Rentang KendaliBidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung di Kabupaten Kampar,Menunjuk Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar untukMenandatangani Surat Penetapan Pembongkaran adalah telah sesuai dengan ketentuansebagaimana Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) huruf i Peraturan Bupati Kampar Nomor 55Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan DinasDinasKabupaten Kampar; Bahwa mencermati bukti P 2 = bukti T 8 tentang Surat Izin Pendirian PasarNomor: 060/DPKP

: 640/CKTRSET/2013/630 tertanggal 25 Juni 2013,telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, oleh karena tidakterbukti keputusan obyek gugatan mengandung cacat hukum, maka gugatan Penggugatsecara hukum harus ditolak; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut Majelis HakimPengadilan Tinggi Medan tidak sependapat karena yang menjadi pokok masalah dalamperkara tersebut adalah masalah pembongkaran atas bangunan pasar yang telahmendapat Surat Izin Pendirian Pasar Nomor: 060 /DPKP

dan diparaf oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutelah ...13telah sesuai dengan aslinya pada tanggal 14 Nopember 2013 sehingga bukti tersebuttelah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah; Menimbang, bahwa adanya izin pasar sebagaimana bukti P02 juga disebutkanoleh Bupati Kampar Jefri Nur melalui Sekretaris Daerah dengan suratnya No.331.1/Pol PP.Set/332 tertanggal 22 Mei 2013 yang dikirimkan kepada Penggugat yangpada pokoknya menyatakan bahwa Izin Pendirian Pasar Nomor:060/DPKP

dengan alasanbahwa kewenangan untuk menandatangani izin pasar adalah ada pada Bupati/Walikota;Menimbang, bahwa apabila benar adanya kekeliruan kewenangan dalampenandatanganan izin, maka untuk kepastian hukum kekeliruan tersebut kekeliruanpejabat yang tidak bisa dibebankan kepada pemegang izin, maka pejabat setempatharus memperbaiki kekeliruannya dengan tidak merugikan pemegang izin; Menimbang, bahwa dengan alasan pendirian pasar tidak memiliki izin danalasan lain Izin Pendirian Pasar Nomor: 060/DPKP

adalahbangunan sarana pasar tradisional yang terlebih dahulu mendapat dukungan dari CamatSiak Hulu Kabupaten Kampar sebagaimana bukti P03, dukungan dari Kepala DesaBaru Kecamatan Siak Hulu, dukungtan dari Desa Pangkalan Baru Kecamatan SiakHulu, dukungan dari Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu, dukungan dari DesaTanah Merah Kecamatan Siak Hulu dan dukungan dari Desa Pandau Jaya KecamatanSiak Hulu, dimana dukungandukungan tersebut menjadi dasar dalam penerbitan SuratIzin Pendirian Pasar Nomor: 060/DPKP

tanggal 16 September 2015 Saksi SELAMAT Bin LAPPO (Alm)diundang untuk melakukan negosiasi harga dikantor DPKP KotaBalikpapan, selanjutnya Saksi SELAMAT Bin LAPPO (Alm) datang kekantor DPKP Kota Balikpapan bersama Isteri, dan sesampainyadikantor DPKP bertemu Saudari RUSDIANA alias ROSDIANA aliasROS Binti LODE NUHU (Alm) (Daftar Pencarian Orang/DPO),selanjutnya pada saat rapat negosiasi harga Saudari RUSDIANA aliasROSDIANA alias ROS Binti LODE NUHU (Alm) (Daftar PencarianOrang/DPO) menyuruh Saksi

MOHAMMAD YUSUF BinLAIRING (Alm) (Sekretaris DPKP Kota Balikpapan), Saksi Drs. SAYIDMUHDAR Bin SAYID IDRUS (PNS Camat Balikpapan Utara), SaudaraM.

