Ditemukan 189 data
13 — 6
Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut para pemohon telahpula mendapatkan rekomendasi izin pengangkatan anak antar wargaNegara Indonesia dengan nomor 463.1/16759.NV/BPMP/2016 tanggalHal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 10/Pat.P/2017/PN Dps5 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan PenanamanModal Dan Perizinan Propinsi Bali;.
Foto copy Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak AntarWarga Negara Indonesia, tertanggal 5 Desember 2016, Nomor :463.1/16759.V/BPMP/2016, diberi tanda P1;2. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 09062015No.5103052004070042, diberi tanda P2;Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 10/Pat.P/2017/PN Dps. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 4 Mei 2016, No.05/KetDAB/V/2016, diberi tanda P3;. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 8 Maret 1997,No.73/Kt/1990, diberi tanda P4;.
20 — 10
pemohon pada hari Selasa, tanggal 15 Desember2015 dengan dipuput oleh Made Karmana, yang dihadiri olen Kepala LingkunganBanjar Kaja Panjer, Kelian Mona/Banjar Kaja dan diketahui oleh Lurah dan JroBendesa Pakraman Panjer dan para kerabat keluarga yang hadir pada saat itu ;e Bahwa atas pengangkatan anak tersebut telah dilaporkan ke Badan PenanamanModal dan Perizinan Provinsi Bali dan telah mendapatkan izin berupa suratRekomendasi izin Pengangakatan anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor463.1/7015.IV/BPMP
Photo copy Surat dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Balitentang Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak antar Warga negara IndonesiaNomor: 463.1/7015.IV/BPMP/2016, tertanggal 11 Mei 2016, bukti P.2. ;2. Photo copy Surat Keterangan dari Kelurahan Panjer Nomor: 470/45/I/2016,tertanggal 18 Januari 2016, bukti P.3. ;3.
Badan Penanaman Modaldan Perizinan Nomor: 463.1/7015.IV/BPMP/2016 tanggal 11 Mei 2016, yangditerbitkan berdasarkan Surat dari Dinas Sosial Provinsi Bali Nomor: 463.1/2033/Dinsos tanggal 4 Mei 2016;Menimbang, bahwa sesuai keterangan para Pemohon, bahwa tujuan pengangkatananak yang dilakukan oleh para Pemohon, bukanlah sematamata untuk melanjutkanketurunan para pemohon, tetapi demi kelangsungan kehidupan dan pendidikan anaktersebut, dimana para Pemohon sebagai karyawan swasta mempunyai penghasilan
19 — 9
Senen Raya No. 135Jakarta Pusat sesuai Surat Pemberitahuan Lelang Nomor : 385/DOKSP/BPMP/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang mengakibatkanPELAWAN dirugikan secara Materiil dan Immateriil;Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 331/PDT/2016/PT. DKI9.
Senen Raya No. 135 JakartaPusat sesuai Surat Pemberitahuan Lelang Nomor : 385/DOKSP/BPMP/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang mengakibatkan PELAWANdirugikan secara Materiil dan Immateriil;Menyatakan segala macam Akta atau surat apapun bentuknya atausifatnya yang diterbitkan berdasarkan Akta Perjanjian Pinjam MeminjamUang Nomor : 21 adalah batal demi hukum;Meyatakan TERLAWAN dan atau kepada siapa saja yang merasamempunyai Hak Milik dan atau kepada siapa saja yang merasaHal. 5 dari 16 hal.
harapan palsu dan atau janji janjipalsu, ingkar janji atau tidak mempunyai itikad buruk maka TERLAWANtelah mengajukan penetapan Eksekusi di Pengadilan Negeri JakartaBarat Nomor 29/2010 Eks.No.53/2005 tertanggal 25 September 2014sehingga merugikan TERLAWAN.14.Bahwa setelah penetapan Eksekusi berjalan setahun lebih, makaPELAWAN masih juga mempunyai itikad buruk dan selalu menghindarikewajibannya maka BENAR bahwa TERLAWAN telah mengajukanlelang eskusi di Balai Lelang Mandiri Prasarana Nomor 385/DokSP/BPMP
23 — 15
Fotocopy surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Bali tentangpemberian ijin dan rekomendasi pengangkatan anak , No.46.1/16758/IV/BPMP/2016 , tanggal 5 Desember 2016 diberi tanda P 4; 5. Fotocopy Kartu Keluarga No.5103062710150002 atas nama kepalakeluarga Made Prawira Wibawa diberitanda P 5 ;6. Fotocopy surat pernyataan persetujuan pengangkatan anak (keluargapihak Purusa) ,diberi tanda P.6 ;7. Fotocopy surat pernyataan penyerahan anak , diberi tanda P.7 ;8.
