;Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat Gugatantersebut dengan jalan Perdamaian melalui mediasi dan untuk itu telahmengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian sebagaiberikut :Pasal 1Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor : 2/Pdt.G.S/2020/PN BauBahwa tergugat mengakui adanya selisin pembayaran Jualbeli handphone milikpenggugat dan meminta maaf dengan penggugat atas kehilafannya tersebut;Pasal 2Bahwa atas kehilafan

tergugat tersebut pada angka 1 (satu) penggugatmemafkan kehilafan tergugat;Pasal 3Bahwa besarnya selisih pembayaran jualbeli handphone yang harusdikembalikan kepada penggugat disepakati sebesar Rp. 50,000,000,(limapuluh juta rupiah);;Pasal 4Bahwa selisih kelebihan Uang milik penggugat atas pembayaran Handhonemilik Tergugat sebesar Rp. 50,000,000, (limapuluh juta rupiah) akan dilunasitergugat dengan cara dicicil setiap bulan;Pasal 5Bahwa para pihak yaitu, penggugat dan tergugat telah sepakat besarnya

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tidak dapat diterima.Bahwa dengan memperhatikan putusan Hakim Pengadilan Negeri Palopoyang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembalimenilai secara Nuchter dan redelijck dalam putusan a quo, ternyata terdapatbeberapa kehilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata, sehingga salahmenerapkan hukum, karena Hakim Pengadilan Negeri a quo hanyaterpengaruh dan mengikuti Catatan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umumyang nyatanyata bertentangan dengan fakta

atau kejadian yang sesungguhnya.Oleh karena itu kehilafan dan kekeliruan Hakim yang dimaksudkan Terpidanaselaku Pemohon Peninjauan Kembali karena Hakim Pengadilan Negeri a quotidak menggali peristiwa/kejadian awal mula penguasaan Tanah Kebun olehTerpidana ST.

Tahun1960 tentang PEMAKAIAN TANAH TANPA IJIN YANG BERHAKtergolong PELANGGARAN yang ancaman hukumannya selamalamanya 3(Tiga) bulan kurungan secara hukum masa kadaluarsanya adalah 1 (Satu) tahun( Vide Pasal 78 le KUHPi) ;Kekeliruan dan kehilafan Hakim yang nyata, terlihat pula pada penilaian Hakimtentang Bukti Surat berupa:Sertipikat Hak Milik No. 375 / Desa Komba An.

yang bernama Darminyaitu anak kedua lahir di Ciamis pada tanggal 10 oktober 1997belum memiliki akta kelahiran.Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonanuntuk membuat akta kelahiran bagi anak pemohon yangbernama Darmin lahir di Ciamis pada tanggal 10 Oktober 1997dan pemohon membutuhkan sekali akta kelahiran anakpemohon, untuk keperluan dikemudian hari.Bahwa saksi mengetahui anak pemohon yang bernama Darmantelah memiliki akta kelahiran dan telah berkeluarga.Bahwa saksi mengetahui karena kehilafan

yang bernama Darminyaitu anak kedua lahir di Ciamis pada tanggal 10 oktober 1997belum memiliki akta kelahiran.Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonanuntuk membuat akta kelahiran bagi anak pemohon yangbernama Darmin lahir di Ciamis pada tanggal 10 Oktober 1997dan pemohon membutuhkan sekali akta kelahiran anakpemohon, untuk keperluan dikemudian hari.Bahwa saksi mengetahui anak pemohon yang bernama Darmantelah memiliki akta kelahiran dan telah berkeluarga.e Bahwa saksi mengetahui karena kehilafan

Bahwa benar, karena kehilafan dan kesibukan pemohonsehingga anak pemohon yang bernama Darmin lahir di Ciamispada tanggal 10 Oktober 1997 terlambat mendaftarkan anakkeduanya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehinggaSampai sekarang belum pernah memiliki akta kelahiran.5. Bahwa benar, pemohon mengajukan permohonan membuat aktakelahiran untuk anak pemohon karena dibutuhkan untukkeperluan melanjutkan sekolah.6.

