Papua cq Sekretaris DPRP

42.1 dan angka42.2 tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak ;Berdasarkan Surat dari Tergugat Nomor : 01 1/2636, tanggalOktober 2013 kepada Kepala Dinas PU Provinsi Papua,perihal penugasan staf teknis,(Bukti P.13) disebutkan angka7; pada Tahun Anggaran 2012, Sekretaris DPRPmenganggarkan Kegiatan Pembangunan Mess DPR Papuasebesar Rp. 18.850.000.000, (delapan belas milyardelapan ratus lima puluh juta rupia), angka 2: Bahwasampai batas berakhirnya kontrak yakni tanggal 21Desember 2012, Sekretaris DPRP

Hal ini diperkuat pula oleh Hasil Pemeriksaan olehBPK RI Perwakilan Provinsi Papua pada tabel 6 Prestasi KerjaPembangunan Mess DPRP halaman 32.c.

Berdasarkan suratpernyataan tersebut, PENGGUGAT secara langsung mengakuiHalaman 21 Putusan Nomor : 08/PDT/2017/PT.JAP10.11.bahwa pekerjaan tersebut sampai dengan 17 Desember 2012 untuktermin pertama saja belum dilaksanakan.Bahwa terhadap posita angka 13, TERGUGAT tidak pernahmenjanjikan melakukan pembayaran terhadap pekerjaanPembangunan Mess DPRP terkait dengan gugatan yang diajukanPENGGUGAT pada tanggal 23 November 2013.Bahwa terhadap posita angka 14, PENGGUGAT menganggapTERGUGAT telah melakukan

Dengan demikian TERGUGATadalah subyek hukum yang beritikad baik sehingga apa yangdituntut dan didalilkan oleh PENGGUGAT sangatlah mengadaadadan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak berdasarhokum dan kepatutan;Bahwa terhadap Posita angka 15, angka 16, dan angka 17 terkaitKontrak Tahun 2013 Nomor : 602.1/2523 tanggal 16 Oktober 2013,dapat TERGUGAT tanggapi bahwa PENGGUGAT harus mengakuisecara jujur bahwa bobot persentase Perkerjaan PembangunanMess DPRP Tahun 2013 atas nama PT.

Papua cq Sekretaris DPRP
Terbanding/Penggugat : Tuan ROCKY AWAIRARO

Panitia Seleksi (PANSEL) Provinsi Sebagai Panitia Seleksi PengisianAnggota DPRP Melalui Mekanisme Pengangkatan Dibentuk OlehGubernur dan Hanya Berkoordinasi dengan DPRP, Tidak Lagi DibentukAtas Usul DPRP Dan Proses Seleksi PANSEL Provinsi Tidak LagiDiseleksi Melalui Mekanisme Panitia Knusus (PANSUS) DPRP:41.42.Bahwa kedudukan DPRP sebagai lembaga legislatif berdasarkanPasal 5 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana yangtelah diubah

berbunyi:Pasal 7 ayat (1) huruf j angka 1 dan 2(1) DPRP mempunyai tugas dan wewenang:j.

Putusan Nomor 21 P/HUM/2020pengawasan yang dapat dilakukan oleh DPRP dalam proses seleksiPANSEL Provinsi;C.

Panitia Seleksi (Pansel) Provinsi dibentuk oleh Gubernur dan hanyaberkoordinasi degan DPRP, tidak lagi dibentuk atas usul DPRP danproses seleksi Pansel Provinsi tidak lagi diseleksi melalui mekanismepanitia knusus (Pansus) DPRP;Jawaban Termohon:Bahwa pembentukan Pansel Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernurdan berkoordinasi dengan DPRP telah sesuai dengan ketentuanPasal 5 ayat (1) dan ayat (4) juncto Pasal 7 ayat (1) huruf angka 1dan 2 UndangUndang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimanatelah diubah

Tidak dapat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRP dari jalurpengangkatan;c.

Putusan Nomor 77 PK/TUN/2013mengenai pendaftaran tersebutdapat dijelaskan di bawah ini.a Bahwa pada pendaftaran tersebut Para Penggugat diusung oleh 6(enam) Partai Politik, yaitu :1 Partai Bintang Reformasi dengan 3 (tiga) Kursi pada DPRP atausama dengan 58.821 suara atau 5,36 %;2 Partai Kedaulatan dengan 3 (tiga) Kursi pada DPRP atau samadengan 60.418 suara atau 5,36 %;3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dengan (satu) Kursipada DPRP atau sama dengan 21.765 suara atau 1,78 %;4Partai Peduli Rakyat

Nasional dengan (satu) Kursi pada DPRPatau sama dengan 32.614 suara atau 1,78 %;5 Partai Amanat Nasional dengan 3 (tiga) Kursi pada DPRP atausama dengan 62.411 suara atau 5,36 %;6 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dengan (satu) Kursipada DPRP atau sama dengan 21.596 suara atau 1,78 %.b Bahwa dukungan kepada Para Penggugat tersebut diberikan olehPartai Politik/Gabungan Partai Politik yang sah dan olehkepengurusan yang sah.

