persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut:Dakwaan PrimairSebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 Ayat (1) suncto Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 #4xTahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto

Putusan Nomor 311 PK/Pid.Sus/2018Dakwaan Subsidair: Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3juncto Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada

yang menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto

kembali sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, dan dengandemikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka berdasarkan Pasal266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yangdimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupangkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 juncto Pasal 8jJuncto Pasal 48 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007tentang Pemberantasan Tindak Pidana PerdaganganOrang; atauDakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 tentangPenempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiadi Luar Negeri juncto Pasal 56 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKota Kupang tanggal 11 April 2017 sebagai berikut:Halaman 2 dari 16 hal.

Menyatakan Terdakwa BENEDIKTUS SANI BABU alias BENI telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Telahmenyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinyaperdagangan orang yakni dengan membawa WNI dengan maksud untukdiekploitasi di luar wilayah Negara Indonesia" sebagaimana Pasal 4 junctoPasal 8 juncto Pasal 48 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentangPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;2.

Sinar Buana Lestari;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa denganDakwaan sebagai berikut:PRIMAIRSUBSIDAIR :: Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP;Pasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor

31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP;Hal. 1 dari 19 hal.

SPS di luar MoU yang kemudian mengalamikemacetan pembayaran adalah perbuatan melawan hukum yangbertentangan dengan kewajiban hukum Terpidana yang telahmenandatangani MoU melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Juncto Pasal8 Ayat (1) huruf c dan 8 Ayat (2) huruf b Juncto Pasal 9 Ayat (1) dan (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata CaraKerjasama Dengan Pihak Ketiga dan Pasal 5 Ayat (1) huruf bKepmendagri dan Otonomi Daerah

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Bahwa namun demikian terlepas dari alasan Peninjauan Kembali,Mahkamah Agung berpendapat permohonan dari Pemohon PeninjauanHal. 16 dari 19 hal.

perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;Mengingat Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang

Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2019Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriCalang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atauKedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika; AtauKetiga: Perbuatan

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAceh Jaya tanggal 6 Februari 2019 sebagai berikut:1.

tanggal 20 Desember2018 dinyatakan tidak terdapat Narkotika jenis shabu; Bahwa berdasarkan faktafakta hukum in casu bahwa putusan judex factitersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukumuntuk membatalkan putusan judex facti in casu dan selanjutnya MahkamahAgung akan mengadili sendiri perkara para Terdakwa tersebut sesuaifaktafakta hukum di persidangan, yang dalam putusannya menyatakanbahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelanggar Pasal 112 ayat (1) juncto

Pasal 132 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 sebagaimana tuntutan Pemohon Kasasi; Bahwa namun demikian, sekalipun secara faktual perbuatan para Terdakwain casu memenuhi rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, namun untukmenjatuhnkan pidana yang dipandang adil kepada Terdakwa tersebutadalah menyimpangi pidana minimum khusus yang ditentukan dalamPasal 112 ayat (1) tersebut dengan pertimbangan bahwa tujuanpenguasaan Narkotika shabu in casu

Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/2019 Bahwa berdasarkan keadaankeadaan tersebut alasan kasasi PemohonKasasi/Penuntut Umum sepanjang permohonannya untuk menyatakanketerbuktian dakwaan Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 harus dinyatakan beralasanmenurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut dapatdikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan ParaTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 112 ayat (1)juncto Pasal 132

BV.0409 TS;Terdakwa tersebut tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat(1) yuncto Pasal 102 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan; atauKedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) juncto Pasal2/7 Ayat (2) juncto Pasal 102 UndangUndang

RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan; atauKetiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 juncto Pasal 9 Ayat (1)juncto Pasal 102 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009Halaman 17 dari 6 hal.

Nomor 547 K/Pid.Sus/2018tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatam tanggal 6 Januari 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN HUAN terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 93Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 102 UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

BV 0409 TS yang dinahkodaiTerdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP); Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur pidanadalam Pasal 93 Ayat (2) suncto Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 102UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 ; Bahwa demikian pula judex facti yang menjatuhkan pidana denda sebesarRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanpa disertai pidana penggantidenda, telah tepat dan benar karena pidana penjara tidak berlaku bagitindak pidana perikanan pada

Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 102UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan

:Tempat lahir : Batu Gajah;Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Februari 1973;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Lapas Kelas Il A Pekanbaru Jalan KaplingPekanbaru;Agama : Islam;Pekerjaan : tidak ada;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriPekanbaru karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Mahkamah