lahir di Ciamis pada tanggal 09 Februari1995 belum memiliki akta kelahiran.e Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonanuntuk membuat akta kelahiran bagi anak pemohon yangbernama Listiani lahir di Ciamis pada tanggal 09 Februari 1995dan pemohon membutuhkan sekali akta kelahiran anakpemohon, akan di pergunakan sebagai persiapan administrasiuntuk melanjutkan sekolah.Bahwa saksi mengetahui anak pemohon yang bernama Fajar danSeptiani telah memiliki akta kelahiran.Bahwa saksi mengetahui karena kehilafan

lahir di Ciamis pada tanggal 09 Februari1995 belum memiliki akta kelahiran.Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonanuntuk membuat akta kelahiran bagi anak pemohon yangbernama Listiani lahir di Ciamis pada tanggal 09 Februari 1995dan pemohon membutuhkan sekali akta kelahiran anakpemohon, akan di pergunakan sebagai persiapan administrasiuntuk melanjutkan sekolah.Bahwa saksi mengetahui anak pemohon yang bernama Fajar danSeptiani telah memiliki akta kelahiran.e Bahwa saksi mengetahui karena kehilafan

Bahwa benar, karena kehilafan dan kesibukan pemohonsehingga anak pemohon yang bernama Listiani perempuan lahirdi Ciamis pada tanggal 09 Februari 1995 terlambatmendaftarkan anak keduanya ke Dinas Kependudukan danCatatan Sipil, sehingga sampai sekarang belum pernah memilikiakta kelahiran.5. Bahwa benar, pemohon mengajukan permohonan membuat aktakelahiran untuk anak pemohon karena dibutuhkan untukpersipan sebagai syarat untuk melanjutkan sekolah.6.

Terhadap alasan tersebut diatas: apabila dalam suatu putusan terdapatsuatu kehilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata:1.Bahwa kekeliruan dan kehilafan Hakim nampak dengan jelas jikamempelajari secara cermat dan saksama sepanjang PutusanMahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi serta Putusan HakimBanding yang menguatkan putusan Hakim Pengadilan NegeriPangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini. kiranyasangat keliru/salah penerapan hukumannya maupun penerapan fakta/pembuktian dalam perkara

Bahwa bukan itu saja kekeliruan dan kehilafan Hakim dalammemutuskan perkara perdata ini nampak lagi dengan jelas dalam JudexFacti Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Pangkajene maupun dalam Putusan MahkamahAgung RI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Mudi BinTassakkapai adalah keliru/salah penerapan hukumnya sebab disampingHakim Banding tidak nampak menjalankan fungsinya selaku peradilanulangan seharusnya memeriksa secara keseluruhan perkara perdata inibaik

Hanya saja karena kekeliruandan kehilafan Hakim dalam pertimbangan hukum putusan bahwaTergugat telah mengajukan bukti surat berupa SPPTPBB yang diberiHal. 7 dari 11 hal.

Tiga hari kemudian saya telahmendatangi rumah mertua saya dan meminta maaf kepada kedua orang tuaPenggugat dan juga saya meminta kepada Penggugat (istri) untuk tidakmengulangi kehilafan yang telah saya lakukan. Kemudian saya memintapenggugat (istri) untuk kembali pulang ke rumah dan berkumpul seperti dululagi, namun penggugat tidak mau untuk diajak pulang ke rumah2. Bahwa selama istri di rumah orang tuanya saya sering berkunjung dan selalumenghubungi lewat telephone.

Pada tanggal 23 Mei 2013 saya berkunjung dan mengajak penggugat (istri)dan anak saya makanmakan untuk merayakan hari ulang tahunnya, danpenggugatpun senang dengan ajakan saya, dan di bulan yang sama sayatetap berusaha untuk meyakinkan penggugat (istri) bahwa saya tidak akanmengulangi kembali perbuatanperbuatan kehilafan yang terjadi di bulan aprildan saya berusaha keras membujuk penggugat untuk pulang kembali kerumah, tetapi tidak berhasil sama sekalli ; 20220 024.

ketakutan dan trauma, hingga sejak bulan April 2012Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, yang kemudian atas dasar alasan ituPenggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putusKarena, PerCeralan j~~ nnn nnn nnn nn renner nnn Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawaban tertanggal 17 Oktober 2013 yang pada intinya dibenarkanoleh Tergugat, namun Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat danorang tuanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kehilafan

perceraian, sebagaimana yang telahdisyaratkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f dari PP No. 9 tahun 1975 ;o Menimbang, bahwa dalil pokok yang dijadikan alasan untuk memintaperceraian dengan Tergugat yaitu adanya pertengkaran dan percekcokan yangterus menerus, ternyata didalam jawaban gugatan Tergugat telah dibenarkan olehTergugat, namun dengan pertengkaran dan percekcokan itu Tergugat sudahmeminta maaf kepada Penggugat dan orang tuanya dan berjanji tidak akanMengulangi......... 13mengulangi lagi kehilafan

kembali a quobeserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengansaksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukandalam Undangundang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 huruf f Jo Pasal 69 huruf c,yakni adanya putusan terdapat suatu kehilafan

hakim atau suatu kekeliruanyang nyata dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap,antara lain yaitu :Bahwa putusan perkara a quo (Putusan Kasasi Nomor 488 K/Pdt.SusPHI/2014 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJambi Nomor 05/G/2014/PHI.JBI) terdapat suatu kehilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata antara lain :1.

