), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1)Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitudisebutkan bahwa :Alat kelengkapan DPRA/DPRK terdiri atas :a.

Panitia musyawarah;Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Perkara Nomor :21/G/2011/PTUNBNAPanitia anggaran;Badan kehormatan;Panitia legislasi; danAlat kelengkapan lain yang diperlukan.mo BBahwa sebagai bahagian dari alat kelengkapan DPRK, Tergugat dipilih sebagaiKetua, dan Pimpinan dari DPRK bersifat kolektif dan Kolegial, hal ini dapat dilihatdi dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama PeraturanTata Tertib Nomor

1 Tahun 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten AcehBarat Tahun 2010 yang menyatakan bahwa " Kepemipinan alat kelengkapanDPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial"dan ketentuan Pasal ayat (1) yaitu "Pimpinan DPRK adalah Ketua dan wakilwakil ketua DPRK Aceh Barat Bahwa ketentuan tersebut juga selaras denganketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentangPedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang TataTertib Dewan Perwakilan

Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Nomor : 05 Tahun 2011tentang Pembentukan dan Penetapan Personil Badan Legislasi Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Aceh Barat tanggal 14 Desember 2011, Surat Keputusan Ketua DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Nomor : 06 Tahun 2011 tentangPembentukan dan Penetapan Kembali Personil Badan Musyawarah Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Aceh Barat tanggal 14 Desember 2011 ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keempat objek sengketadan dikaitkan dengan

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal iniadalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat ; Menimbang, bahwa terhadap hal di atas, dikaitkan dengan eksepsi yang diajukanTergugat penting dipertimbangkan apakah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten(DPRK) Aceh Barat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KeputusanTata Usaha Negara (in casu objek sengketa) sehingga bisa di gugat di Pengadilan TataUsaha Negara.

Penggugat:
RIDHWAN
Tergugat:
KETUA DPRK ACEH SINGKIL

Tim Penguji dalam Komisi A DPRK Aceh Singkiltersebut yang ada hubungan darah/semenda dengan calon komisioner KIPAceh yang dinyatakan lulus.

menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas calonterpilih angota KIP Kabupaten/Kota dan 5 (lima) nama peringkatberikutnya sebagai cadangan calon dengan keputusan DPRk;2.

Pasal 16 Ayat 1: DPRK menyusun urutan peringkat dari 15(lima belas) nama calon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat = (2)berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan;Ayat 3: Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimanadimaksud pada ayat (2), DPRKmendelegasikan kepada Komisi yangmembidangi Politik, Pemerintahan dan HukumAyat 5: DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkatteratas calon terpilih angota KIPKabupaten/Kota dan 5 (lima) nama peringkatberikutnya sebagai cadangan calon dengankeputusan DPRK;4.

Bahwa atas hasil kerja tim independen (tim seleksi), DPRK mendelegasikankepada Komisi DPRK Aceh Singkil untuk melakukan uji kepatutan dankelayakan (vide bukti T18);8.

Bahwa atas delegasi yang diberikan oleh DPRK Aceh Singkil, Komisi DPRK Aceh Singkil telah menyelenggarakan uji kKepatutan dan kelayakan (fitand proper test) pada tanggal 8 Juni 2018, yang hasilnya dituangkan dalamberita acara hasil rapat tanggal 21 Juni 2018, dengan menetapkan 10(Sepuluh) nama peserta yang lolos (vide bukti T19 dan T24);9.

ZUBIR
Tergugat:
DPRK ACEH UTARA

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I (Kuasa Para Wakil Ketua DPRK Pidie) dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

,
Tergugat:
3.DPRK
4.DPRK Pidie Cg. Komisi 1 DPRK
Turut Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia, Cq. KPU Republik Indonesia
2.Presiden Republik Indonesia Cq.KPU RI, Cq. KIp Aceh

Melawan KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BENER MERIAH

PARA PENGGUGAT;MELAWANKETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BENERMERIAH, Berkedudukan di Komplek Perkantoran BenerMeriah Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah; Selanjutnya disebut sebagal........... eee TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ; 1 Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh Nomor: 21/Pen.MH/2013/PTUNBNA, tanggal 9 Desember 2013 tentangPenunjukan Majelis Hakim ; 2 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 21/G/2013/PTUNBNA4 Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak di Persidangan ; Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 6Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh pada tanggal 6 Desember 2013 dengan Register Perkara Nomor: 21/G/2013/PTUNBNA,; 2 222222 oon nnn n enn n encesMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini yaitu SuratKeputusan Nomor: 04/KPTS/DPRK

Penggugat:
SUHAIMI HAMID
Tergugat:
1.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN
2.WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN
3.SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN
4.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH PNA
5.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NANGGROE ACEH PNA KABUPATEN BIREUEN
6.AIDA FITRIA
Turut Tergugat:
6.KETUA FRAKSI PARTAI ACEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN
7.KETUA

FRAKSI PARTAI GOLKAR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN
8.KETUA FRAKSI PPP, PKS dan PAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN
9.KETUA FRAKSI JUANG BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN
10.Gubernur Provinsi Aceh, Cq.

