Putusan Nomor 1023/B/PK/PJK/20156. 3.6. 4.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, maka Pasal 16 B ayat (3) UU PPN dapatdipahami : Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBStidak dapat dikreditkan;Bahwa PPN merupakan pajak objektif, yaitu suatu jenis pajakyang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktorobjektif (taatbestand) atau objek pajak.

Putusan Nomor 1023/B/PK/PJK/20156. 5.6. 6.Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar olehPengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajakpemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubungdiberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebutmenjadi tidak dapat dikreditkan;Bahwa kata yang digunakan dalam pasal 16B adalahMemproduksi bukan Menyerahkan.

Putusan Nomor 1023/B/PK/PJK/20156. 7.

Putusan Nomor 1023/B/PK/PJK/20156. 8.6. 9.Pasal 16 E mengenai PPN yang sudah dibayar dapat dimintakembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (4) yangdilakukan oleh PKP namun secara khusus diatur dimana bukanPKP pun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar;Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidak dapatdikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) namun Pasal 16B ayat(3) juga mengatur adanya larangan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan.

Putusan Nomor 1023/B/PK/PJK/20156. 17.tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannyakemudahan tersebut;.

Putusan Nomor 956/B/PK/PJK/20156. 3.6. 4.atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidakdapat dikreditkan,Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka,Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yang menyatakanbahwa bagian kalimat berikutnya menjelaskan kata yangdidepannya.

Putusan Nomor 956/B/PK/PJK/20156. 5.6. 6.6. 7.adalah untuk apa UU PPN mengatur dua kali.

Putusan Nomor 956/B/PK/PJK/20156. 8.6. 9.Pasal 16A mengatur penyerahan kepada Pemungut PPN,umumnya yang memungut PPN adalah PKP penjual namundiatur khusus ketika penyerahan kepada Pemungut maka yangmemungut PPN adalah Pemungut PPN;Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangun sendiri,umumnya PPN dipungut oleh PKP atas penyerahan/pemanfaatan BKP/JKP namun diatur khusus bahwa bukan PKPpun harus menyetor PPN KMS dan tiadapenyerahan/pemanfaatan yang dilakukan;Pasal 16 D mengatur penyerahan aktiva yang

Putusan Nomor 956/B/PK/PJK/20156. 13.6. 14.6. 15.negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebutdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa frase kalimat yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajaktersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaimenerangkan Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas darinegara bukan menerangkan penyerahan yang dilakukan olehPKP.

Putusan Nomor 956/B/PK/PJK/20156. 20."

/1/20156/1/20156/1/20156/1/20156/1/20156/1/2015 sukamekarBiaya transfer antar cabangPulsa Simpati NAZLITransfer ke FIKRIASSEGAFTransfer ke WILLINGTONARIPIN, Karangan Bungautk TSAMARAPulsa XL NIZARTransfer ke TAHAABDULLAHTransfer ke ANANGKAMAL SOULDutk tanahkelapa gadingTransfer ke AMIR DOBASIR utk tanahsukamekarTransfer ke PUTRIFEBRIYANTITransfer ke FATIMAHSYECH, utk tahlilTransfer ke 002 MARKUMbiaya transferisi Pulsa XL NAZLITransfer ke RAHMAT SORIALAM, operasionalTransfer ke EVI FATIMAHIsi Bensin

/1/20156/1/20156/1/20156/1/20156/1/20156/1/20156/1/20156/1/20156/1/20156/1/20156/1/20156/3/20156/3/20156/3/20156/3/20156/3/20156/3/20156/3/20156/3/20156/4/20156/4/20156/4/20156/4/20156/5/20156/5/20156/5/20156/5/20156/8/20156/8/20156/8/20156/8/20156/8/20156/8/20156/8/20156/8/20156/9/20156/9/2015 Transfer ke PUTRIFEBRIYANTITransfer ke ABDULLAHMOH. ( Tanah KelapaGading )terima dari NIZARterima dari NIZARPulsa Simpati NAZLITransfer ke RekeningMandiri ABDULLAH NIZARBiaya transferterima dari NIZARTransfer

