Bahwa selain itu, aktivitas yang dilakukan olehTerdakwa bukanah aktivitas jual beli mata uang asing, melainkan penjualanmata uang dinar lrak, yang bukan money changer sebagaimana di maskuddalam Peratuan Bank Indonesia Nomor : 9/11/Pbi/2007.

Bahwa selain itu, aktivitas yang dilakukan olehTerdakwa bukanah aktivitas jual beli mata uang asing, melainkan penjualanHal 30 dari 38 hal. Put.No.380/Pid/2016/PT.Mksmata uang dinar lrak, yang bukan money changer sebagaimana di maskuddalam Peratuan Bank Indonesia Nomor : 9/11/Pbi/2007.

daam tahun2014, bertempat di warung milik Saksi Muayanah di depan SPBU Buci Jalan SingayudaKelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat,telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah tas sandang berisi (satu) buahkalung emas rantai dan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Muayanahatau bukanah

100.000,00 1 Rp 100.000,00anakanak)Jumlah Kebutuhan dasar setiap bulan Rp 1.200.000,00 Menimbang, bahwa dari tabel tersebut, maka Majelis Hakim menetapkanjumlah kebutuhan dasar minimum anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jumlah tersebut tidak jauhberbeda dengan nilai tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat;Menimbang, bahwa pada prinsipnya kewajiban menafkahi anak terutamadibebankan kepada seorang ayah (Tergugat), namun demikian kewajibanmenafkahi bukanah

gugatan Penggugat yang diakui olehTBRQU Qi jeseesse eee seesecse nt ercemee et erence ereemeenerenrieeeeenerenieesMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperolehdari bukti T. 11 serta pengakuan para pihak sebagaimana dalilgugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkandengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa walaupun Para Penggugat bukanah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, paraPemohon mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P22 dan saksisaksiyang dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon bernama Siti Samsu Binti AlHamid dan Abdur Rachman Bin Ahmad, sudah dewasa dan sudah disumpah,oleh karenanya sesuai Pasal 147 HIR telah memenuhi syarat formil saksi;Menimbang, bahwa saksi Siti Samsu Binti Al Hamid telah menerangkanpada pokoknya saksi adalah tetangga dan bekerja di warung almarhum buKanah

maka majelis hakim sepakat mengabulkan tuntutan mutahPenggugat berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);Menimbang, bahwa tuntutan mutah Penggugat berupa uang sebesar Rp.2.000.000(dua juta rupiah), adalah tuntutan yang wajar, sedangkan kemampuan Tergugat untukmemberikan mutah Penggugat berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah) tidak menceriminkan rasa keadilan bagi Penggugat yang diceraikan oleh Tergugat danperceraian pun kKemauan Tergugat serta Penggugat bukanah

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya 2(dua) bulan saja kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkanTergugat bukanah sebagai suami yang baik dan bukan menjadi Imam bagirumah tangga;6. Bahwa perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatmulai 2 bulan setelah pernikahan disebabkan sebagai berikut:a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;b.

Obyek yang disebutkan pada angkaHalaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sbw(4) sebagal obyek sengketa, bukanah obyek yang sekarang dikuasai olehpara Tergugat, akan tetapi obyek tersebut adalah milik Penggugat, dansekarang dikuasai sendiri oleh Penggugat.

Obyek yang disebutkan pada angka (4) sebagal obyeksengketa, bukanah obyek yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat,akan tetapi obyek tersebut adalah milik Penggugat, dan sekarangdikuasai sendiri oleh Penggugat.

pertimbanganpertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Muara Bulian dalam putusannya No.141/Pid.B/2008/PN.MBLN diambil alin oleh Majelis Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasarputusannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, melanggar Pasal372 KUHP, sebagaimana dalam dakwan Subsidiair dan ini jelas perbuatanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindakpidana yaitu Tindak Pidana Penggelapan dan bukanah

100.000,00 1 Rp 100.000,00anakanak)Jumlah Kebutuhan dasar setiap bulan Rp 1.200.000,00 Menimbang, bahwa dari tabel tersebut, maka Majelis Hakim menetapkanjumlah kebutuhan dasar minimum anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jumlah tersebut jauh berbedadengan nilai tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat;Menimbang, bahwa pada prinsipnya kewajiban menafkahi anak terutamadibebankan kepada seorang ayah (Tergugat), namun demikian kewajibanmenafkahi bukanah

