Ditemukan 110 data
118 — 47
., para Advokat dariKantor Hukum Advokat Bangsa Law Firm yangberalamat di Graha Dekopin Wil. NTB, Lt. I, Kav.
222 — 144
DEWAN KOPERASI INDONESIA (DEKOPIN) DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA, yang diwakili secara eks officio oleh Ketua DEKOPINWIL DKI JAKARTA, beralamat di Jln. Dharmawangsa Raya No. 18, lantai II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, disebut : TERGUGAT I ;2.
B.90.10307,di Kantor Advokat TOENGGAL SARAGIH,SH. dan Associates, Jln.Raya Poncol No. 19 It. 3, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 00103/JktKopMH2009, tanggal 792009 ;MELAWAN1 DEWAN KOPERASI INDONESIA (DEKOPIN) DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKD JAKARTA, yang diwakili secara eks officio oleh Ketua DEKOPINWIL DKI JAKARTA, beralamat di JIn.
Maka dengan itu gugatan ini walau hanya dilakukan oleh 10 (sepuluh)orang anggota mewakili 5 (lima) wilayah DKI Jakarta, dapat dibenarkan, dengan itugugatan ini dapat dikabulkan seluruhnya.Bahwa copy surat yang beredar dan sampai kepada Para Penggugat tersebut adalahsurat yang dibuat di atas Kop Surat DEWAN KOPERASI INDONESIA(DEKOPIN) Propinsi DKI Jakarta No. B/176/09.00E/VIII/2005 tanggal 11Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh H. A. Fathoni, SE, MM dengan membuatdi bawah nama itu Letkol.Adm.
Nrp. 512650, serta membuat cap DEKOPIN DKIJakarta. Bahwa seharusnya, setiap upaya melakukan tindakan, dan namanya untukmelaksanakan RALB KOSTI JAYA, maka seharusnya Kop Surat tempat dibuatnyaundangan dan surat surat lain harus di atas Kop Surat KOSTI JAYA. Maka semuasurat surat untuk kepentingan KOSTI JAYA, tapi dibuat diatas Kop SuratDEKOPIN, atau Kop Surat lainnya, adalah tidak sah, dan dapat dinyatakan bataldemi hukum.Bahwa Letkol. Adm H. A.
, No.03/RA/DEKOPIN/IV/1999, tanggal 22 April 1999,yang berbunyi : "Kegiatan DEKOPIN sesuai pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar,meliputi penguatan kelembagaan, meningkatkan fungsi advokasi, dan meningkatkanfungsi fasilitasi bagi gerakan koperasi"., atas fungsi fasilitasi tersebut dan permintaandari anggota Kosti Jaya berdasarkan surat P3KKJ nomor : 07/P3K/VII/05, tanggal 15Juli 2005, hal : Permohonan Penyelesaian Konflik, sehingga poin 16 dalam PokokPerkara tersebut tidak relevan untuk ditegaskan, karena
Tergugat II (Dua) dalammenjalankan fungsi fasilitasinya bukan sebagai anggota Kosti Jaya ;15 Bahwa pada poin 17 dalam Pokok Perkara, Tergugat II (Dua) dalam melaksanakantugasnya dengan etikat baik, mernbantu dan memfasilitasi pelaksanaan RALB KostiJaya tanggal 7 September 2005, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) AnggaranRumah Tangga DEKOPIN, No.03/RA/DEKOPIN/IV/1999, tanggal 22 April 1999,yang berbunyi : "Kegiatan DEKOPIN sesuai pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar,meliputi penguatan kelembagaan
1.ROHEMA
2.ROMLI
3.SUMIATI
Tergugat:
1.BUPATI JEMBER
2.PIMPINAN DEWAN KOPERASI INDONESIA DEKOPIN Daerah Kabupaten Jember
3.Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK dr. Soebandi
69 — 28
Penggugat:
1.ROHEMA
2.ROMLI
3.SUMIATI
Tergugat:
1.BUPATI JEMBER
2.PIMPINAN DEWAN KOPERASI INDONESIA DEKOPIN Daerah Kabupaten Jember
3.Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK dr. Soebandi
Pembanding/Tergugat II : PT.BANK BUKOPIN Tbk CABANG MATARAM Diwakili Oleh : RAHMAT ARI SEPTIAWAN, S.H.,M.H
Terbanding/Penggugat : MUHAMMAD SALEH
Terbanding/Turut Tergugat : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB
Turut Terbanding/Tergugat III : PT.TASPEN Persero CABANG MATARAM
99 — 57
WIL NTB);Bahwa berturutturut upaya Penggugat bersama BPKH DEKOPIN WIL NTBuntuk aktif menyelesaikan permasalahan telah melakukan langkahlangkahhukum melalui formalitas Suratsurat sebagai berikut:a.