/9/20156/9/20156/9/20156/9/20156/9/20156/9/20156/9/20156/9/20156/9/20156/10/20156/10/20156/10/20156/10/20156/10/20156/10/20156/10/20156/10/20156/10/20156/11/20156/11/20156/11/20156/12/20156/12/20156/12/20156/12/20156/12/20156/15/20156/15/20156/15/20156/15/20156/15/20156/15/20156/15/20156/15/20156/15/20156/15/20156/15/2015 biaya transferTransfer ke 002 MARKUMbiaya transferTransfer ke SALEHALJUFRITransfer ke TYSAUDINASRINAWANGbiaya transferTransfer ke DESSY CTAHAPARYbiaya transferPulsa Simpati MUHAMMADMURTADHOTransfer

/15/20156/15/20156/15/20156/15/20156/15/20156/15/20156/15/20156/15/20156/15/20156/16/20156/16/20156/16/20156/16/20156/16/20156/16/20156/16/20156/16/20156/16/20156/17/20156/17/20156/18/20156/18/20156/18/20156/18/20156/18/20156/19/20156/19/20156/22/20156/22/20156/22/20156/22/20156/22/20156/22/20156/22/20156/22/20156/23/20156/23/2015 Transfer ke FIKRIASSEGAFBiaya administrasi bankTransfer ke DIAJENGAKALIVATransfer ke AMIR DOBASIR, operasional AMIRBiaya INQ BTNBelanja di Alfamart utkApartemen OASISFotocopy

/23/20156/23/20156/23/20156/23/20156/26/20156/26/20156/26/20156/29/20156/29/20156/29/20156/29/20156/29/20156/29/20156/29/20156/29/20156/29/20156/29/20156/30/20156/30/20156/30/20156/30/20157/1/20157/1/20157/1/20157/1/20157/1/20157/1/20157/2/20157/2/20157/2/20157/3/20157/3/20157/3/20157/3/20157/3/20157/6/2015 tambah daya listrik rumahlimo 42cTerima dari FIKRIASSEGAFBiaya INQ 009biaya administrasi bankTransfer dariMochammad ASADAssegafTransfer dariMochammad ASADAssegafBeli Pulsa XL NAZLITransfer ke

Bahwa Pasal 16 B ayat (8) UU PPN menyatakan bahwa "PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang atasHalaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 959/B/PK/PJK/20156. 3.6. 4.penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapatdikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, Edisi Ketiga,Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2007, katayang bermakna: kata yang menyatakan bahwa bagian kalimatberikutnya menjelaskan kata yang didepannya.

baik atas penyerahan konsumtif, produktif,maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk);Bahwa penjelasan Pasal 16 B ayat 3 menyatakan Berbeda denganketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupapembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkantidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitandengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajakyang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 959/B/PK/PJK/20156

yang memungut PPN adalahPemungut PPN.Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangun sendiri, unumnyaPPN dipungut oleh PKP atas penyerahan/ pemanfaatan BKP/JKPnamun diatur khusus bahwa bukan PKP pun harus menyetor PPNKMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan.Pasal 16 D mengatur penyerahan aktiva yang tujuan semula tidakdiperjualbelikan namun dengan syarat pajak masukannya saatdiperoleh dapat dikreditkan, umumnya bahwa syarat dikenakan PPNHalaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 959/B/PK/PJK/20156

mekanisme redistribusikesejahteraan di dalam suatu masyarakatdengan menerapkan equal treatment ini DJP telah melaksanakanAzasAzas Umum Pemerintahan yang baik yakni azas persamaanperlakuan.Bahwa sesuai dengan prinsip Pasal 16B menekankan kepada aspekkeadilan dan pendapat ahli juga menekankan adanya keadilan dalampungutan pajak.Bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (1) bahwa penyerahan TBSdibebaskan dari pengenaan PPN dan Pasal 16B ayat (3) bahwa PajakHalaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 959/B/PK/PJK/20156

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang.Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 959/B/PK/PJK/20156. 14.6. 15.6. 17.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telah mengeluarkanSE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditan Pajak Masukan padaperusahaan terpadu kelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwa PajakMasukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajakyang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan baranghasil pertanian yang atas penyerahannya