RUSDIANA memberitahusaksi bahwa saksi diundang untuk negosiasi harga dan agar saksimembawa istri;Bahwa saksi menerangkan setelah itu pada tanggal yang ditetapkandalam undangan tersebut, 16 September 2015 saksi pergi bersamaistri Saksi Ke Kantor DPKP kota Balikpapan. Saat saksi sampai, Sdri.RUSDIANA sudah ada di DPKP kota Balikpapan. Kemudian saat itusaksi disurun untuk menunggu di belakang kantor DPKP kotaBalikpapan. Kemudian Sdri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa selaku perantara jual bell tanan Rumah Potong Unggas(RPU) di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) KotaBalikpapan;Bahwa pada tahun 2014 oleh DPKP membuat Rencana Kerja Anggaran(RKA) untuk pengadaan lahan Rumah Potong Unggas (RPU) dimana RKAuntuk pengadaan lahan tersebut oleh DPKP dibuat sebesar Rp3,5 Milyarkarena ada devisit anggaran maka RKA diubah menjadi Rp2,5

Pada periode MeiOktober 2014, DPKP Kota Balikpapan melalui saksiNOORLENAWATI telah melakukan Kontrak dengan PT.

RATNA PANCA MARDANI untuk segera datang ke kantorDPKP Kota Balikpapan untuk mengetik/merubah RKA PengadaanLahan RPU karena telah ditunggu oleh saksi CHAIDARCHAIRULSYAH (selaku Kepala DPKP) dan saksi MUHAMMADYUSUF (Selaku Sekretaris DPKP) pada saat saksi tiba di KantorDPKP Kota Balikpapan sekitar pukul 22.00 wita adalah saksiCHAIDAR CHAIRULSYAH (Selaku) Kepala DPKP), saksiMUHAMMAD YUSUF (Selaku Sekretaris DPKP), saksi DANUWALIYO dan saksi INTAN APRI RANTI sudah Hadir di Kantor DPKPHalaman 38 dari

MUHAMMAD YOSMIANTO selaku kepala DPKP kotaBalikpapan, Sdri. NOORLENAWATI dari DPKP kota Balikpapan, Sdri.RATNA PANCA MARDANI dari DPKP kota Balikpapan, perwakilanKelurahan Karang Joang Balikpapan, Sdr. SUTRISNO dari BagianPerlengkapan kota Balikpapan, Sdr. IBRAHIM dari KDAWP,perwakilan BLH dan Sdr. DODY YULIANTO dari Bappeda kotaBalikpapan. Adapun yang dibahas pada saat itu ialah mengenai hasilpertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kotaBalikpapan.

DEDI DAMBUDI (Bendahara Pengeluaran DPKP)bahwasannya lahan yang dibebaskan hanya seluas 2,5 Ha, dariinformasi itu, saksi menghubungi sdr.

menandatangani SuratPerjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor:10.a/ DPKP/ X/ 2006/511.2,tentang Kegiatan Pembangunan Pasar Sungai Guntung (Multy Years)Pekerjaan Pembangunan Pasar Bertingkat Sungai Guntung di KabupatenIndragiri Hilir, pada tanggal 16 Oktober 2006; Bahwa, PENGGUGAT lewat kuasanya juga telah menandatangani SuratPerjanjian Pemborongan Kontrak Anak 1 Tahun 2006 Nomor: 12/ DPKP/X/2006/511.2, tentang Kegiatan Pembangunan Pasar Sungai GuntungPekerjaan Pembangunan Pasar Bertingkat Sungai Guntung

TBH.10.794.223.000, (Sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta duaratus dua puluh tiga ribu rupiah) berubah menjadi Rp.13.000.000.000, (Tigabelas milyar rupiah); Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 10.a/DPKP/X/2006/511.2 tanggal 16 Oktober 2006 dan Surat PerjanjianPemborongan Kontrak Anak 1 Tahun 2006 Nomor: 12/ DPKP/X/ 2006/511.2 tanggal 18 Oktober 2006 tersebut, PENGGUGAT telah melaksanakandan menyelesaikan Kegiatan Pembangunan Pasar Sungai GuntungPekerjaan

