PUTUSANNo. 1452 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : MUH. HASBI HAMDI, S.IP;Tempat lahir : Sungguminasa;Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 25 Januari 1976;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan K.H.

Hasbi Hamdi, S.IP terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh.

Hasbi Hamdi, S.IP telah terbukti secara sahmelakukan tindak pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Berlanjut ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh.

Jika dicermati secara seksama,dakwaan dari Jaksa / Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupunSubsidair, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi yangdidakwakan kepada Pemohon Kasasi pelakunya tunggal, yakni hanyaPemohon Kasasi, padahal merupakan suatu notoir feiten (pengetahuanumum) bahwa tindak pidana korupsi pelakunya selalu lebih dari satu orang,sehingga dakwaan dan penuntutannya selalu dikaitkan dengan Pasal55 ayat (1) KUHP.

M E N G A D I L I:- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum; - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 9 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut dalam amar putusannya, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan kualifikasi pidananya sehingga amar putusan selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa FAUZIAH TENRI SISI, S.H. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; 2. Membebaskan Terdakwa FAUZIAH TENRI SISI, S.H. dari dakwaan Primair tersebut; 3.

Menyatakan Terdakwa FAUZIAH TENRI SISI, S.H. tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;4.

SALINANPUTUSANNomor 9/Pid.SusTPK/2017/PT PALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi SulawesiTengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidanakorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut, dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : FAUZIAH TENRISISI, SH;Tempat lahir : Ujung Pandang;Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 09 Juni 1982;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu, sejak sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23Desember 2016;7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palu, sejak tangga 24 Desember 2016 sampaidengan 21 Februari 2017;8.

Yojikodi nomor 14 Kav. 5, Kota Palu, SulawesiTengah ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 2 Mei 2017, Nomor 9/Pid.SusTPK/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;2.

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor75/Pid.SusTPK/2016/PNPal tanggal 9 Maret 2017 atas nama Terdakwatersebut di atas;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa terdakwa FAUZIAH TENRI SISI, SHSelaku BendaharaPembantu Pengeluaran pada Lembaga Penelitian Untad Tahun 2014berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas

Dr.SULTAN, M.Si (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dantanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada kurunwaktu antara bulan Pebruari 2014sampai dengan Bulan April 2015 atausetidaktidaknya pada waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempatdi Lembaga Penelitian Universitas Tadulako Palu atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu telah melakukan atau turut

SUDARMIN, MM BIN LA USU bersalahmelakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI BERSAMASAMA" sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;Menjatuhkan pidana .terhadap Terdakwa Ir.

No. 1163 K/Pid.Sus/2009ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selengkapnya berbunyi :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau

dendapaling sedikit Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan palingbanyak Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas olehMajelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana dendaterhadap diri Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat Banding tidakmenerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan belummencerminkan

rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalammasyarakat serta tidak menunjukkan upaya pengembalian kerugianNegara atau perekonomian negara, karena pidana denda yangdijatuhkan sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) tidaksesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana pidana pokokdenda minimum yang seharusnya diterapkan/dijatuhkan terhadap diriTerdakwa paling sedikit Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).Dengan demikian

.;4 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 141/Pid.KHS/ 2011/PN.Thna tanggal 11 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa ELISABETH MANGAMIS, S.Pd. telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELISABETH MANGAMIS, S.Pd. olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta

No. 2547 K/Pid.Sus/20136 Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Manado No. 08/PID.SUS/2012/PT.MDO. tanggal 24 April 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat HukumTerdakwa tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 11 Oktober 2011Nomor 141/Pid.KHS/2011/PN.Thna, yang dimintakan banding tersebut

Dengan demikian Terdakwa ElisabethMangamis S.Pd. patut dinilai tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan peibuatan tidak pidana korupsiyang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 sesuaisurat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor :Reg.Pds04/R. 1.14.7/Pt. 1/05/2011 tanggal 13 Juli 2011 ;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti PengadilanTinggi Manado

No. 2547 K/Pid.Sus/2013Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ELISABETHMANGAMIS, S.Pd. tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Manado No. 08/PID.SUS/2012/PT.MDO. tanggal 24 April 2012yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 141/ Pid.KHS/2011/PN.Thna tanggal 11 Oktober 2011 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehinggaberbunyi sebagai berikut :120Menyatakan Terdakwa ELISABETH MANGAMIS, S.Pd. telah terbukti

Hoc.Tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan PenuntutUmum.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd./Leopold Luhut Hutagalung,S.H..M.H. ttd./Timur P.Manurung,S.H.,M.M. ttd./Sophian Marthabaya,S.H.Panitera Pengganti :ttd./Misnawaty,S.H.

