Ditemukan 125 data
91 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2306 kK/Pdt/2016 KEBUTUHAN REALISAS LUAS BIDANG LUAS BIDANG 13.34 Ha 298 9.17 Ha 194 68,70% 8.
32 — 7
rumah tangga antaraTERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI denganPEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI, adapun untuk letak dan batasbatas tanah yang menjadi obyek sengketa dapat dibuktikan secaraterperinci didalam pembuktian suratsurat maupun saksisaksi yangnantinya akan dihadirkan didalam persidangan;Menimbang, bahwa dari dua visi hukum yang berbeda tersebut MajelisHakim, mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam surat gugatannyapada posita angka 9.1 sampai dengan posita angka 9.17
Begitu pula dalam posita angka9.9 sampai dengan posita angka 9.17 dan petitum 7.9 sampai dengan petitum7.17 tidak menyebutkan secara jelas dimana letak barangbarang dimaksud.Menimbang, bahwa, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :1199 K/Pdt/I983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa gugatanyang tidak menyebutkan batasbatas obyek sengketa dinyatakan obscuur libeldan gugatan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dari rangkaianrangkaian pertimbangan hukumtersebut diatas dalam kaitannya
52 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
: Utara berbatasan dengan Misdi Muliyono; Selatan berbatasan dengan Muhammad Jahyani: Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani; Timur berbatasan dengan Syahrani Saladeri:9.17. tanah milik Fahriani dengan ukuran lebar +22,5 meter x panjang+122,.5 meter = Luas 2756,25 m?
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa PPN atas pupuk dan pembelian lainnya yangdikeluarkan di kebun, nyatanyata digunakan untukmenghasilkan TBS, yang merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukannyatidak dapat dikreditkan;9.17.Bahwa di samping uraian tersebut di atas, tanpa mengurangiindependensi Majelis Hakim Mahkamah Agung, terdapatpendapat salah satu Majelis Hakim (Hakim Masdi, S.E., M.Si.)yang menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion)dalam
8 — 0
Uang yang dipinjam orang tua pemohon sebesarRp.30.000.000..9.17. Uang tagihan pemohon dikonsumen sebesarRp.30.000.000..9.18. Uang putaran di Bank Jatim Pemohon No. Rek. BankJatim 0422224572 sebesar Rp.60.000.000..9.19. Ketel di H. Margiono (mojolegi) seharga Rp.20.000.000,.9.20. Bakalan (bahan), ban jadi, karet seharga Rp.100.000.000..10. Bahwa harta bersama/gono gini tersebut sampai sekarangmasih dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi dan berada diKandangan, Kabupaten Kediri.11.
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehat danmenghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluaran danMasukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik atas penyerahankonsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk), dantidak ada PM yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk).9.17.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,maka
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1456/B/PK/PJK/201617. 9.17. 10.Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) pada saatpemeriksaan dan keberatan tidak pernah memberikan bukti danpenjelasan secara lengkap terkait dengan klaim dari Ultra Girl;Bahwa pada saat pemeriksaan dan keberatan, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) masih tidak yakin denganpenyebab dari selisih uang masuk sebesar Rp365.428.345,00tersebut dengan menyatakan bahwa kemungkinan penyebabnyaadalah karena Pelunasan dilakukan pada tahun 2007
Terbanding/Penggugat : NURILAH ALFARISY HAMID
Turut Terbanding/Tergugat IX : LOQ MAHLUM Alias AMAQ HERI
Turut Terbanding/Tergugat VII : AISAH
Turut Terbanding/Tergugat V : HJ. NURSINAH Alias PAPUQ MASKUR
Turut Terbanding/Tergugat III : ANIS Alias INAQ MISNUN BINTI AMAQ NUR
Turut Terbanding/Tergugat XII : YANTINA SARIBINTI LOQ NASIUN alias AMAQ INDRA NASUTION
Turut Terbanding/Tergugat X : INDRA NASUTION BIN LOQ NASIUN alias AMAQ INDRA NASUTION
Turut Terbanding/Tergugat VIII : DINAH,S.PD
Turut Terbanding/Tergugat VI : LOQ SALEH Alias AMAQ MASKUR
Turut Terbanding/Tergugat IV : RUMINAH Alias INAQ JUMAIDI BINTI AMAQ NUR
Turut Terbanding/Tergugat II : SAENAH Alias INAQ SURNAH BINTI AMAQ NUR
Turut Terbanding/Tergugat XI : PURDIAWAN BIN LOQ NASIUN alias AMAQ INDRA NASUTION
36 — 25
PN.SEL);9.15.Bahwa setelah Terlawan melalui Sekretaris Desa Sukarema danKepala Dusun Sukarma menarik hibah tanah sawah seluas + 14 areyang dikuasai Pelawan tersebut, pada sekitar tanggal 20 AgustusHalaman 11 dari 32 Nomor 25/PDT/2018/PT.MTRtahun 2014, Terlawan Il, Ill dan IV melakukan gugatan ke PengadilanAgama Selong atas dasar waris mal waris;9.16.Bahwa dalam gugatan ke Pengadilan Agama Selong atas dasar warismal waris tersebut, Terlawan Il, IIl dan IV mendudukan Terlawan sebagai Turut Tergugat;9.17
34 — 24
Tgrs.9.17. NAYATI binti UDING, (Cicit Pewaris);9.18. SITI SALBIYAH binti UDING, (Cicit Pewaris);9.19. MAESAROH Binti PAYA, (Cicit Pewaris);9.20. OBIH SETIAWAN Binti PAYA, (Cicit Pewaris);9.21. MUHAMAD SYAHRONI ZATMIKA Binti PAYA, (CicitPewaris);9.22. OTIH Binti PAYA, (Cicit Pewaris);dinyatakan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari PEWARIS;10.
