M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa 1 (satu) orang anak yang Bernama ARCANGELO RHAYEN UMBU DADY anak Laki-laki, lahir di Waingapu, 18 September 2019 adalah anak yang sah dari Para Pemohon menurut hukum;
4. Menyatakan sah perubahan pada frasa belum tercatat menjadi tercatat dalam Kutipan

Bahwa dalam unsur ini terdapat frasa yang bersifat alternatifsehingga apabila salah satu frasa sebagaimana tersebut di atasterpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap terpenuhi, dan untukitu dalam perkaraa quo yang sesuai dengan fakta hukum atau yangakan dibuktikan adalah frasa melakukan perbuatan melawan hukumHalaman 6 dari 20 Putusan Nomor 406/PID.SUS/2018/ PT.

Bahwa pencantuman frasa melakukan perbuatan melawanhukum disini menunjukkan bahwa, kita perlu melakukan penelitianlebih lanjut apakah frasa memberikan uang sebagai imbalankepada ...dst memang benar memiliki sifat melawan hukum atau tidak.Adapun pengertian melawan hukum dalam doktrin hukum pidanadikenal dalam 2 (dua) padangan, yakni melawan hukum formal, sertamelawan hukum materil, bagi para penganut melawan hukum formal,menyebutkan jika suatu perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatanmelawan hukum

dipilih kemudian dibuktikan. bahwa kemudian setelah kamimemperhatikan putusan tersebut,kami tidak melihat ada pertimbangandari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian memilih frasa manayang akan dibuktikan, sehingga putusan tersebut kemudian menjadi tidakjelas frasa mana yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama dan kemudian akan dibuktikannya, sehingga kami berkesimpulanbahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya.

Menurut kami penting bagi Majelis Hakim TingkatPertamaketika menentukan frasa dalam suatu unsur pasal tersebutbersifat alternatif, kemudian melakukan penegasan frasa mana yangkemudian menjadi inti perbuatan seorang Terdakwa yang akan dibuktikanoleh seorang Hakim.

Bahwa selain itu, alasan kami yang menyebutkan bahwa Majelis HakimTingkat Pertamatidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karenahakim tidak pernah mempertimbangkan elemen frasa secara langsungatau tidak langsung sebagai mana yang disebutkan Pasal 187A ayat (1)UU RI No. 10 Tahun 2016 tersebut di dalam putusannya, yang manamenurut kami frasa tersebut sangat penting untuk dibuktikan.

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas;
Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 88/Pdt.G/2023/
PN Mks tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai sistimatika bunyi amar putusan tersebut dengan menambah frasa dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagi berikut : ;

Dalam eksepsi :

Menerima eksepsi Turut Terbanding

Putusan MK Nomor 69/PUUVII/2015, tertanggal 27 Oktober 2016 dalampertimbangannya yakni terkait dengan Pasal 29 ayat (1) : 1.Frasa Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan... dalamPasal 29 ayat (1) UU Perkawinan justru mengekang dan membatasihak kebebasan berkontrak karena seseorang pada akhirnya tidakdapat membuat perjanjian kawin jika tidak dilakukan pada saat atausebelum perkawinan ; 222 enn nnn nnn nnn neeketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinanyang dibuat sebelum

Adapunterhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belahpihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluasluasnya (Sesuaidengan asas hukum kebebasan berkontrak) ; 2.Frasa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalamttPasal 29 ayat (1), frasa ...sejak perkawinan dilangsungkan dalamPasal 29 ayat (3), dan frasa selama perkawinan berlangsung dalamPasal 29 ayat (4) UU 1/1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orangindividu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian,sehingga

Dengan demikian, frasa padawaktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat(1) dan frasa selama perkawinan berlangsung dalam Pasal 29 ayat(4) UU 1/1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secarabersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalamikatan perkawinan ; 2 nn 2 nn nn nnn nee nnn nen nn anneSehingga dalam salah satu Amar Putusan menyatakan Pasal 29 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan

Poin utama pada frasa ini akandijelaskan berikut:1) kata sengaja bermakna dimaksudkan (direncanakan); memangdiniatkan begitu; tidak secara kebetulan, KBB1 (2007: 1035);2) frasa tanpa hak bermakna tidak dengan; tidak ber dilanjutkan dengankata hak bermakna kewenangan (KBBI 2007:382), Oleh karena itu,frasa ini bermakna tidak berkewenangan;3) frasa menyebarkan informasi, bermakna menyiarkan; menyebarkaninformasi (KBB1. 2007:1006);4) frasa menimbulkan rasa kebencian, bermakna memunculkan perasaanbenci

Kata ustad bermakna guru agama Islamlakilaki (KBBI, 2007:1255) artinya penyebutan ustad hanya untuk Islamtidak untuk menyebut guru agama lainnya misalnya guru agama Katolik,Hindu, dst;Frasa 2) adalah masih terkait dengan pernyataan frasa 1) sebelumnya danpernyataan selanjutnya yakni 3) dan 4) dengan menyatakan memangalquran mengajarkan begitu. Secara semantik frasa ini bermakna bahwabenar adanya alguran kandungan di dalamnya mengajarkan begitu.

Poin utama pada frasa ini akandijelaskan berikut:1) kata sengaja bermakna dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkanbegitu; tidak secara kebetulan, KBB1 (2007: 1035);Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjs2) frasa tanpa hak bermakna tidak dengan; tidak ber dilanjutkan dengankata hak bermakna kewenangan (KBBI 2007:382), Oleh karena itu,frasa ini bermakna tidak berkewenangan;3) frasa menyebarkan informasi, bermakna menyiarkan; menyebarkaninformasi (KBB1. 2007:1006);4) frasa menimbulkan

Poin utama pada frasa ini akandijelaskan berikut:1) kata sengaja bermakna dimaksudkan (direncanakan); memangdiniatkan begitu; tidak secara kebetulan, KBB1 (2007: 1035);2) frasa tanpa hak bermakna tidak dengan; tidak ber dilanjutkandengan kata hak bermakna kewenangan (KBBI 2007:382), OlehKarena itu, frasa ini bermakna tidak berkewenangan;3) frasa menyebarkan informasi, bermakna menyiarkan; menyebarkaninformasi (KBB1. 2007:1006);4) frasa menimbulkan rasa kebencian, bermakna memunculkan perasaanbenci

Kata ustad bermakna guru agama Islamlakilaki (KBBI, 2007:1255) artinya penyebutan ustad hanya untuk Islamtidak untuk menyebut guru agama lainnya misalnya guru agama Katolik,Hindu, dst;Frasa 2) adalah masih terkait dengan pernyataan frasa 1) sebelumnya danpernyataan selanjutnya yakni 3) dan 4) dengan menyatakan memangalquran mengajarkan begitu. Secara semantik frasa ini bermakna bahwabenar adanya algquran kandungan di dalamnya mengajarkan begitu.

Wajib dikonsultasikan terlebin dahulu kepada camat atau sebutan lain.(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.Menimbang, bahwa setelah frasa berkonsultasi dengan camatdalam rumusan norma Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desatidak terdapat frasa atas nama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan didalam Pasal 53 ayat (3

) UndangUndang Nomor6 Tahun 2016 Tentang Desa;Menimbang, bahwa setelah frasa Disampaikan kepada Camat dalamrumusan norma Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidakterdapat frasa atas nama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan di dalamPasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor6 Tahun 2016 Tentang Desa;Menimbang, bahwa setelah frasa Wajib di konsultasikan terlebihdahulu kepada camat atau sebutan lain dalam rumusan norma

Paal 5 ayat(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 TentangHal 12 Putusan No. 265/B/2018/PT.TUN.SBYPengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa atasnama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3)UndangUndang Nomor6 Tahun 2016 Tentang Desa;Menimbang, bahwa frasa Rekomendasi tertulis Camat atau sebutanlain di dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidakterdapat

frasa atas nama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan di dalamPasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor6 Tahun 2016 Tentang Desa;Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas,bermakna norma hukum Setelah di konsultasikan dengan Camat yangdimaksud di dalam Pasal 53 ayat (8) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4),Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan

Dengandemikian makna atas nama Bupati/Walikota dalam rumusan norma Pasal53 ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desanormadressatnya adalah kepada : Kepala Desa atas nama Bupati/Walikotamenetapkan Pemberhentian Perangkat Desa, tidak diartikan atau dimaknaibahwa pemberian konsultasi oleh Camatatas nama Bupati ; Menimbang, bahwa argumnetasi hukum tersebut sejalan denganinterpretasi sistematis dan interpretasi nuscitur a sociis ( suatu kata harusdiartikan dalam rangkaiannya), frasa atas nama

Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa ; Menimbang, bahwa setelah frasa berkonsultasidengan camat dalamrumusan norma Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa atasnama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan didalam Pasal 53 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa ;Menimbang, bahwa setelah

frasa Disampaikan kepada Camat dalamrumusan norma Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa atasNama Bupati/Walikota seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa ;Menimbang, bahwa setelah frasa Wajib di konsultasikan terlebih dahulukepada camat atau sebutan lain dalam rumuan norma Pasal 5 ayat (5) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Tentang Pengangkatan Dan PemberhentianPerangkat Desa tidak terdapat frasa atas nama Bupati/Walikota seperti yangdirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2016 TentangDesa ; Menimbang, bahwa frasa Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain didalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 TentangPengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa atas namaBupati/Walikota seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) UndangUndangNomor

mandiri hal ini bermaknaCamat dalam memberi Konsultasi/Rekomendasi bukan atas nama Bupati/Walikota.Dengan demikian makna atas nama Bupati/Walikota dalam rumusan norma Pasal 53ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa normadressatnya adalahkepada: Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota menetapkan Pemberhentian Perangkat Desa;Menimbang, bahwa argumentasi hukum tersebut sejalan dengan interprestasisistematis dan interprestasi nuscitur a sociis (suatu kata harus diartikan dalamrangkaiannya), frasa

Unsur Tanpa Hak Menguasai, membawa, menyimpan, memiliki ataumenyembunyikan senjata penikam atau senjata Penusuk;Menimbang, bahwa ruang lingkup dari frasa Tanpa Hak termasuk juga tidak adaiin;Menimbang, bahwa unsure ini terdiri dari frasa Menguasai, membawa,menyimpan, memiliki atau menyembunyikan yang disusun secara alternativemaksudnya apabila salah satu dari frasa Menguasai, membawa, menyimpan, memilikiatau menyembunyikan telah terpenuhi maka maka frasa dari pada susunan tersebutdianggap telah terpenuhi

pula;Menimbang, bahwa begitu juga dengan frasa senjata Penikam atau senjatapenusuk menurut Majelis Hakim frasa senjata Penikam atau senjata penusuk disusunsecara alternative maksudnya apabila salah satu dari frasa enjata Penikam atau senjatapenusuk telah terpenuhi maka maka frasa dari pada susunan tersebut dianggap telahterpenuhi pula;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata benar terdakwaditangkap oleh pihak Kepolisian (oleh saksi Chandra Dailami dan Roma Irawan) padahari selasa

berikut tanggal dan bulan serta tahun lahir Pemohon yaitu MUCH.HOLIK lahir tanggal 2 Januari 1958 merupakan nama berikut tanggal serta bulan maupun tahun lahir Pemohon yang digunakan untuk saat ini dan seterusnya;

Ketidakcermatan perumusan pasal ini terlihatdalam frasa tindak pidana korupsi yang tidak menyebutkan jenisjenistindak pidana korupsi yang dimaksud karena sebagian delik korupsitersebut bersifat umum dan sebagian lagi bersifat kualitatif.

