MM. telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan ;4. Menyatakan barang bukti berupa : 1.

PUTUSANNomor 118/Pid.SusTPK/2014/PN.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama lengkap : SUSANTO WEDI, SE.

Menyatakan terdakwa SUSANTO WEDI, S.E, M.M tidak terbukti bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2.

telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2.

jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.; Subsidair,melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

tindakpidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas : 1.

Menyatakan Terdakwa M.SUBAIR BIN LIDA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M.SUBAIR BIN LIDA tersebut dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1( satu ) bulan;3.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriHal. 11 dari 31 hal. Put.

No. 804 K/Pid.Sus/2010Sumenep tanggal 2 Desember 2009 sebagai berikut :1Membebaskan Terdakwa BENNY IRAWANTY dari dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RINo. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1)KUHP ;.

Menyatakan Terdakwa BENNY IRAWANTY bersalah melakukantindakpidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada ia Terdakwa dalamdakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

No. 804 K/Pid.Sus/2010menimbulkan kecurigaan dan preseden buruk bagi lingkungannya.e Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan alat bukti berupa ahli dariBPKP perwakilan Surabaya yang menyatakan :o Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atasdugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran tunjangan jabatan strukturalpada Dinas Pendidikan Kab.Sumenep bulan Mei 2006 s/d Desember2008;o Mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq.

KPG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupangyang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada TingkatPertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusandalam perkara Terdakwa : NamaTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalBLASIUS ADUR, STWaembelang Manggarai34 Tahun / O2 Maret1977LakilakiIndonesiaDs.Bentengkuwu,Kec.Ruten Agamag, Kab.ManggaraiPekerjaanKatholikendidikanPNS

pada Pengadilan Negeri Kupang ;Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;e Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang tentang Penggantian Ketua Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;e Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang ;e

Oleh karena itu, antara melawan hukum denganmemperkaya merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindakpidana korupsi Memrperkaya dengan cara melawan hukum;Menimbang, bahwa Oleh karena antara melawan hukum denganmemperkaya merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindakpidana korupsi.

Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Sedangkan kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawai negerisebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelakutindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseoranganswasta, senada dengan hal ini R.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : RICHARD LATIEF tersebut ; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 17/TIPIKOR/ 2012/PT.Bdg tanggal 9 Mei 2012 yang menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 13 Februari 2012 ;MENGADILI

SENDIRI :- Menyatakan Terdakwa RICHARD LATIEF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang

No. 1300 K/PID.SUS/201296Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi JawaBarat) yang menghukum Terdakwa dengan hukuman 5 (lima) tahun dan6 (enam) bulan penjara adalah putusan yang tidak sesuai dengan rasakeadilan masyarakat dan juga tidak sesuai dengan semangatpemberantasan tindak pidana korupsi yang sebagaimana tertuang dalamrumusan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun

PENDAHULUANBahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tidakmempertimbangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum, yang telahHal. 97 dari 123 hal. Put.

Saksi ahli berpendapat oleh karena perkara Terdakwa didakwadengan pasal dalam tindak pidana korupsi, maka pengertiankeuangan Negara mengacu pada penjelasan UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.3. Prof. DR. Erman Rajagukguk, SH.,LLM.Bahwa saksi ahli Prof. DR. Erman Rajagukguk, SH.

Apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana korupsi dandapat dibuktikan sesuai dengan syaratsyarat dari hukum pembuktianatau tidak? Atau bukan merupakan tindak pidana korupsi?4.

KESIMPULANBahwa berdasarkan analisis hukum yang telah Pemohon Kasasi lakukanterhadap surat dakwaan, tuntutan dan Putusan Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi Bandung jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung, terhadap Terdakwa terjadi kekeliruan mengenai penerapan hukumsehingga disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa terhadap skenario Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dikuatkandengan Keputusan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung danPengadilan Tinggi Tindak Pidana

., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;2. Membebaskan terdakwa :YURNI NTAU,S.Pd.,MM dari dakwaan Kasatu Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa :YURNI NTAU S.Pd., MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;4.

pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) Ke1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP;Atau :Kedua :Bahwa terdakwa YURNI NTAU, S.Pd, MM selaku Kepala Bagian Ekonomi PemdaKabupaten Bone Bolango bersama dengan Yasin Naue, SE.

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) Ke1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP;AtauKedua :Melanggar Pasal 8 JoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001

Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirobah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 Jo.

,(dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu rupiah) atau setidaktidaknyasejumlah itu ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs. A.

KasDaerah, ketika proyek akan berakhir, akan tetapi menyimpannya padarekening di BPD Aceh serta ada yang dipergunakan di luar kepentinganproyek, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Pemerintah DaerahNanggroe Aceh Darussalam ditaksir lebin kurang Rp 293.002.000, (duaratus sembilan puluh tiga juta dua ribu rupiah) atau setidaktidaknyasejumlah itu ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999, tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAKAR ADAM bin ADAM, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999, TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP ;Hal. 11 dari 22 hal.Put. No. 1135 K/Pid/2004.2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs. A.

