DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA);;

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

I al, KomplekFirdaus Permai, Lamnyong, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/KUASA/2014, tanggal 28 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagaiwon nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enna nnn nee TERGUGAT II.3 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang beralamat di Jalan H.Mohd. Daud Beureueh Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : (1)Tgk. H. Abdullah Saleh, S.H. (2) Ermiadi Abdul Rahman, ST. (3) Tgk. AnwarRamili, S.Pd. (4) A. Hamid Zein, S.H.,M.Hum.

Kepala Bagian Hukum dan Humas Set DPRA (6) H.Burhanuddin, S.H.,M.H. Tenaga Ahli DPRA (7) Miftalahuddin, S.H. KasubbagHukum Set DPRA (8) Syukri, S.H. Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA (9) DeviFaradila, S.H. Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA (10) M.Fakhziatuddin, S.H. Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA Advokat, No. 5 s/d 10beralamat di Jalan H. M.

Untuk pembayaran, digunakan Harga Satuansaat dilaksanakan pekerjaan.e Unsur BPKP setuju untuk segera dituntaskan pembayaran sesuai ketentuan yangberlaku.e Unsur Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Acehakan bekerja keras untuk menuntaskan pembayaran dan proses anggaran bukan diDinas tetapi di DPRA yang dianggarkan dalam APBA murni tahun 2013 sekitar 60milyar, sisanya akan diperjuangkan di APBA e Unsur Rekanan termasuk Perusahaan Penggugat mengharapkan pembayaran segeradilakukan

FORKOMPIMDA) ;9 Terhadap sisa nilai pekerjaan Penggugat yang belum dibayar, benar dari hasil rapatpembahasan Tergugat I dengan lintas dinas/instansi terkait akan dianggarakan dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2014, namun terkendaladisebabkan waktu mengusulkan anggaran untuk menuntaskan pembayaran itu telahmepet, sehingga dalam Rancangan APBA murni Tahun 2014, tidakmemungkinkan lagi dibahas dan diusulkan secara tuntas dalam rapatrapat anggarandi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA

danselanjutnya disahkan oleh DPRA (Tergugat IID) ;Menimbang, bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan TergugatI kepada perusahaan Penggugat yang didahului dengan persyaratan adanya izin prinsip dariTergugat II sebagaimana diamanahkan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 yangdirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/JasaPemerintah, dimana dalam dokumen Kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah(Forkompimda) Ketua DPRA (Tergugat III) sendiri telah ikut

Menetapkan barang bukti berupa :- 1(stu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inc warna biru dongker ;- 1(satu) unit chaeger laptop ;- 1(satu) unit mause warna kuning ;- 2(dua) potong baju kaos (baju olah raga DPRA nomor punggung 21 warna hitam merah dan baju kaos loreng) ;- 1(satu) potong celana pendek warna kuning ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Boy Martino Ramadhani Bin Suryadi ;- 1(satu) tas ransel warna hitamDirampas untuk dimusnahkan ;6.

pemberatan sebagaimana yangdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHPidana .2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan denganperintah agar terdakwa tetap ditahan.3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk Acer ukuran 14 inc warna biru dongker ; 1 (satu) unit charger laptop ; 1 (satu) unit mause warna kuning ; 2 (dua) potong baju kaos (baju olah raga DPRA

yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, begitu juga sebaliknya terdakwa tetapdengan permohonannya ;Telah mendengar uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa Khaidir Bin Bukhari Usman, pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015sekira pukul 19.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di di dalam rumah tepat di lemari dapurkomplek DPRA

, carger laptop, mause laptop, 2(dua) potong bajukaos (baju olah raga DPRA warna merah hitam dan baju loreng dan 1(satu) potong celanapendek warna kuning tersebut.e Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Boy Martino Ramadhani mengalamikerugian sebesar Rp. 3.500.000,9tiga juta lima ratus rib rupiah).Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal363 ayat (1) ke3, keS KUHPidana.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti

dan rohani dan tidakmempunyaihubungan keluarga/ famili dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;e Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan laptop merk acer miliksaksi korban Boy Martino Ramadhani pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2015sekira jam 21.15 wib di komplek DPRA Desa Meunasah Papeun KecamatanKrueng Barona Jaya Kab.