Sus/2019beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam melanggar Pasal 114 Ayat (2)juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI MIRWANTO alias RONIbin PAIMAN dengan pidana penjara, selama 20 (dua puluh) tahun dandenda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair selama1 (satu) tahun penjara;3.

kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memoripeninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tentangadanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapatdibenarkan karena hanya mengulang fakta yang telah pernah diajukandan dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti, bahwa Terpidanabersalah dan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) juncto

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat(2) huruf a KUHAP, karena permohonan peninjauan kembali dinyatakanditolak, maka permohonan peninjauan kembali Terpidana harusdinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembalitersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biayaperkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepadaTerpidana;Mengingat Pasal 114 Ayat (2) juncto

2019Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSibolga tanggal 26 September 2018 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa FIFl SUMANTRI SIMANJUNTAK Alias FIFISUMANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindakpidana Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana,secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiNarkotika Golongan bukan tanaman (jenis Shabu) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto

mengadili tidak dilaksanakanmenurut ketentuan undangundang atau apakah pengadilan melampauibatas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat(1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 112 Ayat (1) juncto

Putusan Nomor 2318 K/Pid.Sus/2019Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSurabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atauKedua melanggar Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya tanggal 16 Juli 2018 sebagai berikut

Putusan Nomor 2318 K/Pid.Sus/2019Menimbang bahwa karena Terdakwa Il dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Menyatakan bahwa Terdakwa WAHYU SETIAWAN bin BAMBANG (Alm)terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatanjahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan yang beratnya melebihi5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut

,tanggal 24 Januari 2017, tanggal 9 November 2016 yang dimohonkanPeninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14Tahun

. : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP; atau;Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBangkalan tanggal 28 Mei 2019 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa 1. H. FAISOL IMRON bin M. TOHA danTerdakwa 2.

IMAM SYAFII bin ROIS terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang melakukan, atauturut serta melakukan penggelapan melanggar 372 KUHP juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. H. FAISOL IMRON bin M.TOHA dan Terdakwa 2.

Putusan Nomor 1172 K/Pid/2019meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukanpenggelapan melanggar Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP sesuai dakwaan alternative kedua Penuntut Umum dan dijatuhkanpidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulandengan pertimbangan hukum pada pokoknya: Bahwa para Terdakwa meminjam mobil pick up merek MitsubishiNopol M 8138 P warna coklat milik saksi Mat Suri; Bahwa para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya menggadaikan

Judex facti dalam putusannya telahmempertimbangkan keadaankeadaan yang memberatkan danmeringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak:Menimbang bahwa karena Terdakwa di pidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 372 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1

TinggalAgamaPekerjaan: JULIAR alias IAR bin AZRAI;: Jangkang;: 25 tahun/18 Agustus 1993;: Lakilaki;: Indonesia;: Jalan Jangkang RT.001/RW.001 DesaJangkang, Kecamatan Bantan, KabupatenBengkalis;: Islam;: Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan NegeriBengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto

Pasal132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;AtauKedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBengkalis tanggal 13 Desember 2018 sebagai berikut:Hal. 1 dari 10 hal.

telah terbukti danbersalah melakukan tindak pidana Percobaan Atau Pemufakatan JahatUntuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekusor NarkotikaGolongan I, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan yang beratnya melebihi5 gram, jenis Sabu dan Pil Ekstasi dalam Dakwaan Kesatu melanggarPasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan materiil Terdakwa sedemikianrupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2)juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika pada dakwaan alternatif Kesatu;Bahwa demikian pula putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yangmengubah lamanya pidana yang dijatuhkan Judex Facti PengadilanNegeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama seumur hidup,tidak melampaui kKewenangannya dan telah mempertimbangkan keadaanyang meringankan dan sifat perbuatan

undangundang dan apakah pengadilantelah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalamPasal 253 Ayat (1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /PenuntutUmum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 114 Ayat (2) juncto

Tahun / 1 Juli 1977;: Lakilaki;: Indonesia;: Jalan Radila Blok 50 Lantai 2 Nomor 3,Kecamatan Bukit Kecil, Palembang;: Islam;: Buruh;Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 Februari 2017;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri MuaraEnim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto

Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMuara Enim tanggal 5 Juni 2017 sebagai berikut:Hal. 1 dari hal. 7 Putusan Nomor 2447 K/PID.SUS/20171.