Bahwa Hakim telah melakukan pelanggaran, kehilafan dan kekeliruanyang nyata telah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat(Termohon Peninjauan Kembali) yang jelasjelas telah melanggarketentuan yang telah diatur oleh Undangundang, bahwa ketentuantersebut Bab Il jelasjelas mengatur Tata Cara Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, bagian kesatu Penyelesaian melalui Bipartit, Pasal6 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, hal ini tidak pernah ditempuhsama sekali oleh Termohon Peninjauan Kembali dan

Bahwa Hakim perkara a quo telah melakukan kehilafan atau kekeliruanyang nyata dengan telah mengabulkan dan mengizinkan PemutusanHubungan Kerja atas gugatan Termohon Peninjauan Kembali, sebabPemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan dan atau memPHKkan Termohon Peninjauan Kembali, karena didalam persidangantelah nyata dan fakta telah didengar keterangan para saksi bahwaPemohon Peninjuan Kembali tidak pernah melakukan PemutusanHubungan Kerja atas diri Termohon Peninjauan Kembali, apalagi tidakada

ketentuan Pasal 159 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003, dapat mengajukan gugatan ke Lembaga PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial, sehingga demikian tindakan yang telahdilakukan dan diinginkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dapatdikatagorikan adalah pengunduran diri.Bahwa Hakim perkara a quo salah dalam menerapkan hukum dan tidakmempertimbangkan hukum secara tepat dan cermat sesuai dengan faktayang sebenarnya, sehingga membuat putusan menjadi keliru dan salah,maka putusan perkara a quo terdapat kehilafan

Keberatan Pertama;Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan NegeriSelong) telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata, karena telahmengabulkan gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembaliatas dasar alat bukti yang tidak sah, dimana:a) Bukti Surat yang diberi tanda tanda P.1 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas namaAq. Noerpajang Temanjoer, Sb.

Keberatan Kedua:Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan NegeriSelong) juga telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata,khususnya dalam memberikan penilaian hukum terhadap keterangan 3orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Termohon PeninjauanKembali, karena keterangan ketiga orang saksi tersebut tidak memenuhisyarat materil yang mensyaratkan:a.

Keberatan Ketiga;Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan NegeriSelong) juga telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata dalammenerapkan hukum pembuktian, dimana bukti surat yang diberi tanda P.1Halaman 12 dari 18 Hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt/2017dan P.2 ditambah dengan 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali, ternyata tidak memenuhi batasminimal pembuktian, karena:a.

Keberatan Kelima;:Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan NegeriSelong) juga telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata dalammemberikan penilaian yuridis terhadap bukti perlawanan (fegenbewisj ataucounter proof) yang diajukan oleh Tergugat 1, 3 dan 4 sekarang ParaPemohon Peninjauan Kembali yaitu bukti surat yang diberi tanda T.1.III.IV1s/d T.L.IIIIV4, karena:a.

Keberatan Keenam:Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan NegeriSelong) juga telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata dalammemberikan penilaian yuridis terhadap keterangan 3 orang saksi yangdiajukan oleh Tergugat 1, 3 dan 4 sekarang Para Pemohon PeninjauanKembali, karena:a.

pengadilan perkara ini jugaharus berdasarkan apa yang diatur oleh UndangUndang Yayasan dankarena undangundang yayasan tidak mengatur tentang adanya upayahukum kasasi bagi pihak yang keberatan, maka para pihak tidak bolehmenyatakan kasasi, apalagi dalam kontra Memori kasasi secara tegastelah memberikan alasanalasan penolakan terhadap memori kasasi,akan tetapi alasan ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkatKasasi, dengan demikian putusan Mahkamah Agung dalam perkara aquo telah terjadi Kehilafan

Oleh karena Perkara Perdata Nomor1918K/PDT/2014 juncto Nomor 13/Pdt.P/2014/PN.Tdo bentuknya adalahpermohonan, maka Hakim harus mengadili perkara tersebut denganmengeluarkan penetapan sebagaimana dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriTondano, akan tetapi secara tidak benar dan tidak berdasarkan hukumMahkamah Agung mengeluarkan dalam bentuk Putusan, dengan demikiantelah terjadi Kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dengan demikian MahkamahAgung Republik Indonesia pada tingkat kasasi telah melakukan kekeliruanatau kehilafan sehingga sebagai akibatnya mohon agar putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1918 K/Pdt/2014 tanggal 30 Maret 2015dibatalkan pada tingkat peninjauan kembali;. Pertimbangan hukum halaman 14 s/d 15 putusan Mahkamah Agung RINomor 1918K/Pdt/2014 tanggal 30 Maret 2015 terjadi Kehilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata.

Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim tingkatPeninjauan Kembali menyatakan bahwa pertimbangan hukum MajelisHakim tingkat kasasi telah terjadi kehilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata;Bahwa dari pertimbangan hukum, Mahkamah Agung salah dalammenilai dalil pemohon kasasi yang menyatakan:Bahwa oleh karena akta yang baru tersebut dinyatakan tidak sah makaakta yang lama yaitu Akta Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 26 September2013 tetap sah dan mengikat bagi Yayasan.

Dengandemikian pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Majelis HakimPeninjauan Kembali menyatakan pertimbangan Hakim tersebut telahterjadi kehilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt/20175.5. Bahwa mengingat Para Termohon Peninjauan Kembali telah pulamembuat aktaakta Yayasan lain yang bertentangan dengan Akta No.11 tahun 2013.

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata;2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Undang Undang RI Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan bahwa tenggang waktupengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapanpuluh) hari untuk:a.

Putusan Pengadilan HubunganHalaman 11 dari 17 hal.Put.Nomor 13 PK/Pdt.SusPHI/2016Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi perkara Nomor 06/G/2014/PHI.JBI, tanggal 28 April 2014, karena putusan kasasi Mahkamah Agung aquo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 huruf f, Undang Undang RINomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pemohon PeninjauanKembali mempunyai alasanalasan sebagai berikut:Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 huruf f juncto Pasal 69 hurufc, yakni adanya putusan terdapat suatu kehilafan

Hakim atau suatukekeliruan yang nyata dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatanhukum tetap, antara lain yaitu:Bahwa putusan perkara a quo (Putusan Kasasi Nomor 490 K/Pdt.SusPHI/2014 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jambi Nomor 06/G/2014/PHI.JBI) terdapat suatu kehilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata antara lain:a.

Bahwa Hakim perkara a quo telah melakukan kehilafan atau kekeliruanyang nyata dengan telah mengabulkan dan mengizinkan PHK atasgugatan Termohon Peninjauan Kembali, sebab Pemohon PeninjauanKembali tidak pernah melakukan dan atau memPHKkan TermohonPeninjauan Kembali, karena didalam persidangan telah nyata dan faktatelah didengar keterangan para saksi bahwa Pemohon PeninjauanKembali tidak pernah melakukan PHK atas diri Termohon PeninjauanKembali, apalagi tidak ada bukti tertulis yang menyatakan PemohonPeninjauan

salah dalam menerapkan hukum dan tidakmempertimbangkan hukum secara tepat dan cermat sesuai dengan faktayang sebenarnya, dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukumtersebut, maka telah terjadi beda pendapat dari anggota Majelis Hakimpada tingkat pertama (PHI Jambi) yakni adanya dissenting opinion(pendapat lain) dari hakim anggota sebagimana dalam pertimbangannyadalam putusan a guo PHI Jambi Perkara Nomor 06/G/2014/PHI.JBI.pada halaman 23 sampai dengan hal. 27, maka dengan demikian jelasterdapat kehilafan

Nurhaniah, M.H, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugatolehnya sendiri dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan olehPenguggat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugatmengajukan tanggapan secara tertulis sebagai berikut : Bahwa pernyataan istri Tergugat tersebut dalam gugatannyasama sekali tidak benar yang menunjukkan kekeliruan/ kehilafan,mengingat pada tahun tersebut, Tergugat mengalami dua peristiwayakni dianugrahi

No. 1890/Pdt.G/2018/PAMks Hal. 4 dari 22 halpernyataan Penggugat bahwa perceraian sudah merupakan alternatifsatusatunya yang terbaik bagi Penggugat; Hal inlah yang menunjukkan kehilafan kekeliruan Penggugat,sehingga terbawa pada perasaan yang egois untuk kepentingan dir!