;3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dengan 1(satu) kursi pada DPRP;4 Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN?)

, tapi juga terhadap BPC yang telah mendaftar pada DPRP, yang manatelah dinyatakan sah oleh Mahkamah Konstitusi sebagai BPC yang harusditerima oleh Termohon Peninjauan Kembali.

, yakni dengan mengulang kembalipenelitian administrasi terhadap seluruh BPC yang telah mengikuti tahapanpencalonan di DPRP;Menimbang, bahwa Ahli atas nama Prof.

Putusan No.16 P/HUM/201210Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005 tersebut diatas, yaitu prosespendaftaran dilakukan oleh DPRP sedangkan pemilihannya sendiridilakukan oleh rakyat secara langsung (bukan oleh DPRP), akantetapi proses pemilihan itu sendiri diselenggarakan oleh KPUDProvinsi Papua..

Bahwa penghapusan tugas dan kewenangan DPRP dalam pemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Papua tersebut memberikan pengertianbahwa ketentuan perundangundangan yang menjadi sumberkewenangan DPRP dalam pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurPapua sudah tidak ada lagi. Sehingga demi hukum DPRP sudah tidakberwenang lagi dalam PILGUB PAPUA..

Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa mengenaipenyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ProvinsiPapua adalah KPUD Provinsi Papua, bukan DPRP. DPRP dalam halini hanya menerima laporan tentang hasil pemilihan gubernur danwakil gubernur yang diselenggarakan oleh KPUD Provinsi Papuatersebut.o.

dijadikan sebagailandasan yuridis dari PERDASUS PILGUB PAPUA, telah dengan tegasmenghapus tugas dan kewenangan DPRP tersebut.

Bahwa sumber hukum yang memberikan kewenangan kepada DPRP sebagaipenyelenggara PILGUB PAPUA adalah Pasal 7 ayat (1) huruf a UU OTSUSPAPUA (UU No. 21 Tahun UU No. 21 Tahun 2001) yaitu :Pasal 7:(1) DPRP mempunyai tugas dan wewenanga. Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur..

(vide Bukti P9); 2 Bahwa berdasarkan perubahan terakhir dari undangundangtentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka tugas dankewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),termasuk DPRP di Provinsi Papua, yang terkait denganpengangkatan dan pemberhentian kepala daerah hanya diaturpada Pasal 42 ayat (1) huruf d, e, j, dan Pasal 236A, dan tidakada tugas dan kewenangan DPRD sebagai penyelenggaraPemmilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubemur, ketentuanini berlaku juga bagi DPRP di Provinsi Papua; 3 Bahwa

PILGUB PAPUAadalah juga bertentangan dengan UndangUndang Nomor 12Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua dari UndangUndang Nomor Bo Tahun 2004 dimaksud; Bahwa ketentuan mengenai tugas dan kewenangan DPRP dalampemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, telah dilakukanperubahan mendasar melalui Perppu No.1 Tahun 2008 yang kemudiandisahkan sebagai UndangUndang Nomor 35 Tahun 2008 tentangperubahan UU OTSUS PAPUA, dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1)huruf a undangundang ini, tugas dan kewenangan DPRP

Tambahan lagi mengenai kewenangan DPRPtersebut sudah dihapus dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2008; Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum dan sarat dengan potensikonflik sengketa kewenangan, penyelenggaraan PILGUB PAPUA oleh DPRP,yang akan Penggugat ikuti tersebut, juga berpotensi menimbulkan masalahhukum karena DPRP adalah lembaga politik dengan kepentingannya sendiri,yang sangat diragukan independesinnya dibandingkan KPUD Provinsi Papua.Gejala ini dapat dilihat

pada perumusan ketentuanketentuan dalam PERDASUSPILGUB PAPUA yang dibuat oleh DPRP dengan persetujuan pemerintah;Bahwa DPRP selain menetapkan kewenangan bagi dirinya sendiri dalampendaftaran, verifikasi calon, dan pengesahan calon pada PILGUB PAPUA, jugatelah menetapkan sendiri syaratsyarat untuk dapat menjadi calon GubemurPapua secara menyimpang dari syaratsyarat calon Gubernur yang sudahditentukan pada Pasal 17 ayat (1) UU OTSUS PAPUA sebagaimana dapatdijelaskan di bawah ini, yang salah satunya

