Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulanbahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk registerperkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkanpendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yangbersangkutan dalam daftar buku induk register perkara permohonan;Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf aUndang

botol bening (vial)diberi label nama Terdakwa dan No.Urut 17;Dari hasil pemeriksaan Urine Terdakwa daftar nomor urut 17 dari BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 799/KFN/2005 tanggal 20Agustus 2005 dengan kesimpulan bahan barang bukti urine Nomor Urut 1 s/d17 pada table pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan (satu) Nomor Urut Il Lampiran Undang Undang No.5 Tahun 1997 tentangPsikotropika;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 59 ayat (1) huruf aUndang

Menyatakan Terdakwa Henry Salim alias Asin telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana : Menggunakan Psikotropika Golongan selaindimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf aUndang Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalamtahanan sementara, dan denda sebesar Rp.150.000.000, subsider 6 (enam)bulan kurungan;3.

Btm.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Jo Pasal 35 huruf aUndang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwaPerkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundanganwajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinyaperkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, danpencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan olehpengadilan

Undangundang Nomor 23 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan berlakupula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dan berdasarkan laporanoleh penduduk Pejabat Pencatatan Sipil mencatatat pada Register AktaPerkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Pekawinan;Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam halterdapat pencatatan perkawinan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 34 Jo Pasal 35 huruf aUndang

menghubungi anakanak dan istrinya, dan tidak pernah memberikanatau mengirimkan nafkah untuk biaya kehidupansehari hari maupun keperluan lainnya ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut,saksi Nurhayati binti Muhamad Nazir bersamasama anakanaknya mengalami kesulitan dalammenghadapi kehidupan sehari hari, karena tidakdiberi nafkah oleh terdakwa sebagaimanakewajiban seorang kepalakeluarga 3 +r rc rrr rrr rrr cee Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf aUndang

berdasarkan pasal150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpahadirnya Tergugat (verstek);Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidakterdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat danTergugat telah pernah melakukan perceraian di PengadilanAgama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talaksatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c KompilasiHukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bainsughra;Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf aUndang

Pasal 116 huruf b, 119 ayat (2) huruf cKompilasi Hukum Islam, Pasal 150 R.Bg., Pasal 49 huruf aUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 89Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkaraini.MENGADILIHal. 11 dari 13 hal. Pts. No.

berdasarkan SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967,tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa perkara Penggugat telah dapat dibatalkanpendaftarannya dari register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telahdibatalkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatatpembatalan perkara yang bersangkutan dalam register perkara;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf aUndang

terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam BeritaAcara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalampertimbangan putusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaatau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang

dapat mempersalahkan seseorang atausubjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslahmemenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif maka Majelis Hakim akan memilin dakwaan yang palingrelevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari faktafakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebihrelevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,adalah sebagai berikut:1.

terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam BeritaAcara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalampertimbangan putusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaatau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang

dapat mempersalahkan seseorang atausubjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslahmemenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif maka Majelis Hakim akan memilin dakwaan yang palingrelevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari faktafakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebihrelevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,adalah sebagai berikut:1.

JENAL telah terbukti secerasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawanhukum Menggunakan narkotika golongan bagi dirinya sendiri".sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (I) huruf aUndang Undang RI Nomor 35 tahun 2005 tentang NarkotikaDrs Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.

JENAL tersebut diatas.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang Undang RI Nomor 35 tahun 2008 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebutdipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi.Saksisaksi tersebut setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut ;1.

terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam BeritaAcara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalampertimbangan putusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaatau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang

dapat mempersalahkan seseorang atausubjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslahmemenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif maka Majelis Hakim akan memilin dakwaan yang palingrelevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari faktafakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebihrelevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN StbMenimbang, bahwa adapun unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,adalah sebagai berikut:fi, PenyalahgunaNarkotika Golongan ;2.

Wahana Inti Nusa Pontianak, dansetelah Pemohon Bandingpelajari beban bunga atas pinjaman tersebut dapatdibiayakan karenamendapat pengecualian Pasal 6 ayat (1) huruf aUndang Undang Nomor 7Tahun 1983 yang telah diubah terakhir denganUndang Undang Nomor 17Tahun 2000, dalam penjelasannya dibuat contohperusahaan yangmemperoleh penghasilan sebagai berikutPenghasilan yang bukan merupakan objek pajak ;Sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf h sebesar (pernyataan PT.WIN) NIHIL ;Penghasilan bruto lainnya Rp.780.231

Nomor 10 Tahun 1994 (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 1994 Nomor 60,Tambahan LembaranNegara Nomor 3567) ;diubah sebagai berikut "Pasal 3 :"Undangundang ini mulai berlaku pada tanggal 1Januari 2001" ;Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf aUndang UndangNomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan KetigaAtas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan,menyatakan"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WajibPajak dalamnegeri dan bentuk usaha tetap, ditentukanHal. 17 dari 27 hal.

