Pasal 5 dan Pasal 6 UndangUndang Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT jis.

Konsideran UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan KDRT); 2 2222 n nnn nnn cnn cence nceMenimbang, bahwa salah satu tujuan penghapusan KDRT adalahmemelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (vide.

Pasal 4Halaman 12 dari 17 hal.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2018/PA.Spthuruf (d) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT),terbukti ternyata dengan adanya tindakan kekerasan oleh Tergugat terhadapPenggugat berakibat kepada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat danTergugat, yakni berakibat kepada terjadinya pertengkaran antara Penggugatdan Tergugat hingga pisah rumah. Olehnya itu sematamata untuk memenuhihak Penggugat sebagai Korban KDRT (vide.

Pasal 10 UndangUndang Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT), maka Pengadilan akanmempertimbangkan dan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat,apakah dapat diteruskan/lestarikan atau justru rumah tangga Penggugat danTergugat harus dipisahkan/diceraikan; Menimbang, bahwa tindakan pemukulan kepada Penggugat yangdilakukan oleh Tergugat tersebut, pun membuktikan bahwa Tergugat sebagaiseorang suami tidak mencintai Penggugat, dan Tergugat tidak bertindaksebagai pelindung bagi Penggugat selaku

Menyatakan terdakwa PRAYETNO BIN TARKUN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghapusan KDRT denganpemberatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaantunggalPenuntut Umum melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004Tentang Penghapusan KDRIT 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRAYETNO BIN TARKUN denganpidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.3.

diterapkan atauditerapkan tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) huruf aKUHAP), yaitu :Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru mempertimbangkan,berpendapat dan berkesimpulan hanya berfokus pada keadaan Terdakwadengan tidak mempertimbangkan penerapan ketentuan pidana terhadap tindakpidana yang dilakukan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tanggasebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004tentang Penghapusan

KDRT dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menerapkan ketentuanpidana yang bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan danjuga rasa keadilan masyarakat.

Dimana sesuai dengan faktafakta yangterungkap bahwa terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 44 ayat (4) UU No.23Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Bahwa dalam pertiombangan dibentuknya UU Penghapusan KDRT olehPemerintah diantaranya adalah diberikannya perlindungan oleh Negara danmasyarakat terhadap kaum perempuan agar terhindar dan terbebas darikekerasan ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yangmerendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;6.

Bahwa terbentuknya UU Penghapusan KDRT dilandaskan pada kenyataanbanyaknya kasus kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi dilingkungan masyarakat, sehingga diperlukan suatu sistem untuk menjaminperlindungan terhadap para korban KDRT;,Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi JawaTengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 630/Pid.Sus/2018/PN Smg,tanggal 22 Nopember 2018, serta memori banding Penuntut Umum, MajelisHakim

tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan bahwa Terdakwa I KETUT EKA SANJAYA bersalah melakukan tindakpidana telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu istri atauanaknya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepadaorang tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1)UU.RI.No. 23 tahun 2004 tt Penghapusan

KDRT dalam surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum ;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I KETUT EKA SANJAYA selama 1( satu ) Tahun dengan masa percobaan selama 2 ( dua ) Tahun ;3 Menyatakan Barang Bukti berupa :e 1 (satu) lembar Akta Perkawinan nomor : 263/WNI/KBT/2009 tanggal 21 Oktober2009 An.

perbuatan Terdakwa saksi korban NI LUH UCASURYAMAHWATI mengalami tekanan secara psikis dan menanggung beban hutangdari Terdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantunggal , sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU.RI.No.23 tahun2004 tentang Penghapusan

KDRT yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Unsur Setiap orang ;2 Unsur Menelantarkan Orang lain Dalam Lingkup RumahTangganya ;3.

