Penggugat:
MUSLIM H
Tergugat:
KEPALA BADAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Bahwa Surat Ketetapan Penerimaan Daerah Tahun 2018 Nomor0027, Oleh Badan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi, atas namaMuslim H, dengan Uang Wajib Tahunan sebesar Rp. 9.902.088, (Sembilanjuta sembilan ratus dua ribu delapan puluh delapan rupiah), tertanggal14September 2018;2.

Menyatakan batal dan tidak sah Surat Ketetapan PenerimaanDaerah Tahun 2018, Nomor 0027, Oleh Kepala Badan KeuanganPemerintah Kota Bukittinggi, atas nama Muslim H, tertanggal 14September 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Ketetapan PenerimaanDaerah Tahun 2018, Nomor 0027, Oleh Kepala Badan KeuanganPemerintah Kota Bukittinggi atas nama Muslim H, tertanggal 14september 2018;4.

Bukittinggi; Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan.b.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Nomor 83/713.75/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 perihal Surat KeteranganPendaftaran Tanah, diketahui bahwa penulisan nama Penggugat padalampiran surat dimaksud adalah H. Muslim bukan Muslim Hsebagaimana didalilkan oleh Penggugat.e.

Tarok Dipotanggal 15 Juli 2005 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi kepadaSEKDA kota Bukittinggi No.83/713.75/II/2016 tanggal, 25Februari 2016 Perihal : Surat Keterangan PendaftaranTanah (Fotokopi sesuai aslinya);Buku II Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporankeuangan Pemerintah Kota Bukittinggi tahun anggaran2015 Nomor. 25.B/LHP/XVIII.PDG/65/2016, tanggal 25 Mei2016, halaman 9 s/d 14 (Fotokopi sesuai aslinya) ;Surat Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi

Bank Negara Indonesia Cabang Bukittinggi
2.KPKNL Kota Bukittinggi
3.BPN Kota Bukittinggi
4.Cecilia Novita Astri

VS ARIEF SAMALO alias YAW, dkk. dan KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Yulindo, S.H.

MARIA VALLORIENS alias MARIA alias MEI CHEN;Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Jenjang Minang Nomor6, RT 04 RW Il, Kelurahan Benteng Pasar Atas, KecamatanGuguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Telvi Robbel, S.H. dan kawan, ParaAdvokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Hamka Nomor58, Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21September 2018;Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt/20194.DRS. ATRINO LESWARA, S.H.

Mantan Notaris/PPATwilayah kerja Jakarta Pusat, beralamat di Jalan RayaPanyakalan KM 4, Rumah Gadang 127, Jorong Halaban,Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok,Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada TelviRobbel, S.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum,beralamat di Jalan Hamka Nomor 58, Bukittinggi,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September2018;Para Termohon Kasasi;DanKANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI, yang diwakilioleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi

,berkedudukan di Jalan Adyaksa, Belakang Balok, Aur BirugoTigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, dalam hal inimemberi kuasa kepada Yaznil Azda, S.H. dan kawankawan,Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi,beralamat di Jalan Prof. Hazairin, S.H.

Menyatakan objek perkara yaitu sebidang tanah perumahan tercatatdalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1173/Jorong Guguk Panjang tanggal 21Januari 1981 yang tercatat atas nama Djunaidy Susilo, beserta sebuahrumah dan toko semi permanen berlantai dua (tidak penuh) yangterletak di Jalan Jenjang Minang Nomor 6, Kelurahan Benteng PasarAtas, RT 4 RW Il, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi adalahHak Milik Penggugat , Penggugat II dan Penggugat III selaku ahli warisdari Almarhum Djunaidy Susilo;5.

Bukittinggi adalahHak Milik Penggugat , Penggugat II dan Penggugat III selaku ahli warisdari Almarhum Djunaidy Susilo;Menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat Ill untuk membayarganti kerugian kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Tergugat sampai dengan Tergugat Ill denganrincian sebagai berikut:Halaman 6 dari 10 hal.