AndiNanda (ibu Mertua) dan mengajak anakanaknya karena pada waktuitu. masih suasana libur sekolanh serta mengurus anak untukmelanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (MTs), danjarak rumah orang tua dekat, sehingga setiap saat Tergugat danPenggugat bolak balik antara rumah griya mulia asri ;Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis, kiranya dapatmemahami kehilafan dan kekeliruan Penggugat dalam mengajukan gugatandan tidak menerima gugatan Penggugat tersebut, dan Tergugat sebagaisuami

Bahwa jawaban Tergugat sebagaimana yang dikemukakan padajawabannya alinia pertama yang menyatakan bahwa antara Penggugatdan Tergugat tidak terjadi apaapa dalam kehidupan rumah tangganyayang dinilai oleh Tergugat hanya suatu kekeliruan/kehilafan adalah dalilyang tidak benar dan sangat mengadaada, oleh karena sekiranyaPut.

marahmarah tidakmenghargai orang tua tentunya penggugat sudah mengetahuinya namunbukan hal fatal, karena saya febih memahami dan mengerti situasi demiuntuk menjaga dan melindungi keluarga kehormatan keluarga yangsangat kami cintai, terkhusus anakanak yang masih membutuhkanbimbingan dan rasa kasih sayang pada kedua orang tuanya.Oleh karena itu kami sangat menyayangkan pernyataan penggugat bahwaperceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yang terbaik bagidirinya.Hai inilah yang menunjukkan kehilafan

keterangan Asroni Binti Gawi mengemukakanbahwa tidak melihat kejadian pulang sekitar jam 01.00.Wita melihat korbandalam ke adaan tidur di kamarnya dan Keterangan saksi Musakkir BinMadang tidak melinat kejadian, pulang bersama isterinya sekitar jam01.00.Wita melihat korban dalam ke adaan tidur di kamarnya nantimengetahui bahwa ada kejadian setelah di smapaikan korban dua harikemudian.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmembenarkan peristiwa tanggal 23 agustus 2013 jam 23.00. adalahsebuah kehilafan

atau kekeliruan yang nyata karena hanya satu saksi yangmenerangkan bahwa ada kejadian tersebut dan ketentuan mengaturtermasuk semuah putusan putusan pengadilan yang sudah adasebelumnya menerangkkan bahwa satu saksi bukanlah saksi.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmembenarkan peristiwa tanggal 23 agustus 2013 jam 23.00. adalahsebuah kehilafan atau kekeliruan yang nyata karena hanyamenghubungkan tuduhan korban kepada terdakwa dengan vesum daridokter yang memeriksa, oleh karena itu

hasil vesum yang di alami korbantidaklah memunculkan sebuah fakta atau bukti bahwa terdakwa yangmelakukan pemerkosaan itu, hanya berdasar pada sebuah keyakinan yangterbangun karena rasa ketakutan Majelis Hakim Yang Memeriksa perkaraini untuk mengatakan terdakwa tidak bersalah melakukan pemerkosaan.18Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmembenarkan ....membenarkan peristiwa tanggal 23 agustus 2013 jam 23.00. adalahsebuah kehilafan atau kekeliruan yang nyata dengan menyatakan bahwaterdakwa

orang tuanya datang pukul01.00 dan melihat kondisi anaknya dalam keadaan tertidur pulas, dalamjangka waktu tersebut hanya ada rentang waktu + satu jam saja.Sementara luka yang ditimbulkan begitu berat bisa bertahan berbekashingga sepuluh hari, hal ini sesuai dengan jarak waktu kejadian tanggal 23Agustus 2013 dan hasil tes Visum tertanggal 03 September 2013, patutdipertimbangkan secara cermat dan adil.20Bahwa pertimbangan yang menerangkan bahwa telah terjadikekerasaan dan pemerkosaan merupakan suatu kehilafan

Sus / 2013 /PN.SKG tertanggal 30 Desember 2013 merupakan potret sebuah putusanyanglahir dari sebuah pertimbangan yang tidak objektif sehinggamenimbulkan kekeliruan/kehilafan yang nyata, oleh karena itu dalammemori banding ini terdakwa melalui Penasihat Hukumnya besertasegenap keluarga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggiuntuk memeriksa kembali perkara ini dengan ADIL.Berdasarkan hal terebut di atas :Bahwa bukan terdakwa yang melakukan perbuatan kekerasan /pemerkosaan atas diri Musrifa Binti

