Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp291.000.00,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungpinang Tahun Anggran 2018;

2004.Surat Ketua DPRD Kota Bengkulu) Nomor : 170/202/B.Xtanggal 28 Juni 2004 perihal Persetujuan IzinMendahului Perubahan Anggran 2004 yangditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu Drs.H.M.

DJALI AFFANDI yang ditujukan kepada WalikotaBengkulu beserta lampiran berupa laporan PanitiaAnggaran DPRD Kota Bengkulu tentang UsulMendahuluit Perubahan Anggran 2004.RAPBD tahun anggaran 2004.APBD tahun anggaran 2004.RAPBD Perubahan tahun anggaran 2004.APBD tahun anggaran 2004.RAPBD tahun anggaran 2005.APBD tahun anggaran 2005.RAPBD Perubahan tahun anggaran 2005.APBD tahun anggaran 2005.Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang PenetapanDokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaModal yang dibiayai

SK No. 821.22 283tanggal 28 April 2005 dan selaku Penguna AnggaranSK Nomor : 03/B.V/DASK/2006 tanggal 12 Mei 2006serta selaku Atasan Langsung Pemegang Kas tahun2005.Surat Walikota Bengkulu) Nomor : 400/713/B.V tanggal16 Juni 2004 perihal Mohon = Izin MendahuluiPerubahan Anggaran 2004 yang ditandatangani olehWalikota Bengkulu) H.A.Chalik Efendi, SE (Alm)yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bengkulubeserta lampiran berupa Daftar Usulan KegiatanMendahului Perubahan Anggran 2004.Surat Ketua DPRD Kota

Bengkulu Nomor : 170/202/B.Xtanggal 28 Juni 2004 perihal Persetujuan IzinMendahului Perubahan Anggran 2004 yangditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu Drs.H.M.

2004.Surat Ketua DPRD Kota Bengkulu Nomor : 170/202/B.Xtanggal 28 Juni 2004 perihal Persetujuan IzinMendahului Perubahan Anggran 2004 yangditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu Drs.H.M.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Lbt. gugur;
2. Biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Limboto Tahun Anggran 2024;

Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lamongan tahun anggran 2024;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Limboto Tahun Anggran 2024

Marufselaku Ketua Panitia Pengembangan SDSMP Satu Atap SMPN 7Dulupi Satu Atap;Bahwa Biaya Pemberian Dana Subsidi untuk Pendidikan DasarTerpadu SD SMP Satu Atap terdapat dalam Daftar Isian PenggunaanAnggaran (DIPA) Nomor : 0141.0/02303.1/XXVI/2008 Tanggal 31Desember 2008 yang telah disesuaikan dengan Dana DIPA/POProgram Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP Tahun Anggran 2009,Nomor : 0741.0/02303.3/XXVI/2009 tanggal 31 Desember 2009.Dengan Nomor dan Tanggal SPPB : 196.14/PPMSMP/2009 Tanggal24 Maret 2009

Kuasa Pengguna Anggran/Pejabat Pembuat Komitmen danAndi K. Maruf Sebagai Pihak Kedua selaku~ Ketua PanitiaPengembangan SDSMP Satu Atao SMPN 7 Dulupi Satu Atap, yangmenerangkan bahwa Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayarantersebut di atas dan di bayarkan ke rekening Nomor0027.01.032346.50.3 An.

Kuasa Pengguna Anggran/Pejabat PembuatKomitmen, yang pada pokoknya Andi K. Maruf menyatakankesanggupan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaanPengembangan SDSMP Satu Atap bertempat di SDN 12 Dulupi DesaTangga Barito Kec. Dulupi Kab.

Kuasa Pengguna Anggran / PejabatPembuat Komitmen serta Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK)Winarni A. Duda., S.Pd yang di tindak lanjuti dengan Berita AcaraPembayaran (BAP) Nomor : 201.14/PPMSMP/2009 Tanggal 24 Maret2009 yang di tandatangani oleh Dra. Zaenab Mooduto sebagai PihakPertama Selaku An. Kuasa Pengguna Anggran / Pejabat PembuatKomitmen dan Andi K.

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor : 109/Pdt.P/2023/PA.Smdg gugur ;
2. Membebaskan Para Pemohon dari segala biaya perkara dan membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggran 2023.

/PN. , Gtlo.Bahwa Sekwan waktu itu adalah FEIASAL MOODOETO (Terdakwa);Bahwa Bendahara pada waktu itu adalah HASNIAH TOMAYAHU(Terdakwa);Bahwa saksi mengetahui adanya anggran perjalan dinas DPRD KotaGorontalo dengan melihat APBD tahun 2008;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana anggran perjalan dinastersebut;Bahwa adapun peruntukannnya adalah untuk keperluan perjalanan dinasanggota Dewan, Ketua Dewan dan wakil Ketua DPRD;Bahwa saksi melakukan perjalanan dinas sebanyak 6 kali perjalanan;Bahwa