Pemohon Il, selanjutnya Pemohon dan Pemohon II disebut paraPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II dan memeriksabuktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta, Nomor0264/Pdt.P/20156/PA.Sby, tanggal 26 Februari 2016, telah mengajukanpermohonan itsbat nikah dengan alasanalasan sebagai

Menyatakan barang bukti berupae Pakaian anak terdiri dari : 1 (satu) potongkaos warna. biru merk Donita, 1 (satu)potong celana pendek warna cream garis hijaumerk popeye, 1 (satu) potong celana dalamwwarna biru bergaris putih ;e 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran No.20156/2002, tanggal 17 September 2002 atasnama Winda Nurul Syamsiah ;Dikembalikan kepada saksi korban Winda NurulSyamsiah ;e 1 (satu) helai sprai motif kembang kembangwarna merah madu ;e 1 (satu) potongjaket bahan warna biru gelapkombinasi

Menyatakan barang bukti berupae Pakaian anak terdiri dari : 1 (satu) potongkaos warna. biru merk Donita, 1 (satu)potong celana pendek warna cream garis hijaumerk popeye, 1 (satu) potong celana dalamwwarna biru bergaris putih ;Dikembalikan .........Dikembalikan kepada saksi korban Winda NurulSyamsiah ;e 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran No.20156/2002, tanggal 17 September 2002 atasnama Winda Nurul Syamsiah ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;e 1 (satu) helai sprai motif kembang kembangwarna merah

Oleh karena itu,Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1060 /B/PK/PJK/20156. 3.6. 4.Kalimat: atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan, bukan merupakan kalimatutama, melainkan kalimat keterangan atau penjelas dari kalimatBarang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.Bahwa kalimat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan BKPatau JKP yang bagaimana.

diatur di pasal 9 ayat (5), inilahkekhususan dari Pasal 16B UU PPN tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16 B di dalam UU PPN diatur dalam Bab VAmengenai Ketentuan Khusus.Bahwa selain Pasal 16 B, Bab VA yang mengatur mengenai KetentuanKhusus juga diatur dalam Pasal 16 A, Pasal 16 C, Pasal 16 D, Pasal16E , dan Pasal 16F.Bahwa keberadaan norma khusus akan mengenyampingkan normaumumnya, artinya ada pemberlakuan yang khusus tidak seperti padaumumnya.Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1060 /B/PK/PJK/20156

kesejahteraan Wajib PajakA seharusnya tetap lebih baik daripada Wajib Pajak.d) Keadilan distributif, pajak sebagai mekanisme redistribusikesejahteraan di dalam suatu masyarakatdengan menerapkan equal treatment ini DJP telah melaksanakanAzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni azas persamaanperlakuan.Bahwa sesuai dengan prinsip Pasal 16B menekankan kepada aspekkeadilan dan pendapat ahli juga menekankan adanya keadilan dalampungutan pajak.Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1060 /B/PK/PJK/20156

Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim dan hakim konstitusiwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasaHalaman 28 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1060 /B/PK/PJK/20156. 15.6. 17.keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang..

sehingga cenderung lebih tinggi,sedangkan untuk perusahaan integratedtidak mengandung unsurPajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah.Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehatdan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluarandan Masukan harus sama, yaitu tidak ada Pajak Keluaran baikatas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak adapenyerahan (TBS busuk), dan tidak ada Pajak Masukan yangHalaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1060 /B/PK/PJK/20156

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 1024/B/PK/PJK/20156. 2.6. 3.Bahwa namun demikian dalam memberikan perlakuan tersebut harustetap dipegang teguh salah satu prinsip di dalam undangundangperpajakan yaitu diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yangsama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalambidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegangteguh pada ketentuan perundangundangan yang berlaku.Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa "PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan

Putusan Nomor 1024/B/PK/PJK/20156. 5.6. 6.Gs 7:lebih utama dibandingkan dengan ketentuan yang bersifat umum,Jika untuk mengkoreksi Pajak Masukan menurut Pasal 16B UU PPNharus memastikan adanya penyerahan kepada pihak ketiga, lalupertanyaan yang timbul kemudian adalah untuk apa UU PPNmengatur dua kali.

