Ini adalahalasanalasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah makawali tersebut disebut wali adho/, dan perbuatan ini adalah haram danpelakunya (wali) adalah orang fasik sesuai QS AlBagarah : 232.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon telah terobukti beralasan hukum sesuai Pasal23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RINomor 30 Tahun 2005 tentang wali Hakim,

Pal rh eteld a kah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumahaC adho di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon denganNh telah hie p sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul)dikaruiniai anak ;diak dwWal berumah tangga antara Pemohon dan Termohondanffarmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 PemohonMiohg Uf sering terlibat perselisihan yang disebabkan karenare rioho hen menikah lagi dengan pria lain dan Pemohon mengetahuiaie, karena Termohon mengatakan sendiri kepada Pemohon.4.

uraianputusan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian takterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Permohonan Pemohonadalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohonagar Pengadilan Agama Ujung Tanjung memberikan izin kepada Pemohon untukmenikah dengan seorang lakilaki yang bernama Calon Suami Pemohon denganberwalikan Wali Hakim karena ayah kandung Pemohon enggan (adho

Pemohonberdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka sesuaiketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kendalberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 maka terbukti Pemohon yangberkehendak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya telahditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendaldengan alasan Wali Adho

dimuka persidangan, Majelis dapat menyimpulkan bahwa calon suami Pemohonyang bernama Calon suami P telah memiliki penghasilan sebesar Rp.2.500.000,tetap sehingga mampu untuk membina rumah tangga bersama Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 merupakan Surat KeteranganHamil a.n Tutik Riftiyana, sehingga telah terbukti bahwa Tutik Riftiyana sebagaiPemohon telah hamil terhitung 20 minggu sehingga untuk menjagakemashlahatan Pemohon harus segera dinikahkan dengan jalan mengabulkanpermohonan wali adho

Kabupaten Bima sehingga Pengadiian Agama Bima berwenang untukmemeriksa perkara ini ;Menimbang bahwa alat bukti Surat Pernyataan Wali Adho!

PENETAPANNomor 0407/Pdt.P/2019/PA.TAZA FSA =eDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tulungagung yang mengadili perkaraperkaraperdata dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalamperkara permohonan wali adho/ yang diajukan oleh :Pemohon umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempattinggal di Jalan .... III/40X RT.01 RW.02 ~~ KelurahanKecamatan ....

Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Nomor KkKk.13.02.7/PW.01/07/2013, tanggal 23 Oktober 2013 yang menyatakan padapokoknya PPN tersebut menolak pernikahan Pemohon denganCALON SUAMI PEMOHON karena walinya adho/ (engganmenikahkan anaknya), surat tersebut telah dinazagelen pada KantorPos Ponorogo, setelah diteliti dan dinyatakan sesuai dengan aslinya,oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;b.

halhalsebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakanbagian tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohonsebagaimana telah diuraikan tersebut;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telahdatang menghadap sidang yang pada pokoknya mendalilkan Wali Pemohontidak mau menjadi wali nikah dengan alasan bahwa calon suami Pemohonmempunyai banyak anak, oleh sebab itu mohon ditetapkan Wali Pemohontersebut adalah wali adho

Menetapkan wali nikah Pemohon (EM) adalah Wali Adho!;3. Menetapkan Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan fKabupaten MM adalah pihak yang berhak menikahkan Pemohon EE dengan calon suami Pemohon (aaa)sebagai Wali Hakim ;4.

hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di depan hakimsetelah hakim memintanya untuk itu, sedangkan mempelai wanita dan priapelamar hadir dalam majelis tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan petimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka potitum angka dua permohonan Pemohon patut dikabulkanHal. 10 Penetepan Nomor : 0214/Pdt.P/2016/PA.Dpdengan menyatakan Ayah kandung Pemohon yang benama Junaidin binUsman sebagai wali adhol;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar yuridis formil permohonanwali adho

:eSlall a95 oj 585 9 loll sisi cui olyArtinya: Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidakpedulinya wali, maka hakim ( wali hakim ) boleh menikahkan wanita itu.Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adho/l), makasesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2)dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yangmenjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota mataram

Dari Kitab lanatut Thalibin juz Ill halaman 319 yang berbunyi :aSlall leas 5 e553 st ll cost at SN;Artinya: Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidakpedulinya wali, maka hakim ( wali hakim ) boleh menikahkan wanita itu.Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adho/), maka sesuaiketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) danpasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yangmenjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini

penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohonsebagaimana telah diuraikan tersebut;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telahdatang menghadap sidang yang pada pokoknya mendalilkan Wali Pemohontidak mau menjadi wali nikah dengan alasan tidak diketahui yang semula waliPemohon setuju setelah Pemohon dan calonnya akan menikah wali Pemohontidak mau datang dalam pernikahan tersebut, oleh sebab itu mohon ditetapkanWali Pemohon tersebut adalah wali adho

putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjukberita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat PermohonanPemohon adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknyaadalah mohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung memberikan izinkepada Pemohon untuk menikahkan dengan calon suaminya bernamaHamdani Bin Amirudin dengan berwalikan Wali Hakim karena ayahkandung Pemohon enggan (adho

Dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : Dalam halwali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai walinikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.Menimbang, bahwa sahnya suatu pemikahan menurut hukum Islamditentukan antara lain dengan adanya wali nikah, karena itu apabila wali nasabtidak bersedia/enggan menjadi wali atau adho/ (menolak) sebagai wali, makawali nikahnya yang ditunjuk adalah wali hakim sebagaimana uraian di atas;Menimbang

adalah wali ADHOL, sertamengijinkan kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yangbernama CALON SUAMI PEMOHON dengan WALI HAKIM yang berwenangmenurut peraturan perundangan dan atau dihadapan Pegawai Pencatat Nikahdi Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon, Kabupaten ponorogo;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimperlu mengetengahkan doktrin figih yang diambil menjadi pertimbangannyasendiri tentang adhalnya wali dan perlunya menunjukkan wali hakim :Artinya: Adho

Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Brebes Kabupaten Brebes Nomor:0092/Kua.11.29.03/PW.01/2/2019, tanggal O7 Februari 2019 yangmenyatakan pada pokoknya PPN tersebut menolak pernikahan Pemohondengan PEMOHON Rustopo karena walinya adho/ (enggan menikahkanPemohon), surat tersebut telah dinazagelen pada Kantor Pos Brebes,Penetapan, 025/Pat.P/2019/PA.Bbs., hal. 4 dari 12 hal.setelah diteliti dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelisdiberi kode P.2;c.

Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, makapemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telahdatang menghadap sidang yang pada pokoknya mendalilkan Wali Pemohon tidakmau menjadi wali nikah dengan alasan karena calon suami Pemohon adalahduda, oleh sebab itu mohon ditetapkan Wali Pemohon tersebut adalah wali adho/(enggan) untuk menjadi wali nikah, dan perkawinan Pemohon dapatdilangsungkan dengan wali

Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Brebes Kabupaten Brebes Nomor: B.0848/Kua.11.29.03/PW.01/09/2019, tanggal 16 September 2019 yangmenyatakan pada pokoknya PPN tersebut menolak pernikahan Pemohondengan PEMOHON karena walinya adho/ (enggan menikahkan Pemohon),surat tersebut telah dinazagelen pada Kantor Pos Brebes, setelah ditelitidan dinyatakan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;c.