BAKAR ADAM bin ADAM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindakpidana "KORUPSI" ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun ;Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkansegenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan atas dirinya ;Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar olehTerdakwa, maka diganti

Bahwa judex facti Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan TingkatBanding telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan/memberikanpertimbangan hukum kepada diri Pemohon Kasasi terhadap halhal yangmemberatkan, karena Pemohon mengerti dan faham tentang programpemerintah dalam hal pemberantasan korupsi serta mengerti tentangprogram pemerintah pusat dalam hal penyaluran dana korban konfliktersebut hingga dalam pengelolaannya ditunjuk Pemohon sebagai pimprotapi yang mengendalikan orang lain/atasan kerja

ABDUL RIVAI TanjungRedeb ; Bahwaberdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) perwakilanKalimantan Timur Nomor R203/PW.17/5/2008 tanggal 04 Juni 2008 atasDugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penerimaan RetribusiBiaya Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai Tahun 2004 s/d 2005 pada RSUDdr.

merugikan keuangan Negara/Daerah sebesarRp370.549.075,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluhsembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut ;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ABDUL RIVAI TanjungRedeb ;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) perwakilanKalimantan Timur Nomor R203/PW.17/5/2008 tanggal 04 Juni 2008 atasDugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penerimaan RetribusiBiaya Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai tahun 2004 s/d 2005 pada RSUDdr.ABDUL RIVAI Kabupaten Berau adalah sebesar Rp370.549.075,00 (tigaratus tujuh puluh jutalima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh limarupiah

DAHLAN, SE tersebut telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut SertaMelakukan Korupsi ;Memidana Terdakwa tersebut di atas oleh karenaitu dengan pidanapenjaraselama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluhlima juta rupiah) subsidair 1 (bulan) dan 15 (lima belas) hari kurungan ;Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti secara tanggungrenteng dengan dr.

ABDUL RIVAI Tanjung Redeb yangmenyalahgunakan kewenangan dengan membagibagikan sisa dana alatkesehatan yang seharusnya disetorkan ke kas daerah ;Bahwa perbuatan Terdakwa/Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembaliyang membagibagikan sisa dana alat kesehatan telah menguntungkan dirisendiri atau orang lain telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara,sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi ;Bahwa bukti baru yang diberi tanda PPK 1 yaitu Keputusan BupatiKepala Daerah Tingkat Il Berau Nomor

Bahwa terdapat fakta hukum baru tentang penegasantidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110Tahun 2000 berdasarkan Surat Surat Mahkamah AgungRepublik IndonesiaBahwa peraturan dasar materiil yang dijadikan dasarpengujian terjadinya tindak pidana korupsi adalahmerujuk pada PP Nomor 110 Tahun 2000.

Esensinya bahwa perkarapidana (dugaan tindak pidana korupsi) adalah lebihberkarakteristik perkara perdata dan administrasi danbukan perkara pidana.Bahwa sehubungan dengan penempatan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 110 Tahun 2000 dalam pengujian tindakpidana korupsi, dan ditempatkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum in casu Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Luwuk, maka dalam Rapat Panitia Kerja Gabungandengan Jaksa Agung RI, Kepala POLRI (yang diwakiliBareskrim POLRI) serta Menteri Dalam Negeri

Marfendi, dkk telah didakwa melakukan tindakpidana korupsi terhadap Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Propinsi Sumatera Barat.Bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi, oleh MajelisHakim Agung yang dipimpin oleh BAGIR MANAN, dan HakimAnggota masing masing ; H.

Banggaimasa bakti 19992004) telah didakwa melakukan tindakpidana korupsi terhadap Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kabupaten Banggai T.A. 2004.Bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi, oleh MajelisHakim Agung yang dipimpim oleh ISKANDAR KAMIL, SH., danHakim Anggota masing masing ; Prof. Dr. KOMARIAH EMONVGSAPARDJAJA, SH., dan M. BAHAUDIN QAUDRY, SH., telahmemberikan pertimbangan hukum, dalam hal hal sebagaiberikuta.

DJAR'UN SIBAY danTerdakwa SURYANTO adalah sama secara substantive denganDakwaan Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada paraPemohon Peninjauan Kembali I/II, yaitu) samasama terjadipada Anggaran Belanja DPRD Kab. Banggai T.A. 2004 padakode rekening Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan. Drs.

Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 3 Jo Pasal 18UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Bin Tarobun (Alm) secaraSah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

No. 1630 K/Pid.Sus/2014Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jambi No. 40/Pid.Sus/TPK/PN.Jbi tanggal 6 Mei 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Samhuri, SH. Bin Taroun Tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa Samhuri, SH. Bin Tarobun dari Dakwaan Primairtersebut;Menyatakan Terdakwa Samhuri, SH.

secara bersamasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLimboto tanggal 15 Agustus 2011 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa TOMMY BUKUSU tidak terbukti melakukan tindakpidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;3.

Menyatakan Terdakwa TOMMY BUKUSU terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturHal. 17 dari 27 hal. Put. No. 158 K/Pid.Sus/2012dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dalam dakwaan Subsidair;.

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukum ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu terhadap dakwaanSubsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sependapat terhadapputusan

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukum ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu terhadap dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa H. SAID ABDULLAH, SH., Bin H. Abdullah dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa H. SAID ABDULLAH, SH., Bin H. Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. SAID ABDULLAH, SH., Bin H.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJambi, sejak tanggal 11 Juli 2014 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus2014, tahanan kota;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jambi, sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08Oktober 2014;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengantanggal 07 Nopember 2014;6.

Adi Sucipto No.49, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/VIVNF.R/Pdn/2014tanggal 15 Juli 2014;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJambi Nomor No. 10/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Jmb tanggal 11 Juli 2014, tentangpenunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.

Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa H. SAID ABDULLAH, SH BIN H.

Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa telah melakukan TindakPidana Korupsi dan terhadap Pembelaan yang telah disampaikan oleh PenasihatHukum

31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.