serta memenuhi kesejahteraan anak tersebut baik lahir maupun batinjuga para pemohon telah menyadari konsekwensi hukum adanya pengesahanpengangkatan anak tersebut dihubungkan pula dengan keterangan para saksiyang menyatakan bahwa para pemohon mampu secara ekonomi dan selama inisudah memperlakukan anak tersebut sebagaimana layaknya terhadap anakkandung sendiri ;Menimbang, bahwa dari fakta / kenyataan tersebut dan denganmemperhatikan lbukti surat ( P4 ) Rekomendasi dari Dinas Sosial No.463.1/16758.IV/BPMP
13 — 6
DenpasarSelatan, telah melaksanakan upacara manusa yadnyapengangkatan anak secara Agama Hindu (memeras ) yang dipuput oleh GUSTI MADE ANOM yang disaksikan olehBendesa Adat Panjer, Kelian Banjar Celuk Panjer dan Keluargayang hadir pada saat itu ( Fotocopy terlampir ).Bahwa pengangkatan anak tersebut sudah mendapatkan izindan rekomendasi pengangkatan anak dari Badan PenanamanModal dan Perizian Provinsi Bali Nomor 463.1/17499.IV/BPMP/2016 tanggal 29 Desember 2016 ( Fotocopy terlampir ).Bahwa selanjutnya
Foto copy Surat Rekomendasi ljin Pengangkatan Anak Antar WargaNegara Indosesia Nomor 463.1/17499.V/BPMP/2016 An. MadeSueca dan Ni Nengah Gunasih diberi tanda (P 6) ;. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5171010305070054 An. Ir.lMade Sueca, diberitanda ( P 7).. Foto copy Surat Pernyataan Serah Terima Anak /Sentana tanggal 1Maret 2012 diberi tanda ( P8 )..
31 — 14
NYOMAN GEDE MAHARDIKA (kakak kandung Ketut Gede Parwata, SH)tertanggal 27 Oktober 2015 yang diketahui oleh Kepala Dusun Banjar BatanBuah, Kelian Adat Banjar Batan Buah, Kepala Desa Kesiman Petilan sertaCamat Denpasar Timur, yang selanjutya dimohonkan rekomendasi kePmerintah Povinsi Bali Badan Penanaman Modal dan Perizinan dan sudahdikeluarkan "Rekomendasi Izin Penanngkatan Anak Antar Warga NegaraIndonsia dengan Nomor : 463.1/17491.IV/BPMP/2016 .
agama hindu serta saksisaksi yangmenghadiri sesuai aslinya diberi tanda P17;Foto copy Surat keterangan/pernyataan No.474.11/446/iv/Dentim/2016 yangdibuat oleh Camat Denpasar Timur pada hari Rabu 20 April 2016 sesuaiaslinya diberi tanda P18;0002Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Made KonderaNo.SKCK/YANMAS/12.790/VIII/2016/SAT INTELKAM tertanggal 1 Agustus2016 sesuai aslinya diberi tanda P19;Foto copy Surat Rekombinasi izin pengangkatan anak antar warga NegaraIndonesia No.463.1/17491/IV/BPMP
374 — 24
selaku pemilik lahanmendapat 25% bagian dari hasil penjualan pasir; Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKADANA dalam melakukan kegiatanpenambangan pasir tersebut tidak memiliki ijin usahapertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6UURI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara;Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebutmerupakan kegiatan pertambangan yang wajib memiliki IjinUsaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah yang diterbitkan olehBadan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP
selaku pemilik lahanmendapat 25% bagian dari hasil penjualan pasir;Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKADANA dalam melakukan kegiatanpenambangan pasir tersebut tidak memiliki ijin usahapertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6UURI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara;Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebutmerupakan kegiatan pertambangan yang wajib memiliki IjinUsaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah yang diterbitkan olehBadan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP
dibenarkan olehTerdakwa WAYAN SUKADANA dalam melakukan kegiatan penambangan pasirtersebut tidak memiliki ijin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalampasal 1 angka 6 UURI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara;Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan perundang undangan bahwakegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan kegiatanpertambangan yang wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dariPemerintah yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP
selakupemilik lahan mendapat 25% bagian dari hasil penjualan pasir;Bahwa Terdakwa WAYAN SUKADANA dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebuttidak memiliki ijin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1angka 6 UURI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara;Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan kegiatanpertambangan yang wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dariPemerintah yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP
208 — 103
PK.650/328N1/KUPP-SP-2014 ;- 1 (satu) Buah SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan No: BNA.I.1301458 ;- 1 (satu) Lembar foto copy SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) Nomor:523.32/ 01342 /BPMP yang sudah tidak berlaku lagi ;- 1 (satu) Jepit foto copy Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 233 ;- 1 (satu) Lembar Surat lzin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 523.37/1739/KPPTSP/2010 sudah tidak berlaku lagi ;- Uang tunai sebesar Rp.1.034.000,00 (Satu Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) di gunakan sebagai barang
PK.650/328N1/KUPPSP2014e 1 (satu) Buah SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan No:BNA.1I.1301458e 1 (satu) Lembar foto copy SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan)Nomor :523.32/ 01342 /BPMP yang sudah tidak berlaku lagi1 (satu) Jepit foto copy Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 233Halaman3 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN LBJe 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor523.37/1739/KPPTSP/2010 sudah tidak berlaku lagie Uang tunai sebesar Rp.1.034.000,00 (Satu Juta Tiga Puluh EmpatRibu
PK. 650/328/VI/KUPPSP2014 ;Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN LBJ11)1 (satu) buah SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan NoBNA.I.1301458 ;12)1 (satu) lembar foto copy SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) Nomor :523.32/01342/BPMP. yang sudah tidak berlaku lagi ;13)1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Laut No.
PK.650/328N1/KUPPSP2014, 1 (satu) Buah SLO(Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan No: BNA.1I.1301458, 1 (satu) Lembar fotocopy SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) Nomor:523.32/ 01342 /BPMP yangsudah tidak berlaku lagi, 1 (satu) Jepit foto copy Grosse Akte PendaftaranKapal No. 233, 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor523.37/1739/KPPTSP/2010 sudah tidak berlaku lagi, Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan dokumendari KM MARINA MAS, maka perlu ditetapbkan
Penangkapan Ikan)Nomor:523.32/ 01342 /BPMP yang sudah tidak berlaku lagi ;1 (satu) Jepit foto copy Grosse Akte Pendaftaran Kapal No. 233 ;1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor523.37/1739/KPPTSP/2010 sudah tidak berlaku lagi ;Uang tunai sebesar Rp.1.034.000,00 (Satu Juta Tiga Puluh EmpatRibu Rupiah) di gunakan sebagai barang bukti pengganti hasil lelangikan;Kuitansi Hasil Pelalangan ikan.Dirampas Untuk negara.1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil Plus an.Nakhoda BAHRI
1.I Made Ardika
2.Ni Nyoman Ermawati
14 — 9
Bahwa pengangkatan anak tersebut sudah mendapatkan izin danrekomendasi pengangkatan anak dari Badan Penanaman Modal danPerizian Provinsi Bali Nomor 463.1/1963.1/16757.IV/BPMP/2016 tanggal 5Desember 2016. ( Fotocopy terlampir );7.
Foto copy Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga NegaraIndonesia, Nomor: 463.1/16757.IV/BPMP/2016, diberi tanda P6;Hal 3 dari 10 halaman Penetapan nomor 51/Pat.P/2018/PN.Dps7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nyoman Ermawati, diberitanda P7;8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketut Ardana, diberi tandaP8;9.
