;Hal.5 dari 31 Hal Perkara Nomor : 100/B/2016/PT.TUN.SBYCc.4.a.5.a.Surat Keputusan Walikota Tegal No. 821.2/049.TK/2015, tertanggal20 April 2015, tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PIt) AsistenEkonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, Sekda KotaTegal, atas nama Drs.

Surat Keputusan Walikota Tegal No. 821.2/049.SK/2015, tertanggal20 April 2015, tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) AsistenPemerintahan dan Administrasi SekdaKota Tegal, atas namaIr. NUR EFFENDI, M.Si, NIP.196202081989031010 PembinaTreg bce mmc aaa cee enemaHal.6 dari 31 Hal Perkara Nomor : 100/B/2016/PT.TUN.SBY6.a.

Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/069 K/2015,tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Nomor urut 3 atasnama EKO PURWADI, SH.

Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/069 K/ 2015,tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Nomor Urut 5 atasnama Dra.

Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/069 K/ 2015,tanggal 14 Juli 2014 tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Nomor urut 1 atasnama SITI CAHYANI, S.Sos, M.Si.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/556/BKD-2015 Tentang Mutasi Jabatan Kepala SD, SMP, SMA/SMK, Pengawas dan Kepala UPTD di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 06 Maret 2015 beserta Petikan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/656/BKD-2015 tanggal 06 Maret 2015 khususnya atas nama 1. Muldifia Rajab. M.Pd ( No Urut 66 ), 2. Iswandi, S.Pd.SD ( No Urut 71 ) ;-----------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/556/BKD-2015 Tentang Mutasi Jabatan Kepala SD, SMP, SMA/SMK, Pengawas dan Kepala UPTD di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 06 Maret 2015 beserta Petikan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/656/BKD-2015 tanggal 06 Maret 2015 khususnya atas nama 1. Muldifia Rajab.M.Pd ( No Urut 66 ), 2.

,dan di ELIMINASImenjadi guru ke SD 23 Painan Utara Kec,IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatanberdasarkan SK Nomor : 821.2/556/BKD2015 tartanggal 6 Maret 2015 ;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati PesisirSelatan Nomor: 821.2 / 556 / BKD 2015 TENTANG MUTASIJABATAN KEPALA SD, SMP, SMA/SMK PENGAWAS DANKEPALA UPTD DI JAJARAN DINAS' PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Tanggal 06 Maret2015 beserta Petikan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:821.2/656/BKD khususnya atas nama ;1) MULDIFIA RAJAB.M.Pd (No urut 66 ) ;2) ISWANDIS.Pd.SD (No urut 71 ) ; eo.

IV Jurai Kab.Pesisir Selatan berdasarkan KeputusanBupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/043/BKD/2014 tanggal 24 Januari2014, dan kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir SelatanNomor: 821.2/556/BKD2015 tanggal 06 Maret 2015, di Elimasi menjadiGuru SD 23 Painan Utara Kec.IV Jurai Kab.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Bupati PesisirSelatan No.821.2/556/BKD2015 tentang Mutasi Jabatan Kepala SD, SMP,SMA/SMK, Pengawas Dan Kepala UPTD Di Jajaran Dinas Pendidikan DanKebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 06 Maret 2015, beserta PetikanKeputusan Bupati Nomor: 821.2/556/BKD2015 tanggal 06 Maret 2015 secarakeseluruhan ; === === 3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/556/BKD2015 Tentang Mutasi Jabatan Kepala SD, SMP, SMA/SMK, Pengawas dan KepalaUPTD di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan,tanggal 06 Maret 2015 beserta Petikan Surat Keputusan Bupati Pesisir SelatanNomor: 821.2/656/BKD2015 tanggal 06 Maret 2015 khususnya atas nama 1.Muldifia Rajab. M.Pd ( No Urut 66 ), 2. Iswandi, S.Pd.SD ( No Urut 71 ) ;3.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor :821.2/46027/2012, tanggal 28 Desember 2012, tentang Pemberhentian dariJabatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah danpenunjukan dalam jabatan sebagai guru SMP dalam wilayah KabupatenSragen, atas nama Setyo Rumboko, S.Pd;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor: 821.2/46027/2012, tanggal 28 Desember 2012, tentang Pemberhentian dariJabatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala

kedudukan harkat dan martabatnya dalam jabatan semulasebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngrampal Kabupaten Sragen dan/atau jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula tersebut.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutantersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya ( dari sisiHukum Tata Usaha Negara ) adalah sebagai berikut :Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, penerbitan Keputusan BupatiSragen Nomor : 821.2