TBH.PRIMAJU dalam kaitannya sebagai pelaksana pekerjaan/ penyediabarang pada Pembangunan Pasar Bertingkat Sungai Guntung; c. bahwa kemudian, PENGGUGAT dalam dalilnya pada: angka 2 (dua) menyatakan: obahwa PENGGUGAT lewatkuasanya telah menandatangani Perjanjian Pemborongan(Kontrak) Nomor : 10.a/DPKP/X/2006/51 1.2...dst.: angka 3 (tiga) menyatakan: bahve PENGGUGAT lewatkuasanya juga telah menandatangani Perjanjian Pemborongan Kontrak Anak Tahun 2006 Nomor: 12/DPKP/ X/2006/511.2.... dst. angka 4 (empat

DHARMAABDI PRIMAJU, seperti: Perjanjian Pemborongan (Kontrak)Nomor : 10.a/DPKP/X/2006/ 511.2 Kegiatan Pembangunan PasarSungai Guntung (Multy Years) Pekerjaan Pembangunan PasarBertingkat Sungai Guntung tertanggal 16 Oktober 2006 danPerjanjian Pemborongan Kontrak Anak Tahun 2006 Nomor: 12/DPKP/X/2006/511.2 tertanggal 18 Oktober 2006 beserta semuaaddendumnya, serta Nota Kesepakatan Nomor:174.7/ DISPERINDAGSET/IV/ 2010 tanggal 28 April 2010 tentang EskalasiKegiatan Pembangunan Pasar Sungai Guntung sebagaimanadimaksud

Pasal 3 Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Addendum Il Nomor :10.c/DPKP/V2008/511.2 tanggal 9 Januari 2008 yang menyatakanbahwaWaktu Pelaksanaan : Tetap.

Gunung Bahagia seluas 329 M2 atas nama ARIEF BUDI HARTO beserta bangunan diatasnya (IMB No. 000321/DPKP/BS/GB tanggal 18 Oktober 2002), terletak di Komplek PLN Bumi Rengganis Blok 9-B No. 07 RT. 095, Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan ; dan - Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1122/Kel.

Gunung Bahagia seluas 329 M2 atas namaARIEF BUDI HARTO (Bukti P7) beserta bangunan diatasnya (IMB No. 000321/DPKP/BS/GB tanggal 18 Oktober 2002/Bukti P8), terletak di Komplek PLN BumiRengganis Blok 9B No. 07 RT. 095, Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan ;2 Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1122/Kel.

Gunung Bahagia seluas 329 M2 atas namaARIEF BUDI HARTO beserta bangunan diatasnya (IMB No. 000321/DPKP/BS/GBtanggal 18 Oktober 2002), terletak di Komplek PLN Bumi Rengganis Blok 9B No.07 RT. 095, Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan ; danTanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1122/Kel.

Gunung Bahagia seluas 329 M2 atas nama ARIEF BUDI HARTO,diberi tanda P7 ; 8 Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Izin MendirikanBangunan atas nama ARIEF BUDI HARTO, No. 000321/DPKP/BS/GB tanggal18 Oktober 2002, diberi tanda P8 ; 9 Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimaterai cukup Sertifikat Hak GunaBangunan No. 1122/Kel.

Gunung Bahagia seluas 329 M2 atas namaARIEF BUDI HARTO beserta bangunan diatasnya (IMB No. 000321/DPKP/BS/GBtanggal 18 Oktober 2002), terletak di Komplek PLN Bumi Rengganis Blok 9B No.07 RT. 095, Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan ; dane Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1122/Kel.

Dinas Pertanian Kabupaten Morotal1.PPoC Pn oRekomendasi nomor :Rekomendasi nomor :Rekomendasi nomor :Rekomendasi nomor :Rekomendasi nomor :Rekomendasi nomor :Rekomendasi nomor :Rekomendasi nomor :Rekomendasi nomor :2018520/13/DPKP/2018 tanggal 07 Maret 2018520/13.a/DPKP/2018 tanggal 07 Maret 2018520/97.a/DPKP/2018 tanggal 07 Mei 2018520/97.b/DPKP/2018 tanggal 07 Mei 2018520/109/DPKP/2018 tanggal 06 Agustus 2018520/109.a/DPKP/2018 tanggal 06 Agustus 2018520/179/DPKP/2018 tanggal 05 September 2018520

/149/DPKP/2018 tanggal 21 Desember 2018520/149.a/DPKP/2018 tanggal 21 Desemberi.