Papua adalah dilaksanakan oleh DPRP, akantetapi ternyata Perdasus tersebut adalah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 35Tahun 2008, yang dalam pasal 7 ayat (1) telah menghapus mengenai tugas danHalaman 79 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012/PTUNJKT.kewenangan DPRP sebagai pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.Hal mana telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstutusi No. 81/PUVIII/2010tanggal 2 Maret 2011, yang menyatakan tidak ada kekhususan dalam persyaratan danmekanisme

JOHN IBO, MM selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua(DPRP) pada tanggal 05 Januari 2006 membuat surat kuasa kepadaELIEZER PRAWAR untuk mengurus dan menerima uang sebesarRp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk keperluanKetua DPRP Papua, kemudian pada tanggal 1 April 2006 menyurati KepalaBiro Keuangan Setda Provinsi Papua dengan Surat Nomor 163.1/1106perihal Pencairan Bantuan Dana untuk Perbaikan Fasilitas PerumahanKetua DPRP, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2006 Terdakwa membuatdan

Penempatan Dana JabatanPimpinan DPRP dengan mitra Eksekutif dan Legislatif yang ditandatanganipada tanggal 19 Mei 2006, selanjutnya Terdakwa Drs.

No. 858 K/PID.SUS/201510.11.12.13.14.15.16.Berita Acara Pembahasan Penempatan Dana Jabatan Pimpinan DPRPdengan mitra Eksekutif dan Legislatif;Surat pernyataan Ketua DPRP;Surat kuasa dari Ketua DPRP kepada Drs.Jhon Matrutty, MM,, Ph.D;Surat kuasa dari Ketua DPRP kepada Eliezer Prawar;Tanda terima uang dari Kas Daerah oleh Drs. Jhon Matrutty;Surat Tanda Setoran Uang sebesar Rp381.000.000,00 (tiga ratusdelapan puluh satu juta rupiah) dari Drs.

No. 858 K/PID.SUS/20159) Berita Acara Pembahasan Penempatan Dana Jabatan Pimipinan DPRPdengan mitra Eksekutif dan Legislatif;10) Surat pernyataan Ketua DPRP;11) Surat kuasa dari Ketua DPRP kepada Drs. Jhon Matrutty, MM, Ph.D;12) Surat kuasa dari Ketua DPRP kepada Eliezer Prawar;13) Tanda terima uang dari Kas Daerah oleh Drs. Jhon Matrutty;14) Surat Tanda Setoran Uang sebesar Rp381.000.000,00 (tiga ratus delapanpuluh satu juta rupiah) dari Drs.

Memo Ketua DPRP yang ditujukan kepada Sekda Provinsi Papua;On DO oO fK WHal. 43 dari 45 hal. Put. No. 858 K/PID.SUS/20159. Berita Acara Pembahasan Penempatan Dana Jabatan Pimpinan DPRPdengan mitra Eksekutif dan Legislatif;10. Surat pernyataan Ketua DPRP;11. Surat kuasa dari Ketua DPRP kepada Drs.Jhon Matrutty, M.M., Ph.D.;12. Surat kuasa dari Ketua DPRP kepada Eliezer Prawar;13. Tanda terima uang dari Kas Daerah oleh Drs. Jhon Matruity;14.

MA tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untukditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08Desember 2010;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karenadidakwa:PRIMAIRBahwa Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO alias VICKY, pada hariSelasa, tanggal 10 Maret 2009, sekitar pukul 09.30 Wit s/d jam 17.00 Wit ataupada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2009, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di depan Expo Waena dan di halamankantor DPRP

No. 2214 K/PID/2010massa pengunjuk rasa dengan yelyel "MERDEKA" dan suara TerdakwaVIKTOR FREDERIK YEIMO ALIAS VICKY mengatakan "OTONOM dandijawab olen pengunjuk rasa dengan yefyef NO' dan Terdakwa VIKTORFREDERIK YEIMO alias VICKY mengatakan "REFERENDUM' dan dijawaboleh massa pengunjuk rasa "YES", dan massa juga melakukan perjalanan,ke kantor DPRP Papua serta memberikan seruan terhadap masyarakat,PNS, TNI/POLRI, Karyawan dan Mahasiswa khususnya putra daerah(PAPUA) agar menghentikan aktifitas di kantor

No. 2214 K/PID/2010SUBSIDAIRBahwa Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO alias VICKY, pada hariSelasa, tanggal 10 Maret 2009, sekitar pukul 09.30 Wit. s/d jam 17.00 Wit ataupada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2009, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di depan Expo Waena dan di halamankantor DPRP Papua Kota Jayapura, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura,dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya

Oktober 2008, perihal jawaban suratpemberitahuan kegiatan DAP;3 (tiga) lembar foto copy Surat Dewan Adat Papua Nomor23/A.1/DAP/IX/2008 tanggal 11 Oktober 2008 perihal tanggapan suratKadit Intelkam Polda Papua tentang persyaratan kegiatan Dewan AdatPapua;1 (satu) buah Master Rekaman Unjuk Rasa tanggal 10 Maret 2009 dihalaman kantor DPRP Papua;1 (satu) buah keeping CD Rekaman Unjuk Rasa di Expo Waenatanggal10 Maret 2009;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa

Oktober 2008, perihal jawabansurat pemberitahuan kegiatan DAP; 3 (tiga) lembar foto copy Surat Dewan Adat Papua Nomor23/A.1/DAP/IX/2008 tanggal 11 Oktober 2008 perihal tanggapan suratKadit Intelkam Polda Papua tentang persyaratan kegiatan DewanAdat Papua; 1 (satu) buah Master Rekaman Unjuk Rasa tanggal 10 Maret 2009 dihalaman kantor DPRP Papua; 1 (satu) buah keeping CD Rekaman Unjuk Rasa di Expo Waenatanggal 10 Maret 2009;Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

sebagai Anggota DPRP Provinsi Papua, pada tanggal 13 April2011; Bahwa sekalipun Penggugat telah dilantik sebagai Anggota DPRP Papua, namunternyata upayaupaya penjegalan terhadap Penggugat terus berlangsung dandalam keseriusan menjalankan tugas sebagai Anggota DPRP selama kurang lebih11 (sebelas) bulan dari waktu Pelantikan, tibatiba keluarlah Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.9167 Tahun 2012,tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota

Papua(Penggugat) oleh Pimpinan DPRP kepada Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia melalui Gubernur untuk memperolehperesmian pemberhentian, telah menyalahi peraturan perUndangundangan, Karena : Bahwa Pimpinan DPRP Papua belum menyampaikan namanama AnggotaDPRP yang diberhentikan dan belum meminta Calon Pengganti Antar Waktukepada KPU Provinsi Papua, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal337 ayat (1) Undangundang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Papua (Penggugat) olehPimpinan DPRP Papua kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiamelalui Gubernur, hanya menggunakan Berita Acara KPU Provinsi PapuaNomor : 87/BA/KPUPAPUA/P/2009, yang dibuat oleh KPU Provinsi Papuayang bukan ditujukan untuk penggantian antar waktu Tahun 2012, tetapidibuat untuk keperluan PAW pada tahun 1999, yang sudah tidak berlaku lagidan di tolak oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ; Bahwa Pimpinan DPRP Papua dalam mengusulkan PAW Penggugat keMenteri Dalam Negeri

Republik Indonesia tidak dilakukan melaluimekanisme ketentuan hukum yang benar, karena tidak dilakukan RapatPimpinan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRP Papua ; Bahwa Pjs.

Gubernur Provinsi Papua, secara hukum tidak diperkenankanmembuat / melakukan kebijakan yang bersifat strategis seperti untukmengusulkan PAW terhadap Anggota DPRP Papua kepada Menteri DalamNegeri Republik Indonesia, karena bukan Gubernur Definitif ; c Bahwa kesalahan prosedur dan menyalahi ketentuan hukum yangberlaku terhadap pengusulan Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRP Papua (Penggugat), telah disadari oleh Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Papua (DPRP), hal ini disampaikan melaluiSurat Pimpinan DPRP

Poli;1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/LahanNomor 106/DPRP/600/700/V1/2013, tertanggal 18 Juni 2013;Hal. 3 dari 14 hal.

Putusan Nomor 760 K/PID.SUS/2018e 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB,Nomor 106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013sebesar Rp/12.961.000,00;e 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko; 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan penelitian Lapangan;4. 2 (dua) rangkap lembar Kendali Pengurusan Ijin, Nomor Agenda : 21,yang terdiri dari :e 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan,Nomor 21/DPRP/600/700/II/2012, tertanggal 22 Februari

700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013;6. 2 (dua) rangkap lembar Kendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 34,yang terdiri dari:1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan;1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/LahanNomor 34/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013;e 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMBNomor 34/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesarRp23.441.000,00;e 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi

IMBNomor 34/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesarRp59.557.000,00;Hal. 4 dari 14 hal.

Putusan Nomor 760 K/PID.SUS/2018i.10.1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/LahanNomor 39/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013, yangterdiri dari :e 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB,Nomor 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesarRp92.930.000,00;e 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB,Nomor 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesarRp123.116.000,00.;1 (satu) rangkap Surat Kuasa untuk Melakukan Segala

Mewakili DPRP dalam berhubungan dengan lembaga/ instansilainnya;g. Mengadakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRP;h. Mewakili DPRP di pengadilan;Halaman 9 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.. Melaksanakan keputusan DPRP berkenan dengan penetapansanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;J.

Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRP dalamrapatparipurna DPRP yang khusus diadakan untuk itu;ayat (2) menyebutkan untuk memperlancar pelaksanaan tugastugasharian Pimpinan DPRP, maka salah seorang pimpinan DPRP wayibberada ditempat setiap hari kerja;ayat (3) menyebutkan dalam hal semua pimpinan DPRP tidak beradaditempat maka pimpinan DPRP wajib mendelegasikan tugas kepadapimpinan alatalat kelengkapan sesuai dengan bidang tugasnya;ayat (4) menyebutkan dalam hal salah seorang pimpinan DPRPberhalangan

sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinanDPRP mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satupimpinan DPRP untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRP yangberhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutandapat melaksanakan tugas kemball;ayat (5) menyebutkan dalam hal salah seorang pimpinan DPRPberhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politikasal pimpinan DPRP yang berhalangan sementara mengusulkankepada pimpinan DPRP salah seorang anggota DPRP yang berasaldari

peresmian pengangkatan Pimpinan DPRP sebagaimanadiatur dalam ketentuan perundang undangan.

JKT.10.11.12.13.Pimpinan DPRP dengan mengabaikan Peraturan DPRP Tentang TataTertiod DPRP yang ketika itu belum ditetapkan;Bahwa PENGGUGAT yang tergabung dalam Koalisi FraksiFraksiDPR Papua telah bersurat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Papuatertanggal 16 Desember 2019 yang pokoknya meminta untukmenunda pelantikan Ketua DPRP dikarenakan belum di sahkannyaTata Tertidb DPRP, akan tetapi sangat disesalkan Ketua PengadilanTinggi tidak mengindahkan surat dari Koalisi FraksiFraksi DPR Papuatersebut;Bahwa

uangpengganti sebesar Rp289.224.815,00 (dua ratus delapan puluh sembilanjuta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas ribu rupiah),dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupiuang pengganti, subsidiair 6 (enam) bulan penjara;Menyatakan barang bukti berupa:1) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan PerumahanKota Palu Nomor 650/540/01/DPRP

/2012 tanggal 24 Januari 2012tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama(PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas PenataanRuang dan Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;2) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan PerumahanKota Palu Nomor 650/22/01/DPRP/2012 tanggal 10 Januari 2012tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;Hal. 2 dari 14 hal.

2012, dengan jumlah Rp37.914.055,00;Dokumen SP2D Nomor SP2D 6919/SP2D/2012 tanggal 11Desember 2012, dengan jumlah Rp379.140.539,00;Dokumen SP2D tanggal 18 Desember 2012 #Nomor07289/SP2D/2012 dengan jumlah Rpt15.165.622,00 dan07240/SP2D/2012, dengan jumlah Rp151.565.217,00;Surat Unit Layanan Pengadaan Pokja Pengadaan Barang tentangPengumuman Pemenang dengan Nomor 14/ULPPokja IlPengadaan Barang/DPRPPipa air/IX/201 2;Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan PerumahanKota Palu Nomor 650/1009/08/DPRP

No. 167 PK/PID.SUS/201814)15)16)17)18)19)Surat dari Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu dikirimkepada Direktur PDAM Kabupaten Donggala, Nomor650/828/X/DPRP/2013 tanggal 17 September 2013;Dokumen Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana SehatPekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersihyang berlokasi di BIN Taman Ria Estate Kelurahan Silae TahunAnggaran 2012 dengan Nomor 01.D/ADD12PA.1/PERKIMP2P/X1/2012 tanggal 27 November 2013;1 (satu) eksemplar Engineers (EE) Pekerjaan Pengadaan

Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, danharkat serta martabatnya;1)Menetapkan barang bukti berupa :Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan PerumahanKota Palu Nomor 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama(PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas PenataanRuang dan Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan PerumahanKota Palu Nomor 650/22/01/DPRP/2012 tanggal

KITA HARUS AKHIRI, KAWANKAWAN SEKALILAGI, REVOLUSI SALAM REVOLUSI, KAWANKAWAN SEJARAHMELAHIRKAN KITA dan pada saat di halaman kantor DPRP Papua orasiyang disampaikan: "HIDUP RAKYAT PAPUA, HIDUP BANGSA PAPUAKAWANKAWAN PATRIOT BANGSA PAPUA BARAT, KITA HARUSSADARI, PENINDASAN YANG DILAKUKAN BANGSA BIADAP INI."

No. 495 K/Pid/2010PEMILU NO, PEPERA 1969 adalah CACAT HUKUM dan segera lakukanReferendum bagi Bangsa Papua Barat, selanjutnya massa bergerak menujukantor DPRP Papua di Jayapura ;Kemudian SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN aliasDIAS pada saat berada di halaman kantor DPRP Papua dalam orasinyamengatakan .