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding,mengajukan jawaban atas pokok sengketa pada pokoknya bahwa Tergugat /Terbanding menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat/Pembanding kecualiyang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat/Terbandingbahwa menurut Tergugat/Terbanding diterbitkannya Keputusan Bupati SragenNomor 821.2/46027/2012 tertanggal 28 Desember 2012

tentang Pemberhentiandari Jabatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah danPenunjukan Dalam Jabatan sebagai guru SMP dalam Wilayah Kabupaten Sragenbukan kebijakan yang serta merta, melainkan atas pertimbangan dan pengkajianyang komprehensif dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik;Bahwa Keputusan Bupati Sragen Nomor 821.2/46027/2012 tertanggal 28Desember 2012 tentang Pemberhentian dari Jabatan Guru yang diberi tugastambahan sebagai Kepala Sekolah dan Penunjukan Dalam

Pasal 114 Peraturan DaerahKabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2012; e Bahwa dari segi substansi, penerbitan obyek sengketa dalam perkara iniyang berupa Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.2/46027/2012,tanggal 28 Desember 2012, tentang Pemberhentian dari Jabatan Guru yangdiberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan penunjukan dalamjabatan sebagai guru SMP dalam wilayah Kabupaten Sragen, atas namaSetyo Rumboko, S.Pd., dimulai dari laporan pelaksanaan monitoring di SMPN 2 Plupuh dalam kurun waktu

Akan tetapi pada Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.339BKPPD/2017tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alin Tugas Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Petikan Keputusan Bupati BekasiNo.821.2/Kep.339BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, tentang Alin TugasPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di Lingkungan PemerintahKabupatenBekasi.

Keputusan BupatiBekasi No.821.2/Kep.339BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, tentang AlihTugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan di Lingkungan PemerintahKabupaten Bekasi.

Maka Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.339BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas Pegawai Negeri SipilDalam Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dan KeputusanBupati Bekasi No.821.2/Kep.340BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017Tentang Alih Tugas/Alin Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator danPengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi haruslah dibatalkan.

Bantahan Atas Dalil Penggugat yang Menyesatkan :Halaman 78 dari 112 halaman Putusan Nomor : 55/G/2017/PTUN.BDG.* Dalil Kronologi Tanggal dan Surat yang Dijadikan Dasar PenerbitanKeputusan Bupati Bekasi Nomor : 821.2/Kep.339BKPPD/2017 dan KeputusanBupati Bekasi Nomor : 821.2/Kep.340BKPPD/2017 ;Bahwa Para Penggugat telah salah, tidak memahami dan keliru menilaiKeputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/Kep339BKPPD/2017 tanggal 3 Maret2017 tentang Alin Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di LingkunganPemerintah

Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-2702, Tanggal 5 September 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sdr. FRENGKY AYOMI, S.Sos dari Jabatan Lama: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ke Jabatan Baru: Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ; b.Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-1619, Tanggal 16 Juni 2011, Khusus pada lampiran No. urut I Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sdr. Ir.

X.821.2/06/SET tanggal 17 Juni 2011 danSurat Usulan Bupati Kepulauan yapen No.X.821.2/04/SET tanggal 10 Juni 2011. Dengan demikianTERGUGAT dalam menerbitkan obyek yang menjadisengketa dalam perkara ini, telah sesuai dengankewenangan substansi dan prosedur serta asasasasumum pemerintahan yang baik ; .

SK.821.2 270 tanggal 5 September 2011 dan SK.821.2 1619tanggal 16 Juni 2011 telah benar dan sesuai aturanyang berlaku yaitu Kepala Dinas diangkat dandiberhentikan oleh Kepala Daerah kemudian telahmemenuhi persyaratan untuk diangkat dalam JabatanEselon II dengan memperhatikan integritas danmoralitas, pendidikan dan pelatihan sertakepangkatan ; 0 05 rr rrr rrr rrr eee.

SK. 821.2 270 tanggal 5 September 2011 danSK.821.2 1619 tanggal 16 Juni 2011 adalah sah dantidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan ; 3. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnyaatau. setidak tidaknya menyatakan gugatan tidakGapat dIterinia j+ s4a snus seas 2 eee soe eee a4.

Putusan No. 40/G.TUN/2011/PTUN.JPRX.821.2/06/SET, Tanggal 17 Juni 2011. (PhotoCopy Dari Photo Copy) ;4. T4 : Keputusan Gubernur Papua NomorSK. 821.2 2702, Tanggal 5 September 2011.

Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2 1619,Tanggal 16 Juni 2011, Khusus pada lampiran No. urut Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sdr. Ir.

/KEP.22BKD/2017 tanggal 23Januari 2017 pada Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor:821.2/KEP.22BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada nomor urut 16 atasnama Drs E.

Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yangberisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, berupa KeputusanGubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.22BKD/2017 tanggal 23Januari 2017 pada Lampiran 1 Keputusan Gubernur BantenNomor : 821.2/KEP.22BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 padanomor urut 16 atas nama Drs E. Kusmayadi, M.