JAKFAR BIN ABDULRAHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :e Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidakmempunyaihubungan keluarga/ famili dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;e Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan laptop merk acer miliksaksi korban Boy Martino Ramadhani pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2015Halaman 5 dari 16 nomor 55/Pid.B/2015/PN.Jthsekira jam 21.15 wib di komplek DPRA Desa Meunasah Papeun KecamatanKrueng Barona Jaya Kab

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Organisasimaupun Peraturan Peraturan kepartaian lainnya, sehingga Penggugat terpilihmenjadi anggota DPRA sebagaimana tersebut pada posita 3 di atas ;Bahwa selanjutnya, setelah Penggugat menjadi anggota DPRA terus melakukanpengkaderan serta menjalankan apa yang telah digariskan oleh kebijakan partaisebagaimana tersebut di atas, disamping melakukan tugas Negara (selaku wakilrakyat) dalam kapasitas sebagai anggota DPRA bersamasama dengan anggotaDPRA dari

partai lain sesuai dengan fungsi dan tugas selaku Anggota DPRA ;Bahwa ditengah kesibukan Penggugat melaksanakan tugastugas kepartaian sertaselaku Anggota DPRA, tepatnya tanggal 26 Maret 2012 Penggugat diberitahukanoleh Pengurus DPWPAN Aceh lainnya mengenai adanya surat keputusan dari DPPHal. 3 dari 25 hal.

: Penggantian AntarwaktuAnggota DPR Aceh dari Dapil TV PAN yang ditujukan kepada DPWPAN Aceh ;3 Surat yang diterbitkan oleh DPPPAN Nomor PAN/A/KUSJ/131/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Perihal: Penetapan Penggantian Antar waktuAnggota DPRA Provinsi Aceh Priode 20092014 dari Dapil IV PANyang ditujukan kepada DPWPAN Aceh ;4 Surat yang diterbitkan oleh DPPPAN Nomor PAN/B/KUSJ/035/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Perihal: Penetapan Penggantian Antar waktuAnggota DPRA Provinsi Aceh Priode 20092014 dari

yang diterbitkan oleh DPPPAN Nomor PAN/A/KUSJ/131/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Perihal: Penetapan Penggantian Antar waktuAnggota DPRA Provinsi Aceh Priode 20092014 dari Dapil IV PANyang ditujukan kepada DPWPAN Aceh ;Hal. 13 dari 25 hal.

Provinsi Aceh priode20092014 dari dapil IV PAN yang ditunjukan kepada DPWPAN Aceh ;4 Surat DPPPAN Nomor PAN/B/KUSJ/035/VI/2012 tanggal 13 Juli 2012,perihal penetapan pergantian antar waktu anggota DPRA Provinsi Aceh Priode20092014 dari Dapil IV PAN yang ditunjukan kepada Ketua DPRA Aceh ;Atas penerbitan ke empat Surat di atas dan tindakan Tergugat I melakukan PergantianAntar Waktu Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DaerahPemilihan IV digantikan oleh Saudaraku Ismaniar, SE.

Mengenaikeikutsertaan dalam Pemilu, pengajuan calon anggota DPRA danDPRK, dan beberapa hak lain partai politik lokal diatur dengan QanunAceh vide Pasal 80 ayat (2) UUPA:Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan ini, Qanun Aceh Nomor 3Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan RakyatKabupaten/Kota, telah menentukan tata cara pengajuan bakal calonanggota DPRA dan DPRK.

Bahkan dalamkondisi Aceh yang masih belum lama keluar dari konflik,maka kemungkinan besar partai politik lokal akan terusbahkan lebin mendominasi perolehan kursi di DPRA danseluruh DPRK di Aceh;Akan sangat banyak kader partai politik nasional yang tidakmendapatkan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagaianggota DPRA dan DPRK melalui partai politik nasional.Kondisi ini akan berdampak pada memudarnya animomasyarakat Aceh untuk bergabung dalam partai politiknasional:Seharusnya yang perlu dibangun adalah

Fotokopi Surat DPRA Nomor 160/1506, tanggal 2 Juli 2018 M/17 Syawal1439 H, Perihal: Pendapat DPR Aceh tentang kuota Caleg DPRA/DPRKdi Propinsi Aceh (Bukti P2);Fotokopi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 (Bukti P3);Fotokopi Surat KPU RI Nomor 647/PL.01.4SD/06/KPU/VII/2018 tanggal9 Juli 2018, Perihal: Penjelasan Jumlah Pengajuan Bakal Calon AnggotaDPRA & DPRK (Bukti P4);5. Fotokopi Keputusan KIP Aceh Nomor 21/PL.01.4Kpt/11/Prov/V1I/2018(Bukti P5);6.

