Ditemukan 56 data
H. MAHLIAN
Tergugat:
1.BUPATI BARITO SELATAN
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KALANIS
206 — 277
(terlampir Natulen Rapat)Pasal 37 undang undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan Bupatimengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud padaHal. 23 Dari 74 Perk No. 28/G/2019/PTUN.PLKayat (5) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal diterimanya penyampian hasil pemilihan dari panitia pemilihanKepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati / Walikota sehingga daridasar aturan inilah dikeluarkannya Keputusan Bupati Barito SelatanNomor 188.45 / 434 / 2019 tentang Pemberhentian
(terlampir Natulen Rapat)Pasal 37 undang undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan Bupatimengesahkan Calon Kepala Desa terpilin sebagaimana dimaksud padaayat (5) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal diterimanya penyampian hasil pemilihan dari panitia pemilinanKepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati / Walikota sehingga daridasar aturan inilah dikeluarkannya Keputusan Bupati Barito SelatanNomor 188.45 / 434 / 2019 tentang Pemberhentian, Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa
90 — 26
Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pembahasan Penyelesaian PanitiaPembangunan Masjid Raya Pase Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye ( FotoCopy Sesuai dengan Aslinya14 BuktiT14 Foto Copy Natulen Rapat tertanggal 2 Maret 2015 (Foto CopySesuai dengan Aslinya);Halaman 23 dari 73 HalamanPutusan Perkara Nomor : 09/G/2015/PTUNBNA15 BuktiT15 Foto Copy Surat Camat Tanah Jambo Aye Nomor : 005/469tertangal 02 Maret 2015 (Foto Copy Sesuai dengan Aslinya);16 Bukti T16 Foto Copy Natulen Rapat dan Daftar Hadir tertanggal
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
membuktikan bahwa pada tanggal14 Desember 2009 telah terjadi adanya rapat Pleno DPP PKPBdengan adanva daftar hadir PESERTA RAPAT PLENO DPP PKPB DANHASIL NOTULEN RAPAT PLENO ATAS PEMBERIAN HAK JAWAB SERTAKEPUTUSAN RAPAT PLENO PKPB PADA TANGGAL 14 DESEMBER 2009,karena menurut para Pemohon Kasasi/para Penggugat yangberjumlah 10 arang ini pada tanggal a quo tidak pernah adarapat Pleno DPP PKPB, dan terbukti Termohon Kasasi/Tergugattidak dapat membuktikannya adanya daftar hadir rapat PlenoDPP PKPB dan hasil natulen
75 — 54
Bahwa seharusnya dengan telah dilakukannya kewajiban Penggugat tarhadap Tergugat, Tergugat juga seharusnya melakukan kewajiban Tergugatkepada Penggugat berupa melakukan pembayaran biaya pekerjaanpengadaan pekerjaan jetty (dermaga) untuk pembangunan PLTU 2X15MW di Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten BintanPropinsi Kepulauan Riau, berdasarkan perjanjian dan sesaui prestasi kerjaPenggugat sebagaimana natulen rapat tertanggal 26 Maret 2013 yaitusebesar Rp.3.784.393.155,77 yang telah
141 — 90
.1.2);Photo Copy Berita Acara Kesepakatan Hari Kamis, tanggal 12 Mei2016 Nomor 234.3/BA.6306/IX/2016 sesuai Lampiran XIV PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (1.1.3); Photo Copy Berita Acara Kesepakatan Hari Selasa, tanggal 16Agustus 2016 Nomor 341.1/BA.63.06/IX/2016 sesuai Lampiran XIVPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 tahun2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah(T.L4);Photo Copy Natulen
472 — 312 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalil P7, P8 adalah copy dari copy (sebagaimana halaman 24)adalah Natulen Bipartit yang tidak ada izin/kesepakatan PemohonKasasi/Tergugat memberikan dispensasi seluruh kepada karyawan mogokpada tanggal 24 sampai 27 November 2015, sedangkan untuk P9merupakan pengumuman yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi agarHalaman 19 dari 29 hal. Put.