MAHSUN ABDUL HAMID tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi "sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa Ir. MAHSUN ABDUL HAMID oleh karena itudari dakwaan Primair tersebut di atas;Menyatakan Terdakwa Ir.

MAHSUN ABDUL HAMID terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) kel KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun dengan dikurangi selama

sanksi pidananya bagipelanggarnya, maka bagi pelanggarnya tidak dapat secara serta mertadikategorikan sebagai melakukan tindak pidana dalam ranah hukumpidana in casu tindak pidana korupsi.

merta dikategorikan melakukan tindak pidanayang diancam dengan UndangUndang Korupsi, dan kalau hal itudipaksakan sebagai tindak pidana korupsi maka telah terjadi lompatanhukum dan untuk lompatan hukum tersebut sungguh sangatdilarang olehhukum pidana terlebih lagi apabila ditelaah azas legalitas yang terdapatdalam Pasal 1 ayat (1) KUHP melalui Pasal 103 KUHP juga berlakudalam tindak pidana Korupsi;Bahwa, dengan demikian judex facti telah salah menerapkan hukum, olehkarena telah menjatuhkan putusan

MAHSUN ABDUL HAMID tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Korupsi" sebagaimanayang didakwakan dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa Ir. MAHSUN ABDUL HAMID terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukankorupsi yang dilakukan secara berlanjut" ;4.

Sus/2018Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:Kesatu:Primair :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Subsidiair :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun

Sus/2018tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJayawijaya tanggal 27 Januari 2017 sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa SIMON LOSONG, ST terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalamDakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP dan DakwaanKedua Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) hurufb UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999

Sus/2018putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJayapura tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2018 dari PenasihatHukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 23 Februari 2018) sebagai Pemohon Kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKlas A Jayapura pada tanggal 26 Februari 2018:Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sus/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1.Namatempat lahirumur/tanggal lahirjenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan. Namatempat lahirumur/tanggal lahirjenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan.

SUDIRMAN, SE. bersalah secarabersamasama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 JoUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdalam surat dakwaan alternatif Kedua;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. RADJA MUHAMMAD bin RADJAALI, 2. SABARUDDIN, S.Ag. bin HA. HAMBALI, 3. RIVAI KASIM bin KASIMKADIR, 4. SAMSUL BAKHRI bin SAMSUDIN, 5. ANDI MASINAI bin ANDIPANGURISENG, 6. HAJIS MESAH bin HAJI LIWENG, 7.

SELAMAT, 16.SUDIRMAN, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARABERSAMASAMBA :2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :1) RADJA MUHAMMAD bin RADJA ALI oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;2) SABARUDDIN, S.Ag. bin HA.

MISRAN bin TANDANG masingmasing dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan ;Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan pidana tidak melaksanakan amanatpasal 3 Undangundang No.31 tahun 1999 TENTANG PEMBERANTASANTINDAK PIDANA KORUPSI, dimana dalam pasal tersebut telah mengaturminimal dan maksimal pemidanaan (...pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun...) sehingga majelis hakimdalam menjatuhkan putusan haruslah berdasarkan kepada peraturanperundangan yang berlaku

JBI. telah berkesimpulanbahwa Pemohon Kasasi/Pemohon' banding/para Terdakwabersalahmelakukan tidak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMASAMA"tanopa menyebutkan unsur/peran masingmasing Terdakwa sepertidisyaratkan oleh pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP apakah sebagai orang yangmelakukan sendiri (plegen)?, menyuruh orang lain (doen plegen) ? atauHal. 62 dari 81hal. Put. No. 2021 K/Pid. Sus/2008turut serta (mede plegen)?

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang RI No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Republik Indonesia No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 31 dari 47 hal. Put.

Pasal18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang RI No. 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana Korupsi jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang RINo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

juga berkonsekuensi sama dengan Dakwaan Primair di mana PemohonKasasi/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana korupsi, namun yang keliru dalam Tuntutan Sdr.

M E N G A D I L I: Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa; Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PN.PL tanggal 7 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana pokok penjara yang dijatuhkan, pidana denda yang tidak perlu dijatuhkan kepada Terdakwa serta uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa, sedangkan untuk amar putusan selebihnya

Menyatakan Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair; 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun; 5.