Pembanding/Penggugat : SUHAIMI HAMID Diwakili Oleh : ANWAR MD, SH
Terbanding/Tergugat I : KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN
Terbanding/Tergugat II : WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN
Terbanding/Tergugat III : SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN
Terbanding/Tergugat IV : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH PNA
Terbanding/Tergugat V : DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NANGGROE ACEH PNA KABUPATEN BIREUEN
Terbanding

/Tergugat VI : AIDA FITRIA
Terbanding/Turut Tergugat VI : KETUA FRAKSI PARTAI ACEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN
Terbanding/Turut Tergugat VII : KETUA FRAKSI PARTAI GOLKAR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN
Terbanding/Turut Tergugat VIII : KETUA FRAKSI PPP, PKS dan PAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN
Terbanding/Turut Tergugat IX : KETUA FRAKSI JUANG BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN
Terbanding/Turut Tergugat

Terhadap status Penggugat selaku Anggota DPRK KabupatenPidie Jaya 2014 2019 saat ini telah dan sedang ada upaya atau prosespemberhentian sebagai Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya yang tengahdilakukan oleh Tergugat (Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya)melalui mekanisme Penggantian Antar waktu (selanjutnya disebut PAV)yakni menarik/merecal/ Penggugat dari Keanggotaan DPRK KabupatenHalaman 1 dari 11 Hal. Put.

Nomor 805 K/Pdt.SusParpol/2017Pidie Jaya dan mengajukan Calon Pengganti Antar Waktu tersebut kepadasaudara Azwar Aswah;:Bahwa upaya dan proses yang tengah dilakukan Tergugat (DPC PartaiBulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya) untuk menarik/merecal/ Penggugatdari Keanggotaan DPRK Kabupaten Pidie Jaya oleh karena adanya suratyang diajukan Tergugat (DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya)ditujukan kepada Tergugat II (DPRK Kabupaten Pidie Jaya) yakni melaluiSurat Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal

04 Januari 2017 Perihal:Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Bulan Bintang;Bahwa dalam Surat Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari2017 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie Jaya dariPartai Bulan Bintang yang di mohonkan oleh Tergugat untuk pergantianantara waktu dari Sdr.

Pidie Jaya dari Partai Bulan Bintangterhadap Penggugat sebagai anggota DPRK Pidie Jaya sampai putusanperkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Halaman 4 dari 11 Hal.

Apalagi Surat Tergugat I/Termohon Kasasi yang ditujukan kepada Tergugat Il (DPRK PidieJaya)/Termohon Kasasi II Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal 04Halaman 8 dari 11 Hal. Put.

2.SERTALIA
Tergugat:
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) ACEH TENGAH
Intervensi:
1.YUNADI,HR, S.IP
2.MUKHLIS, S.S
3.Ir. IVAN ASTAVAN MANURUNG
4.Hj.HAMIDAH,SH.,MH
5.MARWANSYAH,S.Hi

Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.Bahwa BAB VII bagian kedua tugas dan kewenangan DPRK pasal 24 ayat 1huruf berbunyi: DPRK mempunyai tugas dan kewenanga sebagai berikut:mengusulkan pembentykan KIP kabupaten Kota dan membentuk panitiapengawas pemilihan.Bahwa DPRK Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan tugas dankewenangannya sebagaimana yang di atur dalam pasal 24 ayat 1 huruf UndangUndang nomor 11 tahun 2006 tentangpemerintahan Aceh telahmengeluarkan dua SKa.

Bahwa Tergugat Il Intervensi sampai dengan V merupakan calon anggotaKIP Kabupaten Aceh Tengah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor170/16/DPRK/2018 tertanggal 16 Oktober 2018/07 Shafar 1440 H tentangCalon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh TengahPeriode 20192024 sebagai Calon KIP Kabupaten Aceh Tengah sedangkanHamzah Tun merupakan Anggota DPRK Aceh Tengah yang berwenangsebagaimana ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 yaitu : pasal 16 ayat (1)yang berbunyi : DPRK menyusun

T.ll.Intv9 =: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Risalah Rapat ParipurnaPengumuman Calon Anggota Komisioner KIP Aceh Tengahterpilin periode 20192024 Tertanggal 16 Oktober 2018;10 TllIntv10 = Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keputusan DPRK Aceh TengahNomor : 170/16/DPRK/2018 Tertanggal 16 Oktober 2018;11 T.ll.Intv11 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat, Nomor 280/312/DPRK.