54 — 8
YuniwatiGondokusumo antara bulan Novemper 2014 s/d Oktober 2015, bukti T.I7 ; Putusan No. 584 Pdt.G 2015 PN.SBY Halaman 29 dari 46Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, pihak Tergugat Iltelah mengajukan bukti surat berupa foto copy, bermeterai cukup, telah dicocokkandan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :1.Nataris di Sidoarjo, bukti T.l1 ; Fotocopy Natulen Perundingan dan atau disebut Akta Persetujuan tanggal22 September 1997, yang dibuat dihadapan Drs.
127 — 35
(T.L4);Photo Copy Natulen Rapat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hariSelasa tanggal 16 Agustus 2016 (T.1.5);Photo Copy Berita Acara Pengukuran Nomor 411/BA.63.06/IX/2016,hari Jum,at tanggal 23 September 2016 (T.I.6); Photo Copy Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 414tahun 2014, tanggal 25 Nopember 2014, tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2014tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek
1.Siti Akhir
2.Ade Kurniawan
3.Herlina Kurnia Ningsih
Tergugat:
1.Nurmailis
2.Wirda Husni
174 — 123
dikelola oleh Tergugat II denganditanami sawit;Bahwa Saksi mengetahui hibah yang diberikan Datuk Samajokepada M Rasyid, dimana hibah tersebut tidak ada letaknya ditanahn kelompok, dikarenakan M Rasyid tidak mendapatkanpembagian tanah kelompok;Bahwa ada 4 (empat) orang yang tidak mendapatkan jatahpembagian kelompok yaitu salah satunya Ketua Kelompok, Saksi,M Rasyid, hal tersebut dikarenakan terbatasnya lahan kelompok;Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Padt.G/2018/PN PjBahwa tidak ada natulen
Terbanding/Penggugat II : NIO HERMANTO
Terbanding/Penggugat I : ANGGA KURNIAWAN
98 — 42
Bahwa Tergugat tetap secaramembabi buta ingin menguasai dan memiliki tanah Para Penggugat, padahal faktanya berdasarkan hasil mediasi di Kantor Kelurahan Pasir Putihyang dituangkan dalam Natulen Rapat tanggal 13 Oktober 2015, bahwadiantara isinya menyatakan tanah dimaksud dalam izin garap milik Tergugatlokasinya bukan ditanah a qua (obyek sengketa sekarang), tidak bisamenghadirkan saksi yang namanamanya ada dalam surat izin garap milikTergugat.
NUR AKMAL
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
171 — 79
Notulen rapat tertanggal 1 Februari 2019;Daftar hadir,Foto rapat;Bukti T29 : Fotokopi 1 (Satu) exsamplar Dokumen berisi (sesuai denganaslinya): Surat undangan nomor: 005/863 tertanggal 12 Februari 2019, Daftar hadir Rapat, Surat pengantar nomor: 045.2/1187 tertanggal 25 Februari2019; Notulen rapat tertanggal 13 Februari 2019;Bukti T30 : Fotokopi 1 (Satu) exsamplar Dokumen berisi (Sesuai denganaslinya):Surat undangan nomor: 005/942 tertanggal 14 Februari 2019,Daftar undangan Rapat,Daftar hadir rapat,Natulen
209 — 123
menguatkan dalildalil sanggahannya, pihakTergugat dalam persidangan pada tanggal 10 November 2011 dan tanggal 30Nopember 2011 telah menyerahkan buktibukti tertulis berupa foto copy yang telahdibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya olehPengadilan dipersidangan dan diberi tanda T1 sampai dengan T12 yaitu sebagaiberikut:Halaman 21 dari 55 Halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2011/PTUNBNABukti T1.Bukti T2.Bukti T3.Bukti T4.Bukti T5.Foto copy sesuai dengan aslinya Natulen
Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama
Tergugat:
1.PT. Manunggal Adi Jaya
2.Nurdin Efendi
3.Samsudin
133 — 38
Bahwa dalam membuat natulen rapat biasanya di pakai adalah Kop suratKopbun Kelumpang Bersama sedangkan yang ada tanpa kop surat danstempel Kopbun Kelumpang Bersama.4. Bahwa penggugat adalah mewakili kKepentingan dan atas nama KopbunKelumpang Bersama.5. Bahwa penggugat (Kopbun Kelumpang Bersama) yang membuatkerjasama dengan PT. Manunggal Adi Jaya.6.