Bahwa terhadap surat sebagaimana penjelasan pada huruf b,DPRA menyampaikan pendapat kepada Ketua KPU RI melaluiSurat DPRA Nomor 160/1506 tanggal 2 Juli 2018 Perihal:Pendapat DPR Aceh tentang Kuota Caleg DPRA/DPRK diProvinsi Aceh yang pada pokoknya berisi keberatan terhadapketentuan kuota caleg 100% (seratus persen) sebagaimanadimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b PKPU dan memintaHalaman 21 dari 54 halaman.

bakalCalon Anggota DPRA dan DPRK di Aceh;8.

ADAM MUKHLISLawan:1.Gubernur Aceh2.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA3.Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh

. & ASSOCIATES beralamat Kantor di JalanT.Hamzah Bendahara (Kuta Alam) No.51 Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 08 Juli 2017, terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Banda Acehdibawah register Nomor W1U1/153/HK/02/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, bertindakuntuk dan atas nama :Tuan ADAM MUKHLIS, lahir Takengon, tanggal 05 Mei 1969, Warga Negera Indonesia,Pekerjaan Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh (PA) Periode 20142019, alamat JIn.NuriNo.20 Kelurahan/Desa Keuramat Kec.Kuta Alam

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), berkedudukan di Jin. Tgk.H.M.DaudBeureuh Banda Aceh, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, berkedudukan di JIn.T.Nyak Arief KomplekGedung Arsip, Banda Aceh, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai,Leeeeeeees. TFERGUGAT IIL;Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;Penetapan Nomor 38/Padt.G/2017/PN Bna.

Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan LingkunganHidup menjadi Qanun Aceh tentang Penglolaan Lingkungan Hidup;Keputusan DPRA Nomor 5/DPRA/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentangPersetujuan Rancangan Qanun Aceh tentang Retribusi PelayananKesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak menjadi Qanun Aceh tentangRetribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh;Keputusan DPRA Nomor 6/DPRA/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentangPersetujuan Rancangan Qanun Aceh tentang Pemilihan Gubernur/WakilHalaman 15

Bahwa dari hasil rapat Badan Musyawarah DPRA pada hari Selasa 28 Juni2011 mengambil kesimpulan bahwa hanya 2 Rancangan Qanun Aceh yangdapat ditetapkan menjadi Qanun Aceh yaitu dan 2 diatas, sedangkan untukangka 3 akan dibicarakan lebih lanjut dalam rapat paripurna, tapi faktanyaPenggugat membacakan ke 3 Rancangan Keputusan DPRA tersebutmenjadi Keputusan DPRA angka 3 tidak perlu dibacakan, karena belum adapersetujuan bersama antara DPRA dan Gubernur Aceh.

Penggugat sebgai sekretaris DPRA adapersetujuan dari pimpinan DPRA;Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mempunyai kesalahan sehingga patutuntuk diberhentikan sebagai sekretaris DPRA ;Bahwa setahu saksi selama menjadi sekretaris DPRA Penggugat tidak pernahmangkir dari tugasnya;Bahwa tidak ada surat rekomendasi dari pimpinan DPRA yang menerangkanatau menyetujui Penggugat untuk diberhentikan; Bahwa persetujuan pengangkatan sekretaris DPRA dari pimpinan DPRAberbentuk surat tertulis ; .

ABDULLAH SALEH,Bahwa yang saksi ketahui Penggugat tidak mempunyai kesalahan sehinggalayak untuk diberhentikan dari sekretaris DPRA; Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatannya tidak ada persetujuan daripimpinan DPRA; Bahwa membacakan qanun oleh Penggugat bukanlah suatu kesalahan karenaitu memang tugas dari sekretaris DPRA ;. DRS.