101 — 32
berlokasi di Banjar Dinas Liligundi DesaBebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem pada tanahatas nama istrinya Gusti Ayu Trisnawati sesuai Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 2914 seluas 13.980 M2Desa Bebandem KecamatanBebandem Kabupaten Karangasem;Bahwa usaha penambangan pasir pada tanah atas nama istrinya GustiAyu Trisnawati sesuai Sertifikat Hak Milik (SGHM) No. 2914, Terdakwa WAYAN SUKADANA telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)Ekplorasi Batuan dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP
)Pemerintah Provinsi Bali Nomor : 540/8697/IV/BPMP tanggal 3 Juni2016, Luas Area : 12.950 M2, sebagai pemegang IUP Eksplorasimempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, ekplorasidan study kelayakan dan dapat meningkatkan Izin ke tahap IUP OperasiProduksi bila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturanperundangan;Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar Jam 10.30wita , bertempat di lokasi Penambangan Pasir di Banjar Dinas Liligundi,Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten
Dengan demikian izin usahapertambangan batuan di Kabupaten Karangasem diterbitkan olehPemerintah Provinsi Bali melalui mekanisme perizinan satu pintu padaBadan Penanaman Modal dn Perizinan (BPMP) Pemerintah Provinsi Bali;Bahwa yang boleh dilakukan seseorang yang baru mempunyai IUPEksplorasi adalah melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatanpada masa IUP eksplorasi yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,dan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan dapatmeningkatkan izin ke
dijual kepada pembeli karena izinusaha pertambangan (IUP) Eksplorasi terbatas hanya untuk melakukankegiatan penelitian bukan untuk melakukan kegiatan operasipenambangan;Bahwa berdasarkan barang bukti yang disita jelas kegiatan yangdilakukan termasuk kategori kegiatan pertambangan;Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan terdakwa wajib memiliki IzinUsaha Pertambangan (IUP) produksi yang diterbitkan PemerintahProvinsi Bali melalui mekanisme perizinan satu pintu pada BadanPenanaman Modal dan Perizinan (BPMP
22 — 16
Fotocopy Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga NegaraIndonesia Nomor: 463.1/7012.IV/BPMP/2015 , tanggal 11 Mei 2016, yangdikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan PemerintahPropinsi Bali, diberi tanda bukti P 8;.
tersebut baik dari segipendidikan maupun segi ekonomi ; Bahwa pengangkatan anak tersebut sudah dibuat upacara pemerasan di rumahpara pemohon pada tanggal 14 Mei 2015 yang dipuput oleh Ida Pedande GedeSidemen Temuku (bukti surat P11); Bahwa pemerasan tersebut juga telah diumumkan di Banjar tempat tinggal parapemohon; bahwa pengangkatan anak terhadap Ida Ayu Ratih Indra Swari Prawira oleh parapemohon telah mendapat Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar WargaNegara Indonesia Nomor: 463.1/7012.IV/BPMP
20 — 19
Fotocopy Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga NegaraIndonesia Nomor 463.1/12302.IV/BPMP/2016 , diberitanda P6;7.
serta memenuhi kesejahteraan anak tersebut baik lahir maupun batinjuga para pemohon telah menyadari konsekwensi hukum adanya pengesahanpengangkatan anak tersebut dihubungkan pula dengan keterangan para saksiyang menyatakan bahwa para pemohon mampu secara ekonomi dan selama inisudah memperlakukan anak tersebut sebagaimana layaknya terhadap anakkandung sendiri ;Menimbang, bahwa dari fakta / kenyataan tersebut dan denganmemperhatikan bukti surat ( P6 ) Rekomendasi dari Dinas Sosial Nomor463.1/12302.IV/BPMP
12 — 5
Meranggi,Bendesa Adat Oongan dan Kepala Desa Kesiman Petilan (fotocopyterlAMPir) j 2 nono eno > nnn nnn non nn nnn nnn nnn nnn nnn nee nee noe ene nee neee Bahwa terhadap Pengangkatan Anak tersebut telah ada Rekomendasi IzinPengangkatan Anak Nomor : 463.1/16756.IV/BPMP/2016, tanggal 5Desember 2016, yang ditanda tangani oleh An.