DIPO FINANCE CABANG KOTA BUKITTINGGI

DIPO STAR FINANCE CABANG KOTA BUKITTINGGI

ELFIDA AGUS, MT, IAI LAWAN Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kota Bukittinggi, CS

Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kota Bukittinggi, berkedudukan diBukittinggi Jalan Ombilin Nomor 169 Belakang Balok dalam hal ini selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK), untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, dalam hal ini selaku PenggunaAnggaran (PA) alamat jalan Ombilin Nomor 169 Belakang Balok Bukittinggi,selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;3.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, dalam hal iniselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), beralamat jalan Ombilin Nomor 169Belakang Balok Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill;Pengadilan Tinggi Tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9Desember 2016, Nomor 144/PDT/2016/PT PDG tentang penuniukan MaielisHakim;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMengutip sera

DIPO STAR FINANCE CABANG KOTA BUKITTINGGI

., VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSISUMATERA BARAT cq PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI cqDINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA BUKITTINGGI,

cq PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI cqDINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA BUKITTINGGI, dalam halini memberi kuasa kepada Herriman, S.H., M.Hum. dan kawankawan, Para PNS pada Sekretariat Daerag Kota Bukittinggi danJaksa pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, berkantor di JalanKusuma Bhakti Gulai Bancah Bukittinggi, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 Maret 2012;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata

bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di mukapersidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Penggugat adalah selaku pemenang lelang terhadap PembangunanRehab Los Daging Pasar Bawah Kota Bukittinggi dengan nilai Ro432.742.000,00(empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);.

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat seharusnya jugamenggugat Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi Los Daging, PejabatPenerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi,serta CV Deha Prima Engineering selaku Konsultan Pengawas KegiatanHalaman 4 dari 16 Put. Nomor 1954 K/Pdt/2014Rehabilitasi Los Daging;.

Bukittinggi;Bahwa terhadap penetapan tersebut Pejabat Pembuat KomitmenRehabilitasi Los Daging telah:a.

Menghukum Tergugat melaksanakan pembayaran rehab los daging PasarBawah Kota Bukittinggi kepada Penggugat sejumlah Rp108.185.500,00(terbilang seratus delapan juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratusrupiah);4. Menolak gugatan untuk selebihnya;Il. Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;Ill.

Mandiri Tunas Finance Kota Bukittinggi

YULIAN ANGELINE SUCHIADINATA LAWANKepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi

Notaris diBukittinggi Nomor: W.01 tanggal 06032015;Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;Halaman 1 dari 43 halaman Putusan No.04/G/2015/PTUNPDGMELAWAN:Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, berkedudukan di Jln. Prof.

Guguak Panjang, kota Bukittinggi ,atasnama Hendri Suchiadinata yang telah di balik namakan ke atas nama Marlina danFaisal Marzuki.; 4 Bahwa tanah tersebut adalah dibeli oleh orang tua Para Pengugat pada tanggal 29Januari 1972 kepada Saudara Rahmah dan Suhaimi dengan Akta Jual Beli yangdibuat di hadapan Notaris ACHTAR ILJAS dengan Akta No. 24 / 1972 dan dibuatatas nama kakak Para Penggugat yang bernama Hendri Suchiadinata (Alm) karenapada saat itu kakak Para Penggugat (Hendri Suchiadinata) yang telah

M.SyafeiNo. 10 F belakang Hotel Asri Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan GuguakPanjang, Kota Bukittinggi adalah Pembelian dan milik orang tua Para ParaPenggugat yang disertifikatkan atas nama HENDRI SUCHIADINATAkarena pada saat itu HENDRI SUCHIADINATA yang sudah menjadi WNLeMenyatakan bahwa tanah objek perkara bukanlah milik HENDRISUCHIADINATA .; 222222 nn nnn ncn nnn nn nnn cenceeMenyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Tanda Terima tanggal 22Februari 2011 dan Surat Akta Pernyataan No. 2711/L/1/2011

Syafei No:10 F Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atas namaHENDRI SUCHIADINATA keatas nama MARLINA dan FAISALMARZUKI;Tergugat menolak dan tidak mengakui kebenarannya dari Pengugat karena Tergugatdalam melaksanakan prosesnya telah cukup persyaratannya untuk Balik Nama WarisYang dilampirkan sebagai berikut; Asli Akta Keterangan Ahli Waris Nomor : 02 tanggal 13 Pebruari 2014 yang dibuatoleh Notaris Hj.

Hak Milik No. 976/1978 kelurahanTarok Dipo telah memenuhi Syarat Formal dan sesuai dengan aturan Perundang Undangan yang berlaku Yakni Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No: 3 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah oleh sebab itu Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor:976/1978 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;Melaksanakan proses Balik Nama Waris dari Hendri Suchiadinata ke atas Nama 1.MARLINA. 2.

Pembanding/Tergugat II : PANITIA PENILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA BUKITTINGGI Diwakili Oleh : PANITIA PENILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA BUKITTINGGI
Terbanding/Penggugat : H.DASMIR ST. PALANO
Turut Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA BUKITTINGGI

PUTUSANNOMOR 88/PDT/2019/PT PDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:1; Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq GubemurPropinsi Sumatera Barat Cq Walikota Kota Bukittinggi, alamat JalanKesuma Bhakti Nomor 1 Gulai Bancah Kelurahan Kubu Gulai BancahKecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, disebut sebagaiTergugat I;2.

Pemerintah R Cq Menteri Dalam Negeri R Cq GubernurPropinsi Sumatera Barat Cq Walikota Kota Bukittinggi Cq Panitia PenilaiPenyertaan Modal Daerah Kota Bukittinggi, alamat Jl.Kesuma BhaktiNomor 1 Gulai Bancah, Kelurahan Kubu Gulai Bancah KecamatanMandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, disebut sebagai Tergugat II;Dalam hal ini Tergugat dan Tergugat II memberi kuasa kepada:Isra Yonza, S.H., M.H, Ari Teguh Yohannes, S.H, Sri Rahmawati, S.H, Yulia,S.H, Popy Maylisa, S.Sos, Devi Primawita, S.E, Richie

Palimo, Jabatan Kuasa Direktur PT.Faktanusa Cipta Grahaberdasarkan akta kuasa Nomor 23 tanggal 13 Januari 2003, alamatKomplek Pemda Nomor 130 Kelurahan Kubu Gulai Bancah KecamatanMandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk danatas nama PT.Faktanusa Cipta Graha, disebut sebagai Penggugat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ton Hanafi.S.H dan Tasmijon,S.AgAdvokat Berkantor di Jalan Perawat Nomor 221 Kelurahan Belakang BalokKecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi,

Bahwa Penggugat adalah pemenang tender pembangunan kembali Blok JPasar Simpang Aur Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud Keputusan Wali KotaBukittinggi No.299 / Pemb / V /2004 tanggal 19 Mei 2004, yang ditindak lanjutidengan Perjanjian kerja sama No.01/ SPKBH/PEMB/V2004 tanggal 22 Mei2004 dan Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.451612004 tanggal 19Mei 2004.2.

Bukittinggi.

ELFIDA AGUS, MT, IAI (P) >< Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kota Bukittinggi Dkk

Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kota Bukittinggi,berkedudukan di Bukittinggi Jalan Ombilin Nomor 169 Belakang Balokdalam hal ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk selanjutnyadisebut sebagai Tergugat ;2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, dalam hal ini selakuPengguna Anggaran (PA) alamat jalan Ombilin Nomor 169 Belakang BalokBukittinggi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;3.

Bahwa terhadap usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftarhitam, pada tanggal 14 Januari 2016 Penggugat telah diperiksa olehInspektur Kota Bukittinggi selaku Aparat Pengawas InternPemerintah (APIP);DALAM REKONVENSI1.

Menyatakan secara sah menurut hukum Surat perjanjian Nomor 42/SPKDPU/TR/VIII2015 tanggal 10 Agustus 2015 pekerjaan PembuatanDokumen Perdataan Bangunan Dalam Kota Bukittinggi;.

Bukittinggi, selanjutnya diberitanda dengan P.I;Halaman 16 dari 25 hal.

Putusan No. 9/Pdt.G/2016/PN BktPemerintah) Kota Bukittinggi setelah dilakukan pemeriksaan khusus terhadapyang akan dimasukkan/ dikenakan sanksi (bukti surat bertanda T.

Tergugat:
KEPALA BADAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, memilin alamat atau berkantor diKantor Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi Jalan KusumaHalaman 2 dari 42 halamanPutusan Nomor : 34/G/2019/PTUN.PDGBakti Nomor: 1, Bukit Gulai Bancah, Kota Bukittinggi,Provinsi Sumatera Barat;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 030/677/BK.06/2019,tanggal 11 September 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Simpang Aur Dalam Kelurahan Tarok Dipo, KecamatanGuguk Panjang, Kota Bukittinggi;Halaman 9 dari 42 halamanPutusan Nomor : 34/G/2019/PTUN.PDGb) Sertipikat HPL 0002, HGB Nomor 0150, Pertokoan Simpang AurBlok N JI. Simpang Aur Dalam Kelurahan Tarok Dipo, KecamatanGuguk Panjang, Kota Bukittinggi;c) Sertipikat HPL 0002, HGB Nomor 0149, Pertokoan Simpang AurBlok N Jl. Simpang Aur Dalam Kelurahan Tarok Dipo, KecamatanGuguk Panjang, Kota Bukittinggi;b.

Bukittinggi melalui Kepala BadanKeuangan Kota Bukittinggi;2.

Bukittinggi, yang menyatakan :Pasal 110.

Manindih (fotokopi sesualdengan arsip Tergugat lembar ke 2);Bukti T6.0 : Surat Ketetapan Penerimaan Daerah Tahun 2018 oleh BadanKeuangan Pemerintahan Kota Bukittinggi Nomor 0020 tanggal14 September 2018 an. Haviz Dt. Manindih (fotokopi sesualdengan arsip Tergugat lembar ke 2);Bukti T6.c : Surat Ketetapan Penerimaan Daerah Tahun 2018 oleh BadanKeuangan Pemerintahan Kota Bukittinggi Nomor 0021 tanggal14 September 2018 an. Haviz Dt.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/19/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunanatas nama Mursyida Hawari tanggal 13 Januari 2015; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor: 644/19/BP2TPM-PP/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Mursyida Hawari tanggal 13 Januari 2015; 4.

RENI ELMA,SKMLAWANKEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BP2TPM) KOTA BUKITTINGGI

HELMI LATIFAH, SH ;Keduanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat ( Pengacara/Konsultan Hukum) padaKantor HukumHukum HARLINA & PARTNERS beralamat di KomplekWisma Indah Lestari Blok P4 RT.03/RW.17 Lubuk BuayaPadang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 JuniBOIS yaaSelanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMANMODAL (BP2TPM) KOTA BUKITTINGGI, berkedudukan diJalan Perwira No. 33 Kota Bukittinggi ;Dalam hal ini memberi Kuasa kepada;

TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 01 April2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padangpada tanggal 01 #April 2015 dengan Register perkara Nomor06/G/2015/PTUNPDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 13 Mei2015 mengemukakan dalildalil sebagai berikut;Objek Sengketa: 9+ 2222 one nnn one ee oeAdapun Objek Sengketanya adalah sebagai berikut; Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal Kota

Bukittinggi Nomor : 644/19/BP2TPMPP/2015tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama MURSYIDA HAWARI tanggal 13Jana 2OTG jens ssesesese sense erereeeeseeseeiseenee emceesTenggang Waktu = 2 22022 non ron nnn nee nen nnnBahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan terpadu danPenanaman Modal Kota Bukittinggi Nomor : 644/19/BP2TPMPP/2015 tentangIzin Mendirikan Bangunan ruko atas nama MURSYIDA HAWARI tanggal 13Januari 2015.

Surat Keputusan tersebut Penggugat ketahui pada tanggal 5Februari 2015 yang dilihat oleh staf kantor P2TPM Kota Bukittinggi. Sehinggasesuai dengan ketentuan pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usah Negara;"Adapun yang menjadi Dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;1.

Bukittinggi telah melakukan tindakan yangsewenangsewenang dalam membuat sebuah keputusan, sehingga sangatmerugikan pengguQat 5 2+

Penggugat:
Arnita
Tergugat:
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Pemerintah Kota Bukittinggi

Pembanding/Tergugat : Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Bukittinggi Diwakili Oleh : Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Bukittinggi
Terbanding/Penggugat I : DESMIWARTI
Terbanding/Penggugat II : Erlida SY
Terbanding/Penggugat III : Soni effendi

FORMUL02/PROKSI01/KIMPUTUSANNOMOR : 26/B/2020/PTTUN.MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara antara : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI, berkedudukan diJalan Prof.

HASMERTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi SubseksiPenanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan,tempat tinggal Balai Banyak, Jorong Balai Gurah, DesaBalai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten4. PETROLIKA, SH, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Kota BukittinggiSubseksi Pendaftaran Hak Tanah, tempat tinggal JI. DahliaNo. 5 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Flamboyan Baru,Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;5.

Kusuma Bhakti No. 09 G Bancah RT. 001 RW. 002,Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin KotoSelayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, pekerjaanmengurus rumah tangga;2. ERLIDA SY, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal Gulai Bancah RT. 007 RW. 002, Kelurahan KubuGulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, KotaBukittinggi, Sumatera Barat, pekerjaan mengurus rumahtanga; 3. SONI EFFENDI, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal Jl. Kusuma Bhakti RT. 007 RW.

O02,Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin KotoSelayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, pekerjaanpedagang; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa :1. Hanky Mustav Sabarta, S.H, M.H.2. Hotman Pandapotan Siahaan, S.H.3. Khairul Anwar, S.Hi, M.H.4. Muhammad Rizki Faisal, S.H.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaanadvokat/konsultan hukum pada kantor Matama Law Firm,beralamat di Jalan Batang Kapur Nomor: 13 Padang, ProvinsiSumatera Barat.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupaSertifikat Hak Pakai No.22/Kelurahan Kubu Gulai Bancah KecamatanMandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, tanggalterbit 30 November 2017, Surat Ukur No.385/2017 tanggal 22 November2017 seluas +33.972 m* atas nama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi; 4.

Pembanding/Penggugat : EFRIANTO Diwakili Oleh : Jelita Murni
Terbanding/Tergugat : PT.DIPO STAR FINANCE CABANG KOTA BUKITTINGGI

Terbanding/Tergugat I : PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Bukittingg
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Negara dan Lelang KPKNL Kota Bukittinggi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI cq Kepala BPN Pusat cq Kantor Wilayah BPN Prop Sumbar cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi d.a kantor Pertanahan Kota Bukittinggi

Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BUKITTINGGI Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BUKITTINGGI
Terbanding/Penggugat : H. Ir. MURSYID AJIR DT. MUDO

Penggugat:
1.SYAHRIAL
2.ERLIN SIKUMBANG
Tergugat:
KEPALA BADAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

BUKITTINGGI, berkedudukan di JalanJenderal Sudirman Nomor 2729, Kelurahan Sapiran, Kecamatan Aur BirugoTigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:1.

Bahwa pada Tahun 2007, Para Penggugat memperpanjang HGB,dan disetujui oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk jangka waktu 2007sampai dengan 2027;d.

Bukittinggi sejak tahun 2007;e.

Bukittinggi (fotokopisesuai asli);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Nomor:83/713.75/1I/2016 tanggal 25 Februari 2016 perihal SuratKeterangan Pendaftaran Tanah ( fotokopi sesuai asl);Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 187, Kelurahan TarokDipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi.

Erlin Sikumbang ( Fotokopi sesuai fotokopi );Buku Il Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LaporanKeuangan Pemeritahan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran2015 omor 25.B/LHP/XVIII.PDG/65/2016 tanggal 25 Mei2016 (fotokopi sesuai asili );Surat Sekretaris Daerah kota Bukittinggi Nomor:030/775/BK.06/2018. tanggal 5 Juli 2018.