Sekretaris DPRA mempunyai tugas :a.

ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur denganPeraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.Pasal 33(1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:a. mengamati dan mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRA/DPRKdalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRA/DPRK;b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRA/DPRKterhadapPeraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRA/DPRK serta sumpah/janji;c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi

tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRA/DPRK.(3) Anggota DPRA/DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.(4) Anggota DPRA/DPRK yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRA/DPRK.(5) Anggota DPRA/DPRK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud padaayat (4) diusulkan pemberhentiannya berdasarkan hasil pemeriksaan BadanKehormatan DPRA/DPRK.(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1

selama 6 (enam) bulan;c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRA/DPRk;d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau melanggar kode etik DPRA/DPRK;e. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRA/DPRk;f. melanggar larangan bagi anggota DPRA/DPRKk; ataug. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.(3) Pemberhentian anggota DPRA/DPRK yang

DPRA/DPRK;d.

dipimpin oleh Sekretaris DPRA.(2) Sekretaris DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan olehGubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRA.(3) Sekretaris DPRA mempunyai tugas:a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRA;b. menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasikeuangan;c. melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRA;mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA; dane. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga

DPRA (cq.

NAD dimana DIPA Tahun 2001, tersedia anggaranuntuk pembangunan rumah dinas anggota DPRA, untuk itu mohon PengadaanTanah +3 Ha;Menanggapi surat Sekretaris DPRA No. 012/6874 tanggal 14122008tetah menyurati Panitia Pengadaan dan Pembebasan tanah Aceh Besar untukHal. 11 dari 23 hal. Put.

NAD tersebuttentang pengadaan dan pembebasan tanah untuk PembangunanPerumahan Anggota DPRA Prop. NAD;e T.I.3. Alat bukti Surat Sekwan DPRA Prop. NAD No. 5931/1.522tanggal 19 April 2007 tentang status kepemilikan tanah, bahwaSekwan DPRA Prop. NAD menanggapai surat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Musliman Saleh tanggal 15 Maret2007 dan tanggal 16 April 2007 yang menyampaikan statuskepemilikan tanah objek sengketa yang ada didalam kavling tanahPembangunan Perumahan Anggota DPRA Prop.

Alat bukti Surat Sekwan No. 162/4.916 tanggal 03Desember 2007 tentang Permohanan Sertifikat Tanah KomplekPerumahan Anggota DPRA Prop. NAD kepada kepala KantorBPN Aceh Besar. Bahwa Sekretaris DPRA Prop. NAD dengansurat itu meminta kepada Kantor BPN Aceh Besar untuk segeramerealisasikan pembuatan Sertifikat Tanah Komplek PerumahanAnggota DPRA Prop. NAD;e T.1.13. Alat bukti Surat Sekwan No. 162/4.958 tanggal 07 Oktober2007 tentang Permohanan Sertifikat Tanah Komplek PerumahanAnggota DPRA Prop.

Bahwa menunjukkan Sekretaris Dewan DPRA Prop. NADberulang kali meminta kepada Kantor BPN Aceh Besar untuksegera merealisasikan pembuatan Sertifikat Tanah KomplekPerumahan Anggota DPRA Prop. NAD karena tanah tersebutsudah dibebaskan dan diganti rugi olen Bendaharawan ProyekHal. 21 dari 23 hal. Put. No. 3130 K/Pdt/20112222Sekretaris DPRA Prop. NAD melalui Panitia Pengadaan TanahKabupaten Aceh Besar;T.1.14. Alat bukti Surat Sekda Prop.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

I al, KomplekFirdaus Permai, Lamnyong, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 26/KUASA/2014, tanggal 20 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II.3 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang beralamat di Jalan H.Mohd. Daud Beureueh Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : (1)Tgk. H. Abdullah Saleh, S.H. (2) Ermiadi Abdul Rahman, ST. (3) Tgk. AnwarRami, S.Pd. (4) A. Hamid Zein, S.H.,M.Hum. No. s/d 4 adalah Anggota DPRAberalamat di Jalan H. M.