26 — 16
kepada Kepala Dinas Sosial,diben tarda: P.10 j~ + nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enemiesFoto copy Rekomendasi Dari Dinas Sosial Provinsi Bali diberi tanda: P.11 ;Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Penyerahan Anak untuk di Adopsi,diberi tanda bukti : P.12 j 2 22 222 non non noe non on nnn nn neeFoto copy Surat Pengantar Pengangkatan Anak Nomor: 80/VIV2016/pd.um,tanggal 28 Juni 2016, diberi tanda : P.133Foto copy Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara IndonesiaNomor : 463.1/14049.IV/BPMP
38 — 10
tanggal 19 Januari 2016 yang bertempat diBanjar Tegaljadi Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan ,telah melaksanakan upacara manusa yadnya pengangkatan anak secaraAgama Hindu ( Pemerasan ) yang di puput oleh Jro Mangku Putu Sutawanyang disaksikan oleh prajuru Adat dan Keluarga yang hadir pada saat itu (Fotocopy terlampir ) ;Bahwa pengangkatan anak tersebut sudah mendapatkan izin danrekomendasi pengangkatan anak dari Badan Penanaman Modal danPerizian Provinsi Bali Nomor 463.1/17502.IV/BPMP
F.C Rekomendasi Ilzin Pengangkatan anak Antar Warga Negara IndonesiaNo. 463.1/17502.IV/BPMP/2016 tanggal 29 Desember 2016, selanjutnyadiberi tanda = ne anne eee ene (Dukti P.7) ;. F.C Surat Pernyataan Persetujuaan Pengangkatan Anak tertanggal 27 januari2016, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda wennsensnnennennnnncnnnnncennncnnnnncennnncnnnnesienensneaensne nanan canna senna (bukti P.8) ;.
77 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
., atas nama pemilik/penanggung17jawab Zahri Anhsori sebagaimana Tanda Daftar Perusahaan yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan PerijinanKabupaten Indramayu selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan,tertanggal Indramayu 27 Desember 2011, sedangkan Perusahaan HotelSejahtera Abadi itu telah mendapatkan ijin operasional sebagaimanaSurat Jjin Nomor 503.536/SK.1812IG/BPMP/2011., tanggal 29Desember 2011;Berkenaan oleh karena yang menjadi objek perkara tersebut adalahPerusahaan, bukan hanya
sebuahPerusahaan yang dikenal bernama Hotel Sejahtera Abadi, PerusahaanPerorangan yang terdaftar dengan Nomor TDP 10.18.5.55. 08880., atasnama pemilik/penanggung jawab Zahri Anhsori sebagaimana TandaDaftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan PenanamanModal dan Perijinan Kabupaten Indramayu selaku Kepala KantorPendapatan Perusahaan, tertanggal Indramayu 27 Desember 2011,sedangkan Perusahaan Hotel Sejahtera Abadi itu telah mendapatkanijin operasional sebagaimana Surat jin Nomor 503.536/SK.1812IG/BPMP
Adalah Perusahaan Perorangan yang terdaftardengan Nomor TDP 10.18.5.55.08880 atas nama Pemilik/Penanggungjawab Zahri Anhsori sebagaimana Tanda Daftar Perusahaanyang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan PerijinanKabupaten Indramayu selaku Kepala Kantor Pendaptaran Perusahaan,tertanggal Indramayu 27 Desember 2011, sedangkan Perusahaan HotelSejahtera Abadi itu telah mendapatkan ijin operasional sebagaimanaSurat Jjin Nomor 503.536/SK.1812IG/BPMP/2011., tanggal 29Desember 2011, maka menurut
31 — 5
.; Bahwa dasar saksi sebagai PJOK Kabupaten sejak tahun 2007 adalah SK Suratkeputusan Bupati Situbondo nomor : 188/34/P/001.2/2009, tanggal 04 Maret 2009tentang Tim koordinasi PNPM MP Kab,Situbondo TA 2009, Kabid Keswadayaanmasyarakat dan sarana prasarana BPMP Kab.Situbondo ditunjuk sebagai PJO Kab.danSurat Keputusan Kepala BPMP Kab.Situbondo nomor : 188.4/039/431.303.2.1/2010,tentang penunjukan PJO Kab.,; Bahwasaksi menjabat sebagai menjabat sebagai Kabid keswadayaan masyarakat dansarana prasarana