Putusan Nomor 1024/B/PK/PJK/20156. 16.6. 17.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) telah sesuai denganmaksud dan tujuan diberikannya fasilitas: meningkatkan daya saingdan memberi perlakuan yang sama.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan berprinsipequal karena tidak mempertimbangakan Wajib Pajak lain yangproses bisnisnya tidak terpadu (non intregrated).Bahwa dalam kasus ini, mengenai perlakuan yang sama atas PajakKeluaran

Putusan Nomor 1024/B/PK/PJK/20156. 18.CPO bagi perusahaan yang hanya pabrikan CPO mengandungunsur Pajak Masukan kebun, sehingga cenderung lebih tinggi,sedangkan untuk perusahaan intregrated tidak mengandungunsur Pajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebihrendah.

Putusan Nomor 1024/B/PK/PJK/20156. 20. Uraian PT. XPerkebunan Kelapa Sawit PT.

Pesantren AlMamur No.130 Rt.004/007Kelurahan Kreo Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang ; Kp=ea/e6FE Set eee 4iabBekasrAgama : IslamPekerjaan : WtorrerrKaryawan SwastaTelah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :1Penyidik sejak tanggal 2412 Agustus 2016 September20+5samapai dengan 3122MepentberA gustus 20156 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14tkteberSeptember 20165sameapai dengan tanggal 22Neperber 10 Oktober 20165;Penuntut Umum sejak tanggal +$entertoOktober

20156 sampai dengan tanggal 205Pebrsar=Oktober 2016 ;Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 29=errrarr13Oktober 2016 samapaidengan tanggal *6=pebrerart Ll Nopember 2016 ;Wakil Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal @tPebrearrl2Nopember 2016samapai dengan tanggal 2Pebrrarrl0 Januari 2016 semapardengerrtenggatetApritO6b6, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam perkara ini :Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa dipersidangan

G/ 20156 PN Dps, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor : 830 / Pdt/G/2016/PN Dps tanggal 16 Nopember 2016 ;Mendengar pula Pernyataan Kuasa Penggugat secara lisan dipersidangan yang menyatakan mencabut surat gugataannya dengan alasankarena alat bukti belum lengkap ;Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, makapencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;hal 1 dari 3 halaman penetapan pencabutan perkara nomor 830

Memori Kasasi dari :e Jaksa/ Penuntut Umum : 26 Januari 20156. Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi kepadae Terdakwa : 26 Januari 20157. Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi tertanggal 10Pebruari 20168. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 286/Pid.Sus/2015/PN. MLGtanggal 22 September 20159. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 587/Pid.Sus/2015/PT. Sbytanggal 18 Nopember 2015II.

Putusan Nomor 961/B/PK/PJK/20156. 2.6. 3.Bahwa namun demikian dalam memberikan perlakuan tersebutharus tetap dipegang teguh salah satu prinsip di dalam undangundang perpajakan yaitu diberlakukan dan diterapkannya perlakuanyang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya samadengan berpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UndangUndang PPN menyatakanbahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan

Putusan Nomor 961/B/PK/PJK/20156. 7.6. 8.Bahwa selanjutnya Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan PajakKeluaran, dengan kondisi apabila Pajak Keluaran lebih besardaripada Pajak Masukan maka selisihhya merupakan PPN yangharus disetor oleh PKP dan sebaliknya apabila Pajak Masukanyang lebin besar daripada Pajak Keluaran maka selisihnyamerupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali ataudikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UndangUndang PPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan

Putusan Nomor 961/B/PK/PJK/20156. 12.6. 13.6. 14.6. 15.Bahwa pendapat demikian telah mengabaikan prinsip keadilan yangdianut dalam Pasal 16B;Bahwa menjadi pertanyaan di dalam pasal 16B ayat (3), apakahdiharuskan adanya syarat penyerahan BKP. Apabila dalam pasalbelum jelas maka dapat dilihat penjelasannya.

Putusan Nomor 961/B/PK/PJK/20156. 20.