/2018 tanggal 07 Maret 2018520/13.a/DPKP/2018 tanggal 07 Maret 2018520/97.a/DPKP/2018 tanggal 07 Mei 2018520/97.b/DPKP/2018 tanggal 07 Mei 2018520/109/DPKP/2018 tanggal 06 Agustus 2018520/109.a/DPKP/2018 tanggal 06 Agustus 2018520/179/DPKP/2018 tanggal 05 September 2018520/149/DPKP/2018 tanggal 21 Desember 2018520/149.a/DPKP/2018 tanggal 21 DesemberHalaman 45 dari 181 Putusan Nomor 8/Pid.SusT PK/2020/PN.TteDinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sula1.

Rekomendasi nomor :plRekomendasi nomor :Rekomendasi nomor :Rekomendasi nomor :Rekomendasi nomor :520/13/DPKP/2018 tanggal 07 Maret 2018520/13.a/DPKP/2018 tanggal 07 Maret 2018520/97.a/DPKP/2018 tanggal 07 Mei 2018520/97.b/DPKP/2018 tanggal 07 Mei 2018520/109/DPKP/2018 tanggal 06 Agustus 2018520/109.a/DPKP/2018 tanggal 06 Agustus 2018Halaman 66 dari 181 Putusan Nomor 8/Pid.SusT PK/2020/PN.Tte7. Rekomendasi nomor : 520/179/DPKP/2018 tanggal 05 September 20188.

Rekomendasi nomor : 520/97.a/DPKP/2018 tanggal 07 Mei 2018Rekomendasi nomor : 520/97.b/DPKP/2018 tanggal 07 Mei 2018Rekomendasi nomor : 520/109/DPKP/2018 tanggal 06 Agustus2018Rekomendasi nomor : 520/109.a/DPKP/2018 tanggal 06 Agustus2018Rekomendasi nomor : 520/179/DPKP/2018 tanggal 05September 2018Rekomendasi nomor : 520/149/DPKP/2018 tanggal 21 Desember2018Rekomendasi nomor : 520/149.a/DPKP/2018 tanggal 21Desember 2018i.

kayutersebut seharusnya patut menduga bahwa kayu sebanyakkurang lebih 4861,7 M (empat ribu tiga ratus enampuluh satu koma tujuh meter kubik) yang diterima olehTerdakwa berkali kali tersebut berasal dari kawasanhutan yang diambil atau dipungut secara tidak = sahkarena tanpa dilengkapi dengan SKSHH = (SuratKeterangan Sahnya Hasil WHutan ) setiap kali menerimakayu tersebut;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Hasil KayuTangkapan Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahKepulauan Riau Nomor: 02/BAPKS/DPKP

karena sumber penebangan kayu tidak memiliki = izindari pihak yang berwenang dan Terdakwa yang sudahdiberi tanggung jawab meneliti kebenaran asal kayutersebut dari mana dan Terdakwa patut menduga bahwakayu sebanyak kurang lebih 4361,7 M (empat ribu tigaratuS enam puluh satu koma tujuh meter kubik) berasaldari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secaratidak sah ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Hasil KayuTangkapan Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahKepulauan Riau Nomor: 02/BAPKS/DPKP

73,825 (tujuh puluh tigakoma delapan dua lima) keping;Bahwa untuk menunjang kegiatan industri pengelolaankayu tersebut, Terdakwa menggunakan alat alat berupa3 (tiga) unit mesin pemotong kayu,(tiga) unit gerobak dorong, 60 (enam puluh) lembarmata gergaji ukuran besar, 3 (tiga) mesin gerinda, 1(satu) unit mesin penarik kayu, 1 (satu) unit mesinpenarik kayu balok ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Hasil KayuTangkapan Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahKepulauan Riau Nomor: 02/BAPKS/DPKP

73,825 (tujuh puluh tigakoma delapan dua lima) keping;Bahwa untuk menunjang kegiatan industri pengelolaankayu tersebut, Terdakwa menggunakan alat alat berupa3 (tiga) unit mesin pemotong kayu,(tiga) unit gerobak dorong, 60 (enam puluh) lembarmata gergaji ukuran besar, 3 (tiga) mesin gerinda, 1(satu) unit mesin penarik kayu, 1 (satu) unit mesinpenarik kayu balok ;NoBahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Hasil KayuTangkapan Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahKepulauan Riau Nomor: 02/BAPKS/DPKP

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

BPDJawa Barat dan Banten, Tok No. 15/80/DPKP/Bd/Rahasia tanggal 20 Desember 2013,perihal : Pemberitahuan Hasil Sementara UjiKemampuan dan Kepatutan (Fit and ProperTest) Terhadap Anggota Direksi dan PejabatEksekutif Bank Saudara. (fotokopi sesuaidengan sii) ;Surat Bank Indonesia kepada Sdr. BienSubiantoro PT. BPD Jawa Barat dan Banten,Tbk No. 15/81/DPKP/Bd/ Rahasia tanggal 20Desember 2013, perihal : Hasil Sementara UjiKemampuan dan Kepatutan (Fit and ProperTest).

., Nomor : 15/45/DPKP/ BD/Rahasia, tanggal 8 Juli 2013, Perihal : HasilPemeriksaan Khusus terhadap Bank Saudara.(fotokopi sesuai dengan asili) ;Halaman 113 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUNJKTBukti T 26 gBukti T 26 hBukti T 26 i27. Bukti T 27114Risalah Rapat No. 15/183/DPKP/Bd/Rahasiatanggal 26 September 2013, PerihalPembahasan Proges Tindak LanjutPemenuhan Komitmen Bank terhadap BankIndonesia, Beserta Lampirannya.

., Nomor : 15/183/DPKP/BD,tanggal 8 Juli 2013, Perihal : PenyampaianRisalah Rapat. (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat dari Kantor Perwakilan Bank IndonesiaWilayah VI kepada Direksi PT BPD Jabar danBanten, Tbk., Nomor : 15/91/DPKP/BD/Rahasia, tanggal 30 Desember 2013, Perihal :Upaya Perbaikan Permasalahan PengadaanGedung Kantor Bank Saudara.

(Vide Bukti T.5 dan T.6) ;Bahwa Tergugat telah melakukan pemeriksaan kembali kepadaPenggugat sesuai Suratnya No.15/48/DPKP/Bd/Rahasia tanggal 25Juli 2013. (Vide Bukti T.7) ;Bahwa Surat Bank Indonesia kepada Direksi PT. BPD Jawa Barat danBanten, Tok No. 15/66/DPKP/Bd/ Rahasia tanggal 22 November 2013,perihal : Permintaan Klarifikasi Dalam Rangka Uji Kemampuan danKepatutan Terhadap Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BankSaudara dan Surat Bank Indonesia kepada Sdr.

Bien Subiantoro PT.BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk No. 15/66/DPKP/Bd/ Rahasiatanggal 22 November 2013, perihal : Permintaan Klarifikasi DalamRangka Uji Kemampuan dan Kepatutan.dan Surat Bien Subiantorokepada Direktur Eksekutif Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VItanggal 6 Desember 2013, perihal : Klarifikasi atas Surat BI No. 15/68/DPKP/Bd/Rahasia, tanggal 22 November 2013 berikut lampiran surattersebut (Vide Bukti T. 9 a,b dan c) ;7.

Setelah selesai pembicaraan dengan Saksi RAMSYAH, SaksiSELAMAT Bin LAPPO (Alm) (dalam penuntutan terpisah/splitsing)dan Terdakwa AMBROS KEDA Bin FRANS GILI pulang.Pada tanggal 16 September 2015 Saksi SELAMAT Bin LAPPO (Alm)(dalam penuntutan terpisah/splitsing) pergi bersama istrinya ke KantorDPKP kota Balikpapan untuk memenuhi undangan DPKP dalam rangkanegosiasi harga lahan.

Saat Saksi SELAMAT Bin LAPPO (Alm) (dalampenuntutan terpisah/splitsing) Sampai, Saudari RUSDIANA aliasROSDIANA alias ROS Binti LODE NUHU (Alm) (Daftar PencarianOrang/DPO) sudah ada di DPKP kota Balikpapan. Kemudian saat ituSaksi SELAMAT Bin LAPPO (Alm) (dalam penuntutanterpisah/splitsing) disuruh untuk menunggu di belakang kantor DPKPkota Balikpapan.

Setelah selesai pembicaraan dengan Saksi RAMSYAH, SaksiSELAMAT Bin LAPPO (Alm) (dalam penuntutanterpisah/splitsing)dan Terdakwa AMBROS KEDA Bin FRANS GILIpulang.Pada tanggal 16 September 2015 Saksi SELAMAT Bin LAPPO (Alm)(dalam penuntutan terpisah/splitsing) pergi bersama istrinya ke KantorDPKP kota Balikpapan untuk memenuhi undangan DPKP dalam rangkanegosiasi harga lahan.

MUHAMMAD YUSUF BinLAIRING (Alm) (Sekretaris DPKP Kota Balikpapan), Saksi Drs. SAYIDMUHDAR Bin SAYID IDRUS (PNS Camat Balikpapan Utara), SaudaraM.

RATNA PANCAMARDANI Binti SOEMARWO (Alm), Saksi Ir, MUHAMMAD YUSUF BinLAIRING (Alm) (Sekretaris DPKP Kota Balikpapan), Saksi Drs. SAYIDMUHDAR Bin SAYID IDRUS (PNS Camat Balikpapan Utara), SaudaraM.

SPM : 0050/SPM/DPKP/2016 Tanggal 30 Juni 2016 ( Asli ) ;

2044/SP2D/ LS/DPKP/BL PAD/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 (Asli) ;

SPM : 0266/SPM/DPKP/2016 Tanggal 20 Desember 2016 ( Asli ) ;

:3237/SP2D/ LS/DPKP/BL PAD/2016 Tanggal 23 Desember 2016 (Asli) ;

SPM : 0264/SPM/DPKP/2016 Tanggal 20 Desember 2016 ( Asli ) ;

Pengajuan permohonan pelaksanaan konsultasipublik/sosialisasi Amdal oleh pemrakarsa sesuai surat KepalaDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi SumselNomor 049/900/DPKP/2020 tanggal 17 Juli 2020;b.

Penyampaian kembali perbaikan ke2 Kerangka Acuan Andaloleh Pemrakarsa melalui surat Kepala Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Provinsi Sumsel Nomor049/739/DPKP/2020 tanggal 23 November 2020.

(sesuai dengan asli tanpa lampiran);Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanProvinsi Sumatera Selatan Nomor : 049/134/DPKP/2020tanggal 21 Januari 2020. (fotokopi dari fotokopi);Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanProvinsi Sumatera Selatan Nomor : 049/134/DPKP/2020tanggal 21 Januari 2020. (sesuai dengan asli tanpalampiran);Dokumen kerangka acuan Rencana PembangunanKawasan Baru Terpadu pada Lahan seluas 45,45 Ha dikota Palembang.

T.ll Intv15dengan asili);: Surat Kepala Dinas Perumahan dan KawasanPemukiman tanggal 17 ~=Juli 2020 Nomor049/899/DPKP/2020 hal Permohonan JadwalKonsultasi Publik/Sosialisasi Amdal. (sesuai denganasli);:Surat Kepala Dinas Perumahan dan KawasanPemukiman tanggal 2 September 2020 Nomor049/1180/DPKP/2020 hal Permohonan Pemeriksaandan Penilaian.

T.II Intv26 :27. 7.11 Intv27 :2020 Nomor 049/739/DPKP/2020 hal PenyampaianHasil Perbaikan Dokumen Kerangka Acuan. (Sesuaidengan asli tanpa lampiran);Surat Direktur PT Environesia Global Saraya tanggal15 Desember 2020 Nomor 142/SPB/EGSC/X1/2020hal Penyampaian Dokumen Hasil Perbaikan. (sesuaidengan asli tanpa lampiran);Surat Kepala Dinas Perumahan dan KawasanPemukiman Provinsi SumSel tanggal 23 November2020 Nomor 760/915/DPKP/2020 hal PenyampaianHasil Perbaikan Dokumen Rapat Amdal RKLRPL.

PUTUSANNomor: 2297/Pdt.G/2012/PA.BjnBISMILLAAHTRROHMAANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara perceraian yang diajukanoleh:PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dishutbun), tempatkediaman di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebutsebagai " Pemohon";MELAWANTERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (DPKP), tempatkediaman di Kabupaten

Dalam Penundaan :- Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 79/G/PEN/2013/PTUN-MDN Tanggal 28 Agustus 2013, Tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 030/1035/DPKP-LBU/I/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Perihal : Pemberitahuan Pengosongan Rumah Toko (ruko) untuk atas nama para pemilik rumah toko (ruko) - Para Penggugat, yang ditandatangani Sekretaris Daerah Labuhanbatu Utara atas nama Bupati Labuhanbatu Utara ; ----

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 030/1035/DPKP-LBU/I/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Perihal : Pemberitahuan Pengosongan Rumah Toko (ruko) untuk atas nama para pemilik rumah toko (ruko) - Para Penggugat, yang ditandatangani Sekretaris Daerah Labuhanbatu Utara atas nama Bupati Labuhanbatu Utara ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 030/1035/DPKP-LBU/I/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Perihal : Pemberitahuan Pengosongan Rumah Toko (ruko) untuk atas nama para pemilik rumah toko (ruko) - Para Penggugat, yang ditandatangani Sekretaris Daerah Labuhanbatu Utara atas nama Bupati Labuhanbatu Utara ; ------------------------------------------------------------------------------------4.

Foto copy Surat Bupati Labuhanbatu Utara yang ditandatangani SekretarisDaerahKabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 030/968/DPKP/2013 Tanggal 17 Juni6932.33s34.35.36.37.38.2013 Perihal : Pembahasan Pemanfaatan Ruko Milik Pemkab LabuhanbatuUtara (Bukti T13.1) ; 32. Foto ...Foto copy Surat PT.

Pada bulan Mei 2014, DPKP Kota Balikpapan melalui saksiNOORLENAWATI telah melakukan Kontrak dengan PT.

Pada sekitar bulan Desember 2014, Kepala DPKP Kota BalikpapanTerdakwa Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH BinCHAIRULSYAH (Alm)mutasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor :Kep.821.2/101/2014 tanggal 17 Desember 2014, Tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di LingkunganPemerintah Kota Balikpapan atas nama Ir.

Pada tanggal 25 Mei 2015 pembuatan surat SKPD DPKP terkaitpermohonan penetapan lokasi kepada Walikota Balikpapan, selanjutnyaPada tanggal 18 Juni 2015 Walikota Balikpapan mengelurakan SuratKeputusan tentang penetapan lokasi untuk lahan RPU.

SUKRI WAHID, saksi NOERYATIselaku Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan.Pada periode MeiOktober 2014, DPKP Kota Balikpapan melalui saksiNOORLENAWATI telah melakukan Kontrak dengan PT.

Pada sekitar bulan Desember 2014, Kepala DPKP Kota BalikpapanTerdakwalr. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH BinCHAIRULSYAH (Alm)mutasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor :Kep.821.2/101/2014 tanggal 17 Desember 2014, Tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di LingkunganPemerintah Kota Balikpapan atas nama Ir.

Pada periode MeiOktober 2014, DPKP Kota Balikpapan melalui saksiNOORLENAWATI telah melakukan Kontrak dengan PT.

Pada tanggal 26 Maret 2015, terdakwa selaku Kepala DPKP yangjuga sebagai Ketua Tim Pengadaan Lahan mengajuan pertimbanganteknis ke BPN dalam rangka penetapan lokasi pembangunan RPUdengan luas yang diajukan 45 Ha namun yang diajukanHalaman 10 dari 86 Putusan Nomor 17 /PID.TPK/2019/PT SMRpertimbangan teknis hanya berdasarkan surat segel a.n.