BPMP Pemkab.Situbondo Sejak 4 Agustus 2009, dasar Suratkeputusan Bupati Situbondo nomor : 821.2/3198/431.304/2009, tanggal 04 Agustus2009, tentang Pengangkatan dalam jabatan, saya M.SOLIKHAN S.Sos, M.Si jabatanlama Kasubbid Keswadayaan masyarakat pada BPMP Kab.Situbondo dan jabatan barusebagai Kabid keswadayaan masyarakat dan sarana prasarana pada BPMPKab.Situbondo.; 2 2922292 Bahwa saksi tahu dana UPK tahun 2007 adalah 1,5 Milyard yaitu dana dari APBN dantahun 2008 sebesar 2 Milyard dana dari APBN
Skretaris : AGUS FADAL. ; Bendahara :INDAH SISKA APRILIAWATI, SH ; Bahwa mekanisme pencairan dananya UPK mengajukan pencairan dana kepada PJOKKecamatan kemudian PJOK Kecamatan mengajukan pencairan dana melalui KPAselanjutnya KPA meneruskan permohonana pencairan dana tersebut ke KasatKerpenguasa pengguna anggaran ( BPMP) kemudian Kasat ker ( BPMP) mengajukan keKPPN dan dana dari KPPN langsung ditransfer ke rekening masingmasing UPK danselanjutnya UPK menyerahkan dana program tersebut ke TPK dan kemudian
Danproses atau mekanisme pencaiaran dananya yaitu Untuk pencairan dana sebesar 40 %yaitu dari UPK melalui PJOK mengajukan pencairan dana melalui Satker dalam hal inikantor BPMP Kabupaten, selanjutnya dari BPMP mengajukan ke KPPN Bondowoso,setelah persyaratan administrasi lengkap kemudian dana dari KPPN langsungditransfer ke rekening UPK, selanjutnya dari UPK disalurkan langsung ke desadesa.; Bahwa proses pencairan 40 % yang kedua disini untuk dana yang dari APBN hanyasebesar 20 % saja sedangkan 20%
SP2D nomor : 191288R/035/111, tgl.26 Nopember 2010 Rp. 600.000.000, e Bahwa Saksi menerangkan tentang sumber dana BLM Program PNPMMP diKec.Sumbermalang berasal dari APBN dan APBD, untuk sumber dana dari APBNpengajuannya ke KPPN melalui BPMP Kab.Situbondo, sedangkan untuk sumber danayang berasal dari APBD pengajuanya ke BPMP., e Bahwa Saksi menerangkan untuk tanda bukti pengajuan dana pencairan BLM PNPMMP untuk Kec.Sumbermalang dari th.2007 s/d Th.2010 sebagai berikut : 1.
22 — 4
.: bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; bahwa saksi sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang menjadi Kasubid TTGdan Usaha Informal di BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan); bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Situbondo tugas pokok saksisebagai Kasubid TTG dan Usaha Informal di BPMP (Badan PemberdayaanMasyarakat dan Perempuan) diantaranya adalah: * Melakukan Pembinaanusaha ekonom Produktp Masyarakat dan * Memfasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan
tehnologi tepat guna dengan lembaga; bahwa sejak bulan Agustus 2008, setelah ada sosialisasi dari Propinsi Jawa Timur ...Timur di Hotel Utami Surabaya yang dihadiri Badan PemberdayaanMasyarakat (BAPEMAS) dan Badan Koordinasi Wilayah (BAKORWIL) seJawa timur yang hadir untuk Situbondo adalah kepala BPMP (Ir.
FAIDHORACHMAN) dengan hasil setiap Kabupaten akan ada Program P2SEMyang jumlah lembaga dan flaponya belum disebutkan atau belum diketahuikecuali disuruh menyiapkan 2 kelurahan atau Desa, dengan anggaran setiapUPK sebesar Rp 50.000.000. sedangkan Program P2SEM tersebut meliputikelompok sasaran yaitu kelompok Pengembangan Sumber Daya Lokal dankedua Kelompok Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat,keterlibatan BPMP Kab.