Tabe,sebelah Timur objek sengketa, sebelah Selatan tanah LaTinu, dan sebelah Barat Tanah Baco K adalah tanah milik orang tua ParaPenggugat ;Bahwa berdasarkan halhal yang Pemohon Banding uraiakan diatas,sungguh sangat jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telan menjatuhkanputusan dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat selain pertimbanganhukumnya sangat tidak berdasar hukum juga telah terindikasi adanya dugaanpermainan hukum secara tidak jujur dan tidak adil sehingga menimbulkankekeliruan dan kehilafan

Wsp.TERHADAP FAKTA PERSIDANGAN DALAM PERKARA INI.Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 167/PDT/2021/PT MKS Bahwa kaitannya dengan Fakta Hukum yan dimaksudkan oleh PemohonBanding yaitu. adanya Termohon Banding pada gugatan mengenaipermohonan sita jaminan atas tanah milik Tergugat/Pemohon Banding ,menurut Termohon Banding tidak perlu ditanggapi karena tidak /Bukanmerupakan kehilafan penerapan Hukum ; Bahwa rupanya Pemohon Banding gagal faham dalam menilaipengakuan Para Penggugat/ ParaTermohon Banding

Olehnya itu uraian Pemohon Banding ini tidakperlu. dipertinbangkan karena tidak termasuk sebagai kehilafan danpelanggaran judeks Factie Pengadilan Negeri Watansoppeng dalammenerapkan Hukum ; Bahwa lagilagi Pemohon Banding mengajukan dalil bunuh diri, karenadengan adanya mengutip kesaksian saksi saksi kaitannya dengan batasobjek sengketa adalah tanah yang dikuasai Oleh ODDING, dan perempuanSuhartini, Karena atas kesaksian saksi Tergugat/Pemohon Banding aquojusteru membenarkan letak Objek sengketa,

Pemohon Banding dalam mengajukan memori banding tidak Jjelastentang keberatan kesalahan /kehilafan penerapan Hukum Judeks FactiePengadilan Negeri Watansoppeng hanya menguraikan halhal yang telahdipertimbangkan dengan benar dan berdasarkan Fakta Hukum yangterungkap dalam persidangan ;Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 167/PDT/2021/PT MKS2. Pemohon Banding dalam melakukan upaya Hukum Banding bukankarena kasalahan /kehilafan judeks faktie melainkan hanya untuk mengulurulur waktu ;3.

Bahwa keberatan Para Pemohon dalam pengajuan permohonan peninjauankembali ini dapat kami uraikan sebagai berikut:2.1. yang pertama adalah berkaitan dengan adanya kehilafan Hakimsebagaimana terurai dalam Pasal 67 huruf F UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu:1) Bahwa gugatan waris yang diajukan oleh dahulu Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi dan sekarang

Putusan Nomor 35 PK/Pdt/2015sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali sehingga halini nyata merupakan kehilafan Hakim;Bahwa dalam mempertimbangkan alat bukti ternyata MajelisHakim Pengadilan Tinggi lebih condong pada foto copy suratyang didalilkan diperoleh dari perpajakan (terurai jelas dalampertimbangan), padahal data yuridis yang paling falit dan yangdijadikan sebagai dasar pembuktian dalam persidanganadalah alat bukti berupa leter C yang ada di desa, baik dalampembuktian, dalam sita dan dalam

pelaksanaan eksekusi,bukan dari perpajakan sehingga dalil pertimbangan yang muliaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang telahmemberikan putusan a quo lebih condong pada alat buktiberupa foto copy surat yang diperoleh dari perpajakan yangsama sekali tidak pernah dihadirkan dalam persidangan baikpegawai perpajakan ataupun surat aslinya, adalah nyatamerupakan kehilafan Majelis Hakim dalam memberikanputusan maka semestinya bukti yang diajukan oleh dahuluPara Pengugat/Para Pembanding/Para Termohon

Bahwa pertimbangan yang mulia Majelis Hakim MahkamahAgung RI pada halaman 17 yang mendalilkan tentang adanyaalat bukti surat dengan mempertimbangkan CS dalam surattersebut adalah bentuk kehilafan Majelis Hakim MahkamahAgung hal ini karena apa yang dipertimbangkan oleh yangmulia Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaanperkara kasasi hanya terbatas pada wilayah pertimbanganyurisnya saja bukan pada facti/buktibukti, sehingga sudahselayaknya putusan tersebut dibatalkan oleh yang terhormatKetua

Bahwa disamping kehilafan Hakim tersebut dalam mengajukanpermohonan peninjauan kembali ini terdapat alasan lain yaitu berupaalat bukti yang sangat menentukan (novum) sebagaimana teruraidalam Pasal 67 huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 yang dapat kami uraikan sebagai berikut:1) Sertipikat Hak Milik Nomor 68 atas nama Mahsun Arif, sertipikat inisempat kami

Bahwa yudex facti di dalam memutuskan perkara a quo benarbenartelah melakukan kehilafan dan kelalaian nyata dengan tidakmengertinya maksud dan inti gugatan Pelawan yangmempermasalahakan eksistensi permohonan eksekusi yang diajukanoleh Terlawan beradasarkan Penetapan Eksekusi No. 10/Eks/2008/PN.Kpj;.