Papua di Jayapura ;Kemudian SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN aliasDIAS pada saat berada di halaman kantor DPRP Papua dalam orasinyamengatakan .

Papua di Jayapura ;Kemudian SERAFIN CONCEICO DIAS DA COSTA alias SERAFIN aliasDIAS pada saat berada di halaman kantor DPRP Papua dalam orasinyaHal. 8 dari 23 hal.

Bahwa sekalipun Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih DPRDPapua dan telah disahkan oleh KPU Provinsi Papua, ternyata pada saatpelantikan Anggota DPRP Papua dari hasil Pemilihan Umum Anggota DPRDTahun 2009, nama Penggugat tidak tercantum dalam daftar namanamaAnggota DPRP Provinsi Papua yang akan dilantik, setelah Penggugatmempertanyakan kepada KPU Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua,mengapa nama Penggugat tidak tercantum dalam Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia

Penggugat dilantik sebagai Anggota DPRP Provinsi Papua, padatanggal 13 April 2011;.

Bahwa sekalipun Penggugat telah dilantik sebagai Anggota DPRP Papua,namun ternyata upayaupaya penjegalan terhadap Penggugat terus berlangsungdan dalam keseriusan menjalankan tugas sebagai Anggota DPRP selama kuranglebih 11 (sebelas) bulan dari waktu Pelantikan, tibatiba keluarlah SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.9167 Tahun2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, tanggal 15 Februari 2012,yang

ketentuan hukum yang benar, karena tidak dilakukan RapatPimpinan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRP Papua;Bahwa Pjs.

Gubernur Provinsi Papua, secara hukum tidakdiperkenankan membuat/melakukan kebijakan yang bersifat strategisseperti untuk mengusulkan PAW terhadap Anggota DPRP Papuakepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, karena bukanGubernur Definitif;c Bahwa kesalahan prosedur dan menyalahi ketentuan hukum yangberlaku terhadap pengusulan Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRP Papua (Penggugat), telah disadari oleh Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Papua (DPRP), hal ini disampaikan melaluiSurat Pimpinan DPRP Papua

Putusan Nomor 14/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.Kewenangan Lembaga Negara saat itu adalah dikarenakanterjadinya pengambilalihan wewenang KPU dalammenyelenggarakan Pemilukada oleh DPRP. Kasus posisi ataspokok permasalahan dalam SKLN a quo adalah dalampenyelenggaraan pemilukada provinsi Papua 2012, DPRPmembuka pendaftaran bakal calon di DPRP, sedangkan KPUProvinsi tidak diperkenankan membuka pendaftaran.

Oleh karena itu, semua bakal pasangancalon yang telah ditetapkan oleh DPRP dapat diterima sebagaihasil awal dari proses verifikasi di tingkat DPRP. Akan tetapi,Pemohon tetap masih berwenang untuk membuka kembalipendaftaran bakal pasangan calon guna memberi kesempatankepada bakal pasangan calon dari partai politikpartai politikatau calon perseorangan yang selama ini belum mendaftarkarena menunggu pembukaan pendaftaran oleh KPU ProvinsiPapua.

yang dikaitkan denganaspirasi Dewan Adat Papua meminta DPRP mencalonkanPenggugat sebagai pasangan bakal calon dari jalur perseorangan,dan berkas pencalonan tersebut disampaikan DPRP kepadaTergugat pada tanggal 19 Februari 2018 namun tidak dapatTergugat terima, dengan ini Tergugat tegaskan bahwa agendakegiatan tanggal 19 Februari 2018 adalah penyampaikannalaman 36 dari 52 halaman.

melalui PansusDPRP;Bahwa saksi menyatakan pendaftaran ke DPRP dilakukan karenapendaftaran di KPU sudah lewat dan juga karena fungsi DPRPberkaitan dengan otonomi khusus Papua;Bahwa saksi menerangkan ada permasalahan kewenangan antaraPansus DPRP dengan KPU Provinsi terutama mengenai pendaftarancalon peserta pemilihan;Bahwa setelah Tim Pengugat mendaftarkan di DPRP kemudian berkaspendaftaran diserahkan ke KPU Provinsi Papua namun saksi lupatanggalnya;Bahwa saksi tahu dari media massa bahwa Penggugat

LASARUS WAROY:Bahwa saksi adalah anggota Tim sukses Penggugat sejak tanggl 16Januari 2018;Bahwa saksi pada tanggal 12 Februari 2018 ikut mengantarkanpendaftaran Penggugat ke DPRP;nalaman 42 dari 52 halaman.

tempattempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu,telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatanmana dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2012 Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada DinasPenataan Ruang dan Pemukiman (DPRP

Menyatakan barang bukti berupa:1) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan KotaPalu Nomor 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentangPembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama (PHO) danSerah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas Penataan Ruang danPerumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;Hal. 14 dari 34 hal. Put.