Frasa ...dalam hal undangundang menentukan demikian...berfungsi sebagai penjelas dari frasa ... yang mempunyai kualitas...untuk menempatkan kaidah norma pemufakatan jahat dalam Pasal 15UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 dengan tepat manakaladihadapkan terhadap delik umum ataupun terhadap delik kualitatif.

Oleh sebab itu agar sejalan dengan isipermohonan ini yang meminta Mahkamah untuk menafsirkan kembali frasapemufakatan jahat dalam Pasal 15, maka frasa tindak pidana korupsidalam Pasal 15 harus diikuti dengan frasa berdasarkan Pasal 2, Pasal 3,Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, sehingga dapat ditentukan secara tepat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.

Kerugian konstitusionalPemohon tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunyafrasa *pemufakatan jahat dan frasa tindak pidana korupsi dalamketentuan Pasal 15 UU Tipikor.

Frasa tindak pidana korupsi3.16 Menimbang bahwa frasa tindak pidana korupsi* dalam Pasal 15 UUTipikor mencakup seluruh tindak pidana korupsi mempunyai unsur delik yangberbedabeda.

Unsur Setiap orangHalaman7 dari 15 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN.JmrMenimbang, bahwa pada penjelasan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan definisi setiaporang;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengartikan frasa setiaporang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidanayang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jJawaban secara yuridis;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan SaksiSaksi

dibuktikan seluruhelemen unsur ke2 tersebut secara kumulatif ;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dan KUHP tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang pengertiansengaja, artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki perbuatan itu dan haruspula menginsafi (mengetahui) akan akibat perbuatan itu;Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusantindak pidana terdapat perkataan sengaja (opzet atau dolus) maka semua unsuryang terdapat dibelakang frasa

sengaja juga diliputi olen opzet atau dolus atausengaja atau dengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsurunsur lain yangterdapat dibelakang frasa sengaja;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa dengansengaja tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatantersebut, sehingga yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1)Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusantindak pidana terdapat perkataan sengaja (opzet atau dolus) maka semua unsuryang terdapat dibelakang frasa sengaja juga diliputi olen opzet atau dolus atausengaja atau dengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsurunsur lain yangterdapat dibelakang frasa sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa dengansengaja tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatantersebut, sehingga yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat(1) 7;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dan KUHP tidak ada satu pasalobun yang mengatur tentang

Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;------------------------- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 108/PID.SUS/2013/PN.KTP, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kwalifikasi frasa Secara Tanpa Hak dan melawan hukum, menjadi Secara Tanpa Hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-------------------------- Menguatkan

Pengadilan Tingkatbanding tidak sependapat pada kwalifikasi amar putusan Hakim tingkat pertamatersebut yang berbunyi Secara Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnyasesuai dengan bunyi Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor. 35 Tahun 2009adalahSecara Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, danmenguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena secara normatif Pasal112 ayat (1) UndangUndang Nomor. 35 Tahun 2009 menggunakan frasa

RINo. 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundangundangan lainnya yang bersangkutandengan perkara ini ;MENGADILI :e Menerima permintaan banding dari Terdakwatersebut; e Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 11 Juli2013 Nomor : 108/PID.SUS/2013/PN.KTP, yang dimintakanbanding tersebut sekedar mengenai kwalifikasi frasa Secara TanpaHak dan melawan hukum, menjadi Secara Tanpa Hak memiliki,3menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanamane Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang

suami isteri yang sah menurut hukum;

pula dimana hasil hutan kayu adalahobjek dari masingmasing keadaankeadaan tersebut;Menimbang, bahwa frasa mengangkut dalam unsur ini adalahkegiatan membawa hasil hutan kayu dengan menggunakan alat angkut darisuatu tempat menuju ke tempat lain;Menimbang, bahwa frasa menguasai dalam unsur ini berarti hasilhutan kayu itu ada dalam penguasaan pelaku sebagai beziter;Menimbang, bahwa frasa memiliki dalam unsur ini berarti pelakumempunyai alas hak milik terhadap hasil hutan kayu itu;Menimbang, bahwa dihubungkan

dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif dimana apabila salahsatu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa frasa Yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut serta melakukan mengandung pengertian sebagai berikut:Menimbang, bahwa frasa yang melakukan dalam unsur ini adalahpelaku (dader/doer), yaitu orang yang memenuhi semua unsur deliksebagaimana dirumuskan oleh undangundang, baik unsur objektif maupununsur Subjektif;Menimbang, bahwa frasa yang menyuruh

melakukan dalam unsur inadalah pelaku (dader) tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untukmelakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lainyang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepadanya;Menimbang, bahwa selanjutnya frasa yang turut melakukan dalamunsur ini adalah identik dengan frasa bersamasama, yaitu Seseorangdikatakan bersamasama dengan orang lainnya harus ada kerjasama secarafisik dan kesadaran sedang bekerjasama;Menimbang, bahwa di persidangan

Dengandemikian unsur ini telah pula terpenuhi;Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukanMenimbang, bahwa oleh karena pengertian frasa yang melakukan,frasa yang menyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalamunsur ini adalah sama dengan pengertian frasa yang melakukan, frasa yangmenyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalam unsur 3dakwaan kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka demimempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan

ini Majelis Hakimmengambil alin pertimbangan tentang pengertian frasa yang melakukan, frasayang menyuruh melakukan, dan frasa yang turut melakukan dalam unsur 3dakwaan kesatu dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa selanjutnya tanda baca , (koma) dan kata hubungatau dalam frasa Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif dimana apabilasalah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

Menyatakan frasa melakukan tindak pidana dan frasa dalam hal adanyakeadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwadalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;6.

Bahwa frasa berdasarkan bukti yang cukup dan frasa adanya keadaanyang menimbulkan kekhawatiran di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAPbersifat multy tafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum sertamemberikan ruang subjektivitas yang besar kepada penyidik dalammenerapkannya;.

Bahwa frasa bukti permulaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka14 dan frasa bukti permulaan yang cukup sebagaimana disebutkan dalamPasal 17 KUHAP yang tanpa disertai parameter yang jelas menimbulkanketidakpastian hukum, khusus berkenaan dengan syaratsyarat yang harusdipenuhi oleh penyidik sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangkaatau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap seseorang;3.

Namun demikian,masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhiasas /ex certa serta asas /ex stricta sebagai asas umum dalam hukum pidanaagar melindungi seseorang dari tindakan sewenangwenang penyelidikmaupun penyidik, khususnya frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.

Ketentuan dalam KUHAP tidakmemberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa bukti permulaan,bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup.

Cipayung Jakarta Timur denganluas tanah 549 m2 dan luas bangunan 160 m2 dengan hargaRp.2.700.000.000, (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) tanpapersetujuan dan tanpa sepengetahuan dari saksi ENDANG PURWATI;Bahwa terdakwa menyadari 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah hartabersama (goni gini) yang harus ada persetujuan dari saksi ENDANGPURWATI untuk dapat menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut.Kesadaran terdakwa tersebut diperlinatkan oleh terdakwa denganmenyuruh saksi YUSMANELI, SH memasukkan frasa

EFFENDI TAMPUBOLON dankepada saksi HELENTINA TAMPUBOLON yang dituangkan di dalamAkta Pengikatan Jual Beli No.01 tanggal 13 Juli 2012 dan AktaPengikatan Jual Beli No.03 tanggal 13 Juli 2012 dan atas kesepakatantersebut saksi ENDANG PURWATI merasa keberatan karena denganadanya frasa tersebut seolaholah saksi ENDANG PURWATI tidakmemiliki hak atas 2 (dua) bidang tanah tersebut padahal 2 (dua) bidangtanah tersebut adalah harta bersama (gono gini) dan saksi ENDANGPURWATI juga memiliki hak atas 2 (dua)