2017 pada Lampiran I Keputusan Gubernur Banten Nomor :821.2/KEP.22BKD/2017 tanggal 23 Januari 2017 pada nomor urut 16atas nama Drs E.

Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat mengenaiSurat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.19BKD/2015tanggal 15 Januari 2015 pada Lampiran Keputusan Gubernur BantenNomor 821.2/KEP.19BKD/2015 tanggal 15 Januari 2015 nomor urut : 8atas nama Bapak Drs. E.

/KEP.22BKD/2017 tanggal 23Januari 2017 pada Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor:821.2/KEP.22BKD/2017 pada nomor urut 16 atas nama Drs.

Kudus HasilSeleksi Terobuka Tahun 2019 beserta Lampiran Draft KeputusanBupati Kudus Nomor 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan PemerintahKab. Kudus;Halaman 19 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PT SMG11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor:821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan DalamJabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.

RiniKartika Hadi Ahmawati yang ditandatangani oleh Bupati Kudustanggal 27 Desember 2018;49) 1 (satu) lembar copy Surat Penugasan/Perintah PelaksanaTugas Nomor: 821.2/1783/26.00/2019 menugaskan AkhmadShofian, SE yang ditanda tangani oleh Bupati Kudus tanggal 21Maret 2019;50) 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati KudusNomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalamJabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab.

Kudus Hasil SeleksiTerbuka Tahun 2019 beserta Lampiran Draft Keputusan BupatiKudus Nomor 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/ PenunjukanDalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor:821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam JabatanPengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.

Kudus HasilSeleksi Terbuka Tahun 2019 beserta Lampiran Draft KeputusanBupati Kudus Nomor 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di LingkunganPemerintah Kab. Kudus;11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor:821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan DalamJabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.

Bahwa oleh karena mutasi jabatan yang dilakukan berdasarkanKeputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20September 2011 (objek sengketa), knususnya pada Lampiran Nomor urut 26 adalah telah tidak didahului dengan pembentukanTim Penilai yang dengan sendirinya angka kredit Penggugatdalam Jabatan fungsional adalah tidak diketahui sampai saat ini,maka dalam Lampiran Keputusan Bupati Banggai Nomor :821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 (objek sengketa)telah tidak tertera kolom tentang

/1071/BKD, tanggal 20 September 2011 (objeksengketa), khususnya pada Lampiran Nomor urut 26 sertamendudukan kembali Penggugat dalam jabatan semula sebagaiKepala Bidang Dikmen Dinas Dikpora Kabupaten Banggaiberdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/21.90/BKD,tanggal 31 Desember 2009 ataupun dalam jabatan lainnya padajenjang eselon III.b ; 11.Bahwa oleh karena Penggugat berdasarkan Keputusan BupatiBanggai Nomor : 821.2/1071/BKD, tanggal 20 September 2011(objek sengketa), pada Lampiran Nomor

Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara in casu SuratKeputusan Nomor : 821.2/1071/BKD tanggal 20 September2011 pada lampiran Nomor urut 26 atas nama Drs.Arifuddin ;3.

(Fotocopy sesuai dengan aslinya); Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1071/BKDtanggal 20 September 2011 tentang Mutasi PegawaiBukti T.8 :Bukti T.9 :10. Bukti T.10:11. Bukti T.11:Bukti T.12:Negari Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah KabupatenBanggai. (Fotocopy sesual dengan asli/legalisir); Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1370/BKD/2011tanggal 20 September 2011 tentang Pengangkatanpertama kali/pengangkatan kembali dalam jabatanPamong Belajar.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati BanggaiNomor : 821.2/1071/BKD, Tanggal 20 September 2011 TentangMutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Banggal, Khususnya Lampiran No.

Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan BupatiBekasi No.821.2/Kep.340BKPPD/2017 tertanggal O3 Maret 2017tentang Alih Tugas/Alin Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administratordan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi.

Tergugat dikatakan tidak berwenang mengeluarkan KeputusanBupati Bekasi No.821.2/Kep.340BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017,tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator danPengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.

Dan Azas kecermatan dalam AUPB ini bila dikaitkan denganterbitnya Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340BKPPD/2017tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alin Jabatan Pimpinan Tingg!

Karena seharusnyaTergugat dalammenerbitkan Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340BKPPD/2017tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alin Jabatan Pimpinan Tingg!Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan PemerintahKab.Bekasi.