Put.No. 592/B/PK/PJK/201026Penegasan AtasPerlakukan Bunga Pinjaman Untuk InvestasiSahamtersebut diterbitkan berdasarkan Pasal 6ayat (1) huruf aUndang Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahdiubahdengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1991,atausetidak tidaknya Surat Direktur JenderalPajak S358/PJ.312/1999 tanggal 2 November 1999tentangPenegasan Atas Perlakukan Bunga PinjamanUntukInvestasi Saham tersebut merupakan bagiandariUndang

Oleh karena itu) sesuai Pasal 6 ayat(1) huruf aUndang Undang PPh beserta penjelasannya, ' biayabunga ataspinjaman yang digunakan untuk investasi tersebutyang terjadi padatahun 2005 sebesar Rp. 244.704.612,00, tidak dapatdibebankansebagai biaya.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUL HIDAYAH Pgl ARIF Bin RONALDO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana" Penyalahguna Narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan lebih Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYARIFUL HIDAYAH Pgl RONALDO oleh karena itu dengan pidana pnjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan

berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolutPeradilan Agama;Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat bahwa Tergugat3 arenes bertempat tinggal di wilayah Kabg aaka berdasarkan Pasal 66 ayatPenggugat damemiliki legal N .perceraiansebagaimana didf IndangUndangNomor 7 Tahun 4Undang Nomor 3 aUndang

terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam BeritaAcara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalampertimbangan putusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaatau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang

perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslahmemenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan;Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN StbMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif maka Majelis Hakim akan memilin dakwaan yang palingrelevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari faktafakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebihrelevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,adalah sebagai berikut:1.

dengandemikian termasuk dalam pengertian keputusan tata usahanegara menurut pasal 2 huruf g Undang Undang No.9 tahun 2004tentang Perubahan atas Undang Undang No.5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan TataUsaha Negara Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa,memutuskan dan menyelesaikan sengketa aqua ini.Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan tersebutnyata nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan TataUsaha Negara, maka sesuai ketentuan pasal 62 ayat(l) huruf aUndang

REFKIYUNANDAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendirisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( dakwaan kedua ) ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD ARIF DARMAWANdan II.

Pern ha. cukup alasanre, bahwa. den prsstpasal 6 tatsebut dapat sdipaharni batiwioe rtedaren tet ten aieed Gieracns sgn Yc ah airan: itu: baikantan, taba yangvo dan igh rnengutue wai ee sited Feiiain Vliet desis Ru i Tatiun 2048 Seb deaitdlaksanakan berhubung Tergugat tidak pernan hadir di persidangan.sen eet en ei Tape cong eee Menimbang, Gatwa bet: P sesuai dengan aslinya dan bermetersiclu, me brea tran Pee 25 Rp J, Pee 2 Atwent tasor Osi eri ran pe pemiata ba seer 4 Toban 1986 enter Posto pt (aUndang

yang merupakan bukti outentik yang mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secarahukum Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaracerai gugat ;Menimbang bahwa Pengguga juga telah mengajukan alat buktiKartu Tanda Penduduk Kabupaten Ponorogo ( P.2 ) sehingga Penggugatdapat menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang tercatat sebagaipenduduk Kabupaten Ponorogo, yang sesuai dengan ketentuan pasal 73ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo, pasal 49 huruf aUndang

yang merupakan bukti outentik yang mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara hukumPenggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ceraigugat ;Menimbang bahwa Pengguga juga telah mengajukan alat buktiKartu Tanda Penduduk Kabupaten Ponorogo ( P.2 ) sehingga Penggugatdapat menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang tercatat sebagaipenduduk Kabupaten Ponorogo, yang sesuai dengan ketentuan pasal 73ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo, pasal 49 huruf aUndang

Oleh asiaTerguget harm dinyotskan tidak hedir den gugalan Penggugat dapatShah Oa ER NT ENA PN we aC i ee tak ata, na gery marron aera Terpugetndaiaty amis seh neler anineninincortiapsiein UndangUndang Nemor 7 tahun ans 5 yang tah dubah untuk keduant Undang aundang Nomer r& Tahaan 2008, basal RBg rukun kernal Untuk membina run tanguanye dangan Terguga totallidak berhasil, maka pernoiman perkara dilanjulkan dengan pombacaannigh murat qugatan Periggugat yaitig isinyal tet dipartahankanPengeini adalah

BeritaAcara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalampertimbangan putusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1)Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN StbUndang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaatau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang

dapat mempersalahkan seseorang atausubjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslahmemenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif maka Majelis Hakim akan memilin dakwaan yang palingrelevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari faktafakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebihrelevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf aUndang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,adalah sebagai berikut:1.