Putusan Nomor 961/B/PK/PJK/20156. 21.barang yang atas penyerahannya terutang Pajak PertambahanNilai, maka: Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau JasaKena Pajak yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkanBarang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan; Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau JasaKena Pajak yang nyatanyata digunakan untuk kegiatanmenghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan; Sedangkan

Maju Bersama Hasanudin 20 15.000 11/08/20156. Trimulya Parjio 24 0 05/08/20157. Karya Mukti Saiful Huda 37 7.600 18/08/20158. Sumber Rejeki M. Semar 16 10.500 18/08/2015Sub jumlah 220 45.350ll. SRIMENANTI1. Sumber Rejeki Nur Cholim 42 16.000 18/08/20152. Mekar Jaya Srimanadi 50 0 06/08/2015 Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1973 K/Pid.Sus/2016 3. Karya Maju Sugiyono 33 12.000 18/08/20154. Tunas Mulya Sunarwanto 42 22.800 18/08/20155. Putra Dewata Wayan 42 0 06/08/20156.

Muji Rahayu Komarudin 25 19.500 19/08/20156. Sinar Harapan Ade Junaidi 20 5.500 11/08/20157.

Maju Bersama Hasanudin 20 15.000 11/08/20156. Trimulya Parjio 24 0 05/08/20157. Karya Mukti Saiful Huda 37 7.600 18/08/20158. Sumber Rejeki M. Semar 16 10.500 18/08/2015Sub jumlah 220 45.350ll. SRIMENANTI1. Sumber Rejeki Nur Cholim 42 16.000 18/08/20152. Mekar Jaya Srimanadi 50 0 06/08/20153. Karya Maju Sugiyono 33 12.000 18/08/20154. Tunas Mulya Sunarwanto 42 22.800 18/08/20155. Putra Dewata Wayan 42 0 06/08/20156. Karya Bakti ll Sarsono 28 0 06/08/20157.

Muji Rahayu Komarudin 25 19.500 19/08/20156. Sinar Harapan Ade Junaidi 20 5.500 11/08/20157. Taruna Jaya Ali 24 11.000 24/06/2015MustagimSub jumlah 167 123.750TOTAL 655 219.900 Bahwa Terdakwa juga telah menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok taniHal. 13 dari 29 hal. Put.

Putusan Nomor 957/B/PK/PJK/20156. 5.6. 6.menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak tersebut;Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar olehPengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajakpemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubungdiberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebutmenjadi tidak dapat dikreditkan;Bahwa kata yang digunakan dalam pasal 16B

Putusan Nomor 957/B/PK/PJK/20156. 7.Bahwa didalam penjelasan pasal 4 UU PPN dinyatakan bahwasyarat terutangnya PPN yang dilakukan oleh PKP adalah:7 Barang berwujud yang diserahkan merupakan BarangKena Pajak;7 Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakanBarang Kena Pajak Tidak Berwujud;7 Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan7 Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha ataupekerjaannya;Bahwa PPN yang dipungut oleh PKP merupakan PajakKeluaran baginya;Bahwa selanjutnya Pajak Masukan

Putusan Nomor 957/B/PK/PJK/20156. 8.6. 9.pajak masukannya dapat dikreditkan atau tidak, syarat inilahkekhususan dalam Pasal 16D;Pasal 16 E mengenai PPN yang sudah dibayar dapat dimintakembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (4) yangdilakukan oleh PKP namun secara khusus diatur dimana bukanPKP pun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar;Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidak dapatdikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) namun Pasal 16B ayat(3) juga mengatur adanya larangan Pajak

Putusan Nomor 957/B/PK/PJK/20156. 13.6. 14.6. 15.Pasal 16B ada pengertian dalam menghasilkan sebagaipenyerahan;Bahwa dengan demikian bahwa Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) seharusnya tidak dapatmengkreditkan Pajak Masukan terkait pemakaian TBS;Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakimdan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat.

Putusan Nomor 957/B/PK/PJK/20156. 21.

Putusan Nomor 946/B/PK/PJK/20156. 4.