Aceh Tengah berdasarkanusulan dari Tim Independen (vide Bukti PL=Bukti T1=Bukti T.II.Intv10);Bahwa Ketua DPRK Aceh Tengah telah membentuk Tim Independen untukmelakukan Penjaringan dan Penyaringan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengahberdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRK Aceh Tengah Nomor170/23/DPRK/2018 tanggal 6 Juli 2018 dan Surat Keputusan Ketua DPRK AcehTengah Nomor 170/25/DPRK/2018 tanggal 3 Agustus 2018 (Bukti T6 dan Bukti17);Bahwa Tim Independen tersebut telah mengumumkan mengenai pendaftarancalon

ketua DPRK AcehTengah perihal PAW Hamzah Tun MR (Bukti P7);16.

Terbanding/Tergugat III : DPRK
Terbanding/Tergugat IV : DPRK Pidie Cg. Komisi 1 DPRK
Terbanding/Turut Tergugat I : Presiden Republik Indonesia, Cq. KPU Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : Presiden Republik Indonesia Cq.KPU RI, Cq. KIp Aceh

Nazaruddin, SE, dan 3) Drs.Said Dahlan incasu para Penggugat dalam gugatan Penggugat a quo padaangka 1 hal 2 mendalilkan dan mengaku sebagai Calon Anggota KIPKabupaten Nagan Raya yang telah direkrut oleh Komisi A DPRK Nagan Rayayang merupakan Tim Seleksi Rekrutmen Calon Anggota KIP Kabupaten NaganRaya Periode 20132018 sesuai dengan SK Pimpinan DPRK Nagan RayaNomor 172/443/DPRK/2013, tertanggal 20 Februari 2013.2 Bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan Keputusan TergugatNomor 713/Kpts/KPU/Tahun 2013

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan ujikepatutan dan kelayakan;Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerjaterhitung sejak DPRK menerima hasil kerja tim independensebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf i;DPRK dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh tenagaahli;DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas dari 15 (limabelas) nama calon anggota KIP kabupaten/kota dengan keputusanDPRK;Pasal 17;(

DPRK dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh tenaga ahli.4 DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas dari 15 (lima belas) namacalon anggota KIP kabupaten/kota dengan keputusan DPRK.Halaman 21 dari 26 halaman.

Putusan Nomor 61 K/TUN/2015Pasal 171 DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2(dua) hari kerja setelah keputusan DPRK ditetapkan.2 KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan keputusan KPU palinglambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPRK diterima secara resmi olehKPU.3 Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepadaBupati/Walikota, DPRK dan anggota KIP kabupaten/kota yang

Dengan demikian, dalam hal terjadinya kesalahanprosedural dalam proses penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP berada diluarkapasitas dan wewenang KPU dikarenakan KPU hanya menerima usulan yang diberikanoleh DPRK melalui keputusan DPRK.

Tgk.Alauddin, S.E. selaku Ketua DPRK Aceh Timur telah mengundang seluruhanggota DPRK Aceh Timur untuk mengikuti Rapat Paripurna Khusus, yangundangannya beredar melalui SMS dengan menggunakan NomorHandphone : 085289948984 (milik M. Jamil Staff Sekretariat DPRK AcehTimur) tertanggal 21 Agustus 2013, yang berbunyi sebagai berikut :Kepada yth ; Anggota DPRK Aceh Timur di Tempat.1 Pimpinan DPRK Aceh Timur.Dengan ini mengundang sdr/i untuk hadir padaHalaman 9 dari 36 halaman.

1 ;DPRK dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh tenagaahli ;DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas dari 15 (limabelas) nama calon anggota Komisi Independen PemilihanKabupaten/Kota dengan keputusan DPRK ;Pasal 17:(1)(2)(3)(4)DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KomisiIndependen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 ayat (4) kepada Komisi Pemilihan Umum palinglambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan DPRK ditetapkan ;Komisi Pemilihan Umum menetapkan

Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur adalahkarena DPRK Aceh Timur menolak keputusan sidangPleno Komisi A DPRK Aceh Timur.

oleh KomisiA DPRK Aceh Timur......