Kepala Bagian Hukum dan Humas Set DPRA (6) H.Burhanuddin, S.H.,M.H. Tenaga Ahli DPRA (7) Miftalahuddin, S.H. KasubbagHukum Set DPRA (8) SyuKruengi, S.H. Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA (9)Devi Faradila, S.H. Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA (10) M.Fakhziatuddin, S.H. Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA Advokat, No. 5 s/d 10beralamat di Jalan H. M.

Untuk pembayaran,digunakan Harga Satuan saat dilaksanakan pekerjaan.e Unsur BPKP setuju untuk segera dituntaskan pembayaran sesuai ketentuan yangberlaku.e Unsur Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Acehakan bekerja keras untuk menuntaskan pembayaran dan proses anggarannya bukandi Dinas Pengairan akan tetapi di DPRA.

danselanjutnya disahkan oleh DPRA (Tergugat IID) ;Menimbang, bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan TergugatI kepada perusahaan Penggugat yang didahului dengan persyaratan adanya izin prinsip dariTergugat II sebagaimana diamanahkan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010yang dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentangPedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana dalam dokumen Kesepakatan ForumKoordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Ketua DPRA (Tergugat III) sendiri telah ikutmembubuhkan

(empat milyar dua puluhdua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dalam Tahun Anggaran 2013 dan TahunAnggaran 2014 belum juga dialokasikan, diusulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II keDewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk dibahas dan ditetapkan ;Menimbang, bahwa setiap proyek pembangunan yang menggunakan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh (APBA), pembahasannya dilakukan di Dewan PerwakilanRakyat Aceh (DPRA) dengan mengikuti proses pengajuannya melalui eksekutif,selanjutnya pembahasannya

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang beralamat di JalanH. Mohd. Daud Beureueh Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasakepada : (1) Tgk. H. Abdullah Saleh, S.H. (2) Ermiadi Abdul Rahman, ST.(3) Tgk. Anwar Ramli, S.Pd. (4) A. Hamid Zein, S.H.,M.Hum. No. 1 s/d 4adalah Anggota DPRA beralamat di Jalan H. M. Daud Beureueh Banda Aceh(5) Mahyar, S.H..M.dum. Kepala Bagian Hukum dan Humas Set DPRA(6) H. Burhanuddin, S.H.,M.H.

Tenaga Ahli DPRA (7) Miftalahuddin, S.H.Kasubbag Hukum Set DPRA (8) Syukri, S.H. Staf Bagian Hukum dan HumasDPRA (9) Devi Faradila, S.H. Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA(10) M. Fakhziatuddin, S.H. Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA Advokat,No. 5 s/d 10 beralamat di Jalan H. M.

Keuangan (BPK), BPKP dan Rekanan termasuk Penggugat(Bukti P 10), telah melahirkan pendapat dan kesimpulan diantaranya :e Unsur BPK sepakat dilakukan pembayaran dengan erlebih dahuludilakukan penilaian Administrasi, penilaian harga satuan, opname fisik danmanfaat proyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA, namunmasalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggudianggarkan kembali pada APBAPerubahan atau APBA Tahun 2014 danuntuk hal tersebut harus terlebin dahulu dibicarakan dengan DPRA

Untuk pembayaran, digunakan Harga Satuan saatdilaksanakan pekerjaan. "220 222 92 ee oooe Unsur BPKP setuju untuk segera dituntaskan pembayaran sesuaiketentuan yang berlaku. 22202222222 222 2e Unsur Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Ekonomi dan KeuanganPemerintah Aceh akan bekerja keras untuk menuntaskan pembayaran danproses anggaran buka di Dinas tetapi di DPRA yang dianggarkan dalamAPBA murni tahun 2013 sekitar 60 milyar, sisanya akan diperjuangkandi APBAP . 27222 n 22n ono nnn nnn nnn noe nnn ne nnn

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)

Daud Beureuh Depan Kantor DPRA Banda Aceh, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBanda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuktanaman jenis Ganja dengan berat lebih kurang 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, yangdilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 19.00

Daud Beureuh Depan Kantor DPRA Acehterdakwa dan sdr.