Tanggal 13 Mei 2016 melalui kuasa hukum (BPKH DEKOPIN WILNTB)mengirim surat kepada Tergugat (II) dua dengan nomor surat:216/BPKHNTB/05/2016 tentang Permohonan Penghentian Auto Debit. Yang intinyabahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya minta penghentian auto debitpengiriman uang dari Tergugat (Il) dua kepada Tergugat (I) satu, karenaberdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat adalah nasabah TabunganHalaman 5 dari 40 hal.
Tanggal 15 November 2017 DEKOPIN WIL NTB mengirim surat kepadaKetua DPRD Provinsi NTB dengan nomor surat: B/29/DekopinwilNTB/X1I/2017 Perihal Permohonan Audience yang intinya bahwaDEKOPIN WIL NTB meminta Audience/Peserta kepada DPRD ProvinsiNusa Tenggara Barat untuk membahas masalah Revisi Perda ProvinsiNusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemberdayaan danPerlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.
Tanggal 23 Mei 2019, OJK mengirim surat kepada BPKH DEKOPIN WILNTB dengan nomor surat:SR62/X/KO.0801/2018 Perihal TanggapanPengaduan. Yang intinya bahwa OJK meminta kehadiran Penggugatuntuk mengambil dokumendokumen secara langsung pada Tergugat (Il)dua. Yang sebelumnya Penggugat telah melayangkan pengaduankepada kantor Otoritas Jasa Keuangan Mataram, namun tidakmempengaruhi lebih baik terhadap proses penyelesaian masalah kreditpensiun antara Penggugat dan Para Tergugat;13.
Bahwa berdasarkan poin 12.a sampai dengan poin 12.z diatas merupakanupaya hukum Penggugat untuk secara formal mengupayakan secaramusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang dalam pelaksanaannyadibantu oleh kuasa hukum dari BPKHNTB (BADAN PELAYANAN DANKONSULTASI HUKUM DEKOPIN WIL NTB) untuk dapat mencarimenyelesaian untuk keadilan dalam persoalan yang sedang di alamiPenggugat dengan caracara:a.
40 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
ParaPenggugat memperoleh jabatan dari hasil Rapat Anggota Luar Biasa(RALB) yang disaksikan oleh Ketua Dekopin Kabupaten DeliSerdang, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang sertabapak Kapolsek Tanjung Morawa;Bahwa, mengenai penyerahan dokumendokumen dari penguruslama ic. Para Tergugat kepada pengurus baru ic.
Termohon Kasasi,sesuai dari keterangan saksi Dekopin Deli Serdang bapak Zulkifli Utama;Bahwa, kepengurusan Para Tergugat Cq. Para Termohon Kasasi telah melanggarAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga merupakan cacat hukum, sebab ketuadan bendahara koperasi kepengurusan lama yaitu Para Tergugat Cq.