31 — 19
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.006.0470109.0 tahun 2001 atas nama I ketutBeratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.15 ;Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.047.0109.0 tahun 2001 atas nama I ketut Beratha,Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.16;Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan( SPPT PBB ) No. 51.03.101.006.0470109.0 tahun 2002 atas nama I ketutBeratha, Luas 3,75 M2, diberi tanda P 9.17
158 — 78
Perkebunan Buah KelapaBuak Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet Serta Industri Propinsi Riau Tahun2017 tanggal 26 Januari 2017 ;Menimbang, bahwa bukti P1 s.d 9.16 Berupa Perjanjian Bersama Nomor :156/GAPKI/BKSPPS/III/2016 antara GAPKI Riau dan BKSPPS denganBeberapa Pengurus Serikat Pekerja (FSPPP SPSI Propinsi Riau, KSBSI PropinsiHalaman 33 dari 44 Putusan PHI Nomor 31/Padt.SusPHI/2017/PN PbrRiau, SPTP Bun PTP V dan FSB Solidaritas Indonesia Riau) tanggal 3 Maret2016 ;Menimbang, bahwa bukti P1 s.d 9.17
112 — 151
Bahwa dari Surat Keputusan Bupati Sumedang tersebut telah direalisasikanpembebasan lahannya dengan perincian sebagai berikut: KEBUTUHAN REALISASI LUAS BIDANG LUAS BIDANG 13.34 Ha 298 9.17 Ha 194 68,70 % 8.
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehat danmenghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluaran danMasukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik atas penyerahankonsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk), dantidak ada PM yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk).9.17.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,maka
111 — 66
Resi Pembayaran SPPT Tahun Pajak 2015, bertanda P.9.17.Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 756/Pat.G/2019/PN. Jkt. Sel.9.18. Resi Pembayaran SPPT Tahun Pajak 2016, bertanda P.9.18.9.19. Surat Tanda Terima Setoran Pajak tahun Pajak 2017, bertanda P9.19;9.20. Surat Tanda Terima Setoran Pajak tahun Pajak 1918, bertanda P9.20;9.21.
135 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
lebih tinggi,sedangkan untuk perusahaan integrated tidak mengandungunsur Pajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebihrendah.Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehatdan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPNKeluaran dan Masukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan(TBS busuk), dan tidak ada PM yang dikreditkan, baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidak adapenyerahan (TBS busuk).9.17
154 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehat danmenghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluaran danMasukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik atas penyerahankonsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk), dantidak ada PM yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif,produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk).9.17.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,maka
112 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikiannyatanyata terbukti bahwa omset/peredaran usaha yang dilaporkanTermohon Peninjaaun Kembali (Semula Pemohon Banding) dalamSPT PPh Badan adalah tidak benar.9.17.Bahwa dengan demikian keputusan Majelis yang tidakmempertahankan Koreksi Peredaran Usaha sebesarRp154.390.931,00 tidak sesual dengan ketentuanperundangundangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 4 ayat (1)UndangUndang PPh, Pasal 4, Pasal 28, dan Pasal 29UndangUndang KUP, dan Pasal 78 UndangUndang PengadilanPajak.10.
119 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
AbuBakar)Kerugian ImmateriilKerugian Immateriil Penggugat Intervensi II Ro20.000.000.000,00(dua puluh milyar rupiah); Harga Pembelian Unit TKC ID 9.17 (Lantai 9 Nomor 17)sejumlah Rp848.410.500,00 (delapan ratus empat puluhdelapan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) danUnit TKC ID 10.17 (Lantai 10 Nomor 17) sejumlahRp828.410.500,00 (delapan ratus dua puluh delapan jutaempat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah); Keuntungan Masa Tunggu (Predevelopment return), yakni :1) Unit TKC ID 9.17
1.I WAYAN SUTIJE, SH
2.BAYU INDRA SUKMA, SH
Terdakwa:
Hairani ALs Ihai bin Bahrani
59 — 0
rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 3 ( tiga ) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9.17
137 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
tinggi,sedangkan untuk perusahaan integrated tidak mengandung unsurPajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah;Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehatdan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN Keluarandan Masukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan(TBS busuk), dan tidak ada PM yang dikreditkan, baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidak adapenyerahan (TBS busuk);9.17