Daud Beureuh Depan Kantor DPRA Banda Aceh, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBanda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalah Guna NarkotikaGolongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib terdakwadihubungi oleh sdr.

tidak mengajukan keberatan ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukansaksisaksi sebagai berikut : e SAKSI MUHAMMAD SALMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : e Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan oleh penyidik dan terhadap keteranganyang telah saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar ; Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 22.00 WIB dijalanTeungku Daud Beureeuh tepat nya di depan Kantor DPRA

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON1.Bahwa Pemohon adalah selaku Ketua DPRA, yang mewakili DEWANPERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA), adalah Lembaga Legislatifdi Provinsi Aceh, dalam hal ini adalah representasi masyarakatAceh sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat sebagaimana amanahyang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1)huruf) b dan ayat (2) UndangUndang No.11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 62 serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat

sekurangkurangnya 3/4 (tiga per empat) darijumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan yang diambil denganpersetujuan sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlahanggota DPRA/DPRK yang hadir.Pasal 25 ayat (3) dalam menggunakan hak angket sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atasunsur DPRA/DPRK yang bekerja dalam waktu paling lama 60(enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepadaDPRA/ DPRK.4.

No. 39P/HUM/2018Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dengan Berdasarkanputusan Resmi Panitia Musyawarah dan Keputusan Paripurna DPRA.Kekeliruan yang dimaksud tentang adanya Panitia Musyawarah,karena Panitia Musyawarah dilakukan oleh DPR Kabupaten/Kotasementara DPRA disebut dengan Badan Musyawarah. Sebagaimanadiatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh No 1 Tahun2016 Tentang Tata Tertib DPRA.

Dimana Pasal 71 ayat (1)menyebutkan Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapanDPRA bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRA pada awal masaJabatan Anggota DPRA. Dan ayat (2) Badan Musyawarah DPRAmerupakan wadah tempat member!

pertimbangan dalam pengambilanKeputusan DPRA(Vide Posita Permohonan Pemohon angka 7halaman 7).Bahwa dalam Tata Tertib DPRA Aceh Nomor 1 tahun 2016 tidaksatupun Pasal maupun Ayat yang menyebutkan Tentang adanyaPanitia Musyawarah sebagai Alat kelengkapan Dewan PerwakilanRakyat Aceh, Melainkan Dengan Tegas dan Nyata Alat KelengkapanDewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah Badan Musyawarah.

Putusan 48 P/HUM/201818 Agustus 2017;Pada tanggal 18 Agustus 2017 DPRA telah mengadakan rapatBadan Musyawarah DPRA yang antara lain agendanya adalahpenjadwalan rencana pembahasan KUAPPAS Tahun Anggaran2018 oleh Badan Anggaran DPRA. Badan Anggaran DPRA telahmelakukan rapat secara internal dengan agenda pembahasanKUAPPAS RAPBA TA. 2018 yang antara lain disepakatipembahasan KUAPPAS dilakukan secara paralel denganpembahasan Pra RKA yang didelegasikan kepada komisikomisiDPRA.

2018, DPRA telahmelaksanakan Rapat Badan Anggaran DPRA pada tanggal 20November 2017 dalam rangka percepatan pembahasan KUAPPASdan RAPBA Tahun Anggaran 2018.

Pada kesempatan tersebut Badan Anggaran DPRAmenyatakan belum dapat menerima dan dengan surat Ketua DPRANomor 160/3233 tanggal 4 Desember 2017 mengembalikandokumen RAPBA Tahun Anggaran 2018 oleh karena dokumenKUAPPAS harus terlebih dahulu disepakati antara Gubernur Acehdan DPRA;13 Desember 2017;Dalam rapat Badan Anggaran DPRA selanjutnya dengan TimAnggaran Pemerintah Aceh pada tanggal 13 Desember 2017,Pimpinan DPRA dan Anggota Badan Anggaran DPRA masihmemberikan waktu kepada Tim Anggaran Pemerintah