Syawal HarahapS.Ag. dan juga dihadiri oleh Dinas Koperasi atau UKM Deli Serdang, dan jugadihadiri oleh Ketua Dekopin Deli Serdang;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan PengadilanTinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepatdan benar, serta tidak salah menerapkan hukum karena sesuai dengan fakta persidanganPara Penggugat dibentuk oleh RALB yang tidak memiliki kewenangan
Pembanding/Tergugat II : Tn. Nusirwan Diwakili Oleh : YOANNA NILAKRESNA, SH., MH, dkk
Pembanding/Tergugat III : Tn. Albeni Yuliandra Diwakili Oleh : YOANNA NILAKRESNA, SH., MH, dkk
Pembanding/Tergugat IV : Tn. Aang Sunandar Diwakili Oleh : YOANNA NILAKRESNA, SH., MH, dkk
Pembanding/Tergugat V : Tn. Bungaran Marbun Diwakili Oleh : YOANNA NILAKRESNA, SH., MH, dkk
Pembanding/Tergugat VI : Tn. H. Kosim Harahap Diwakili Oleh : YOANNA NILAKRESNA, SH., MH, dkk
Pembanding/Tergugat VII : Tn. H. Iswan Diwakili Oleh : YOANNA NILAKRESNA, SH., MH, dkk
Pembanding/Tergugat VIII : Tn. Viving Haryanto Diwakili Oleh : YOANNA NILAKRESNA, SH., MH, dkk
Pembanding/Tergugat IX : Ny. Dr. Meizaningsih Diwakili Oleh : YOANNA NILAKRESNA, SH., MH, dkk
Terbanding/Penggugat I : Tn. H. Ronni Abdi, ST.MM
Terbanding/Penggugat II : Tn. Tasri, SE
Terbanding/Penggugat III : Tn. Reza Albi, SH
Turut Terbanding/Tergugat X : Dinas Koperasi dan UKM provinsi Riau
196 — 142
H.Halaman 19 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBRMarbakri, SH (Sekretaris PUSKOPKAR Riau) dan dihadiri 11(sebelas) UTUSAN DARI KOPERASI PRIMER anggotaPUSKOPKAR Riau dan dihadiri oleh undangan Kepala DinasKoperasi dan UKM Provinsi Riau, Kepala Dinas Koperasi dan UKMKota Pekanbaru serta Ketua DEKOPIN Wilayah Provinsi Riau.
Marbakri, SH (Sekretaris PUSKOPKARRiau) dan dihadiri 11 (sebelas) UTUSAN DARI KOPERASI PRIMERanggota PUSKOPKAR Riau dan dihadiri oleh undangan Kepala DinasKoperasi dan UKM Provinsi Riau, Kepala Dinas Koperasi dan UKM KotaPekanbaru serta Ketua DEKOPIN Wilayah Provinsi Riau.
H.Halaman 49 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBRMarbakri, SH (Sekretaris PUSKOPKAR Riau) dan dihadiri 11(sebelas) UTUSAN DARI KOPERASI PRIMER anggotaPUSKOPKAR Riau dan dihadiri oleh undangan Kepala DinasKoperasi dan UKM Provinsi Riau, Kepala Dinas Koperasi dan UKMKota Pekanbaru serta Ketua DEKOPIN Wilayah Provinsi Riau.
Marbakri, SH (Sekretaris PUSKOPKARRiau) dan dihadiri 11 (Ssebelas) UTUSAN DARI KOPERASI PRIMERanggota PUSKOPKAR Riau dan dihadiri oleh undangan Kepala DinasKoperasi dan UKM Provinsi Riau, Kepala Dinas Koperasi dan UKM KotaPekanbaru serta Ketua DEKOPIN Wilayah Provinsi Riau.
152 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesudah lahirnya putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri danPengadilan Tinggi) atas perkara ini, terdapat beberapa surat yang perludipertimbangkan (terlampir) yaitu:1.Surat Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia tanggal 18 Februari2016 Nomor B/59/DEKOPIN E/II/2016 atas nama H.A.M.Nurdin Halidyang ditujukan kepada Menteri Koperasi dan UKM RI prihal: Laporanhasil supervisi Tim Dekopin mengenai kinerja Koperasi Simpan Pinjam(KSP) Lombok Sejati NTB (lampiran 2);Laporan hasil supervisi ditemukan beberapa
Nomor 311 PK/Pdt/2017 Pungutan simpanan wajib (SWP) nasabah/peminjam; Tindakan Pengurus Koperasi Lombok Sejati dalam menanganikredit macet lebih mengutamakan proses hukum (pidana danperdata) dari pada proses musyawarah/kekeluargaan.Laporan Ketua Badan Pelayanan dan Konsultasi Hukum (BPKH)Dekopin Wil.