Perdata artinya jual belitersebut sudah mengikat, karena syarat syaratnya juga asli termasukSurat pernyataan terdakwa; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapane bahwa terkait frasa tersebut tidak ada kaitannya denganpernyataan yang ditandatangani terdakwa dan soal frasa tersebutbukan kemauan terdakwa;e kemudian terkait putusan perceraian dari Pengadilan NegeriJakarta Timur terdakwa sudah menyerahkannya kepada saksisesuai janji terdakwa saat itu, namun tidak memakai tanda

diperlukan lagi persetujuan dari, yaitu Nyonya Janda ENDANGPURWATI dan terkait frasa tersebut jelas saksi sangat keberatankarena saksi juga berhak atas dua bidang tanah tersebut tapi seolaholah saksi tidak ada memiliki hak atas dua bidang tanah tersebut saksimelaporkan terdakwa ke Polisi tahun 2016 setelah ada putusan perdata;Bahwa menurut keterangan dari saksi YUSMANELI, SH bahwa Jjualbeli tersebut Ssudah sah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdatan danpasal 1338 KUH.

, SH, dan mengapa kemudian saksi YUSMANELI, SHmencantumkan frasa menurut keterangannya untuk melakukan tindakanhukum dalam akta ini tidak diperlukan lagi persetujuan dari, yaitu NyonyaJanda ENDANG PURWATI tersebut, karena suatu keadaan yang disebabkanterdakwa keberatan menghadirkan saksi ENDANG PURWATI dengan alasankarena sudah bercerai dan frasa tersebut sebelumnya telah dibacakan kepadaterdakwa dan terdakwa menyetujuinya;Menimbang, bahwa dari uraian serta persesuaian dari fakta faktahukum tersebut

kedau makna frasa tersebut, maka sama sajatelah memanipulasi makna dalam Peraturan Mahkamah Agung Republikindonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan MelanggarHukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatigeoverheidsdaad);Bahwa dengan demikian pertimbanganpertimbangan hakim seterusnyayang menyamakan makna Frasa Perbuatan melanggar hukum/sengketaPutusan Perkara Nomor: 3/PLW/TF/2021/PTUN.SMD Halaman 11 dari

Bahwa keberatan Pelawan pada angka 2 yang menyimpulkan bahwaMajelis Hakim menyamakan makna frasa sengketa Tindakan Pemerintahandengan makna frasa sengketa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigeoverheidsdaad) adalah kekeliruan yang nyata dan salah dalam penerapanhukum adalah kesimpulan yang tidak berdasar hukum;Jika mencermati pertimbangan hukum Penetapan Nomor 3/PenDis/2021/PTUN.

Bahwa pertimbangan yang menyamakan makna frasa sengketa tindakanpemerintahan dengan makna frasa sengketa perbuatan melawan hukum(onrechmatige overheidsdaad) adalah kekeliruan yang nyata dan salahdalam penerapan hukum;3. Bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI.

No.2 tahun2019 tidak menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum melainkanmenyebut Tindakan Pemerintahan yang memiliki makna frasa yangberbeda satu dengan lainnya dengan ditandai penyebutan pada pasalyang berbedabeda yakni Pasal 1 ayat (1), ayat (3) jo.

Pasal 8 Perma No.2 tahun 2019 terkait makna tindakan pemerintahan/sengketa tindakanpemerintahan, sedangkan penyebutan sengketa perbuatan melanggarhukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) Perma No. 2 tahun 2019 tanpapernah mengaskan atau menyatakan bahwa kedua frasa ini memilikimakna yang sama, sehingga pertimbangan dalam penetapan yangmenyamakan kedua frasa tersebut tidaklah dapat dibenarkan, tidakberdasar, dan merupakan kekeliruan yang nyata sehingga bertentangandengan Pertimbangan huruf a sampai dengan

1312LT200620170078 yangsemula tertulis lahirdi Padang Bulibuli Pada tanggal 14 Maret 2004 digantimenjadi lahir di Padang Bulibuli pada tanggal 14 Maret 2006Membayar menurutketentuan yang berlaku.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, pemohondatang sendiri kepersidangan;him 2 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Psb.Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannyadan menyatakan tetap pada permohonannya dan memberikan perbaikanredaksional pada dasar permohonan angka 1 setelah frasa

Bahwa, dasarpermohonan angka 2 setelah frasa ...tahun /ahir, petitum angka 2 setelah74 frasa ...Tahun Kelahiran, dan petitum angka 3 setelah frasa ...fahunkelahiran, masingmasing ditambahkan kata anak,Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan inidianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan

dan arti substansi materill BakalPasangan Calon pada Pasal 1 angka 18 dan frasa Pasangan CalonHalaman 10 dari 80 halaman.

Ini berarti frasa pasangan calon dalampengertian frasa bakal pasangan calon adalah pihak yang telahHalaman 16 dari 80 halaman.

Bahwa menurut Pemohon dan frasa Bakal pasangan calon danpasangan calon dalam Peraturan Komisi Pemilihan UmumHalaman 72 dari 80 halaman.

Putusan Nomor 34P/HUM/2018seharusnya merujuk pada frasa dan arti substansi materiil secarakeseluruhan dengan frasa Calon dalam UndangUndang.Bahwa menurut Pemohon frasa Calon dalam UndangUndangdan frasa Bakal pasangan calon dalam Peraturan KomisiPemilinan Umum patut diuji kembali maknanya secara hukumuntuk menentukan status dan kedudukan hukum setiap warganegara yang hendak menjadi peserta pemilihan dalam konstentasipilkada khususnya terkait dengan kedudukan hukum dalamkepentingan penyelesaian sengketa

yaitu frasa Calon dalamUndangUndang dan frasa Bakal pasangan calon dan pasangancalon dalam Peraturan Komisi Pemilihaan Umum, dan adanyapenambahan frasa warna negara Republik Indonesia dalamPeraturan Komisi Pemilihnan Umum.Bahwa terhadap frasa Calon dalam UndangUndang dan frasaBakal pasangan calon dan pasangan calon dalam PeraturanKomisi Pemilihan Umum secara substansi tidak merubahpengertian bahwa setiap warna negara Republik Indonesiamemiliki hak yang sama sebagai peserta pemilihan dalamkonstentasi

kalimat menyatakan agar terdakwatetap ditahan, dan frasa kalimat memerintahkan agar barang bukti berupa, akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa kualifikasi putusan Hakim tingkat pertama menurutPengadilan Tinggi kurang tepat oleh karenanya diperbaiki sebagaimana tersebutdalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku pernahmengkonsumsi shabushabu sebelum terjadinya perkara ini dan ketika Terdakwabersamasama Rahmat dan Wawan di kamar kos Refli ditawari

generasimuda dan meresahkanmasyarakat;Menimbang, bahwa sehubungan dengan status penahanan Terdakwadalam amar putusannya Hakim tingkat pertama menetapkan agar terdakwa tetapditahan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 242 KUHAP jika dalampemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, makaPengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetapditahan atau dibebaskan;Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 242KUHAP tersebut maka frasa

dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa sehubungan dengan barang bukti dalam amarputusannya Hakim tingkat pertama memerintahkan barang bukti berupa :Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAPdalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutanhukuman, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkankepada pihak yang paling berhak menerima kembali;Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 194ayat (1) KUHAP tersebut maka frasa

UndangUndang Nomor : 2 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 8 Tahun 2004 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor : 49 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 3 Tahun 1997 serta peraturan perundangundangan yangbersangkutan ;+M ENGADILIe Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntute Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 09/Pid.Sus/2014/PN.Trk tanggal 11 Februari 2014 yang dimintakanbanding mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yangdijatuhkan, frasa

kalimat menetapkan agar Terdakwa tetap ditahandiganti dengan frasa kalimat memerintahkan supaya Terdakwatetap ditahan, dan frasa kalimat memerintahkan agar barang buktiberupa diganti dengan frasa kalimat menetapkan supaya barangbukti berupa, sehingga amar selengkapnya sebagai.