SUKRI WAHID, saksi NOERYATIselaku Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan.Pada periode MeiOktober 2014, DPKP Kota Balikpapan melalui saksiNOORLENAWATI telah melakukan Kontrak dengan PT.

RUSDIANA membuat surat kuasa untuk mengurus prosespenjualan lahan kepada DPKP yang saksi SELAMAT disuruh Sdri.RUSDIANA akui sebagai milik saksi SELAMAT tersebut. dan saksi SELAMATtinggal tandatangan surat kuasa tersebut dan Sdri. RUSDIANA bilang kepadasaksi SELAMAT bapak Cuma duduk manis aja di rumah, santai aja, semuasaya yang kerjakan. saksi SELAMAT mengikut saja.Kemudian Sdri.

BERTHA TEKKO (Tim TAPD) menyampaikankepada SKPD DPKP Kota Balikpapan dalam hal ini sdr. Ir.

BINA PUTRA nomor : 640/34/SPK/DPKP/2017 tanggal : 10 April 2017

. , Nomor 800/180/DPKP/2017, tanggal 04 Agustus 2017.Sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 14 Nopember 2017 Pembandingtelah mengajukan alat bukti surat berupa P. 1 s/d P.9 dan alat bukti 2 (dua)orang saksi ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa oleh karena syarat formil permohonan bandingPembanding telah dipertimbangkan pada Putusan Sela, maka syarat formiltersebut dipandang tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini ;Hm. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.BjmMenimbang, bahwa

Sebagai istrisyah Terbanding maka Pembanding mempunyai legal standing untukmengajukan gugat cerai terhadap Terbanding ;Menimbang, bahwa Terbanding selaku PNS pada Badan ..............Kabupaten Kotabaru, telah menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala DinasKabupaten Kotabaru, Nomor 800/180/DPKP/2017,tanggal 04 Agustus 2017.

ARIF SOEDJANARTA, MM :e Bahwa keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikanadalah benar ; 21e Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkankeputusan Kepala DPKP Lamongan Nomor: 188/05/Kep/413.015/2008 tanggal31 Januari 2008 ;e Bahwa saksi membenarkan bahwa DPKP pernah mengadakan kegiatan pengadaansarana produksi peternakan senilai Rp 90.614.000.

MUSTOFA, MM :e Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; e Bahwa saksi menjabat sebagai sekertaris di DPKP ;e Bahwa saksi tahu DPKP mengadakan proyek pengadaan Sapronak ;34e Bahwa saksi tahu anggaran masuk pada tanggal 8 Agustus 2007 dan SKPD dibuattanggal 18 Januari 2008 ; e Bahwa proses lelang sudah dapat diadakan mulai Januari 2008 ;e Bahwa benar terdapat 2 kali pencairan dengan pengaju CV.

Mustakim Arif sebatas kepala dinas di DPKP danpernah bertemu dengan Ir. Mustakim Arif sebelum pengadaan dalam rangkamengkonfirmasi tentang kabar pengadaan SAPRONAK dari koleganya ; Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak benar bahwa bendera CV. BUDIDAYASAKTI dipinjam oleh Ir. Mustakim Arif ; Bahwa karena saksi tidak mengerti computer maka untuk membuat penawaranlelang saksi dibantu oleh Sdr. Imron ( Bukan orang dalam DPKP) seharusnyayang membuat penawaran lelang adalah sekretaris saksi yaitu Sdri.

Edy Budio Santoso, MM membuat suratyang ditujukan kepada Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan(DPKP) untuk mengadakan pelelangan terbatas sapronak.

, Pengadilan TataUsaha Negara Jambi (untuk selanjutnya dalam penetapan ini disebut Pengadilan) telahmenerima permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon dalam perkara 19/P/FP/2016/PTUN.JBI a quo ; = 22222.3 Menimbang, bahwa adapun dasar dan alasan permohonan pencabutanpermohonan Pemohon dalam perkara 19/P/FP/2016/PTUN.JBI yang diajukan secaralisan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya Bahwa akan segera dikeluarkan SKPP atasnama NELYATI THAHAR setelah berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu DPKP