75 — 39
Sebelah Timur Berbatas Dengan : Jalan Dekopin 263 Mc. Sebelah Selatan Berbatas Dengan : Tanah Desa 302 Md. Sebelah Barat Berbatas Dengan : Tanah Sdr. Samsul Bahri 263Menjadi milik Penggugat/Pihak pertama sejumlah 1 (satu) hektar,sedangkan sisanya menjadi milik Tergugat/pihak kedua;3.
47 — 38
Dua kelompok pemberi kuasa diantaranyaAdy Sudibyo Cs menggugat di PN Jakarta Selatan danSyamsul Muarif Cs menyurati Panglima TNI, Dekopin,Gubernur dan Menter i Koperasi UKM danTEPQUGAT ~~~ mmm men win mn wi es me iToenggal Saragih, S.H. selaku Kuasa Ady Sudibyo Cs,telah mengajukan Gugatan ke Pangadilan Negeri JakartaSelatan dengan nomor perkaraNo.1617/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL.
Sedang pemberi kuasalainnya sudah mengajukan surat ke Panglima INI, keKOMPOLNAS, KAPOLRI, Jaksa Agung, ke DEKOPIN Pusat,Panglima TNI, KAPOLDA METRO JAYA, Kapolres' JakartaTimur, Kepala Staf TNI AU, ke Kementerian Koperasi UKMRi, ke berbagali instansilain; 2 rrr rrr re rr reer errr reer eee.
18 — 12
., keduanya Advokat/Penasehat Hukum Kantor Advokat Bangsa Low Firma,beralamat di Graha DEKOPIN WIL NTB Lt. 1, Kv1 JalanBung Karno 30 Mataram, Kota Mataram, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017 yang telahdi daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram padatanggal 18 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;melawanSepty Fauziah, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,alamat Lingkungan Pelita Gang Merdeka VII Nomor 19RT.003 Kelurahan Dasan Agung Baru, KecamatanSelaparang
Terbanding/Penggugat I : ROHEMA
Terbanding/Penggugat II : ROMLI
Terbanding/Penggugat III : SUMIATI
Turut Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN DEWAN KOPERASI INDONESIA DEKOPIN Daerah Kabupaten Jember
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK dr. Soebandi
56 — 20
Pembanding/Tergugat I : BUPATI JEMBER
Terbanding/Penggugat I : ROHEMA
Terbanding/Penggugat II : ROMLI
Terbanding/Penggugat III : SUMIATI
Turut Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN DEWAN KOPERASI INDONESIA DEKOPIN Daerah Kabupaten Jember
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK dr. Soebandiperkara perdata gugatan antara:1.BUPATI JEMBER, beralamat di Jalan Sudarman Nomor 1 Jember, dalam halini memberikan kuasa kepada RATNO CAHYADI SEMBODO,SH. selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Jember, Dkk,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018 yang telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember padatanggal 7 Maret 2018 dibawah register No.124/Pendaft/Pdt/2018/PN Jmr, sebagai Tergugat1;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Pembanding ;2.PIMPINAN DEWAN KOPERASI INDONESIA (DEKOPIN
olen Pemerintah Kabupaten Jember(yang diakui sebagai Inventaris kekayaaan milik Pemkab Jember), padahalHalaman 4 Putusan NOMOR 168/PDT/2019/PT SBYPara Penggugat selaku ahli waris dari Pewaris (LIMAN) maupun AlmarhumLIMAN (Pewaris) sendiri selaku Pemilik tanah obyek sengketa tidak pernahmelepaskan/ menyerahkan/ membebaskan kepada Pemerintahn KabupatenJember (Tergugat 1).Bahwa, lebih lanjut tanah obyek sengketa oleh Tergugat telah digunakanuntuk kepentingan mendirikan Kantor Dewan Keperasi Indonesia(DEKOPIN
MUHAMMAD SALEH
Tergugat:
1.KETUA KOPERASI NUSA SEJAHTERA
2.PT.BANK BUKOPIN Tbk CABANG MATARAM
3.PT.TASPEN Persero CABANG MATARAM
Turut Tergugat:
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB
105 — 57
WIL NTB);Bahwa berturutTurut upaya Penggugat bersama BPKH DEKOPIN WIL NTBuntuk aktif menyelesaikan permasalahan telah melakukan langkahlangkahhukum melalui formalitas Suratsurat sebagai berikut:a.