Bantahan Atas Dalil Penggugat yang Menyesatkan ;Halaman 80 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUNBDG* Dalil Kronologi Tanggal dan Surat yang Dijadikan Dasar PenerbitanKeputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.340BKPPD/2017 ;Bahwa Para Penggugat telah salah, tidak memahami dan keliru menilaiKeputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.340BKPPD/2017 tentang AlihTugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi dan Pengawas DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal O3 Maret 2017

/2008, tanggal 18Maret 2008 (beserta Lampirannya) (fotokopisesuai dengan asli);Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/250/SPP/BKD/III/2008, tanggal 19 Maret2008 (fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:821.2/374/SPMJ/BKD/III/2008, tanggal 19 Maret2008 (fotokopi dari fotokopi);Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNomor: SK.821.2/275/BKPPP/X/2010, tanggalO01 Oktober 2010 (beserta daftar lampiran)(fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/282/SPP

/BKPPP/X/2010, tanggal 02Oktober 2010 (fotokopi dari fotokopi);Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNomor: SK.821.2/63/BKPPP/III/2012, tanggal 15Maret 2012 (beserta Daftar Lampiran) (fotokopisesuai dengan asli);Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/101/SPP/BKPPP/III/2012, tanggal 16 Maret2012 (fotokopi sesuai dengan asili);Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:821.2/559/SPMJ/BKPPP/III/2012, tanggal 16 MaretHalaman 47 Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.PLK2223242526272829Bukti P22Bukti P23Bukti

Nomor:821.2/634/SPMJ/BKPPP/I/2013, tanggal 2 Januari2013 (fotokopi sesuai dengan asli);Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNomor : SK.821.2/694/BKDP/IX/2014, tanggal 11September 2014 (beserta daftar lampiran)(fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/700/SPP/BKDP/IX/2014, tanggal 12September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:821.2/901/SPMJ/BKDP/IX/2014, tanggal 12September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Melaksanakan

Nomor:821.2/337/SPP/BKDP/XII/2016, tanggal 29Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:821.2/10/SPMJ/BKDMP/I/2017, tanggal 03 Januari2017 (fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/944/SPMT/BKDMP/I/2017, tanggal 03Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNomor: SK.821.2/1164/BKDMP/VII/2017, tentang:Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan Di Lingkungan

PemerintahDaerah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 26Juli 2017 beserta Daftar Lampiran (fotokopi darifotokopi);Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1183/SPP/BKDMP/VII/2017, tanggal 27 JuliHalaman 49 Putusan Nomor: 3/G/2021/PTUN.PLK363738394041Bukti P36Bukti P37Bukti P38Bukti P39Bukti P40Bukti P412017 (fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:821.2/1406/SPMJ/BKDMP/VII/2017, tanggal 27Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor :821.2/46027/2012, tanggal 28 Desember 2012, tentang Pemberhentiandari Jabatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah danpenunjukan dalam jabatan sebagai guru SMP dalam wilayah KabupatenSragen, atas nama Setyo Rumboko, S.Pd;Halaman 10 dari 35 hal Putusan Nomor: 09/G/2013/PTUN.SMGMewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati SragenNomor : 821.2/46027/2012, tanggal 28 Desember 2012, tentangPemberhentian

P 1 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor :821.2/21027/2010, tanggal 28 September 2010, tentangPengangkatan/Penunjukan Kepala Sekolah MenengahPertama dalam Wilayah Kabupaten Sragen, atas namaSetyo Rumboko, S.Pd (sesuai dengan aslinya); 2.

T1 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor :821.2/21027/2010, tanggal 28 September 2010, tentangPengangkatan / Penunjukan Kepala Sekolah MenengahPertama dalam Wilayah Kabupaten Sragen, atas namaSetyo Rumboko, S.Pd (sesuai dengan foto kopinya); 2.

T2 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor :821.2/28027/2012, tanggal 29 September 2012, tentangPengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Kepala SekolahMenengah Pertama dalam Wilayah Kabupaten Sragen, atasnama Setyo Rumboko, S.Pd (sesuai dengan foto kopinya); 3.

T17 : Fotokopi Keputusan Bupati Sragen Nomor :821.2/19027/2011, tanggal 13 Juni 2011, tentangPembentukan Badan Pertimbangan Jabatan danKepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Sragen (sesuaidengan aslinya);18. T18 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sragen Nomor :821.2/0432/2009, tanggal 23 Februari 2009, tentangPengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Struktural Eselon Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (sesuai denganaslinya);19.

PNS dengan Nomor : SK.821.2/044/Asmat/II/2013, An. AGUSTINA PENIWOLO LAMAHODA, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013.1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An.

Penempatan Tugas dengan Nomor : 821.2/223/BKD/VI/2011 An. ALIDA KOPUR pada tanggal 09 Juni 2011.1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tanggan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negari Sipil, An. ALIDA KOPUR.1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.813.2/264/AMT/2010 An. AMBROSIUS BAN, A. Md. Kep, pada tanggal 01 Oktober 2010.1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : SK.821.2/267/ASMAT/2011 An.

STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 26 Agustus 2011.1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor : 821.2/005/Asmat/X/2012 An. dr. STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 06 Oktober 2012.1 (satu) Lembar salinan Naskah Pelantikan dengan Nomor: 821.2/215/ASMAT/VII/2012 pada nomor 5 An. dr.

KRISTIANA REGINA WAMBRAUW, pada tanggal 20 Nopember 2006.1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.2/342/ASMAT/2008, An.

XAVERIA KAHOL, pada tanggal 20 Pebruari 2004.1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : 821.2/118/ASMAT/2005 An. XAVERIA KAHOL, pada tanggal 31 Maret 2005.1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.821.2/037/ASMAT/2011 An. YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 31 Maret 2011.1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : SK.813.2/037/AMT/2009 An. YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 01 Desember 2009.1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.821.2/037/ASMAT/2011 An.

PNS dengan Nomor : SK.821.2/044/Asmat/I/2013,An. AGUSTINA PENIWOLO LAMAHODA, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013.5. 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An.

PNS dengan Nomor : 821.2/004/ASMAT/2011, An.DOMILISKA YULIANTI SILASA LOBO, A.Md.Kep, pada tanggal 31 Maret 2017.1(satu) Lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor800/00400/RSUD/II/2013 An. DOMILISKA YULIANT!

STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 10 Januari 2011.1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor : 821.3/361/ASMAT/2011, An. dr.STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 26 Agustus 2011.4 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor :821.2/005/Asmat/X/2012 An. dr. STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 06Oktober 2012.1(satu) Lembar salinan Naskah Pelantikan dengan Nomor:821.2/215/ASMAT/VI1I/2012 pada nomor 5 An. dr.

STERREN SILAS SAMBERI,pada tanggal 03 Juli 2012.2 (dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor:821.2/215/ASMAT/VII/2012, pada tanggal 03 Juli 2012.2 (dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor:821.2/215/ASMAT/VII/2012 pada nomor 5 An. dr. STERREN SILAS SAMBERI,pada tanggal 03 Juli 2012.1 (satu) Lembar foto coppy rekening BANK PAPUA dengan Nomor Rekening :40218.40.0303669.2, An.

XAVERIAKAHOL, pada tanggal 20 Pebruari 2004.1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : 821.2/118/ASMAT/2005 An.XAVERIA KAHOL, pada tanggal 31 Maret 2005.1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.821.2/037/ASMAT/2011An. YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 31 Maret 2011.1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : SK.813.2/037/AMT/2009 An.YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 01 Desember 2009.1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.821.2/037/ASMAT/2011An.

Kudus Hasil Seleksi Terbuka Tahun 2019 beserta Lampiran Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

Rini Kartika Hadi Ahmawati yang ditandatangani oleh Bupati Kudus tanggal 27 Desember 2018;

Kudus Nomor: 821/05/TPK/V/2019, tanggal 8 Mei 2019 dan lampiran;

Kudus Masut, SH, M.Hum;

Kudus;

Kudus HasilSeleksi Terobuka Tahun 2019 beserta Lampiran Draft KeputusanBupati Kudus Nomor 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan PemerintahKab. Kudus;Halaman 19 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PT SMG11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor:821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan DalamJabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.

RiniKartika Hadi Ahmawati yang ditandatangani oleh Bupati Kudustanggal 27 Desember 2018;49) 1 (satu) lembar copy Surat Penugasan/Perintah PelaksanaTugas Nomor: 821.2/1783/26.00/2019 menugaskan AkhmadShofian, SE yang ditanda tangani oleh Bupati Kudus tanggal 21Maret 2019;50) 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati KudusNomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalamJabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab.

Kudus Hasil SeleksiTerbuka Tahun 2019 beserta Lampiran Draft Keputusan BupatiKudus Nomor 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/ PenunjukanDalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor:821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam JabatanPengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.

Kudus HasilSeleksi Terbuka Tahun 2019 beserta Lampiran Draft KeputusanBupati Kudus Nomor 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di LingkunganPemerintah Kab. Kudus;11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor:821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan DalamJabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.

Foto Copy legalisir surat keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/07/ 439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001.2. Foto Copy legalisir surat keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/07/ 439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001.3. Foto Copy legalisir daftar nama PNS yang menduduki jabatan pelaksana tugas (Plt).4. Foto Copy legalisir surat persetujuan kenaikan pangkat dari BKN atas nama Drs. Sudjiharto, dkk.5. Foto Copy legalisir surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang kenaikan pangkat atas nama Drs.