Oleh karena itu tindakan DPRK Aceh Timur menolak hasil ujikepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi A dan selanjutnya membentukPanitia Kerja DPRK Aceh Timur adalah tidak tepat MERUPAKAN HAL YANGKELIRU.

Yos Sudarso No. 10 Takengon Aceh Tengah dalam hal ini memberikankuasa kepada Buhari, S.Sos (Sekretaris DPRK Aceh Tengah), Suarniwati,S.H. (Kasubbag Hukum Sekretariat DPRK Aceh Tengah) dan Evi Nurfita,S.H.

Bahwa penggugat sejak dilantik sebagai anggota DPRK Kabupaten AcehTengah sampai di Ajukan Gugatan ini masih melaksanakan tugassebagaimana Anggota DPRK Aceh Tengah dan belum menerima SKPemberhentian sebagai Anggota DPRK Kabupaten Aceh Tengah;. Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan untuk mengikuti TesOnline Caleg 2019 pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan denganmembayar biaya Rp. 506.500 pada tanggal 04 Juni 2018.

Bahwa penggugat mempersoalkan Penggantian Antar Waktupenggugat sebagai anggota DPRK Aceh Tengah, dimana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan pengangkatandan pemberhentian Anggota DPRK dilakukan oleh Gubemur,namun dalam perkara aquo, penggugat tidak mengajukan Gugatankepada Gubemur Aceh yang telah menerbitkan Surat Keputusanuntuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota DPRK AcehTengah, sehingga kenyataan demikian berakibat pada kurangnyapihak dalam perkara aquo yang berakibat tidak

Penggugat, maka terhadap buktibuktisurat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa buktibukti surat yangdiajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T1 berupa PermohonanHalaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN TknPengunduran Diri sebagai Anggota DPRK Aceh Tengah yang diajukan olehPenggugat kepada Ketua DPRK Aceh Tengah tanggal 31 Juli 2018, T2 berupaTanda Terima Permohonan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRK AcehTengah yang

diajukan oleh Penggugat kepada Ketua DPRK Aceh Tengahtanggal 31 Juli 2018, T3 berupa Surat Keterangan Pengunduran Diri AnggotaDPRK Aceh Tengah Periode 20142019 yang disampaikan oleh DPRK AcehTengah kepada Ketua KIP Aceh Tengah tanggal 31 Juli 2018, Penggugat telahmengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPRK AcehTengah pada tanggal 31 Juli 2018 dalam rangka mendaftarkan dirinya sebagaicaleg DPRK Aceh Tengah pada Pemilu Legislatif 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat T4

Penggugat:
1.SULAIMAN
2.IRMAN
Tergugat:
2.Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang Cq. Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang
3.Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang
Turut Tergugat:
1.Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang, Cq Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independent Pemilihan Kota Sabang Periode 2023-2028
2.Presiden Republik Indonesia, cq.

Kedudukan Hukum Penggugat :1Bahwa Penggugat adalah Calon Anggota DPRK Nagan Raya sesuai denganDaftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya DalamPemilihan Umum Tahun 2014, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh,Daerah Pemilihan Nagan Raya III, Nomor Urut 1, yang ditetapkan oleh KIPKabupaten Nagan Raya pada tanggal 12 Juni 2013, namun dicoret dariDaftar Calon Tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP ProvinsiAceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap AnggotaDewan Perwakilan

Kemudianberkas pemcalonan Penggugat tersebut diajukan oleh DPC Partai DemokratKabupaten Nagan Raya kepada KIP Kabupaten Nagan Raya untukditetapkan sebagai Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilu 2014 ;Bahwa sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, KIPKabupaten Nagan Raya telah menetapkan Penggugat sebagai CalonAnggota DPRK Nagan Raya pada Pemilu 2014 dengan mengesahkannyadalam DCS Anggota DPRK Nagan raya, tanggal 12 Juni 2013 ; Bahwa selanjutnya oada saat penetapan Daftar Calon Tetap

(DPRK) Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 20Agustus 2013 dinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya hausdibatalkan.

Sehingga sudah sepatutnya pula mewajibkan Tergugat untukmenerbitkan keputusan tentang DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu2014 yang baru dengan memasukkan dan menetapkan Penggugat sebagaiCalon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2014 ;Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepadaYang Mula Katua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,untuk memanggil kami kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat dalam suatuhari sidang yang ditetapkan untuk itu, guna

11 Tahun 2013 Tentang PenetapanDaftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal20 Agustus 2013 ; Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru Tentang PenetapanDaftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota(DPRK) Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan memasukkandan menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRK Nagan RayaPemilihan Umum Tahun 2014 ; MenghukumTergugat untuk membayar seluruh biaya

kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;