Tanggal 13 Mei 2016 melalui kuasa hukum (BPKH DEKOPIN WILNTB)mengirim surat kepada Tergugat (Il) dua dengan nomor surat:216/BPKHNTB/05/2016 tentang Permohonan Penghentian Auto Debit.
Tanggal 15 November 2017 DEKOPIN WIL NTB mengirim surat kepadaKetua DPRD Provinsi NTB dengan nomor surat: B/29/DekopinwilNTB/X1/2017 ~=Perihal Permohonan Audience yang intinya bahwaDEKOPIN WIL NTB meminta Audience/Peserta kepada DPRD ProvinsiNusa Tenggara Barat untuk membahas masalah Revisi Perda ProvinsiNusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemberdayaan danPerlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.
Yang intinyabahwa DEKOPIN WIL NTB menugaskan kepada alm. Drs.Alamsyah,SE., AK, M.AK, CA, CPA. Adalah SPECIAL AUDITOR KOPERASI Terkaitdengan bukti surat pada poin 12.t dan poin 12.u diatas. Agar dilakukankonfirmasi PERHITUNGAN hutang anggota KOPERASI kepadaTergugat (I) satu yang beralamat di Jalan Letjen Sutoyo Nomor.17 ABWaru, Sidoarjo, Jawa Timur;. Tanggal 17 Oktober 2018 Penggugat membuat surat pernyataan terkaitkeperluan register ulang data pensiunan pada Kantor PT.TASPENPersero.
Tanggal 23 Mei 2019, OJK mengirim surat kepada BPKH DEKOPIN WILNTB dengan nomor surat:SR62/X/KO.0801/2018 Perihal TanggapanPengaduan. Yang intinya bahwa OJK meminta kehadiran Penggugatuntuk mengambil dokumendokumen secara langsung pada Tergugat (II)dua.
22 — 8
Raya PasarMinggu No. 97 B Jakarta Selatan 12520 ( GEDUNG DEKOPIN) dan Jl.
Terbanding/Penggugat : FARIDAH
69 — 30
., yang selanjutnyadisebut Sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;LawanFARIDAH, beralamat di jl.narimau mataram Rt.001 Rw.078, Pejanggik,Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1.LALU AZHABUDDIN T, S.H.2.RUSDAN, S.H.3.IRAWAN APRIAN, S.H. semuanya Advokat pada kantorADVOKAT BANGSA Law Firma baik bersamasama maupunsendirisendiri, yang beralamat di Graha Dekopin WILNTB Lt.1Kav.1Jalan Bung Karno 30 Mataram, Kota Mataram, Provinsi NusaTenggara Barat, yang selanjutnya
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan,para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu No.97 B Jakarta Selatan 12520 (Gedung Dekopin);Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawan:Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Bekasi;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugatcerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat
21 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abimanyu, terletak di Kelurahan Beru, KecamatanWlingi, Kabupaten Blitar, dengan batasbatas sebelah:e Utara Tanah Dekopin Kabupaten Blitar dan Jalan Panjaitan;e Timur Jalan Panjaitan atau Jalan Diponegoro;e Selatan Tanah/rumah milik Budi Teja Kusuma;e Barat Jalan Raya Urip Sumoharjo;Menyatakan dan menetapkan bahwa Sita Eksekutorial yang telahdiletakkan pada tanggal 27 Juli 2010 sebagaimana tertuang dalamBerita Acara Sita Eksekusi tanggal 27 Juli 2010, Nomor 51/Pdt.G/2004/PN.BIt. adalah cacat hukum
Abimanyu, terletak di Kelurahan Beru,Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar dengan batasbatas:Hal. 9 dari 29 hal Putusan Nomor 1179 K/Pdt/2013e Utara Tanah Dekopin Kabupaten Blitar danJalan Panjaitan;e Timur Tanah Panjaitan atau JalanDiponegoro;e Selatan Tanah/rumah milik Budi TejaKusuma;e Barat Jalan Raya Urip Sumohardjo;4. Menyatakan dan menetapkan bahwa sita eksekutorial yang telahdiletakkan pada tanggal 27 Juli 2010, Nomor 51/Pdt.G/2004/PN.BIt.,adalah cacat hukum dan/atau batal demi hukum;5.