SUYISNO.19. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.203/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs. H. Mashud Imra jabatan lama Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Banyuwangi, jabatan baru Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Banyuwangi.20. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.203/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs. Suryanto jabatan lama Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kab.

Banyuwangi, jabatan baru Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.23. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.203/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Ir. R.

Banyuwangi, jabatan baru Kepala Bagian Pembangunan Wilayah dan LH Setda Kabupaten Banyuwangi.25. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs. Sudjiharto jabatan lama Camat Giri Kab. Banyuwangi, jabatan baru Camat Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.26. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs.

Banyuwangi, jabatan baru Camat Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.27. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Ir. Abdul Wahid jabatan lama Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Banyuwangi, jabatan baru Camat Giri Kabupaten Banyuwangi.28. 2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/ 2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama H.

Banyuwangisesuai SK Bupati No. 821.2/ 12/439.303/2004 tgl 19 Januari 2004 ;Bahwa berdasarkan SK Bupati No. 821.2/07/439.031/2001 tgl 20 Januari2001 saksi dilantik oleh Bupati bertempat di Pendopo PemkabBanyuwangi menjabat Plt. Asisten Administrasi Setda Kab Banyuwangibersama dengan pegawai lainnya sebanyak 364 orang, sebelumnyajabatan saksi adalah Kabag Organisasi Setda Kab. Banyuwangi ;21PutusanBahwa saat menjadi Plt.

. : 821.2/99/439.203/2001 tanggal 29 Oktober2001 bersama dengan 15 orang PNS lainnya berdasarkan NotaBaperjakat no. 821.2/96/ 439.203/2001 tanggal 18 Oktober 2001 ;Bahwa ketentuan kenaikan pangkat sejak tahun 2000 ada perubahanstruktur karena penyesuaian / masa transisi pelaksanaan OtonomiDaerah, untuk itu banyak pejabat yang menduduki jabatan tidak sesuaidengan pangkat / golongan dan eselon, dasarnya :a.

Banyuwangi, jabatan baru Camat BangorejoKabupaten Banyuwangi.2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs. SahadiSuwoto, BcKn jabatan lama Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kab.Banyuwangi, jabatan baru Camat Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Ir.

Menetapkan barang bukti yang berupa :1.10.11.12.13.14.Lo;16.17.Foto Copy legalisir surat keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/07/439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001.Foto Copy legalisir surat keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/07/439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001.Foto Copy legalisir daftar nama PNS yang menduduki jabatan pelaksanatugas (PIt).Foto Copy legalisir surat persetujuan kenaikan pangkat dari BKN atasnama Drs.

Banyuwangi, jabatan baru Kepala Bagian PembangunanWilayah dan LH Setda Kabupaten Banyuwangi.2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs. Sudjihartojabatan lama Camat Giri Kab. Banyuwangi, jabatan baru Camat BangorejoKabupaten Banyuwangi.2 lembar asli petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No.821.2/08/439.031/2001 tanggal 20 Januari 2001 dengan lampiran atas nama Drs.

OBJEK GUGATAN dan TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN 1 Bahwa, yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor821.2/463/433.206/2009 tentang Pembebasan Tugas dari Jabatan Dokter Spesialis Bedahpada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, tertanggal 7 Mei 2009( Selanjutnya disebut Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009 ) ;2 Bahwa, PENGGUGAT merupakan dokter Spesialis Bedah yangdibebastugaskan dengan Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009tersebut.

SITIAWAN KARTO SOEDIRDJO, sekarang bernama RSUDSYARIFAH AMBAMI RATO EBU KABUPATEN BANGKALAN sebagai dokterSpesialis Bedah Umum ; 3 Bahwa, sesuai dengan Surat Izin Praktek (SIP) Dokter No. 445/118SIP/REGDIT/II/09,yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, PENGGUGAT masihdapat melakukan praktek dokter Spesialis Bedah sampai dengan tanggal 30 Maret 2014.sampai saat ini, SIP sebagai dokter bedah tersebut belum pernah dicabut ;4 Bahwa, akan tetapi, melalui Surat Keputusan No. 821.2/463

No. 821.2/463/433.206/2009 tersebut, huruf a, yang menyatakan sebagaiberikut :Menimbang, a.

Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplindokter dan dokter gigi yang diajukan lagi pula, senyatanya TERGUGAT tidak mempunyai keahlian di bidang disiplin ilmukedokteran bedah, sehingga tidak mempunyai kapasitas dan kualifikasi yang sah untukmemberikan statement penilaian tentang pelanggaran disiplin kedokteran bedahsebagaimana dinyatakan dalam konsideran Surat Keputusan No. 821.2/463/433.206/2009tertanggal 7 Mei 2009 tersebut.