Sit.Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnyadianggap termuat dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa meskipun saksisaksi yang diajukan Penggugat adalahpara tetangga Penggugat, yang berdasarkan ketentuan umum pembuktian saksidalam hukum acara perdata bukanah merupakan orang yang terlarang dijadikansaksi sebagaimana ketentuan pasal 145 HIR dan termasuk juga orang yang dekatdengan Penggugat yang dalam perkara perceraian dengan alasan perselisinandan pertengkaran pihak

tersebutadalah sebagai persediaan untuk dipakai / dikonsumsi sendiri dirumahnya di Desa Luwe ;e Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabutersebut adalah Selasa tanggal 14 April 2015 di Rumah Terdakwasendiri di Desa Luwe Hulu ;e Bahwa benar barang bukti yang disita Polisi tersebut adalah benarmilik Terdakwa, sedangkan HP adalah yang Terdakwa pergunakanuntuk memesan sabu ;e Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi atau bidangpenelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta bukanah

Bahwa selain itu,aktivitas yang dilakukanolehTerdakwa bukanah aktivitas jual beli mata uang asing,melainkanpenjualan mata uang dinar lrak,yang bukan money changer sebagaimanadimaskud dalam Peratuan Bank Indonesia Nomor : 9/11/Pbi/2007.

DanPenggugat secara adat bukanah merupakan orang yang dapatdikategorikan sebagai Basa Nan Barampek;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telahmemberikan Putusan Nomor 13/PDT.G/2011/PN.PRM. tanggal 15 Desember2011 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PROVISI: Menyatakan menolak Provisi Para Penggugat;DALAM EKSEPSI; Menyatakan eksepsi Tergugat A.2 s/d Tergugat A.6, Tergugat B.1 s/d B13,dan Tergugat A.7 ditolak seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA; Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak

dengan cara melawan hukum, maka sudah sepatutnya bagi Terlawanmenggugat Turut terlawan dan para terlawan, dan bukan pihak yang tidakmemliki kuwalitas perbuatan, hubungan hukum, maupun kepentingan hukumdengan Terlawan maupun dengan obyek sengketa ;Dari keseluruhan uraian tersebut diatas, maka sebagai catatan untuk dicermati dalamperkara ini, bahwa : Perkara terdahulu bukanlah milik Para Pelawan sehingga tidak mengharuskan untukmenarik Para Pelawan Obyek yang disengketakan dalam perkara terdahulu bukanah

kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yangberwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan benda tersebutsebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidangan,sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150, tahun pembuatan 2007, warna Hitam, NomorRangka : MH8BG41CA7J155757, Nomor Mesin : E8818625M, Nomor Polisi : DA 4228HT yang Terdakwa tawarkan untuk gadaikan kepada saksi Aar bukanah

Hakimberkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwaharusdipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makaterhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal denganperbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas danberdasarakan permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman,maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang layak dan patut sertasesuai dengan kadar perbuatan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkankepada Terdakwa bukanah

masyarakatmenerima kehadiran penyedia BBM yang dilakukan dengan melanggar hukumsebagai suatu hal yang lumrah karena memang sangat membantu kebutuhanmereka, Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa salah satu pendorongnya adalah tidak hadirnya pemerintah dalamHalaman 16 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Skwmemberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat akan BBM sehingga dapatdijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanah

bulan Rp 1.200.000,00 Menimbang, bahwa dari tabel tersebut, maka Majelis Hakim menetapkanjumlah kebutuhan dasar minimum anak Penggugat dan Tergugat sejumlah RpHalaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 755/Pdt.G/2021/PA.Srh1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jumlah tersebut tidak jauhberbeda dengan nilai tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat;Menimbang, bahwa pada prinsipnya kewajiban menafkahi anak terutamadibebankan kepada seorang ayah (Tergugat), namun demikian kewajibanmenafkahi bukanah

kebijakankebijakan yang di anggapmenyimpang dari aturanaturan dan ketidakberpihaken terhadapmasyarakat.Bahwa sebagaimane prosedur wajib setiap aksi demonstrasi dan sesuaiperintah Undangundang Nomor 9 Tahun 1898 tentang kemerdekaanmenyampaikan pendapat di muka umum, maka perwakilan aksimenyampaikan surat pemberitahuan aksi ci Polres Dompu dan tembusanPolsek Pajo:Bahwa aksi yang dilakukan oleh elemen mahasiswa tersebut sejaiandengan perintah konsfitusi Pasal 28 E UndangUndang Dasar 1945,sehingga bukanah

kehijakankebijakan yang di anggapmenyimpang dari aturanaturan dan ketidakberpihakan terhadapmasyarakat.Bahwa sebagaimana prosedur wajib setiap aksi demonstrasi dan sesuaiperintah Undangundang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaanmenyampaikan pendapat di muka umum, maka perwakilan aksimenyampaikan surat pemberitahuan aksi di Polres Dompu dan tembusanPolsek Pajo:Bahwa aksi yang dilakukan clenh elemen mahasiswa tersebut sejalandengan perintah konstitusi Pasal 28 E UndangUndang Dasar 1945,sehingga bukanah