Abimanyu, terletak di Kelurahan Beru,Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar denganbatasbatas:e Utara Tanah Dekopin Kabupaten Blitar dan Jalan Panjaitan;e Timur Jalan Panjaitan atau Jalan Diponegoro;e Selatan Tanah/rumah milik Budi Teja Kusuma;e Barat Jalan Urip Sumohardjo;Jelasjelas telah mendelegitimasi Putusan Pengadilan Tinggi JawaTimur Nomor 518/PDT/2006/PT.SBY, tanggal 2 Maret 2007 jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 794 K/Pdt/2008, tanggal 14 Mei 2009, hal ini dikarenakan terhadap
20 — 3
Pemohonlah yang mendidik, mengasuh dan menyekolahkan anakanaknya;e Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dengan UMI SURYANI, selainmeninggalkan anak 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan sebidang tanahpekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah gedung terletak di Desa Geluran,Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Tirnur, sebagaimanatertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1125, seluas 141 M2 ;e Bahwa, Pemohon beserta anakanaknya menghendaki untuk menjaminkanbidang tanah tersebut pada Bank DEKOPIN
63 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abimanyu, terletak di Kelurahan Beru, KecamatanWlingi, Kabupaten Blitar, dengan batasbatas sebelah:e Utara Tanah Dekopin Kabupaten Blitar dan Jalan Panjaitan;e Timur Jalan Panjaitan atau Jalan Diponegoro;e Selatan Tanah/rumah milik Budi Teja Kusuma;e Barat Jalan Raya Urip Sumoharjo;Menyatakan dan menetapkan bahwa Sita Eksekutorial yang telahdiletakkan pada tanggal 27 Juli 2010 sebagaimana tertuang dalamBerita Acara Sita Eksekusi tanggal 27 Juli 2010, Nomor 51/Pdt.G/2004/PN.BIt. adalah cacat hukum
Abimanyu, terletak di Kelurahan Beru,Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar dengan batasbatas:Hal. 9 dari 29 hal Putusan Nomor 1179 K/Pdt/2013e Utara Tanah Dekopin Kabupaten Blitar danJalan Panjaitan;e Timur Tanah Panjaitan atau JalanDiponegoro;e Selatan Tanah/rumah milik Budi TejaKusuma;e Barat Jalan Raya Urip Sumohardjo;4. Menyatakan dan menetapkan bahwa sita eksekutorial yang telahdiletakkan pada tanggal 27 Juli 2010, Nomor 51/Pdt.G/2004/PN.BIt.,adalah cacat hukum dan/atau batal demi hukum;5.