/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PenataanRuang dan Perumahan Kota Palu;13) Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan/Pengelola Pekerjaan denganNomor 02/BAST/12PA.1/PerkimP2P/IX/2012 tanggal 18 September2013;14) Surat dari Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu dikirimkepada Direktur PDAM Kabupaten Donggala, Nomor 650/828/X/DPRP/2013 tanggal 17 September 2013;Hal. 15 dari 34 hal.

Menetapkan barang bukti berupa :1) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan KotaPalu Nomor 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentangHal. 16 dari 34 hal. Put.

YASSIR ARAFAT,M.T., tanggal 28 Januari 2015;Surat Permohonan Serah Terima Pemanfaatan / PengelolaanPekerjaan dari Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan KotaPalu kepada Direktur PDAM Kabupaten Donggala;Dokumen Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan / PengelolaanPekerjaan Nomor 650B/165/III/DPRP/2014 tertanggal 06 Maret 2014;Hal. 18 dari 34 hal. Put.

No.2138 K/Pid.Sus/2015Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor650/1009/08/DPRP/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penunjukan PejabatPembuat Komitmen (PPK), bersamasama dengan Saksi RAHMI HANDAYANISAKING, S.T, M.Si., (berkas perkara terpisah) dan Saksi SARBAYA SANGADJI(berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatsecara pasti antara bulan September tahun 2012 sampai bulan Juni tahun 2013,atau setidaktidaknya pada waktu lain selama tahun 2012

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwadengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2012, Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas pada DinasPenataan Ruang dan Pemukiman (DPRP) Kota Palu mengelola kegiatanPengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di PerumahanTaman Ria Estate Kelurahan Silae Kota Palu, nilai anggarannya sebesarRp951.071.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu riburupiah) bersumber dari DAK Kementerian Perumahan Republik Indonesiadan dana pendamping

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa;Bahwa perencanaan dan pengawasan atas pekerjaan Pengadaan danPemasangan Jaringan Pipa Air Bersih pada BTN Taman Ria Etate, tidakmenggunakan jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas,disebabkan dana untuk jasa konsultansi baik perencanaan maupunpengawasan yang tersedia dalam APBDP tidak dicairkan karena kesalahankode rekening yang diajukan oleh Pihak Dinas Penataan Ruang danPerumahan (DPRP) Kota Palu, dimana dana

Menyatakan barang bukti berupa:1) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan KotaPalu Nomor 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentangPembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama (PHO) danSerah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas Penataan Ruang danPerumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;2) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan KotaPalu Nomor 650/22/01/DPRP/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada

/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentangPembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama (PHO) danSerah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas Penataan Ruang danPerumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;2) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan KotaPalu Nomor 650/22/01/DPRP/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentangHal. 17 dari 33 hal.

Poli; 1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.712.961.000,- 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko; 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan penelitian Lapangan.4 2 (Dua) Rangkap Lembar Kendali Pengurusan Ijin, Nomor

Agenda : 21, yang terdiri dari : 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan, Nomor: 21/DPRP/600/700/II/2012, tertanggal 22 Februari 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan penetapan Biaya Retribusi IMB, tertanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp 99.677.000,-.5 1 (Satu) Rangkap Lembar Lendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 31, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan yang ditandatangani oleh Lanny Anter

; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB bulan Maret 2013 sebesar Rp.32.438.000,-; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/lahan Nomor : 31/DPRP/600/700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013. 6 2 (Dua) rangkap Lembar Kendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 34, yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar Laporan hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor:

34/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.23.441.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.59.557.000,-7 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11 maret 2013, yang terdiri dari :

1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.92.930.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.123.116.000,-.8 1 (Satu) rangkap Surat Kuasa untuk Melakukan Segala Perbuatan Hukum tertanggal 29 Juli 2015.1 (Satu) unit Handphone Samsung Putih Type GT-S5312.9 1 (Satu) rangkap FC Surat Permohonan Ijin Mendirikan

Poli;e 1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor:106/DPRP/600/700/V1/2013, tertanggal 18 Juni 2013;e 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor:106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.712.961.000, e 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko;e 1 (Satu) lembarLaporan Hasil Peninjauan dan penelitian Lapangan. 2 (Dua) Rangkap Lembar Kendali Pengurusan jin, Nomor Agenda: 21, yang terdiri dari :e 1 (satu) rangkap Surat