, mengingat SK No. 821.2/463/433.206/2009 yang dikeluarkanoleh Tergugat hanya membebastugaskan Penggugat dari jabatan dokter spesialis bedahpada RSUD Sarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan (RSUD SYAMRABU)jadi hanya untuk di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan dantidak untuk ditempat lainnya ; Bahwa tidak benar dengan SK No. 821.2/463/433.206/2009 yangdikeluarkan oleh Tergugat, berdampak pada pelayanan kesehatan kepadamasyarakat luas, karena dikeluarkannya SK No. 821.2/463/433.206

A quo) besertalampirannya ;Bahwa bersama PETIKAN KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN NOMOR :821.2/043.K TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATANKEPALA SEKOLAH PADA PEMERITAH KOTA MEDAN tertanggal 14Januari 2019 (Objek Perkara a quo), Penggugat juga diberikan turunanturunan surat berupa SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN TELAHMENDUDUKI JABATAN NOMOR : 821.2/1279 Tanggal 15 Januari 2019Halaman 11 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUNMdn32.33.34.35.yang ditandatangani Plt.

Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (obscure libels) Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya telahmempermasalahkan sebagai objek sengketa adalah KeputusanWalikota Medan Nomor : 821.2/043.

, S.Pd ; Bahwa gugatan Penggugat a quo terhadap Keputusan WalikotaMedan Nomor : 821.2/043.

Foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/043 K14 JANUALI 2019)... ieee ccecccecccceecceeeeeeeeeseueeeeeeeesaees (Bukti T 1) ;2. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan dan telah mendudukijabatanNomor : 821.2/1279 tanggal 15 Januari 2019......... (Bukti T 2) ;3.

Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan dan Telah MendudukiJabatan Nomor : 821.2/1279 tertanggal 15 Januari 2019 yangditandatangani oleh Plt.

Foto copy,

Asli,

Foto copy,1 (satu) lembar Petikan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/234Tahun 2016. Asli, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 820/352. Asli,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :820/353. Asli, 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 820/354. Asli,1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor :821.2/234 Tahun 2016. Asli,1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor :821.2/69 Tahun 2019.

Asli,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/80.Asli,1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor :821.2/69 Tahun 2019. Asli ,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :816/80. Asli, 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 812.2/80.

Foto copy, 1 (satu) lembar Petikan Bupati Kolaka UtaraNomor : 821.2/234 Tahun 2016. Asli, 1 (satu) lembar Surat PernyataanPelantikan Nomor : 820/352. Asli, 1 (satu) lembar Surat PernyataanMelaksanakan Tugas Nomor : 820/353. Asli, 1 (Satu) lembar SuratPernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : 820/354. Asli, 1 (satu)lembar Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/234 Tahun2016. Asli, 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Kolaka UtaraNomor : 821.2/69 Tahun 2019.

Asli, 1 (Satu) lembar Surat PernyataanPelantikan Nomor : 821.2/80. Asli, 1 (Satu) lembar Lampiran KeputusanBupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/69 Tahun 2019. Asli , 1 (Satu) lembarSurat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 816/80.

Asli, 1 (Satu) lembarPetikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/69 Tahun 2019.Asli, 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/80.Asli, 1 (Satu) lembar Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor :821.2/69 Tahun 2019. Asli , 1 (Satu) lembar Surat PernyataanMelaksanakan Tugas Nomor : 816/80. Asli, 1 (satu) lembar SuratHalaman 7 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN LssPernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : 812.2/80.

Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan (Tergugat) NomorSK.821.2 51 Tahun 2007 tanggal 17 Pebruari 2007 tentang Mutasidan Promosi Pejabat Struktural Eselon III dilingkunganPemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan khusus nomor urut 16 atasnama SUPNI EFFENDI, S.E. NIP. 380032284, Pangkat/Gol.

RuangPembina (IV/a) 3 222 e eee eee eee eee eee eee eeeDu Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan (Tergugat) NomorSK.821.2 80 Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007 tentangPengangkatan Pertama Kali Tenaga Fungsional Penyuluh KB PadaDinas KB dan PKS Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama SUPNIEFENDI, S.E . 3 ++adapun alasan alasan / dalil dalil gugatan Penggugat adalahsebagai berikut : 1.

Januari 2006menduduki jabatan Kasubdin Pengendalian Keluarga BerencanaEselon IIIa, pangkat/gol. ruang Pembina (IV/a), tunjanganjabatan Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) pada DinasKeluarga Berencana dan Pengendalian Keluarga Sejahtera (KBPKS) Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan keluarnyaSurat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 51Tahun 2007 tanggal 17 Pebruari 2007 (obyek gugatan 1) ;5.