Bahwa dengan alasanalasan tersebut jelaslah bahwa yudex facti telahmelakukan' kelalaian dan kehilafan nyata dalam memberikanpertimbangan hukum dengan tidak secara teliti mempertimbangkanbukti berupa bukti surat maupun para saksi yang diajukan olehPelawan/kini Pemohon Kasasi;7.

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut telahjelas dan nyata bahwasanya yudex facti Pengadilan Tinggi dalampertimbangan hukum yang telah jelas mengadopsi keseluruhanpertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yangnyatanyata melakukan kesalahan didalam menerapkan hukum dantelah melakukan kelalaian dan kehilafan dalam memberikanpertimbangan hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan olehMahkamah Agung Republik Indonesia cq.

Bahwa Majelis Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No.848 K/PDT/2000 jo. perkara perdata Pengadilan Tinggi Jawa Timur diSurabaya tanggal No. 522/Pdt/1999/PT.Sby. jo. putusan perkara PengadilanNegeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan No. 29/Pdt.G/1998/PN.Kab.Probtelah melakukan kehilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalammenerapkan hukum pembuktian yang menganggap bahwa bukti T2 (suratperjanjian jual beli) sebagai surat bukti di bawah tangan.Perihal surat bukti T.2 (surat perjanjian

Bahwa Majelis Kasasi juga telah melakukan kehilafan atau suatu kekeliruanyang nyata dalam menerapkan hukum, yang menyatakan bahwa keterangansaksi Sumarto alias Mistar bersifat Ullus Testis Nullus Testis, padahal saksiSumarto alias Mistar tersebut merupakan penguat atas keberadaan suratbukti T2 (surat perjanjian jual beli), karena tanpa keterangan saksi Sumartoalias Mistarpun, keberadaan surat bukti T2 harus dinilai sebagai bukti yangakurat dan menentukan ;3.

Fadli Mangunwiguno membubuhkan cap jempol karena sakit strokeseperti diterangkan dihadapan dan dicaat demikian oleh Notaris)Bahwa Judex Facti telah melakukan kehilafan serta suatu kekeliruan yangnyata dalam menerapkan hukum acara, karena seharusnya gugatanPenggugat (sekarang Termohon dalam Peninjauan Kembali) dinyatakanTIDAK DAPAT DITERIMA, yang dapat diuraikan sebagai berikut : bahwa Penggugat (sekarang termohon dalam Peninjauan Kembali),berdasarkan bukti P5, yaitu foto kopi buku C desa Gondosuli

Tidak benar;Saya setuju dalam hidup berumah tangga misalnya ada satu kesalahanatau kehilafan baik itu Penggugat ataupun Tergugat, saya berniat saya akanperbaiki kembali tali silaturrahmi didalam rumah tangga.Tidak benar;Belum melakukan musyawarah keluarga yang disitu menghadirkanPenggugat dan Tergugat dan disaksikan oleh pihak keluarga.Tidak setujuSetiap manusia, siapapun orangnya didalam hidupnya pasti pernahmelakukan hal kebaikan.

Disini antara Penggugat dan Tergugat adalahmanusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan. DiPENGADILAN AGAMA PURWOREJO saya akan berusaha untuk salingmemaafkan atas kesalahan dan kehilafan antara Penggugat dan Tergugat.Saya bertujuan dan berniat untuk memperbaiki dan menata kembailihubungan keluarga saya yang kurang harmonis ini untuk menjadi keluargayang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan diridhoi oleh Allah SWT.

