ANAK2, Pemohon serta PamanPamannyakesemuanya beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah dapat ditetapkanbahwa ANAK2 telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2018;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar ditetapkan ahliwaris dari ANAK2, maka untuk mempertimbangkan tentang siapasiapa yangmenjadi ahli waris yang sah dari almarhum Wawan Afwani

pernah pindah agama;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah dapat ditetapkanbahwa SUAMI PEMOHONtelah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2018;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar ditetapkan ahliwaris dari SUAMI PEMOHON, maka untuk mempertimbangkan tentang siapaHal. 8 dari 12 hal. penetapan Nomor 221/Padt.P/2018/PA.PalgSiapa yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhum Wawan Afwani

/p>

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2025/Pdt.G/2022/PA.Pbr. tanggal 02 Februari 2023 dengan :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat (YERIANDI UTAMA BIN YUSRIWAN SYAHAR) dengan Tergugat (WILDA AFWANI

dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) gram emas 24 karat;

Fakhriyah Afwani Adesti, A.

sah dari suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil danmateril sebagai alat bukti, bukti P.1, P2 dan P3 merupakan conditio sinequanon dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perludipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, masingmasing bernama Wilda Afwani binti H.

Wilda Afwani, 8. Syahril Pasaribu, SH.9.

Wilda Afwani, 8. Syahril Pasariobu, SH, 9. RatnaJuwita;Bahwa dalam dalil gugatannya para Penggugat angka 1 halaman 2 yangberbunyi "bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas + 3700m2 (lebih kurang tiga ribu tujuh ratus meter persegi) terletak di JalanPadangsidempuan dst...". Adapun batasbatas tanah dalam dalilgugatan para Penggugat tersebut sebagai berikut:> Sebelah Utara : Sungai Aek Nabaii;> Sebalah Timur :Sawah milik H. Diris;> Sebelah Selatan : Jl.

Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat, Andi Tengkong bin Andi Jemma, terhadap Penggugat, Andi Afwani binti Andi Saddong ;

4.

WaktuTidak Tertentu (Pekerja Tetap) dengan masa kerja 8 (delapan) Tahun dan 8(delapan) Bulan, ;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Apakah Tergugat telah melakukan efisiensi diPerusahaan Tergugat;Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2021/PN.BjmMenimbang bahwa memperhatikan bukti P.7 Tentang MemorandumNomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 Subject MeliburkanKaryawan akibat wabah Covid 19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkan yangdibuat dan ditandatangani NANIE AFWANI

SPM terpaksaharus meliburkan/ merumahkan Karyawan yang ada sejak tanggal 1 Mei 2020kecuali beberapa karyawan tertentu guna mengamankan Fasilitas Perusahaan;Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.8 Tentang MemorandumNomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 Subject KebijakanKompensasi dan Benefit sehubungan dengan Keputusan Meliburkan Karyawanakibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi yang ditimbulkan yang dibuatdan ditandatangani NANIE AFWANI Jabatan HRD & GA Divisi Head PT.SAMUDERA PASIFIC MARINE

antaraPenggugat dan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (Pekerja Tetap) dengan masa kerja 9 (Sembilan) Tahun dan 4 (empat)Bulan, ;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Apakah Tergugat telah melakukan efisiensi diPerusahaan Tergugat ;Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.8Tentang MemorandumNomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 Subject MeliburkanKaryawan akibat wabah Covid 19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkan yangdibuat dan ditandatangani NANIE AFWANI

SPM terpaksaharus meliburkan/ merumahkan Karyawan yang ada sejak tanggal 1 Mei 2020kecuali beberapa karyawan tertentu guna mengamankan Fasilitas Perusahaan;Menimbang bahwa memperhatikan bukti P9 Tentang MemorandumNomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 Subject KebijakanKompensasi dan Benefit sehubungan dengan Keputusan Meliburkan Karyawanakibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi yang ditimbulkan yang dibuatHalaman 30 dari 36 Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bjmdan ditandatangani NANIE AFWANI

Penggugat dan Tergugat berubah menjadi PerjanjianKerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja Tetap) dengan masa kerja 8 (delapan)Tahun dan 6 (enam) Bulan, ;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Apakah Tergugat telah melakukan efisiensi diPerusahaan Tergugat;Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.14 berupa MemorandumNomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 tentang MeliburkanKaryawan Akibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi Yang Ditimbulkan,yang dibuat dan ditandatangani NENIE AFWANI

SPM terpaksaharus meliburkan/ merumahkan Karyawan yang ada sejak tanggal 1 Mei 2020kecuali beberapa karyawan tertentu guna mengamankan Fasilitas Perusahaan;Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.15 berupa MemorandumNomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 tentang KebijakanKompensasi dan Benefit sehubungan dengan Keputusan Meliburkan KaryawanAkibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi Yang Ditimbulkan, yang dibuatdan ditandatangani NENIE AFWANI Jabatan HRD & GA Divisi Head PT.SAMUDERA PASIFIC MARINE

