lainnya, yang kesemuannyamenjadi pelaksana dari suatu kebijakan publik baik di tingkatKabupaten atau Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional yangada maupun yang akan ada.

publik termasuk aparaturpelaksanaannya, program pembangunan termasuk aparatur pembuatkebijakan dan kebijakannya dan proses pemilihan pejabat suatu instansi ataulembaga publik lainnya, yang kKesemuanya menjadi pelaksana dari suatukebijakan Publik baik di tingkat Kabupaten atau Kota, tingkat Provinsimaupun tingkat Nasional yang ada maupun yang akan ada;Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkansecara potensial haknya telah dirugikan dengan diberlakukannya ketentuanberupa Nomenklatur

Panjaitan, S.H. dan kawankawan, Para Advokatdan atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga BantuanHukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP), beralamat diJalan Anggajaya , Brojodento Nomor 294 Gejayan, Desa/Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, KabupatenSleman, Prov. D.I.

Bahwa Pemohon dalam ljazah S2 yang dikeluarkan School ofGovernment and Public Policy Indonesia atau Sekolah TinggiKepemerintahan dan Kebijakan Publik dengan nomor Seri ljazah631012017000097 tercatat atas nama Yusuf;5.

., M.H. dankawankawan, Para Advokat pada Kantor LembagaBantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP),yang beralamat di Jalan Anggajaya , Brojodento, Nomor294, Gejayan, Kelurahan Condongcatur, KecamatanDepok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.

Tuntutan penghapusanHal 11 dari 128 Hal Putusan No.290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel16.17.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu* (PKWT) UndangUndang a quo selaludi kumandangkan.Bahwa kebijakan publik demikian menunjukan adanya konspirasi pelakukebijakan birokrasi di negeri ini syarat dengan indikasi korupsi, kolusidan nepotisme dalam lingkup ketenagalistrikan yang tersistem, danmasyarakat pengguna jasa pelayanan ketenagalistrikan semakin sullitmemahami kebijakan publik PT.

publik, PT.

saat kebijakan publik PT. PLN (PERSERO) dikritisi oleh Pemerintah dan IR. EDDIE WIDIONO SUWONDHO, Msc.menjadi tersangka atas dakwaan baik secara sendirisendiri ataubersamasama dengan MARGO SANTOSO, IR. FAHMI MOCHTAR danIR.

PLN (PERSERO) dan berujung padatindak pidana korupsi sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah)serta lebih spesifik kebijakan publik PT. PLN (persero) Distribusi JawaTimur tidak sama dimasingmasing wilayah Area Pelayanan Jaringan(APJ) bahkan ditingkat Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) PT. PLN(persero) Distribusi Jawa Timur.Bahwa dalam pelaksanakan pengadaan Outsourching Roll Out CIS RISI (Cutomer Information System Rencana Induk Sistem Informasi)di PT.

publik demikian menunjukan adanya konspirasikebijakan publik yang syarat dengan indikasi korupsi, kolusi dan9.10.nepotisme dalam lingkup ketenagalistrikan yang tersistem, danmasyarakat pengguna jasa pelayanan ketenagalistrikan semakin sulitmemahami kebijakan publik PT.

Panjaitan, S.H. dankawankawan, Para Advokat dan atau Pembela Umum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik(LBH SIKAP), beralamat di Jalan Anggajaya , BrojodentoNomor 294 Gejayan, Desa/Kelurahan Condongcatur,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Prov.

(Il), Masyarakat mengajukan permohonankepada pejabat yang berwenang pada badan publik atauswasta;Bahwa Putusan Komisi Informasi tidak memberikan Hardcopy danSoftcopy cenderung membatasi partisipasi masyarakat atauPemohon untuk berperan serta dalam penyelenggaraan negaraseperti yang di maksud pada tujuan UU Nomor 14 Tahun 2008Pasal 3 UndangUndang ini bertujuan untuk:Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 16/G/KI/2021/PTUN Sby10.11.a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencanapembuatan kebijakan

publik, program kebijakan publik, danproses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilansuatu keputusan publik;b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;C. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilankebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yangtransparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapatdipertanggungjawabkan;@. mengetahul alasan kebijakan publik yang mempengaruhi

Bahwa Tergugat adalah pejabat publik memiliki tugas yang berperandiantaranya sebagai penyelenggara kebijakan publik yaitu dalam halmenjalankan urusan yang bersifat Eksekutif atau urusan pemerintahan ikutmenjamin dalam kehidupan warga negara untuk tertidb hukum, olehkarenanya tidak ada alasan lagi bagi Tergugat menghalangi, mempersulittugas penyidik Polri dengan cara tidak meminjamkan/menyerahkan objeksengketa kepada Penggugat dan atau Penyidik Polda Jatim;Bahwa Penggugat maupun Penyidik Polda Jatim