Bahwa alangkah terkejutnya Pengugat karena pada tanggal 26Pebruari 2007 saat sedang berada dikantor, melalui salahseorang staf/sekretaris Kepala Dinas KB dan PKS BengkuluSelatan ada menerima Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan(Tergugat) Nomor : SK.821.2 51 Tahun 2007 tanggal 17 Pebruari2007 (obyek gugatan 1) tentang Pemutasian Penggugat menjadiPenyuluh KB Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Surat PernyataanPelantikan serta Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.

Kemudianbaru Penggugat ketahui bahwa Tergugat juga telah menerbitkanSurat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 80Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Pengangkatan PertamaKali Tenaga Fungsional Penyuluh KB Pada Dinas KB dan PKSKabupaten Bengkulu Selatan, yang Penggugat ketahui pada hariRabu tanggal 4 April 2007 dalam acara persidangan PemeriksaanPersiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalamperkara ini, sehingga kedua Surat Keputusan obyek gugatantersebut diatas masih memenuhi

M E N G A D I L I,

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Tidak Diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/3362/2021, tanggal 02 September 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Dalam Lampiran

;

diPersidangan ;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 18Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda pada tanggal 18 Oktober 2021 denganRegister perkara Nomor : 34/G/2021/PTUN.SMD, yang telah diperbaikipada tanggal 15 November 2021, telah mengemukakan halhal sebagaiberikut :A.OBJEK GUGATANAdapun Objek Gugatan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atautidak sah adalah berupa : Surat Keputusan Bupati Tana TidungNomor : 821.2

Bukti P1 : Petikan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/2540/2019, tertanggal 27 Desember 2019, (fotokopisesuai asli) ;2. Bukti P2 : Berita Acara Pengambilan/Pengangkatan Sumpah/Janji Jabatan atas nama Darmansyah, S.Sos., NIP.198001052010011006, tertanggal 31 Desember 2019,(fotokopi Sesuail asli) ;3. Bukti P3 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/2611/2019, atas nama Darmansyah, S.Sos., NIP. 198001052010011006, tertanggal 31 Desember 2019, (fotokopisesuai asli) ;4.

Bukti P14198001052010011006, tertanggal 22 April 2021,(fotokopi Sesuail asli) ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/1573/2021,atas nama Darmansyah, S.Sos., NIP. 198001052010011006, 23 April 2021, (fotokopi sesuai asli) ;Daftar Lampiran Keputusan Bupati Tana TidungNomor : 821.2/3362/2021, tertanggal 02 September2021, (fotokopi dari fotokop)) ;Surat Darmansyah, tanggal 17 September 2021ditujukan kepada Bupati Tana Tidung, Perihal:Keberatan atas Keputusan Bupati Tana TidungNomor : 821.2/3362/2021,

Tidung Nomor : 821.2/4174/2021, tanggal7 Oktober 2021, Tentang Pengangkatan DalamJabatan Pimpinan Tinggi Pratama, JabatanAdministrator Dan Jabatan Pengawas Di LingkunganPemerintah Kabupaten Tana Tidung, (fotokopi Sesualasli) ;Surat Bupati Tana Tidung, Nomor : 180/185/HUKKTT/X1/2021, ditujukan kepada Wirahadi Rahmatsyah,S.ST, Perihal: Jawaban Bupati Tana Tidung, tertanggal22 November 2021, (fotokopi Ssesuai asl) ;Halaman 17 dari 44 HalamanPutusan Nomor : 34/G/2021/PTUN.SMD15.

(bukti T3d) ;9.Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati TanaTidung Nomor : 821.2/3362/2021, tanggal 2 September 2021 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawasdi Lingkungan Pemerintan Kabupaten Tana Tidung sebagaimanaObjek Sengketa.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3219 Tanggal 26 November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Selina Mandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua; b.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua; c.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3219 Tanggal 26 November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Selina Mandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua; b.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua; c.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur PapuaNomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2(dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalamjabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip DaerahProvinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ke : II);c. Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.43326 Tanggal 30November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur PapuaNomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua)daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan barusebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua ;Cc.Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.43326 Tanggal 30November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM., terhitungsejak tanggal 1 Desember 2012 dipindahkan

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3219 Tanggal26 November 2012 Tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. SelinaMandosir, SE., MM., dari Jabatan sebagai Kepala Badan Perpustakaandan Arsip Daerah Provinsib.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal26 November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur PapuaNomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2(dua) daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalamjabatan baru sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip DaerahProvinsi Papua;c. Surat Keputusan Gubernur Papua nomor :SK 824.43326 Tanggal 30November 2012 tentang pemindahan Selina Mandosir, SE., MM.

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26November 2012 khusus pada lampiran Keputusan Gubernur PapuaNomor : SK. 821.2 3223 Tanggal 26 November 2012 nomor urut 2 (dua)daftar lampiran atas nama Thobias Sollosa, SH., MM., dalam jabatan barusebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;c.