Kerja Waktu Tertentu (PKWT)dengan masa kerja 4 (empat) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan;Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2021/PN.BjmMenimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Apakah Tergugat telah melakukan efisiensi diPerusahaan Tergugat;Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.17 Tentang MemorandumNomor : O006/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 dengan SubjectMeliburkan Karyawan akibat wabah Covid 19 dan dampak ekonomi yangditimbulkan yang dibuat dan ditandatangani NENIE AFWANI

SPMterpaksa harus meliburkan/ merumahkan Karyawan yang ada sejak tanggal 1Mei 2020 kecuali beberapa karyawan tertentu guna mengamankan FasilitasPerusahaan,Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.18 Tentang MemorandumNomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 dengan SubjectKebijakan Kompensasi dan Benefit sehubungan dengan Keputusan MeliburkanKaryawan akibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi yang ditimbulkan yangdibuat dan ditandatangani NENIE AFWANI Jabatan HRD & GA Divisi Head PT.SAMUDERA PASIFIC

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anakbernama: Syarkia Maulida Afwani, perempuan, umur 5 tahun(Lendang Re, 04 Januari 2014);6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebutdan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;7.

antaraPenggugat dan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (Pekerja Tetap) dengan masa kerja 5 (lima) Tahun 11 (Ssebelas) Bulan;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Apakah Tergugat telah melakukan efisiensi diPerusahaan Tergugat;Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.7 tentang TentangMemorandum Nomor : 0006/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 SubjectMeliburkan Karyawan akibat wabah Covid 19 dan dampak ekonomi yangditimbulkan yang dibuat dan ditandatangani NANIE AFWANI

SPMterpaksa harus meliburkan/merumahkan Karyawan yang ada sejak tanggal 1Mei 2020 kecuali beberapa karyawan tertentu guna mengamankan FasilitasPerusahaan,Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.8 tentang TentangMemorandum Nomor : 0008/DIRSPMJKT/V/20 tanggal 13 Mei 2020 SubjectKebijakan Kompensasi dan Benefit sehubungan dengan Keputusan MeliburkanKaryawan akibat Wabah Covid 19 dan Dampak Ekonomi yang ditimbulkan yangdibuat dan ditandatangani NANIE AFWANI Jabatan HRD & GA Divisi Head PT.SAMUDERA PASIFIC

putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

dalam gugatan dan faktafakta dalamperistiwa tersebut dan telah diuji kKebenarannya dalam sidang peradilan yaknidi Pengadilan Negeri Mataram oleh Majelis Hakim perkara a quo, dandipertimbangkan bahwa Muktamar X yang di selenggarakan pada tahun 1998di Praya tidak dapat dilaksanakan sampai selesai (baru pada tahap sidangpembahasan tata tertib pemilahan ketua umum dan penjaringan bakalcalon ketua) disebabkan dalam proses muktamar terjadi keributan antarpeserta muktamar X tahun 1998 tersebut yang mana Afwani

Kasim selakupimpinan sidang atas keributan tersebut tidak dapat mengendalikannyakemudian Afwani Kasim mengetuk palu sidang muktamar menyatakan sidangdi skoors sampai waktu yang tidak ditentukan.

Maksum Ahmad sebagai penanggung jawab (Settering Commite/SC)sekaligus selaku Ketua Pimpinan Sidang Muktamar keX tahun 1998melaporkan kejadian tersebut ke POLDA NTB untuk dikendalikan.Bahwa Afwani Kasim bersama pimpinan sidang dan peserta muktamar keluarmeninggalkan arena acara muktamar untuk menyelamatkan diri kemudianpulang ke rumah masingmasing.Bahwa sebagaimana versi Tergugat/Pembanding dalam eksepsi danjawabannya yang menyatakan muktamar X tahun 1998 selesai sampai tuntas.Versi Tergugat/Pembanding

Dana Tabungan sejumlah Rp7.148.889,00 (tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah),yang berada pada Bank BNI, Rekening Nomor 1222531363-IDR, atas nama atas nama Wilda Afwani;

2.2. Emas berbentuk beberapa gelang emas 24 karat seberat 70 mas, setara dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) gram;

3.

Dengan Nomor 19 tanggal 12 Oktober 2015 MengenaiPernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.Republik Komoditi Sebagai Pengganti Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa yang telah dilegalisir. 571. 2 (dua) lembar photocopy Kesepakatan Bersama antaraIndri Savanti Purnamasari selaku Pihak Pertama denganNenie Afwani selaku Pihak Kedua yang ditandatangani olehkedua belah pihak pada tanggal 1 Mei 2015. 572. 3 (tiga) lembar print out informasi data registrasi pelangganTelkomsel menunjuk Surat dari KPK No.R284

AFWANI KASIMYang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut : Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Il Intervensi pernah mengajukangugatan di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor:194/Pdt.G/2015/PN.MTR dan Dr. TGKH.