Abimanyu, terletak di Kelurahan Beru,Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar denganbatasbatas:e Utara Tanah Dekopin Kabupaten Blitar dan Jalan Panjaitan;e Timur Jalan Panjaitan atau Jalan Diponegoro;e Selatan Tanah/rumah milik Budi Teja Kusuma;e Barat Jalan Urip Sumohardjo;Jelasjelas telah mendelegitimasi Putusan Pengadilan Tinggi JawaTimur Nomor 518/PDT/2006/PT.SBY, tanggal 2 Maret 2007 jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 794 K/Pdt/2008, tanggal 14 Mei 2009, hal ini dikarenakan terhadap
89 — 30
HAMID LAGONAH dibawah sumpah menerangkanyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua KUD sejak tahun 2004;Bahwa saksi sebelum diangkat sebagai Ketua Koperasi bekerjasebagai Juru Penerangan di Kecamatan Pagimana;Bahwa saksi selama menjabat sebagai Ketua KUD, pernahmelakukan kegiatankegiatan antara lain menghadiri undanganundangan dalamrangka kegiatan Koperasi sebagai contoh pada tahun 2006 pernahdiundang oleh DEKOPIN untuk membicarakan SWKP bertempat diKm.1 Luwuk yang mengundang
Baharuddin Tjatjo;Bahwa dalam pertemuan DEKOPIN di Km 1 tersebut selainmembicarakan SWKP, pada akhir acara saudara Baharuddin Tjatjomeminta tanda tangan untuk memberikan dukungan agar diterbitkansertipikat tapi saksi salah satunya yang menolak;Bahwa pada saat menjelang Bulan Ramadhan tahun 2010 datangke rumah saksi seseorang bernama Rahman untuk memintadukungan penerbitan sertipikat asset di Km 1 yang akan dijual keHaji Kalla, dengan alasan apabila laku terjual semua KUDKUDakan mendapatkan dana 100
Baharuddin TjatjoMeNQUASAI............2.55menguasai tanah objek sengketa dan dasar penguasaannya;Bahwa saksi Pada saat pertemuan dengan DEKOPIN tahun 2006tersebut menolak memberikan dukungan kepada saudaraBaharuddin Tjatjo, alasannya karena setiap Rapat Anggota Tahunan(RAT) selalu diingatkan oleh Ketua PUSKUD Sulawesi Tengahuntuk menjaga asetaset diwilayah masingmasing;Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi mengetahui obyeksengketa tersebut dikuasai oleh Baharuddin Tjatjo;Bahwa saksi didatangi
137 — 40
(Vide Bukti); Uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan alasandiberikan untuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) namun ketikadipertanyakan tidak dapat membuktikan secara hukum. (Vide Bukti);d. Bahwa Tergugat (Prof. Marbakri, SH) Melakukan perjanjian jual beli danAktaJual Beli mengatas namakan PUSKOPKAR terhadap lahan yangbukan milik PUSKOPKAR yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadiPara Tergugat. (Vide Bukti);e.
Uang sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) denganalasan diberikan untuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) namunketika dipertanyakan tidak dapat membuktikan secara hukum.Bahwa terhadap dugaan ini, justru menunjukkan ketidaktahuan dan ketidakmengertian Para Penggugat terhadap apa yang merupakan milikPUSKOPKAR Riau dan yang bukan milik PUSKOPKAR Riau dan apa yangsebenarnya ada didalam tubuh koperasi PUSKOPKAR Riau ini.
Uang sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) denganalasan diberikan untuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) namunketika dipertanyakan tidak dapat membuktikan secara hukum.Halaman 54 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.
Pbr.11.12.UKM Provinsi Riau, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru sertaKetua DEKOPIN Wilayah Provinsi Riau. Rapat Anggota Luar Biasa yangdilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2015 ini menetapkan dan mengesahkanSusunan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan(PUSKOPKAR) Riau Masa Bakti 2015 2020 dengan susunan sebagai berikut : PengurusKetua : Prof. H.
Marbakri, SH (Sekretaris PUSKOPKAR Riau) dan dihadiri 11 (sebelas)UTUSAN DARI KOPERASI PRIMER anggota PUSKOPKAR Riau dan dihadirioleh undangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Kepala DinasKoperasi dan UKM Kota Pekanbaru serta Ketua DEKOPIN Wilayah ProvinsiRiau.