PUTUSANNomor 25/Pid.SusTPK/2016/PT PALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : HEIN MOPANTAW alias KO HEINTempat lahir : LuwukUmur/Tgl.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 17 Nopember 2016,Nomor 25/Pid.SusTPK/2016/PT PAL tentang Penunjukan MajelisHakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutusperkara ini;2.

Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;.

Membebankan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagaiberikut:1.

junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan laindalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umummaupun Penasihat Hukum Terdakwa;* Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 31/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PN.PLtanggal 7 Oktober 2016 yang dimintakan

Menyatakan Terdakwa M U R S I D I secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ; 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M U R S I D I, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana DENDA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;5.

PUTUSANNomor : 13/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama,dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :Nama : MURSIDI.Tempat lahir : Midai.Umur / tanggal lahir : 46 Tahun/ 23 Agustus 1965.Jenis kelamin > Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Dusun III Sebatang

Pasal 18 UndangUndang RINo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsider ;.

sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;e SubsidairPasal 3 jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI No. 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP dengan unsurunsur sebagai berikut:1.

Wiyono yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara,adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangannegara ( UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal. 32 ) ;Bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) kata dapat, sebelum frasamerugikan merugikan perekonomian atau keuangan negara, menunjukkan bahwa TindakPidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengandipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan

PUTUSAN20/Pid.Sus/2012/PN.KPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupangyang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:. Nama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalPekerjaanAgamaPendidikan.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UUPts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 19 dari 168 halaman20Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa mereka, terdakwa Drs.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

SERVASIUS KABU dan Terdakwa II YOSEFOTU S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secarabersamasama dan berlanjut;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.

Terdakwa pernah mengetahui perbuatan tersebut termasukperbuatan korupsi.23.

menguruskan Saksi 2, Saksi 4 danSaksi 6 masuk menjadi anggota TNI AD.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keduaMenerima hadiah, telah terpenuhi.Unsurketiga : Padahal diketahui atau patut diduga bahwahadiah atau janji tersebut diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan' denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang = yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya.36Dari unsur ini diketahui bahwa bentuk kesalahan dari pelakutindak pidana korupsi

SalehDjindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet.IX,Jakarta Ichtiar Baru, hal.44).Jadi suatu jabatan selalu dilekati suatu lingkungan pekerjaanatau kekuasaan atau wewenang tertentu untuk kepentingan negara.Tidak setiap penerimaan hadiah atau janji oleh Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara merupakan tindak pidana korupsisebagaimana dimaksud dalam pasal 11, tetapi baru merupakan tindakpidana korupsi jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaratersebut mengetahui atau patut menduga

Herman, yaitu) anak dariSaksi Darto yang mengikuti seleksi Secata dimana Terdakwamenjanjikan akan mengurus sampai lulus ;Oleh karena seluruhnya menunjukkan perbuatan Terdakwa dalamperkara ini dan karena tidak digunakan dalam perkara lain makaseluruhnya perlu ditetap dilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat...Mengingat, pasal 11 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan peraturanperundang undangan lain yang bersangkutan.MENGADILI1.

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu) : AGUSTONO, PELTU(PURN) NRP 549263, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : Korupsi.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :a. Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan. Menetapkan selama Terdakwa menjalanipenahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.b. Denda : Sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah),subsider kurungan selama 2 (dua) bulan.a.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 03 / Pid.Sub / 2011 / PN.Tipokor.Dps, tanggal 23 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut dibawah ini : - Menyatakan bahwa terdakwa Drs. I KETUT SUPIR dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 64 ayat (1) KUHP ; .

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) ;none Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan atas perkaraini dengan putusan tertanggal 23 April 2012 No. 03/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan bahwa terdakwa Drs. KETUT SUPIR terrsebut telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi ;1..

KETUT SUPIR atasputusan Pengadilan Tindakl Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriDenpasar Nomor : 03/Pid.Sus/2011/PN. Tipikor,Dps, tanggal 23 April 2012e Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Denpasar Nomor : 03/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Dps,tanggal 23 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;Mengadili sendiri : 222 22222 n nnn nn n=1. Menyatakan terdakwa Drs.

KorupSi ;nono Menimbang, bahwa terkait dengan perkara terdakwa maka difinisi korupsidimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undangundang No. 3137tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah olehUndangUndang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKOLUPSi 222 noone nn nnn nnn nn nnn nen nn nnn cnn nn nnn nnn nnn nnnor Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Denpasar Nomor : 03 / Pid.Sub / 2011 /PN.Tipokor.Dps, tanggal 23 April 2012 yang dimohonkanbanding tersebut, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagaiberikut dibawah ini : e Menyatakan bahwa terdakwa Drs.