Putusan 48 P/HUM/2018Bahwa menanggapi surat Pimpinan DPRA Nomor 160/129 tanggal19 Januari 2018, Gubernur Aceh dengan Surat Nomor 162/2612tanggal 22 Januari 2018 memberikan tanggapan terhadap jadwalpembahasan KUA PPAS RAPBA Tahun Anggaran 2018, dimanaberdasarkan surat dimaksud pembahasan KUA PPAS RAPBATahun Anggaran 2018 antara komisikomisi DPRA dengan mitrakerja (SKPA) tidak terlaksana dan dibatalkan;23 Januari 2018;Pimpinan DPRA beserta Anggota Badan Anggaran DPRAmenggelar rapat Badan Anggaran DPRA

, dan padatanggal 23 November 2017, DPRA menyampaikan Surat Nomor160/3150 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh c.q.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

I al, Komplek Firdaus Permai, Lamnyong, Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 38/KUASA/2014, tanggal 16 Mei 2014,selanjutnya disebutSCDAQAL oo. .eeeeeeescecesncecssneecesececesneecseceecseceecseeeceueeeceeeeeeeeessaeeeesaeeeenaeeees TERGUGATH;Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang beralamat di JalanH. Mohd. Daud Beureueh Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasakepada : (1) A. Hamid Zein, SH..M.Hum. (2) Mahyar, S.H., M.Hum.Kepala Bagian Hukum dan Humas Set DPRA (3) H.

., M.H.Tenaga Ahli DPRA (4) Izwar Idris, S.H. (5) Miftalahuddin, S.H. KasubbagHukum Set DPRA (6) Syukri, S.H. Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA (7)Devi Faradila, S.H. Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA (8) M.Fakhziatuddin, S.H. Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA, (9) Elly Syafrina,SH. Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA, (10) Fitri Eka Sari, SH. StafBagian Hukum dan Humas DPRA, No. s/d 10 beralamat di Jalan H. M.

GUBERNUR ACEH,3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang beralamat di JalanH. Mohd. Daud Beureueh Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasakepada : (1) Tgk. H. Abdullah Saleh, S.H. (2) A. Hamid Zein, S.H.,M.Hum. (3) Mahyar, S.H., M. Hum, Kepala Bagian Hukum danHumas Set DPRA (4) H. Burhanuddin, S.H., M.H., Tenaga Ahli DPRA(5) Izwar Idris, S.H. (6) Miftalahuddin, S.H., Kasubbag HukumSet DPRA (7) Syukri, S.H., Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA(8) Devi Faradila, S.H.

Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA(10) M. Fakhziatuddin, S.H., Staf Bagian Hukum dan Humas DPRA,Advokat No. 1 s/d 9 beralamat di Jalan H. M.

Dedy DPRA Abd. Fadli diatas materai 6000 pada tanggal 19 Januari 2015; 1 (satu) lembar kwitansi bertulis Sudah di Terima dari T. Muhammad untuk pekerjaan proyek Aspirasi Dewan Anggaran Th 2015, berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Abd. Fadli diatas materai 6000 pada tanggal 27 Januari 2015; 1 (satu) lembar kwitansi bertulis Sudah di Terima dari Tgk.

Dedy DPRA Abd. Fadli diatas materai 6000 pada tanggal 5 Februari 2015; Dikembalikan kepada saksi korban Tgk. M. Gade Hasyem; 1 (satu) lembar foto copy list bertuliskan usulan Masyarakat Melalui Anggota DPRA Tahun Anggaran 2015, Banda Aceh 02 Januari 2015 Anggota DPR Aceh Dedi Safrizal dirampas untuk dimusnahkan; Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dedy DPRA Abd. Fadlidiatas materai 6000 pada tanggal 5 Februari 2015Dikembalikan kepada saksi M. Gade Hasyem bin Hasyem1 (satu) lembar foto copy list bertuliskan usulan Masyarakat MelaluiAnggota DPRA Tahun Anggaran 2015, Banda Aceh 02 Januari 2015Anggota DPR Aceh Dedi Safrizal dirampas untuk dimusnahkan.4.