DPRD lupa berapa kali bolehmenggunakan anggran perjalanan dinas;Bahwa tahun 2008 Ketua DPRD ADHAN DAMBEA wakil FIKRAM ZSALILAMA;Bahwa prosedur penggunaan anggran perjakanan dinas itu adalah biasanyadala 1 tahun itu sudah ada agenda kegiatan, kemudian diajukan kepadaketua Dewan untuk mendapatkan persetujuan, persetujuan diberikan dalambentuk tertulis kKemudian persetujuan diterusakn kepada Sekretariat DPRDyang selanjutnya ditindaklanjuti dengan SPPD, dengan SPT dan SPPD itudiajukan pencairannya;Bahwa

Bendaharamelaporkan kepada Kabag Keuangan dan Ketua DPRD lalu selanjutnyakepada saya; jadi proses ahir pada saya;Bahwa ada yang menguji kelengkapan adminastrasi tersebut, secarastruktural yang menguji kelengkapan administrasi itu ada pada KabagKeuangan dan Kabag Veripikasi;Bahwa pada tahun anggaran 2008 terdapat anggran perjalanan dinasawalnya Rp. 4.000.000.000, dan kemudian setelah saya tidak menjabatSekwan terjadi perobahan anggran pada tanggal 26 Agustus 2008 yaituterdapat penambahan Rp. 2.050.000.0000

; sehingga anggran tersebutmenjadi Rp. 6.050.000.000,;Bahwa yang berhak menggunakan anggran perjalanan dinas tersebut adalahDewan dan pendamping;Bahwa besaran anggran yang dapat diterima Dewan adalah tergantungkepada jarak,waktu dan urusannya;Bahwa Dewan yang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta untuk 4 harikerja bisa mendapat Rp. 10.000.000,termasuk didalammnya uag saku, hoteldan ongkos ke bandara;Bahwa ada dasar besaran pembyarannya yaitu Peraturan Walikota;Bahwa SPPD bagian atas dan bagian depan

/PN. , Gtlo.Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kKetentuan Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah orang yangmelakukan sendiri suatu tindak pidana (pleger), orang yang menyuruh orang lainmelakukan suatu tindak pidana (doen plegen), orang yang turut serta melakukantindak pidana (mede pleger);Menimbang, Bahwa pada Tahun anggran 2008 Sekretariat DPRD KotaGorontalo mendapatkan anggran perjalanan dinas sebesar Rp. 7.517.500.000,(Tujuh milyar lima ratus tujuh

SALILAMA;Bahwa Sekwan waktu itu adalah FEIASAL MOODOETO (Terdakwa);Bahwa Bendahara pada waktu itu adalah HASNIAH TOMAYAHU (Terdakwa);Bahwa saksi mengetahui adanya anggran perjalan dinas DPRD KotaGorontalo dengan melihat APBD tahun 2008;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana anggran perjalan dinastersebut;Bahwa adapun peruntukannnya adalah untuk keperluan perjalanan dinasanggota Dewan, Ketua Dewan dan wakil Ketua DPRD;Bahwa saksi melakukan perjalanan dinas sebanyak 6 kali perjalanan;Bahwa

KISMAN PULUHULAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda gorontalo;Bahwa keterangan yang diberikan dalam BAP tersebut sudah benar;Bahwa saksi pada periode 2004 sampai dengan 2009 adalah sebagaianggota DPRD Kota gorontalo;Bahwa benar ada anggran perjalanan dinas DPRD Kota Gorontalo padaTahun 2008 sebesar Rp. 6.050.000.000.

ABDUL RAHMAN MOONTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan waktu diperiksa oleh penyidikPolda Gorontalo, keterangan yang diberikan dalam BAP tersebut sudahbenar;Bahwa saksi pernah bertugas di DPRD Kota Gorontalo sejak Juni 2006samapi Oktober 2010;Bahwa saksi bertugas di bagian risalah perundangundangan dan staf komisiA;Bahwa saksi pernah melalukan perjalanan dinas luar daerah denganmenggunakan anggran Dewan antara lain seperti ke Ciamis

NULIKA MELATI SOEPARMAN dicairkan Rp.850.000.000,(Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana dari anggaran perjalanandinas luar daerah yang dicairkan tersebut ditambah dengan pencairan darianggaran yang lain terdapat realisasi anggran dari DIPA TA 2008 SekretariatDPRD Kota Gorontalo hingga sebesar Rp. 7.346.140.000,(Tujuh milyar tigaratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah); dimanasebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dari total anggran yangdicairkan oleh Terdakwa bersamasama

dari DIPA Sekretariat DPRD Kota Gorontalo TA2008 dari total anggran sejumlah Rp. 7.517.500.000, (Tujuh milyar lima ratustujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) khusus untuk anggaran perjalanan dianasluar daerah telah diambil olen HASNIAH TOMAYAHU selaku BendaharaPengeluaran secara bertahap dan berlanjut hingga sebesar Rp. 5.200.000.000(Lima milyar dua ratus juta rupiah) dan adapun sisanya yaitu sejumlah Rp.850.000.000,(Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh Dra.

Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;

3.Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bandung tahun Anggran 2023;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2095/Pdt.G/2019/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Soreang Tahun Anggran 2019;

jawaban, maka sesuai maksudPasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapatdikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untukmencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebutdinyatakan telah selesai;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan PaniteraPengadilan Agama Soreang Nomor W.10A25/1094/HK.05/III/2019tanggal 20 Maret 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepadakepada DIPA Pengadilan Agama Soreang Tahun Anggran

Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratusenam belas ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama SoreangTahun Anggran 2019;Demikian putusan ini dijatunkan dalam permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengantanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. danMoch.

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor : 103/Pdt.P/2023/PA.Smdg gugur ;
2. Membebaskan Pemohon dari segala biaya perkara dan membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggran 2023.

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor : 227/Pdt.P/2023/PA.Smdg gugur ;
2. Membebaskan Para Pemohon dari segala biaya perkara dan membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggran 2023.

Bahwa dengan adanya ketidak sesuaian tersebut akta yang dibuat tidaksah dan tidak berlaku menggantikan akta perubahan anggran dasar tahun2001.

Bahwa Saksi mengetahui bahwa surat berupa anggran dasar rumahtangga Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia (KOAPGI) tanggal 25April 2012, pada sekitar bulan Januari 2015 dari sdr. AWAY AHMADWALUYA.

Bahwa Saksi mengetahui mengeani adanya perbedaan dokumen berupaanggaran rumah tangga yang isinya berbeda khusunya pada pasal 26 ayat5 dari pihak Staf Bank Muamalat Cabang Cengkareng yang bernama sar.HASWARDI dan dari staf Bank DKI Syariah Cabang yang bernama sdr.CHAERUNISSA, yang memberitahukan via Email. dimana untuk yangmembuat atas surat berupa anggran rumah tangga tersebut saksi tidakmengetahuinya, namun berdasarkan informasi dari pihak perbankan bahwasurat atau dokumen anggran rumah tangga tersebut

RIMOND BARKAH SUKANDI tetap membuat keputusan sendiri,yang salah satunya memutuskan bahwa rapat menyetujui akan dilakukannyaperubahan Anggaran Dasar KOAPGI sebagaimana yang dianjurkan dalamsurat edaran Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor :169/SE/Dep.1/VI/2014, namun faktanya perubahan anggran dasar KOAPGItelah dirubah oleh sdr.

Bahwa terdakwa selaku penghadap telah menerima salinan atas AktaPerubahan Anggran Dasar Koperasi Serba Usaha Awak Pesawat GarudaIndonesia (KOAPGI) Nomor : 06 tanggal 10 Maret 2015 dari Notaris SILVIANINAWATY, SH, sebanyak 2 (dua) salinan namun saat ini kedua salinantersebut telah terdakwa serahkan kembali Ke Notaris SILVIA NINAWATY,SH.

Membebankan biaya pekara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggran 2019, Sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupaih);

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor : 112/Pdt.P/2023/PA.Smdg gugur ;
2. Membebaskan Para Pemohon dari segala biaya perkara dan membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggran 2023.

Aturan yang mengatur terkait dengan AlokasiDana Desa (ADD) Tahun Anggran 2013 adalah Peraturan BupatiKabupaten Purbalingga tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi DanaDesa (ADD) Tahun Anggran 2013.Bahwa besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggran 2013 DesaBojong Kecamatan Mrebet sebesar Rp.125.585.000,00 (seratusduapuluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)Hal 22 dari 129 halaman, Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.

Bahwauang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggran 2013 disimpan direkening PD. BPR BKK Cabang Mrebet atas nama Pemerintahan DesaBojong /AKHMAD JUPRIYONO dengan Nomor Rekening : 3008010362. Bahwa pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggran 2013dilaksanakan 3 (tiga) termin, yaitu :vvvTermin sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu desa;Termin Il sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu desa;Termin Ill sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu desa.

Terkaitdengan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggran 2013 saksiikut dilibatkan dalam susunan panitia kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)Tahun Anggran 2013, dimana dalam susunan panitia tersebut ditunjuksebagai Ketua Tim Monitoring kegiatan ADD Tahun 2013.

BPR BKK Cabang Mrebet atas namaPemerintahan Desa Bojong dengan Nomor Rekening tidak tahu.Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggran 2013 dilaksanakan3(tiga) termin, yaitu :1) Termin sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu desa;2) Termin Il sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu desa;3) Termin IIl Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu desa.Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggran 2013 dipergunakanuntuk Belanja Aparatur dan Opersional Pemerintahan Desa (BOP) sertaKegiatan Pemberdayaan

Aturan yang mengatur terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD)Tahun Anggran 2013 adalah Peraturan Bupati Kabupaten Purbalinggatentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Bahwa besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggran 2013sebesar Rp.125.585.000,00 (Seratus duapuluh lima juta lima ratusdelapan puluh lima ribu rupiah). Bahwa ekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggran2013 adalah melalui Rekening PD.

/Y-MALP/III/2009, Tanggal 16 Maret 2009 Perihal Permohonan Bantua Dana Renovasi Masjid Agung

1. Menyatakan perkara Nomor : 1755/Pdt.G/2021/PA.Smdg gugur ;
2. Membebaskan Pemohon dari segala biaya perkara dan membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggran 2021 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1776/Pdt.G/2022/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibinong Tahun anggran 2022 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);