174 — 243
Andalas Merapi Timber, hari Kamis 2 Juli2015 (fotokopi sesuai asli);Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Natulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT. AndalasMerapi Timber No. 20, tanggal 24 Juli 2015, (fotokopisesuai asli);Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamPutusan Nomor: 1/P/FP/2018/PTUN.PDGHalaman 4213.14.15.1617.18.19.Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Bukti P17Bukti P18Bukti P19.aBukti P19.bLuar Biasa PT.
65 — 50
Turut Tergugat )untuk melaksanakan dan melakukan halhal dan atau tindakan yangdiperlukan sehubungan dengan hak dan kewajiban yang melekat atassahamsaham tersebut ;T.9 tentang Surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2011 dari Dewi Yanti selakuDirektur Utama PT.Husny Lee Mining kepada Tuan Rachman Hakim (Halaman 26 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.SBB.Turut Tergugat ) untuk kepentingan Pemberi Kuasa dalam hal inimewakili Direksi Perseroan untuk tugas dan wewenang tertentu ;T.10 tentang Natulen
422 — 66
SDA/10, Perihal : Rapat Kordinasi,tertanggal Sampit, 29 Maret 2010 (Lampiran Natulen Rapat 4Lembar), (fotokopi sesuai dengan aslinya) :Halaman 53 dari 100 halaman, Putusan Nomor 45/G/2014/PTUNJKT5414.LS,16.17.18.54Bukti P 14Bukti P 15Bukti P 16Bukti P 17Bukti P 18: Nota Pertimbangan Kepala Dinas Kehutanan KabupatenKotawaringin Timur ditujukan Kepada Yth.
83 — 19
Tanggal 03 Juni 2009, diberi tanda bukti P.23;Foto copi Surat Pemberitahuan kepada Khalayak Kalteng Pos 1 Desember2010, diberi tanda bukti P.24;Foto copi Natulen kesimpulan rapat antara YAGORKEB Pusat Palangka Rayadengan kelompok petani penggarap tanah di KM 11 Tyilik Riwut Jalan NagaSari RT 06/RW XIV Kelurahan Bukit Tunggal, diberi tanda bukti P.25;Foto copi Sommatie (peringatan). Tanggal 22 November 2011, diberi tandabukti P.26;Foto copi Surat Pernyataan Ketua YAGORKEB Pusat Palangka Raya.
ASRI MANSYUR
Tergugat:
PT. SEMADAM
184 — 131
diberi tanda P19;Fotokopi Peraturan pemerintah RI No.78 Tahun 2015 Tentang PengupahanPasal 24, telah dilinat dan diperiksa sesuai dengan fotokopinya, bermateralcukup, diberi tanda P20;Fotokopi surat Edaran Mahkamah Agung Nomor; 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012,telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan fotokopinya, bermaterai cukup,diberi tanda P21;Fotokopi UndangUndang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 96,telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan fotokopinya, bermateral cukup,diberi tanda P22;Fotokopi Natulen
pendapat Komisi A DPRP diberitanda......T.2.32;Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional kantor Pertanahan Kota Palembang, diberiCANA, sessviacs ssnssusssccsscessensanncasscnavinss saveaceannsuas seceveansnsnassnnssssacaseia ss stasa ci sensbaaseacsvaawennesaemeseaas cas.T.2.33;Fotokopi Surat Keputusan Gubernur SumSel No.591/KPTS/I/2002, diberiCANA... ccccccccccccccccccescecesesecesesesesesescsessessesseceeseseecesecseaeucacaeuscsaeueaeasscecscscscecesesesecs T.2.34;5635.36.37.38.39.40.41.42.Fotokopi Natulen
79 — 28
Bahwa rapat tanggal 1 Desember 2001, Saksibertugas sebagi Natulen membuat risalah rapatRancangan Anggaran Belanja DPRD Prop. Sumbar Tahun2002, Terdakwa! Kolonel Ckm H. Syahrial, SH bersamaSaksi H. Arwan Kasri, H. Masfar Rasyid dan Hj. TitiNajief Lubuk menyepakati hasil rapat Pimpinan padatanggal 28 Nopember 2001 bahwa Penyusunan AnggaranDPRD Prop. Sumbar Tahun 2002 berpedoman kepada UU No.4 Tahun 1999, UU No. 22 Tahun 1999, PP. No. 110 Tahun2000 serta tata tertiob DPRD Prop. Sumbar.5.