Hasyemdengan katakata Teungku, Bang Lon Kajeut Keu Anggota DPRA, Pu Na NeuTupu?, Neu Kerja Lee Droeneuh Mandum Aspirasi Gek Nyan, Paket SaluranDari Dinas Pertanian Provinsi Aceh (artinya : Teungku, Abang saya sudah jadiAnggota DPRA, Sudah tahu? saksi Tgk. M. Hasyem bin Tgk. Hasyemmenjawab Jeut (artinya : Boleh) dan terdakwa mengatakan lagi Hideh diBanda Aceh Ta Beureumpek Kuba List Paket (artinya : Di Banda Aceh KitaBertemu, Saya bawa List Paket) lalu saksi Tgk. M. Hasyem bin Tgk.

Dedy DPRA Abd. Fadli diatas materai 6000pada tanggal 5 Februari 2015Oleh karena barangbarang bukti tersebut disita dari saksi korban Tgk. M. GadeHasyem, maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban Tgk.M.

Dedy DPRA Abd. Fadli diatas materai6000 pada tanggal 5 Februari 2015;Dikembalikan kepada saksi korban Tgk. M. Gade Hasyem;1 (satu) lembar foto copy list bertuliskan usulan Masyarakat MelaluiAnggota DPRA Tahun Anggaran 2015, Banda Aceh 02 Januari 2015Anggota DPR Aceh Dedi Safrizal dirampas untuk dimusnahkan;6.

pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : I.II.perintah penetapan/penahanan :1.NamaTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanNamaTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanUMAR EFFENDY Bin ADNAN ; Batuphat Timur ; 36 Tahun / 13 Januari 1979 ; Laki=Laki ssessesescsensrseseseiecneererenseiensTNCONESId 9 >>Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwaterdakwa ; Bahwa saksi sekarang ini bekerja sebagai staf pada DPRA

sehubungan dengan pencemaran nama baik dan penyebaran11fitnah melalui media online berita atjeh net yang ditujukan kepada saksikorban AZhati j n nnn nnn nnn nr en nnn enn nnn nn nnn nn nn nr nnn enn en cree ennBahwa saksi baru mengetahui terjadinya pencemaran nama baik danpenyebaran fitnah melalui media online berita atjeh net yaitu pada hariSenin, tanggal 27 April 2015 sekira pukul 11.00 wib, dan yang diberitakandalam berita media online tersebut ditujukan kepada saksi korban selakuanggota Komisi I DPRA

selaku staf DPRA Banda Aceh dalamrangka kunjungan kerja peninjauan lapangan ke Pelabuhan Krueng Geukuhmulai sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015sebagaimana Surat Tugas Nomor : 370/2015 tanggal 20 April 2015 sertaSurat Tugas Nomor : 371/2015 tanggal 22 April 2015 ; Bahwa seingat saksi orangorang yang ikut serta dalam kegiatan RapatKerja dan Peninjauan Lapangan ke Pelabuhan Krueng Geukueh berjumlah 4(empat) orang anggota DPRA dan 5 (lima) orang staff dan sopir DPRA : Bahwa

n nn nnnnnnnnnennncnnennnneBahwa saksi baru mengetahui terjadinya pencemaran nama baik danpenyebaran fitnah melalui media online berita atjeh net yaitu pada hariSenin, tanggal 27 April 2015 sekira pukul 11.00 wib, dan yang diberitakandalam berita online tersebut ditujukan kepada saksi korban selaku anggotaKomisi I DPRA Banda Aceh ; nnn nnn nnn nnn nnn nnn ennBahwa saksi mengetahui tentang berita tersebut setelah saksi korbanAzhari Anggota Komisi 1 DPRA Banda Aceh menyampaikan kepadaaBahwa ketika

staf DPRA Banda Aceh dalamrangka kunjungan kerja peninjauan lapangan ke Pelabuhan Krueng Geukuhmulai sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 201522sebagaimana Surat Tugas Nomor : 370/2015 tanggal 20 April 2015 sertaSurat Tugas Nomor : 371/2015 tanggal 22 April 2015 ; Bahwa seingat saksi orangorang yang ikut serta dalam kegiatan RapatKerja dan Peninjauan Lapangan ke Pelabuhan Krueng Geukueh berjumlah 4(empat) orang anggota DPRA dan 5 (lima) orang staff dan sopir DPRA : Bahwa sebelum

Tergugat:1.cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH2.Cq Gubernur Aceh3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA