Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Nopol.H2631KF.Dikembalikan kepada pemiliknya Arinta Dwi Amnesti 8 (delapan) bungkus paket narkotika jenis sabu dengan beratseluruhnya 24,66401 gram.e 3 (tiga) unit timbangan digital.e 1 (Satu) unit HP.Halaman 5 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT SMGe 1 (Satu) set plastik klip.e 1 (Satu) ikat sedotan.e 1 (Satu) rol isoltip.e 2 (dua) rol lak ban.e 1 (Satu) bungkus rokok clas mild.e 1 (Satu) bungkus rokok Umild.e

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Nopol.H2631KF.dikembalikan kepada pemiliknya Arinta Dwi Amnesti; 8 (delapan) bungkus paket narkotika jenis sabu dengan beratseluruhnya 24, 66401 gram. 3 (tiga) unit timbangan digital. 1 (Satu) unit HP. 1 (Satu) set plastik klip. 1 (Satu) ikat sedotan. 1 (Satu) rol isoltip. 2 (dua) rol lak ban. 1 (Satu) bungkus rokok clas mild.Halaman 6 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT SMG 1 (Satu) bungkus rokok Umild. 1 (Satu)

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah tas jinjing warna Biru bertuliskan Amnesti Pajak yang didalamnya berisikan 4 (empat) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna Coklat;- 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja terbungkus kertas warna Putih dan 7 (tujuh) lembar kertas paper merk cap Wayang;- 1 (satu) buah plastik kresek warna Putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja;- 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk Tracer;- 1 (satu) buah kain

Yacupselama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapanratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :4 (empat) ampul Narkotika jenis ganja terbungkus kertas warna Coklatdengan berat 95,32 (Sembilan puluhlima koma tiga puluh dua) gram; 1 (satu) buah tas jinjing warnaBiru bertuliskan Amnesti Pajak; 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja terbungkus kertas

Yacup dengan hasil pemeriksaan positif mengandungTHC/ganja/Mariyuana;berikut:Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai1 (satu) buah tas jinjing warna Biru bertuliskan Amnesti Pajak yangdidalamnya berisikan 4 (empat) ampul yang diduga narkotika jenis ganjayang dibungkus dengan menggunakan kertas warna Coklat;1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja teroungkus kertas warnaPutih dan 7 (tujuh) lembar kertas paper merk cap Wayang;1 (satu) buah plastik kresek warna Putih yang

masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkanseluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diriterdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelistidak menemukan alasanalasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan makaperlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah tas jinjing warna Biru bertuliskan Amnesti

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas jinjing warna Biru bertuliskan Amnesti Pajak yangdidalamnya berisikan 4 (empat) ampul narkotika jenis ganja yang dibungkusdengan menggunakan kertas warna Coklat; 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja terbungkus kertas warna Putih dan 7(tujuh) lembar kertas paper merk cap Wayang; 1 (satu) buah plastik kresek warna Putih yang didalamnya berisikan narkotikajenis ganja; 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk Tracer; 1 (satu) buah kain sarung warna

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Nopol.H2631KF.Dikembalikan kepada pemiliknya Arinta Dwi Amnesti 8 (delapan) bungkus paket narkotika jenis sabu dengan beratseluruhnya 24,66401 gram.e 3 (tiga) unit timbangan digital.e 1 (Satu) unit HP.Halaman 5 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT SMGe 1 (Satu) set plastik klip.e 1 (Satu) ikat sedotan.e 1 (Satu) rol isoltip.e 2 (dua) rol lak ban.e 1 (Satu) bungkus rokok clas mild.e 1 (Satu) bungkus rokok Umild.e

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Nopol.H2631KF.dikembalikan kepada pemiliknya Arinta Dwi Amnesti; 8 (delapan) bungkus paket narkotika jenis sabu dengan beratseluruhnya 24, 66401 gram. 3 (tiga) unit timbangan digital. 1 (Satu) unit HP. 1 (Satu) set plastik klip. 1 (Satu) ikat sedotan. 1 (Satu) rol isoltip. 2 (dua) rol lak ban. 1 (Satu) bungkus rokok clas mild.Halaman 6 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT SMG 1 (Satu) bungkus rokok Umild. 1 (Satu)

Penggugat:
Habbaluddin Harahap, BA
Tergugat:
1.Destiny C Simare mare
2.Apriance Simare mare
3.NovricaMariani Simare mare
4.Julita Rini Amnesti Simare mare
Turut Tergugat:
Lurah Kelurahan Binaraga

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Robi Amnesti Randa bin Amril .ALM) terhadap Penggugat (Yolla Permata Sari binti Nawir);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

melakukankewajibannya atas pembayaran Pajak masukan (pajak ketikapengusaha melakukan pembelian), menunjukan Terdakwa adalahsebagai pengusaha yang patuh pada ketentuan pajak danterhadap Pajak keluaran (pajak yang dikenakan ketikapengusaha kena pajak PPN), telah melakukan pembayaran akantetapi tidak seratus persen di bayarkan, dikarenakan pihak pajakmeminta wajib pajak untuk membayar pajak terdahulu sehinggawajid pajak tidak dapat melakukan penyetoran pajak seratuspersen.Bahwa Terdakwa telah melakukan tax amnesti

Rimbun JayaAbadi untuk melakukan pembayaran pajak yang belum dibayardengan program Tex Amnesti namun tidak ada tanggapan dari pihakPT.

Maritim Sumber Energi.Terdakwa menyatakan bahwa pajak yang tidak dibayarkan sekitarkurang lebih Rp. 1.700.000.000, untuk tahun 2012 sampai 2014.Terdakwa menyatakan dalam pelaksanannya terdakwa kirim invoicebelum dibayar sedangkan terdakwa sudah ada masalah pajaksebelumnya.Terdakwa menyatakan tidak ikut dalam Tax Amnesti karena terdakwaharus membayar sebesar Rp. 2.500.000.000,(dua juta lima ratus riburupiah) karena terdakwa tidak sanggup membayar sebanyak itu.Terdakwa menyatakan sanggup membayar sebesar

Terdakwa tidak ikut tax amnesti karena tedakwa harusdibebani pajak sebesar Rp 2.500.000.000,.(dua milyarlima ratus juta rupiah),sehingga kasus ini dinaikanmenjadi penyidikan.18. Bahwa pada tahun 2007,2008dan 2009 PT. RIMBUN JAYA ABADIPernah terlambat melunasi pajak terhutangnya dengan totaljumlah setelah ditambah dengan dendadendanya sebesar Rp2.900.000.000,. (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), dantelah dilunasi oleh PT. RIMBUN JAYA ABADI pada tahun 2013.19.

Penggugat:
1.Bungaria Butar Butar
2.Eva Rahayu Tambunan
3.Yessy Explory Tambunan
4.Rupi Rio
5.Guntur F Tambunan
Tergugat:
1.Amnesti Simanungkalit
2.Willy Vitara Tambunan
3.Nelsi Sinaga

Nama : Amnesti Simanungkalit; Umur: 43 Tahun ; Pekerjaan : MengurusRumah Tangga; Alamat : JI Pangaribuan Atas Gang aman No.6Kelurahan Aek Nauli Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar .Dalam hal ini bertindak sendiri dan mewakili anaknya yang masihdibawah umur yaitu : 1.

Namunwalaupun anakanak tinggal sama Penggugat tetapi anakanak jugatidak dilarang Penggugat untuk tinggal bersama suaminyaAlmarhum Ronny Tambunan di alamat Tergugat dan II yaitu di JlPangaribuan Atas Gang Aman No.6 Kelurahan Aek NauliKecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;Bahwa ketika anakanak Penggugat yang lakilaki tinggal bersamaAlmarhum Ronny Tambunan, maka Almarhum Ronny Tambunansudah berani membawa seorang perempuan yang pada akhirnyadiketahui identitasnya yaitu Tergugat Amnesti Simanungkalit

Bahwa PENGGUGAT telah turut berpartisipasi dalammensukseskan program Nasional pemerintah Republik Indonesia yaituUndang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang PROGRAMPENGAMPUNAN PAJAK / AMNESTI PAJAK . dengan mendeklarasikankedua tanah dan bangunan tersebut, serta membayarkan UangTebusannya kepada Direktorat Jendral Pajak qq KementerianKeuangan Republik Indonesia . sesual dengan SURATKETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK Nomor: KET8517/PP/WPJ.21/2017. Tertanggal 17 Maret 2017. yang diterbitkanoleh : a.n.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA qq KEPALAKANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA. ( P 23 );g Dan sesuai dengan surat edaran Kementerian Keuangan RepublikIndonesia qq Direktorat Jenderal Pajak yang di publikasikan melaluisurat kabar KOMPAS pada tanggal 05 April 2017, pada halaman 7,yang pada intinya berbunyi : Amnesti Pajak juga mengatur bahwa untukwajid pajak yang melaporkan harta berupa tanah dan / atau bangunanyang belum dibaliknamakan, agar melakukan pengalihan hak menjadiatas nama wajib pajak paling

Penjelasan ;PENGGUGAT dengan itikat baiknya telah turut berpartisipasi dalam programNasional Pengampunan Pajak / Amnesti Pajak dengan mendeklarasikankedua tanah dan bangunan tersebut, serta membayarkan Uang Tebusannyakepada Direktorat Jendral Pajak qq Kementerian Keuangan RepublikIndonesia;24 P 24 , copy dari asli surat kabar KOMPAS pada tanggal 05 April2017, pada halaman 7.

Penjelasan ; ini adalah surat edaran KementerianKeuangan Republik Indonesia qq Direktorat Jenderal Pajak yang dipublikasikan melalui surat kabar KOMPAS pada tanggal 05 April 2017, padahalaman 7. yang pada intinya berbunyi : Amnesti Pajak juga mengaturbahwa untuk wajib pajak yang melaporkan harta berupa tanah dan / ataubangunan yang belum dibaliknamakan, agar melakukan pengalihan hakmenjadi atas nama wajib pajak paling lambat 31 Desember 2017 .Menimbang, bahwa suratsurat bukti P1 s/d P 24 telah dibubuhi

dalampermohonan penetapan ganti nama Pemohon ; Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dengan menambah nama orang tuanyayaitu dari Zakaria menjadi Zakaria Sumbodo ; Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya dengan menambah nama orang tuanyatersebut karena nama Pemohon dalam paspornya sudah bernama Zakaria Sumbodo ;Bahwa benar Pemohon pernah bekerja dan tinggal di luar negeri yaitu di Italia dan diSingapura serta Pemohon memiliki tabungan atas nama Zakaria Sumbodo sesuai pasporPemohon, maka dengan adanya Tex Amnesti

konveksi TERGUGAT berjalan kurang lebih 30 tahun,PENGUGAT lah yang memegang keuangan usaha konveksi TERGUGAT;Bahwa semua harta bersama yang didalilkan PENGGUGAT dalam suratgugatannya tersebut dibeli dari hasil usaha konveksi TERGUGAT, dimanaselain menghasilkan harta bersama ada pula hutang usaha TERGUGATkepada pihak ketiga, sebagai berikut :PaAaornaphutang kain Rp. 500.698.000,hutang renda Rp. 754.912.229,hutang furing Rp. 295.784.500,hutang perlengkapan konveksi Rp. 34.263.970,hutang pajak tax amnesti

Pol 6478 ULG.Menyatakan hutanghutang tersebut dibawah ini adalah hutangbersama:a. hutang kain Rp. 500.698.000,b hutang renda Rp. 754.912.229,C. hutang furing Rp. 295.784.500,d. hutang perlengkapan konveksi Rp. 34.263.970,e. hutang pajak tax amnesti Rp. 350.000.000.f.

Supaya jadi anakanak yang sholeh dan sholihah danapabila tuntutan saya tidak dikabulkan saya akan banding pada PengadilanAgama pusat dan minta amnesti pada Presiden;Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernamaHalaman 14 dari 20 halaman salinan Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2019/PTA.

Supaya jadi anakanak yang sholeh dansholihah dan apabila tuntutan saya tidak dikabulkan saya akan banding padaPengadilan Agama pusat dan minta amnesti pada Presiden, ungkapandemikian dipertimbanghkan oleh Majlis Hakim Tingkat Banding sebagai gugatrekonvensi, sehinga pengajuan gugat rekonvensi tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal 132 (b) H.I.R. maka gugatan rekonvensi tersebut dapatdiperiksa sekaligus diputus bersamasama dengan perkara konvensi;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan

Deby Oktavia Ratu Amnesti,Perempuan, umur 6 tahun; 3). Dayyan Ghossan Arkan Difa, lakilaki, umur 1tahun;Bahwa di dalam salinan akta nikah Para Pemohon dari KUA KecamatanKaliwates Kabupaten Jember dengan kulipan akta nikah nomor:439/09/VII/2002 tanggal 25 Juni 2019, setelah dibaca ternyata terdapatkesalahan identitas pada: Nama orang tua Pemohon tertulis De.

(tiga juta rupiah), selanjutnya untuk biaya pajakHalaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor302/PID/2021/PT MKSsebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), dikarenakan saksi sudahmengirimkan / transfer uang sebesar Rp. 328.000.000, (tiga ratus duapuluh delapan juta rupiah) terdakwa meminta saksi Soleman mentransferuang kembali untuk amnesti pajak yang antinya dibuatkan surat penyataanuntuk pencairan pengambalian dana maka saksi Soleman harusmenyetoran dana sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah

(tiga juta rupiah), selanjutnya untuk biaya pajaksebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), dikarenakan saksi sudahmengirimkan / transfer uang sebesar Rp. 328.000.000, (tiga ratus duapuluh delapan juta rupiah) terdakwa meminta saksi Soleman mentransferuang kembali untuk amnesti pajak yang nantinya dibuatkan suratpenyataan untuk pencairan pengambalian dana maka saksi Solemanharus menyetoran dana sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah)apabila tidak disetor uang yang telah disetor akan diambil

Dalam hal adanya Surat Tagihan Hutang Pajak oleh negarauntuk perpajakan pada saat Tax Amnesty (Amnesti Pajak) sampaidengan periode tahun 2018, Para Pihak sepakat untuk salingmembantu dalam melakukan pemberesan dan penyelesaianperpajakan secara kasus per kasus sesuai dengan hukum yangberlaku.6.

PPATsebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, setelah menerima SalinanAkta Jual Beli tersebut sebagaimana terlampir.17.Bahwa atas tidak terlaksananya Akta Jual Beli dimaksud, lebih jauh baliknama kepemilikan ketiga rumah tersebut sejak 14 tahun yang lalu tidakpernah dilaksanakan, di lain pihak Penggugat sudah tidak mencantumkanlagi asset 3 rumah tersebut dalam SPT beberapa tahun belakangan ini, danPenggugat khawatir jika hal ini dapat mengakibatkan konsekwensi hokumkepada Penggugat terkait Peraturan Amnesti

117 meter berdasarkan SertifikatHak Milik (Akan diajukan sebagai bukti);Bahwa akibat perbuatan Tergugat telah memalsukan identitas diri yangnamanya adalah Rusie menjadi Rossi tersebut karena menginginkan tanahPenggugat yang bukan haknya (terlampir suratsurat perceraian);Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PLKBahwa sejak tanah tersebut dijual olen Pemiliknya pada tahun 2010 kepadaPenggugat, dan sudah diatas nama Pembeli/Budiman sebagai pemilik sertamenjadi harta kekayaan ikut Tax Amnesti

atasan pejabat yang menghukum atau Eselon IV keEselon Illnya tetapi didalam undangundang sengketa ASN diselesaikanmelalui upaya administratif yaitu keberatan dan banding sedangkan badantersebut belum ada, yang ada hanya BAPE ; Bahwa karena Badan Pertimbangan ASN tersebut belum terbentuk makatidak menjadi persoalan apabila keberatan ditujukan kepada Bupati selakuPejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mengeluarkan surat keputusanobjek sengketa ; 22 nne nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cence necesBahwa amnesti

yang dikatakan pemberlakuannya mulai sejak suratkeputusan diteriMa ; 2222 nn nnn nnn nn nnn nnn nnnBahwa tetap diberikan amnesti terkait dengan adanya surat keputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat yang diterbitkan sebelum ada suratedaran Menteri PanRB Nomor : B / 50 / M.SM.00.00 / 2019 tanggal 28Februari 2019 ; 222 on nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn neeBahwa apabila para PNS mengajukan gugatan ke PTUN tidak berpengaruhterhadap amnesti yang akan diberikan dan tetap diberikan amnesti ; Bahwa

Perlu. dipahami ketentuan mengenai pemberian grasi oleh Presidentelah mengalami perkembangan sebelum dan sesudah amandemenUndangundang Dasar Negara Kesetuan Republik Indonesia Tahun 1945,Halaman 11 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 40/PLW/2015/PTUNJKT.sebelum amandemen, pengaturan mengenai grasi diatur dalam Pasal 14, yaituPresiden memberikan grasi, amnesti dan rehabilitasi, berdasarkan ketentuantersebut, maka Presiden tidak memerlukan pertimbangan dari pihak manapundalam memberikan atau. menolak

Perundangundangan mempunyai tugas membantuMenteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pemberiandukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangkapenyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang dan Rancangan Peraturan Pemerintah, pemberianpertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunanRancangan Peraturan Presiden, penyiapan pendapat hukum, sertapenyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang pemberiangrasi, amnesti

Pelaksanaan analisis dan penyelesaian di bidang prerogatifyang meliputi grasi, amnesti, abolisi, rehabililitasi, dan remisiperubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, serta naturalisasi ;f. Penyusunan pendapat hukum atas gugatan Perdata dan TataUsaha Negara terhadap Presiden dan/atau Menteri SekretarisNegara serta permohonan hak uji materiil ; Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 63 jo.

PPATsebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, setelah menerima SalinanAkta Jual Beli tersebut sebagaimana terlampir.17.Bahwa atas tidak terlaksananya Akta Jual Beli dimaksud, lebih jauh baliknama kepemilikan ketiga rumah tersebut sejak 14 tahun yang lalu tidakpernah dilaksanakan, di lain pihak Penggugat sudah tidak mencantumkanlagi asset 3 rumah tersebut dalam SPT beberapa tahun belakangan ini, danPenggugat khawatir jika hal ini dapat mengakibatkan konsekwensi hokumkepada Penggugat terkait Peraturan Amnesti

Bahwa angka angka 17 dan 18 dari Gugatan Penggugat adalahterlalu mengadaada, dan terkesan alasan yang dibuatbuat,apabila Penggugat tidak mencantumkan ketiga bidang tanahtersebut dalam asset kekayaannya adalah sudah benar olehkarena ketiga rumah tersebut telah dijual Penggugat kepadaTergugat dan alasan dengan Amnesti Pajak juga adalah Terlalumengadaada oleh karena asset tersebut telah dijual kepadaTergugat sehingga tidaklah masuk akal apabila Penggugatberdalilkan Amnesti Pajak yang nyatanyata belum

/strong>tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam Dakwaan primair;