Putusan Nomor 946/B/PK/PJK/20156. 5.6. 6.Bahwa mengenai perihal ketentuan khusus dari Pasal 16BUndangUndang PPN, bahwa karena kekhususannya tersebutmaka Pasal 16B UndangUndang PPN lebih utama dibandingkandengan ketentuan yang bersifat umum, Jika untuk mengkoreksiPajak Masukan menurut Pasal 16B UndangUndang PPN harusmemastikan adanya penyerahan kepada pihak ketiga, lalupertanyaan yang timbul kemudian adalah untuk apa UndangUndang PPN mengatur dua kali.

Putusan Nomor 946/B/PK/PJK/20156. 7.6. 8.Masukan yang lebih besar daripada Pajak Keluaran makaselisinnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakankembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat(4) UndangUndang PPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuan khususakan menyimpang dari ketentuan umumnya;Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A mengatur penyerahan kepada Pemungut PPN,umumnya yang memungut PPN adalah PKP penjual namundiatur

Putusan Nomor 946/B/PK/PJK/20156. 11.c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya dalam halaman 3237 menyebutkan beberapakriteria pajak yang adil adalah sebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut;b) Keadilan horisontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajakyang sama seharusnya mendapat perlakuan pajak yangsama;c)

Putusan Nomor 946/B/PK/PJK/20156. 12.Bahwa menjadi pertanyaan di dalam pasal 16B ayat (3), apakahdiharuskan adanya syarat penyerahan BKP. Apabila dalam pasalbelum jelas maka dapat dilihat penjelasannya.

Murtaba Bin H Bolla (almarhum), meninggal 20 April 20156). H. Zainuddin Bin H Bolla (almarhum), meninggal tanggal 28Desember 20147). Hasta Bin H Bolla (almarhum), meninggal 10 Pebruari 20188). Hajjah Hadiah Binti H Bollah9). Hajjah Haderah Binti H Bolla10). Hajjah Jamilah Binti H Bolla.6. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohonuntuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum H.

Murtaba Bin H Bolla (almarhum), meninggal 20 April 20156).H. Zainuddin Bin H Bolla (almarhum), meniggal tanggal 28Desember 2014Hal. 7 dari 10 Hal.Penetapan nomor 19/Padt.P/2020/PA. Mrs. 7). Hasta Bin H Bolla (almarhum), meninggal 10 Pebruari 20188). Hajjah Hadiah Binti H Bollah9). Hajjah Haderah Binti H Bolla10). Hajjah Jamilah Binti H Bolla.6. Menetapkan bagian dari masingmasing Ahli Waris sesuai dengan faroidHukum Waris Islam.7.

SkyBahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab:1540/NNF/2015, tertanggal 30 Juni 20156 dan ditandatangani oleh kepalaLaboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Ir.

jenis shabu tersebut, setelah itu selanjutnya terdakwa berikut seluruhbarang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Banyuasin untuk proses hokumlebih lanjut;Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman jenis sahbu, tanpadilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenangg;Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.Lab:1540/NNF/2015, tertanggal 30 Juni 20156

cerai gugat yang diajukan oleh :, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat kediaman di JalanKelurahan, Kecamatan , Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai"Penggugat";melawan, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan, bertempat kediamandiJalan , Kelurahan, Kecamatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas;DUDUK PERKARAMenimbang, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19Agustus 20156

tanggal 13 September 1993;e Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikahbertempat tinggal bersama di X x x x x Kabupaten Tasikmalaya;e Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semularukun dan harmonis serta dan dikaruniai 2 orang anak ;e Bahwa saksi melihat sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisahtempat tinggal sekitar 2 bulan yaitu sejak April 2015 dan mereka tidakpernah berkumpul kembali;e Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejakJanuari 20156

Pemohon dan Termohon karena saksi adalahKeponakan Pemohon; ;e Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suam1 isteri ;e Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikahbertempat tinggal bersama X x x x x Kabupaten Tasikmalaya;e Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semularukun dan harmonis serta dan dikaruniai 2 orang anak bernama : tetapisejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulaiterjadi perselisihan dan pertengkaran;e Bahwa pada Januari 20156