Kelembagaan BPMP sehubungan dengan kegiatanP2SEM ini merupakan perpanjangan tangan Bakorwil III Malang; bahwa sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Gubernur JawaTimurNomor 72 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 huruf F tentangKelembagaan point 3 Sekertariat tetap (SEKTAP) dengan tugas membantuBakorwil dalam hal: * Mengkoordinasikan Pengelolaa Program PenangananSosial Ekonomi Masyarakat dengan Kelompok Sasaran di Wilayahnya; Mensosialisasikan pedoman umum Program Penanganan Sosial EkonomiMasyarakat
33 — 17
meperas secara Adat dan Agama Hindu telahdilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2015, maka sudah sepatutnyapengangkatan anak atau Angkat Sentana yang telah dilakukan Pemohonterhadap anak perempuan yang bernama Putu Anindya Darmini, yangdilahirkan pada tanggal 4 September 2015 dari seorang ibu yang bernamaSyarifah Elly Fadlia dinyatakan sah;Bahwa untuk sahnya pengangkatan anak ini Para Pemohon telah mendapatkanRekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia denganNomor : 463.1/7013.IV/BPMP
tertanggal 20 September 2015 (sesuai dengan aslinya),diberi tanda P.6;Foto copy Surat Pernyataan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Putu Sri RainiUtami, I Made Aryasa Wiryawan, ST, MT, dan Ni Nyoman Aryani Wiratni, SHtertanggal 20 September 2015 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.7;Foto copy Berita Acara Pemerasan Anak/Angkat Sentana tertanggal 18Desember 2015 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda P.8;Foto copy Rekomendasi Izin Pengangatan Anak Antar Warga Negara Indonesia,Nomor : 463.1/7013.1V/BPMP
DODY WITJAKSONO, SH.
Terdakwa:
MURFAINAH, Sag BINTI RAFIUDIN
141 — 40
digunakan untuk pendanaan kegiatanUEP dan SPP, sedangkan dana perguliran SPP hanya digunakan untukpendanaan kegiatan SPP saja ; Bahwa terdakwa menjadi Bendahara UPK PNPM MPd Kecamatan Talangosejak bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 ; Bahwa Komposisi BLM yang bersumber pada 90 % dari APBN dan 10 % dariAPBD Kabupaten Sumenep, Proses Pengajuan PNPM yang dalam bentukBantuan Langsung Masyarakat ;e Awalnya UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan mengusulkanpengajuan dana kepada Satuan Kerja BPMP
dan KB (BadanPemberdayaan Masyarakat dan Perempuan), setelah dilakukan verifikasioleh BPMP, jika disetujui selanjutnya dari BPMP mengusulkan ke KPPNPamekasan untuk permintaan pencairan Bantuan Langsung Masyarakatke rekening BPNPM di Kecamatan ;e Untuk pencairan dari KPPN dengan empat tahap yaitu pertama 40 %(APBN), Kedua 30 % (APBN), Ketiga 10 % (APBD) dan Keempat 20 %(APBN) ;e Selanjutnya disalurkan kepada Desa berdasarkan SPC (Surat PenetapanCamat) yang dilengkapi dengan RPD (Rencana Penggunaan
uang kas atas persetujuan Ketuae) Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan ketuaf) Mengisi formform laporan keuangang) Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan ketuah) Menandatangani kwitansi atas persetujuan ketua Bahwa Komposisi BLM yang bersumber pada 90 % dari APBN dan 10 % dariAPBD Kabupaten Sumenep, Proses Pengajuan PNPM yang dalam bentukBantuan Langsung Masyarakat ;e Awalnya UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan mengusulkanpengajuan dana kepada Satuan Kerja BPMP
dan KB (BadanPemberdayaan Masyarakat dan Perempuan), setelah dilakukan verifikasioleh BPMP, jika disetujui selanjutnya dari BPMP mengusulkan ke KPPNPamekasan untuk permintaan pencairan Bantuan Langsung Masyarakatke rekening BPNPM di Kecamatan ; Putusan no. 46 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.
Halaman 19 dari 5620oleh BPMP, jika disetujui selanjutnya dari BPMP mengusulkan ke KPPNPamekasan untuk permintaan pencairan Bantuan Langsung Masyarakatke rekening BPNPM di Kecamatan ;e Untuk pencairan dari KPPN dengan empat tahap yaitu pertama 40 %(APBN), Kedua 30 % (APBN), Ketiga 10 % (APBD) dan Keempat 20 %(APBN) ;e Selanjutnya disalurkan kepada Desa berdasarkan SPC (Surat PenetapanCamat) yang dilengkapi dengan RPD (Rencana Penggunaan Dana) ; e Usulan kegiatan terdiri dari Simpan Pinjam Perempuan