Bahwa untuk membuktikan kehilafan Hakim atau kekeliruan yang nyatayang dilakukan oleh Judex Facti in casu Hakim Pertama ,HakimBanding dan Hakim Agung, hal ini dapat dilinat dalam Putusannya yangmengabulkan Gugatan Penggugat tanpa mengkaji lebin mendalammengenai fakta Pembuktian dalam hubungannya dengan dalil GugatanPenggugat sehubungan dengan Obyek sengketa yang pada dasarnyamenyatakan bahwa Obyek sengketa belum dibagi kepada ahli warisDONGGE sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Bahwamelalui

Bahwa begitu pula kehilafan atau kekeliruan nyata yang dilakukan olehHakim in casu Hakim Agung dalam Putusannya yang menguatkanPutusan Pengadilan Tinggi Makassar jo Pengadilan Negeri Bulukumba,yang menolak Eksepsi Tergugat/Pemohon peninjauan Kembali dimanaEksepsi tersebut sangat mendasar karena materi Gugatan Penggugatadalah menyangkut masalah Kewarisan sehingga seharusnya secarahukum yang berhak memeriksa Perkara ini adalah Pengadilan Agamahal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 b Undangundang Nomor

Begitu pula bukti PK 2, PK3 bukan suatu AktaOtentik sehingga tidak bernilai sebagai Novum yang menentukan;Bahwa tidak terdapat adanya kehilafan hakim dalam putusan Judex Juriskarena pertimbangannya telah tepat dan benarMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali : MULI BINTI HAKKANG tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon

Desember 1970 No. 698K/ Sip / 1969 , yang menyebutkan sebagai beriukut : Seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkaradalam keseluruhannya , baik mengenai faktafakta maupun mengenaipengetrapan hukumnya * ;e Jurisprudensi Mahkamah Agung RI : tgl. 3091972 No. 938 K/Sip/1971,yang tertuang sebagai berikut : Putusanputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurangcukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan ;ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KEDUABahwa kehilafan

Dengan demikian oleh karena Majelis Hakim dalam semua tingkatan dalamperkara ini yang telah membenarkan bahwa telah terjadi peralihan dariBUDIANTO PAMMUSURENG kepada EDI NURHADI, dengan dasar bukti T.Il Intv3 yang dipergunakan Termohon Peninjauan Kembali dan TermohonPeninjauan Kembali Il Intervensi tanpa ada pertimbangan secara legalitasformili tersebut, maka putusan tersebut telah nyata keliru dan khilaf dan samasekali tidak berdasar secara hukum ;ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KETIGABahwa kehilafan

tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar hingga MahkamahAgung yaitu P 18, padahal P18 tersebut menerangkan ahli waris lainnya ituadalah NYONYA NURHAYANA PAMMUSURENG (ister) PAMMUSURENGMG), ROBERTO PAMMUSURENG (anak PAMMUSURENG MG), NUHABIBICECEP PAMMUSURENG (anak PAMMUSURENG MG) dan HARTONO (anakPAMMUSURENG MG), kesemuanya disebutkan sebagai ahli waris dalamgugatan perkara in casu ;Dengan demikian, kekeliruan dan kehilafan

Putusan Nomor 57 PK/TUN/2016unsur subjektifitas pada syarat syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal1320 KUH Perdata tidak terpenuh ;ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KEEMPATBahwa kehilafan dan kekeliruan Hakim dari sudut penerapan hukumnya, ituterlinat dari pertimbangan hukum mulai dari Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar hinggaputusan Mahkamah Agung tersebut, juga dikarenakan pertimbangannya tidakdisertai dengan pemeriksaan secara menyeluruh

Il Intv3(Termohon Peninjauan Kembali Il Intervensi) dengan sendirinya terbantahkanoleh Surat Keterangan Sporadik Lurah/ Camat setempat;ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KELIMABahwa dari aspek penerapan hukumnya kehilafan dan Kekeliruan Hakim pun,juga terlihat dari pertimbangan hukum mulai dari PTUN Makassar, PT TUNhingga putusan MA tersebut, dimana Hakim Agung sama sekali tidakmelakukan koreksi atas Pertimbangan PT.

saksisaksidiberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1 Saksi ADE MUSLIHe Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan pemohon.e Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah sah dengan suaminya bernamaHerdi pada tanggal 06 Juli 2008 dan saksi menghadiri resepsi pernikahannya.e Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan pemohon dengan suaminya telahdikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Siti Salwa lahir di Sukabumipada tanggal 26 April 2009.e Bahwa saksi mengetahui karena kehilafan

syarat persiapan untuk masuk sekolah.2 Saksi DADANG SUPRIATNA.e Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan pemohon.e Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah sah dengan suaminya bernamaHerdi pada tanggal 06 Juli 2008 dan saksi menghadiri resepsi pernikahannya.NoPkr/PDT.P.Prod/2012/PN.CMS hal. 3e Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan pemohon dengan suaminya telahdikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Siti Salwa lahir di Sukabumipada tanggal 26 April 2009.e Bahwa saksi mengetahui karena kehilafan