,;e 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/lahan Nomor :31/DPRP/600/700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013. 2 (Dua) rangkap Lembar Kendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 34, yang terdiri dari :e 1 (Satu) Lembar Laporan hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan;e 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor:34/DPRP/600/700/II/2013, tertanggal 11 Maret 2013:e 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor:34/DPRP/600/700/II/2013, Bulan Maret 2013

, sebesar Rp.23.441.000, ;e 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor:34/DPRP/600/700/II/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.59.557.000, 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor:39/DPRP/600/700/II/2013, Tertanggal 11 maret 2013, yang terdiri dari :e 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : Halam an 68 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS/2017/PT MND. 39/DPRP/600/700/II/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.92.930.000

,;e 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/lahan Nomor :31/DPRP/600/700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013. 2 (Dua) rangkap Lembar Kendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 34, yang terdiri dari :e 1 (Satu) Lembar Laporan hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan;e 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor:34/DPRP/600/700/II/2013, tertanggal 11 Maret 2013:e 1 (Satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor:34/DPRP/600/700/II/2013, Bulan Maret 2013

, sebesar Rp.23.441.000, ;e 1 (Satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor:34/DPRP/600/700/II/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.59.557.000, 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor:39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11 maret 2013, yang terdiri dari :e 1 (Satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor:39/DPRP/600/700/II/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.92.930.000, ;e 1 (Satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi

Poli; 1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.712.961.000,- 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko; 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan penelitian Lapangan.5. 1 (Satu) rangkap Surat Kuasa untuk Melakukan Segala Perbuatan

ditandatangani oleh Kabid Pengawasan Ir.Brammy Ticoalu11. 1(Satu) Rangkap Formulir Kelengkapan Surat Permohonan /Berkas;12. 1(Satu) Lbr Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan PT.SMA;13. 4(Empat) Lbr GambarLayout Pergudangan dan Ruko PT.Sukses Mekar Abadi yang ditandatangani oleh Kabid Pengawasan Ir.Brammy Ticoalu;14. 1(Satu) Rangkap Formulir Kelengkapan Surat Permohonan /Berkas;15. 1(Satu) Lbr Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan PT.SMA;16. 1(Satu) Lbr SKRD Nomor : 106/DPRP

No 1 sampai dengan 21 Tetap terlampir dalam berkas perkara.23. 2 (Dua) Rangkap Lembar Kendali Pengurusan Ijin, Nomor Agenda : 21, yang terdiri dari : 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan, Nomor: 21/DPRP/600/700/II/2012, tertanggal 22 Februari 2013;24. 1 (satu) lembar Surat Perhitungan penetapan Biaya Retribusi IMB, tertanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp 99.677.000,-; 1 (Satu) Rangkap Lembar Lendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 31, yang terdiri dari :

Lapangan; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /LahanNomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.23.441.000,-;26. 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.59.557.000,-; 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /LahanNomor

: 39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11 maret 2013, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.92.930.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.123.116.000,-. ; 27. 1 (Satu) Bh PC KomputerMerk LG Cameroon; 28. 1(Satu) Lbr Tanda Setoran Bank Sulut No Rek.017.01.12.02.0003-1

Poli; 1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/LahanNomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya RetribusiIMB, Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni2013 sebesar Rp.712.961.000, 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko; 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan penelitianLapangan.4. 1 (Satu) rangkap Surat Kuasa untuk Melakukan Segala PerbuatanHukum tertanggal 29 Juli 2015.5. 1 (Satu) rangkap FC

/600/700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013; 2(Dua) rangkap Lembar Kendali PengurusanIzin, Nomor Agenda : 34,yang terdiridari: 1 (satu) Lembar Laporan hasil Peninjauan dan PenelitianLapangan; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/LahanNomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMBNomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesarRp.23.441.000,;25.1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi

IMBNomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesarRp.59.557.000,; 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi PemanfaatanRuang /LahanNomor: 39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11maret 2013, yang terdiri dari :Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS/ 2017/PT MND. 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya RetribusiIMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013,sebesar Rp.92.930.000,; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya RetribusiIMB, Nomor : 39/DPRP/600/

Poli;1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/LahanNomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013;1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya RetribusiIMB, Nomor: 106/DPRP/600/700/VI1/2013 tertanggal 18 Juni2013 sebesar Rp.712.961.000, 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko;1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan penelitianLapangan.4.1 (Satu) rangkap Surat Kuasa untuk Melakukan Segala Perbuatan Hukumtertanggal 29 Juli 2015.5.1 (Satu) rangkap FC Surat

,;25.1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor:34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.59.557.000,; 1(Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /LahanNomor:39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11 maret 2013, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya RetribusiIMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013,sebesar Rp.92.930.000,; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya RetribusiIMB, Nomor : 39/DPRP/600