Sidik (Alm.)bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Dengan PemufakatanJahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan BukanTanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Juncto pasal 132 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2.

alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Hal. 4 dari hal. 7 Putusan Nomor 2447 K/PID.SUS/2017 Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapatjJudex facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114Ayat (2) Juncto

Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009; Keberatan tersebut dapat dibenarkan dengan alasan; Bahwa di dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak ditemukanadanya keadaan atau halhal yang mendasar dan signifikan untukdijadikan alasan memperberat pidana penjara bagi Terdakwa; Bahwa judex facti sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkanpidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkandan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1)huruf f KUHAP Juncto Pasal 8 Ayat

Taiwan ;Umur / tanggal lahir : 33 tahun/1 Mei 1983;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Taiwan;Tempat tinggal : Jalan Wen Hua Gang 550 Blok 18 Yang Mei,Thao Yen, Taiwan ;Agama : Budha;Pekerjaan : Tidak ada ;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 19 Nopember 2016 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriTangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Primair :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Juncto

Pasal 132Ayat 1 UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;Subsidair :Diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat 2 Juncto Pasal 132 Ayat 1UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tangerang tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut:Hal. 1 dari 24 hal.

Menyatakan Terdakwa YEH JEN CHIEH terbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaPercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidanaNarkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawanhukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 114 Ayat (2)Juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;2.

Juncto Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Tng Juncto Nomor 64/PID/2017/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang,yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 September 2017, PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Kasasi/Akta.Pid/201 7/PN.TNG.

Juncto Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Tng Juncto Nomor 64/PID/2017/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang,yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 September 2017, Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bantentersebut;Membaca Memori Kasasi Tanggal 20 September 2017 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Tangerang sebagai Pemohon Kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20September 2017;Membaca Memori Kasasi Tanggal

1964;Jenis kelamin: Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggalAgamaPekerjaan: Dusun Rawa Entok Pekon Pagar Bukit,Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat:: Islam;> Tani;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Liwakarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan PertamaDakwaan KeduaDakwaan Ketiga:diatur dan diancam pidana dalam PasalKUHPidana juncto

Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;atau:diatur dan diancam pidana dalam PasalKUHPidana juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;atau:diatur dan diancam pidana dalam PasalKUHPidana juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;285286289Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang KejaksaanNegeri Lampung Barat di Krui tanggal 20 Maret 2018 sebagai berikut:Hal. 1 dari 6 hal.

menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Perkosaanbeberapa kali, tidak salan dan telah menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya serta cara mengadili telan dilaksanakan menurutketentuan undangundang;Bahwa putusan judex facti juga telah mempertimbangkan fakta hukumyang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukumyang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwatelah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 285 KUHP juncto

Putusan Nomor 910 K/Pid/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 285 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan PerubahanKedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan

April 1994;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Jenek Wetan RT. 15, RW. 3, DesaKrembangan, Kecamatan Taman,Kabupaten Sidoarjo;Agama : Islam;Pekerjaan : Sopir;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSurabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Pertama:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (1) juncto

Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;AtauKedua:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 906 K/Pid.Sus/2018Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjung Perak tanggal 14 Agustus 2017 sebagai berikut:7Menyatakan Terdakwa Vincentius Apryanto alias Tisen bin IlrineusElvantara terbukti

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahtelah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancampidana pada dakwaan Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009;Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulandan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;3.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Terdakwaharus ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 906 K/Pid.Sus/2018Mengingat Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang

Jenis kelamin > Perempuan;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Warga Binaan Lapas Klas II A Pontianak,Kalimantan Barat;Alamat KTP : Jalan Purnama KomplekPurnama Agung Ill Nomor 1Jalan Parit To Kaya, KecamatanPontianak Selatan, KalimantanBarat;Agama > Budha;Pekerjaan : Tidak Kerja (warga binaan Lapas Klas Il APontianak);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriMempawah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)juncto

Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2)juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Hal. 1 dari 10 hal.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor96/Pid.Sus/2015/PN.Mpw juncto Nomor 1/Akta.Pid/PK/2018/PN.Mpw yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkanbahwa pada tanggal 7 Maret 2018 Terpidana mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor96/Pid.Sus/2015/PN.Mpw tanggal 14 Juli 2015 tersebut:Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan

salah satu alasanpeninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2)huruf a, 6b dan c KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf aKUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkanputusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;Menimbang bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka biayaperkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepadaTerpidana;Mengingat Pasal 114 Ayat (2) juncto