KDRT telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar danatau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harusdinyatakan bersalah

KDRT sesuaidengan BAP PEMOHON, Saksi Ir.

saksi WIDYANINGANDONO RETNO yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 8 Januari2009 tersangka Abdur Rozaq telah memukul kening PEMOHON dan menabrakPEMOHON dengan menggunakan mobil tersangka ABDUR ROZAQ, denganitu agar TERMOHON melampirkan hasil visum PEMOHON dan mobiltersangka ABDUR ROZAQ yang menabrak PEMOHON agar disita ;Kelengkapan Materiil, Tersangka ABDUR ROZAQ disangka melakukantindak pidana melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga Pasal45 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT agarTERMOHON menambahkan Pasal yang dipersangkakan dengan Pasal 44 Ayat(1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

No.51/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel1112Bahwa dalam rangka kepastian hukum TERMOHON pada tanggal 26 Mei 2010melakukan gelar perkara dengan melibatkan PenyidikPenyidik yang handal danberpengalaman dalam bidangnya bertempat di Dit Reskrimum PMJ dengan buktidaftar hadir (Bukti T18), dengan hasil gelar perkara disimpulkan oleh pesertagelar perkara terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada tersangkaABDUR ROZAQ yang disangka melanggar Pasal 45 Ayat (1) atau Pasal 45 Ayat(2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT petunjuk dari PenuntutUmum tidak dapat dipenuhi oleh TERMOHON mengingat petunjuk JaksaPenuntut Umum yang dijadikan pertimbangan adalah keterangan tambahan yangmemberatkan tindak pidana yang dilakukan tersangka ABDUR ROZAQ kepadaPEMOHON sebagaimana tertuang dalam BAP (vide Bukti T7), sedangkandalam perkara a quo yang dilaporkan PEMOHON berdasarkan pengaduannyaadalah mengenai kekerasan psikis bukan kekerasan phisik (vide Bukti TI danT2) sehingga saat itu TERMOHON tidak melakukan visum karena

Orang ini bisasembuh atau besar harapan akan sembuhnya, jikalau kiranya tidak ada halhal yang menambahpenyakitnya (komplikasi), serta tidak menimbulkan cacat permanen.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasat 44 (1) UU No.23 thn 2004tentang Penghapusan KDRT ;AtauKeduaBahwa ia terdakwa DARMANTO, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalamdakwaan Kesatu diatas , telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadapkorban MIRA TRI REJEKI yaftu istri

Orang ini bisa sembuh atau besar harapan akansembuhnya, jikalau kiranya tidak ada halhal yang menambah penyakftnya (komplikasi), serta tidakmenimbulkan cacat penmanen ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 (4) UU No.23 thn2004 tentang Penghapusan KDRT ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksisaksi :1. Mira Tri Rejeki binti Mislan ;2. Nur Salmah;3.

Pasal 5 dan Pasal 6UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT jis.

Konsideran UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan KDRT);Menimbang, bahwa salah satu tujuan penghapusan KDRT adalahmemelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (vide.

Pasal 10UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT), makaPengadilan akan mempertimbangkan dan menilai rumah tangga Penggugatdan Tergugat, apakah dapat diteruskan/lestarikan atau justru rumah tanggaPenggugat dan Tergugat harus dipisahkan/diceraikan;Menimbang, bahwa tindakan pemukulan kepada Penggugat yangdilakukan oleh Tergugat tersebut, pun membuktikan bahwa Tergugat sebagaiseorang suami tidak mencintai Penggugat, dan Tergugat tidak bertindaksebagai pelindung bagi Penggugat selaku

petitumpertama beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidakdipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga alat alat bukti tersebutdikesampingkan;Menimbang, dalam perkara ini Hakim merasa perlu untukmemperingatkan kepada Pemohon, bahwa Pasal 9 Undang Undang NomorHalaman 7 dari 9 HalamanPenetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Gin23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untukselanjutnya akan disebut dengan UU Penghapusan

KDRT) menyebutkansetiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperjanjian ia wajid memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaankepada orang tersebut, dalam perkara ini seorang suami dilarang untukmenelantarkan istri dan anaknya;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 49 UU Penghapusan KDRTdiketahul terhadap seseorang yang melakukan penelantaran sebagaimanaPasal 9 UU Penghapusan KDRT akan dipidana

kembali .Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalamsurat dakwaannya tertanggal Kejaksaan Negeri Padang tertanggal 30 Oktober 2013Nomor Register PDM 632/Ep.3/PDANG/10/2012 yang berbunyi sebagai berikut :DAKWAANcant Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 44 ayat ( 1 ) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Pengahpusan KDRT;Atau:Kedua :sean ean Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 44 ayat ( 4 ) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT ;Menimbang , bahwa terhadap dakwaan Jaksa penuntut umum tersebut terdakwamelalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan tidak akan mengajukan eksepsi ataukeberatan terhadap dakwaan tersebut dan mohon persidangan dilajutkan denganpemeriksaan SakSl; == nn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nanan PUTUSAN.

dengan dakwaanyang berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal pasalyang terbukti selama dalam persidangan pada Dakwaan Subsidair Pasal 44 ayat ( 4 ) UUNO.23 Tallin 2004 = 92 2n nnn nn nn nn nnn in nn nnn nnn nnnnnnnsMenimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal yangterbukti selama dalam persidangan yaitu Dakwaan Subsidair Pasal 44 ayat ( 4 ) UU No.23Tahun 2004 Tentang Penghapusan

KDRT dengan unsur unsur sebagai berikut ; PUTUSAN.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAJAR ALS FAJAR BIN ZAKARIA bersalahmelakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Ttg Penghapusan KDRT;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAJAR ALS FAJAR BINZAKARIA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selamaterdakwa berada didalam tahanan. , dengan perintah terdakwa tetap ditahan;3.

lebar nol koma dua centimeter.Kesimpulan:e Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.e Haltersebut tidak mengakibatkan halangan melaksanakan pekerjaan.Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telahdengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban, dengandemikian unsur melakukan penganiayaan menurut Majelis Hakim telah terbuktisecara sah dan meyakinkan. dengan terpenuhinya semua unsur pasal 44 ayat (1) UU RINo. 23 Tahun 2004 ttg Penghapusan

KDRT, maka apa yang didakwakan kepadaterdakwa yaitu Terdakwa MUHAMMAD FAJAR ALS FAJAR BIN ZAKARIA dengandemikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurunsur tersebut dalam melanggar Pasal44 ayat (1) Undangundang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan DalamRumah Tangga, telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh karenanyaterdakwa

lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, dan Terdakwa yang diajukandi persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa AL BADRI als BAD bin TOLAK bersalah melakukantindak pidana Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga yang mengakibatkan rasa sakit sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 44 ayat (1) jo pasal 55 huruf a UURI No.23 tahun 2004Tentang Penghapusan

KDRT..

dari Tim Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 09 Oktober 2017 yang pada pokoknya memohon MajelisHakim dapat memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa AL BADRI Alias BAD Bin TOLAK tidak terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana Melakukanperbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yangmengakibatkan rasa sakit sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 44 Ayat (1) jo.Pasal 5 huruf a UndangUndang RI Nomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan

KDRT dalam Dakwaan Primer tersebut;.

Menyatakan Terdakwa AL BADRI Alias BAD Bin TOLAK telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana Melakukanperbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidakmenimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaanjabatan atau mata pencarian atau kegiatan seharihari sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagaimana dalam DakwaanSubsidair;.

permohonan Pemohon dikabulkanselurunnya maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitumpertama beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidakdipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga alat alat bukti tersebutdikesampingkan;Menimbang, dalam perkara ini Hakim merasa perlu untukmemperingatkan kepada Pemohon, bahwa Pasal 9 Undang Undang Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untukselanjutnya akan disebut dengan UU Penghapusan

KDRT) menyebutkansetiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperjanjian ia wajid memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaankepada orang tersebut, dalam perkara ini seorang suami dilarang untukmenelantarkan istri dan anaknya;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 49 UU Penghapusan KDRTdiketahul terhadap seseorang yang melakukan penelantaran sebagaimanaPasal 9 UU Penghapusan KDRT akan dipidana

Nomor. 23 Tahun2004 tentang PENGHAPUSAN KDRT atau dakwaan kedua melanggar pasal351 ayat (1) KUHP,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkandakwaan kesatu yaitu ketentuan pasal 44 ayat (1) Undangundang RI. Nomor.23 Tahun 2004 tentang PENGHAPUSAN KDRT dengan unsurunsurnyasebagai berikut :1. Unsur Barang Siapa;2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;1.

Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PENGHAPUSAN KDRT, sertaperaturanperaturan lain yang bersangkutan ;4.SiMENGADILI.

Pasal 9 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004Tentang Penghapusan KDRT yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Barang siapa.2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahalmenurut hukum yang beriaku baginya atau karena persetujuan atauperjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaankepada orang tersebut.Ad. 1.

Pasal 9 Ayat (1) Undang UndangNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dan UndangUndang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasalpasal UndangUndang danperaturan lain yang bersangkutan.MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa GIULIANO Bin YAYAT SUDRAJAT telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya2.

NURUL FAHMI mengalami luka memar di bagian pahakaki kiri dan di bagian leher belakang diduga akibat trauma benda tumpul.tidak beraturan pada lengan sebelah kanan diduga akibat benda tumpul.Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 44 ayat 1 UURI no 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT;ATAUKeduaBahwa terdakwa X pada hari minggu tanggal 1 April 2018, sekira pukul24.05 wib. atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018bertempat di rumah saksi korban an.

NURUL FAHMI mengalami luka memar di bagian pahakaki kiri dan di bagian leher belakang diduga akibat trauma benda tumpul.tidak beraturan pada lengan sebelah kanan diduga akibat benda tumpul.Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 44 ayat 4 UURI no 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Nomor 106/Padt.P/2020/PN Ginsebagian maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitumpertama tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidakdipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga alat alat bukti tersebutdikesampingkan;Menimbang, dalam perkara ini Hakim merasa perlu untukmemperingatkan kepada Pemohon, bahwa Pasal 9 Undang Undang Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untukselanjutnya akan disebut dengan UU Penghapusan

KDRT) menyebutkansetiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperjanjian ia wajid memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaankepada orang tersebut, dalam perkara ini seorang suami dilarang untukmenelantarkan istri dan anaknya;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 49 UU Penghapusan KDRTdiketahul terhadap seseorang yang melakukan penelantaran sebagaimanaPasal 9 UU Penghapusan KDRT akan dipidana

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Ginselurunnya maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitumpertama beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidakdipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga alat alat bukti tersebutdikesampingkan;Menimbang, dalam perkara ini Hakim merasa perlu untukmemperingatkan kepada Pemohon, bahwa Pasal 9 Undang Undang Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untukselanjutnya akan disebut dengan UU Penghapusan

KDRT) menyebutkansetiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperjanjian ia wajid memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaankepada orang tersebut, dalam perkara ini seorang suami dilarang untukmenelantarkan istri dan anaknya;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 49 UU Penghapusan KDRTdiketahul terhadap seseorang yang melakukan penelantaran sebagaimanaPasal 9 UU Penghapusan KDRT akan dipidana

Para Pemohon dalam petitumpertama beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkandianggap tidak relevan sehingga alat alat bukti tersebut dikesampingkan;Menimbang, dalam perkara ini Hakim merasa perlu untuk memperingatkan,khususnya kepada Pemohon I, bahwa Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahunhal 8 dari 10 halaman penetapan nomor 452/Pdt.P/2021/PN Dps2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnyaakan disebut dengan UU Penghapusan

KDRT) menyebutkan setiap orangdilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menuruthukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajibmemberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut,dalam perkara ini Seorang suami dilarang untuk menelantarkan istri dan anaknya;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 49 UU Penghapusan KDRTdiketahui terhadap seseorang yang melakukan penelantaran sebagaimana Pasal 9UU Penghapusan KDRT akan dipidana

KonsideranUndangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT); Menimbang, bahwa salah satu tujuan penghapusan KDRT adalah memeliharakeutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (vide.

Pasal 4 huruf (d) Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT), terbukti ternyata denganadanya tindakan pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat berakibat kepada tidakharmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni berakibat kepada terjadinyapisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak peristiwa tindak pidana pemukulantersebut. Olehnya itu sematamata untuk memenuhi hak Penggugat sebagai KorbanKDRT (vide.